Penulis: Muhammad Ismail
MuslimahNews.com, FIKRUL ISLAM — Berbagai cara telah ditempuh untuk membelokkan kaum muslim dari keterikatannya terhadap hukum syarak. Termasuk cara yang paling keji adalah adanya pendapat yang mengada-ada dari sementara orang yang menyatakan bahwa “pendapat imam mazhab” seperti imam Syafi’i, Ja’far Shadiq, dan Abu Hanifah bukanlah merupakan hukum syarak, melainkan hanya pendapat mereka. Karenanya, kita pun tidak perlu mengikatkan diri pada pendapat mereka.
Orang-orang ini berdalih bahwa hukum syarak itu hanyalah nas-nas Al-Qur’an dan hadis. Sebagai konsekuensinya, maka mereka membatasi hukum-hukum syarak hanya pada apa yang tercantum dalam nas secara jelas, yang dapat dipahami dengan sekadar membacanya.
Ini berarti berbagai problem dan masalah-masalah baru yang beragam tidak tercantum secara tegas dalam nas-nas syarak sehingga tidak ada ketentuan hukum syarak atas masalah-masalah itu. Dengan demikian, setiap orang boleh mengikuti pendapatnya masing-masing sehingga akal turut campur dalam menentukan pemecahan masalah dan apa saja yang sesuai dengan hawa nafsunya.
Sungguh, ini adalah suatu kedustaan yang nyata dan kebohongan terang-terangan terhadap syariat Allah serta pelecehan terhadap ijtihad, di samping pemalingan manusia dari syariat-Nya. Al-Qur’an dan hadis, yang merupakan sumber syariat Islam, datang dalam bentuk garis-garis besar dan makna-makna umum.
Nas-nas Al-Qur’an dan hadis berupa teks hukum yang menunjuk pada satu atau beberapa fakta. Oleh karena itu, nas-nas tersebut harus dipahami sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hukum yang bisa diambil dengan manthuq, yakni makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz; atau diambil dengan mafhum, yakni makna yang ditunjukkan oleh makna suatu lafaz; bisa juga diambil dengan “iqtidlaa“, yakni makna yang dituntut oleh manthuq dan mafhumnya. Lafaz-lafaz tersebut memiliki makna bahasa dan makna hukum.
Di samping itu, ada nas-nas lain yang juga terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis, yang berfungsi untuk mengkhususkan (takhshish) lafaz-lafaz yang berbentuk umum, atau mengikat (taqyid) lafaz-lafaz yang muthlaq. Lafaz-lafaz itu pun memiliki qarinah (indikasi) yang menentukan makna yang dimaksud; dan menentukan jenis hukum yang ditunjuk oleh suatu perintah, apakah itu wajib, mandub, atau mubah; serta menentukan jenis larangan apakah itu haram atau makruh.
Demikian juga, qarinah-qarinah itu menentukan apakah lafaz-lafaz tersebut khusus untuk satu kejadian atau umum untuk seluruh peristiwa; dan lain sebagainya, dari apa yang tercantum dalam nas. Oleh karena itu, lafaz-lafaz tersebut harus dipahami secara hukum, bukan semata-mata secara dhahir (harfiah) atau secara logis. Tidaklah mengherankan jika kemudian timbul ikhtilaf dalam memahami satu nas sehingga terhadap satu nas terdapat dua pendapat yang berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain.
Ini baru dilihat dari segi pemahaman atau penunjukan suatu lafaz. Ditambah lagi dengan adanya perselisihan terhadap keabsahan suatu hadis, apakah bisa diterima atau tidak. Kemudian muncul pula ikhtilaf tentang hukum-hukum yang diambil dari hadis tersebut, apakah bisa diterima atau tidak. Akibatnya, terjadilah ikhtilaf dalam pendapat ketika menentukan kedudukan suatu makna tertentu bahwa makna tersebut merupakan hukum syarak, atau makna yang berbeda dengan itu, atau bahkan bertentangan.
Semuanya dapat dikatakan sebagai hukum syarak, walaupun berbilang jumlahnya, berbeda-beda, atau bahkan bertentangan. Sebab hukum syarak adalah “Seruan Syaari‘ (Allah dan Rasul-Nya) yang berkaitan dengan perbuatan hamba.” Dan seruan Syaari‘ yang dibawa oleh wahyu perlu dipahami oleh pihak yang diseru–yaitu manusia–agar dapat menjadi suatu hukum syarak baginya. Sebab suatu nas, supaya dapat diterapkan, memerlukan pemahaman tertentu.
Jadi, seruan Syaari‘ dianggap sebagai hukum syarak ketika telah dipahami makna apa yang ditunjukkan oleh suatu nas, yang terbukti keabsahannya bahwa berasal dari Al-Qur’an atau hadis. Sedangkan apabila seruan itu belum ditetapkan keabsahannya dan belum dipahami makna apa yang ditunjuk oleh suatu dalil (pemahaman dilalah-nya), maka tidak dapat dianggap sebagai hukum syarak.
Oleh karena itu yang menjadikan suatu nas sebagai seruan Syaari‘ atau bukan adalah pemahaman terhadap nas itu sendiri. Berarti hukum syarak merupakan pendapat yang diambil dari nas. Inilah yang dianggap sebagai seruan Syaari‘. Dengan demikian pendapat seorang mujtahid adalah hukum syarak, selama disandarkan kepada Al-Qur’an dan As-Sunah atau dalil-dalil syarak yang ditunjuk oleh kedua sumber itu (yaitu Ijmak dan Qiyas).
Berdasarkan hal ini, pendapat seorang mujtahid terdahulu, baik pendiri mazhab atau bukan, adalah hukum syarak. Demikian juga pendapat para mujtahid dewasa ini, dan mujtahid lain di mana pun dan kapan pun mereka berada adalah hukum syarak, selama mereka menggalinya dengan ijtihad yang benar, yang bersandar pada dalil-dalil syarak.
Rasulullah saw. telah menetapkan diterimanya suatu pemahaman terhadap nas sebagai hukum syar’i. Beliau juga mendiamkan (mengakui) terjadinya ikhtilaf dalam pemahaman nas tersebut.
Sebagai contoh, segera setelah berangkatnya kelompok-kelompok (kabilah) dalam perang Khandaq, beliau memerintahkan seorang muazin untuk berseru kepada kaum muslim, “Siapa saja yang mendengar dan taat, jangan melakukan salat ashar kecuali di (kampung) Bani Quraidhah.”
Para sahabat pun berbeda-beda memahami seruan ini. Sebagian meninggalkan salat ashar di Madinah dan tidak melakukannya sampai mereka tiba di Bani Quraidhah. Sebagian lain memahami, bahwa yang dimaksud adalah agar mereka bergegas-gegas, sehingga mereka salat ashar terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Bani Quraidhah setelah menunaikan salat.Lalu kedua hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw. dan beliau menetapkan bahwa kedua pemahaman tersebut dapat diterima.
Para sahabat ra. telah berikhtilaf dalam memahami Al-Qur’an dan hadis. Pendapat mereka berbeda satu dengan lainnya. Setiap pendapat mereka adalah hukum syarak. Mereka telah berijmak bahwa pendapat yang dikemukakan mujtahid mana pun yang berasal dari nas adalah merupakan hukum syarak. Oleh karena itu, baik hadis maupun ijmak sahabat telah menunjukkan bahwasanya pendapat yang digali oleh mujtahid mana pun dianggap sebagai hukum syarak yang wajib diikuti oleh orang yang menggalinya (mujtahid itu sendiri), juga bagi siapa saja yang telah menyetujui pemahaman tersebut, atau yang bertaklid kepadanya untuk mengikuti pendapat mujtahid itu. [MNews/Rgl)
Sumber: Muhammad Ismail, Al-Fikru Al-Islamiyu (Bunga Rampai Pemikiran Islam)
Foto sampul: Tafsir AL-Qur’an
