Muslimah News, EDITORIAL – Pendidikan vokasional memang sedang terus diaruskan di tengah krisis multidimensi yang tiada henti. Skema pendidikan ini tampaknya benar-benar dipercaya bisa menjadi jurus jitu memperkuat daya saing SDM Indonesia yang dipandang masih lemah. Khususnya dalam menghadapi besarnya tantangan masa depan Indonesia di tengah era pasar bebas.
Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021 yang dilakukan Institute Management Development (IMD) menyebutkan, daya saing Indonesia masih berada pada peringkat 37 dari 64 negara yang didata. Kondisi ini sedikit meningkat dari tahun 2019 yang ada di peringkat 40.
Sementara itu, berbagai analisis menyebut Indonesia sedang menghadapi era bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada 2030 mendatang. Saat itu diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 293 juta orang, 70% di antaranya masuk dalam kelompok usia produktif.
Kondisi ini tentu memberi tantangan tersendiri. Salah satunya, persaingan di dunia kerja yang makin ketat. Tidak hanya di antara tenaga kerja lokal, tetapi juga persaingan dengan tenaga asing yang faktanya makin deras masuk ke tanah air.
Apalagi UU Cipta Kerja sudah diketok palu. Sementara isinya jelas-jelas memberi karpet merah bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke pasar kerja Indonesia yang masih terbatas. Padahal, rata-rata kompetensi mereka jauh di atas rata-rata tenaga kerja lokal.
Pelibatan DUDI
Sejak berkuasa, Pemerintahan Jokowi memiliki mimpi untuk menjadikan Indonesia pada 2045 nanti sebagai negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan pada tahun 2045 itu Indonesia ditargetkan untuk menjadi satu dari lima kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai iptek. Juga dengan kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa.
Visi pemerintah yang dikenal dengan Indonesia Hebat ini kemudian dirinci ke dalam lima langkah prioritas pembangunan 2019—2024,yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat SDM, mengundang investasi seluas-luasnya, melanjutkan reformasi birokrasi, serta menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Sebagai implementasinya, kita lihat pembangunan infrastruktur begitu jorjoran dilakukan. Lalu pintu investasi asing berbasis utang atau swastanisasi pembiayaan dengan skema PPP (public private partnership) dan SWF (sovereign wealth fund) pun dibuka lebar-lebar.
Selain itu, sistem birokrasi ditata ulang sehingga kian ramah bagi proyek-proyek investasi lokal dan asing. Lalu yang dipandang tidak kalah penting, pendidikan vokasi pun terus diaruskan dan digencarkan untuk mengisi kebutuhan akan tenaga kerja pemutar roda perindustrian.
Bahkan untuk mengawal ketat pelaksanaannya, Kemendikbudristek sengaja membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) baru bernama Ditjen Pendidikan Vokasi yang membawahi Direktorat SMK, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Kursus dan Pelatihan serta Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Keterlibatan DUDI alias korporasi dalam dunia pendidikan bahkan sudah dipandang sebagai bagian dari investasi itu sendiri. Tak heran jika DUDI begitu intens terlibat dalam sistem pendidikan. Mulai dari perancangan kurikulum berbasis kompetensi, memberikan fasilitas pembelajaran, merancang program-program beasiswa, juga berbagai kegiatan riset. Tentu endingnya adalah berkomitmen kuat menyerap output pendidikan berbasis vokasi tadi.
Istilah mutual benefit menjadi kata kunci yang terus didengungkan. Hal ini tercermin dalam penggunaan konsep link and match atau triple helix dalam sistem pendidikan. Tiga pihak, yakni lembaga pendidikan (Academy), pemerintah (Government), dan industri (Corporate) terus didorong bekerjasama dalam kolaborasi ideal yang dipandang saling menguntungkan. Salah satunya adalah pendidikan vokasional.
Dengan strategi ini, semua hal yang dianggap sebagai hambatan dan tantangan untuk mencapai visi Indonesia Hebat 2045 akan bisa teratasi. Karena dengan keterlibatan DUDI dalam pendidikan vokasi, diharapkan akan muncul talenta-talenta yang terampil dengan penguasaan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan pada era persaingan global yang kian ketat dan perubahan-perubahan yang kian cepat.
Pertanyaannya, dengan sistem pendidikan seperti ini, mampukah Indonesia memenangkan pertarungan sebagaimana yang diimpikan?
Penjajahan Tersembunyi
Tidak bisa dinafikan, bahwa negeri kaya raya bernama Indonesia ini sejatinya bukanlah negeri yang benar-benar bebas merdeka. Sekalipun secara de jure Indonesia sudah lepas dari imperialisme Jepang dan Belanda, tetapi secara de facto, negeri ini masih terjajah di berbagai bidang kehidupan.
Secara politik, kita tak lagi memiliki kemandirian, mudah didikte asing dan terjerat berbagai peraturan internasional yang jelas-jelas merugikan dan mencederai kedaulatan. Faktanya, PBB, IMF, WTO, World Bank, lembaga-lembaga donor dan semua kesepakatan yang dibuat atas inisiasi lembaga dan negara-negara besar itu hanyalah alat penjajahan.
Secara ekonomi, terlebih-lebih lagi. Penjajahan negara-negara kapitalis begitu telanjang dalam bentuk jeratan utang dan investasi. Sementara rezim penguasa seolah tak mampu keluar dari kedua jebakan ini. Mereka bahkan berhasil membalik logika kebenaran, hingga besaran utang dan investasi dipandang sebagai sebuah prestasi rezim yang berkuasa
Mereka seolah tak sadar bahwa masa depan bangsanya telah tergadai oleh utang ribawi. Sementara anak-anak generasi mereka diposisikan sebagai kacung asing yang melalui sistem pendidikan disiapkan hanya sebagai robot pemutar mesin industrialisasi yang menjadi nyawa bagi langgengnya dominasi sistem kapitalisme neo liberal.
Bahkan tampak, sistem pendidikan alih-alih berfungsi sebagai pilar peradaban cemerlang, melainkan justru menjadi pintu penjajahan. Pendidikan dalam cengkeraman nilai-nilai sekuler dan hegemoni sistem kapitalisme kian kering dari nilai-nilai moral dan agama. Konsep Knowledge Based Economy begitu diagung-agungkan. Sehingga jadilah sistem pendidikan sebagai alat menumpuk materi, yakni sebagai salah satu faktor produksi dan basis pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini diperparah dengan penerapan sistem sosial dan sistem-sistem lainnya, termasuk hukum, yang berbasis paham sekularisme dan liberalisme. Semuanya benar-benar telah mengubah karakter umat sebagai umat mulia, mandiri, dan bermartabat, menjadi umat pengekor, pragmatis, individualis, dan hanya berorientasi pada nilai-nilai materi. Secara keseluruhan, penerapan berbagai sistem rusak ini kian mengukuhkan cengkeraman penjajahan.
Oleh karenanya, bagaimana Indonesia berharap bisa hebat dengan masuk dalam jebakan negara-negara penjajah? Apalagi membiarkan generasi calon pemimpin masa depan bangsanya terdidik dengan skenario yang mereka buat?
Butuh Kepemimpinan Berpikir Sahih
Sejatinya umat yang hebat hanya akan terwujud manakala bangsa ini memiliki kemandirian di segala bidang kehidupan. Untuk itu dibutuhkan adanya tuntunan atau kepemimpinan berpikir yang berbasis ideologi yang mampu melawan dominasi penjajahan. Itulah ideologi Islam.
Ideologi Islam ini tegak di atas asas yang sahih, yakni keimanan akan keberadaan Allah sebagai pencipta manusia, alam, dan kehidupan, serta kemutlakan-Nya dalam pengaturan kehidupan. Dari keimanan ini, lahirlah seperangkat aturan hidup yang sangat sempurna dan dipastikan akan mampu mewujudkan tujuan hidup yang diinginkan oleh individu dan sebuah bangsa. Yakni kehidupan yang sejahtera, adil, bermartabat, dan penuh berkah.
Karenanya, ideologi Islam harus menjadi asas bagi tegaknya negara. Termasuk menjadi asas bagi sistem politik, ekonomi, sosial, hukum, dan hankam, tak terkecuali dalam aspek pendidikan. Negara ideologis seperti ini dijamin akan mampu tegak berdiri di hadapan negara penjajah dengan penuh marwah. Itulah negara khilafah Islamiah.
Khilafah akan menerapkan sistem pendidikan berbasis ideologi Islam yang dipastikan tak hanya berorientasi menghasilkan SDM yang sekadar punya skill. Namun, juga SDM yang memiliki kepribadian Islam. Yakni SDM yang paham bahwa mereka hidup diciptakan oleh Sang Pemilik Kehidupan, sebagai hamba yang wajib tunduk kepada-Nya, sekaligus menjadi pengurus alam semesta yang taat pada aturan-Nya dan karenanya wajib memiliki skill untuk menjalankan misi hidupnya.
Visi pendidikan inilah yang akan menjiwai arah dan tujuan sistem pendidikan Islam. Juga menjadi nyawa bagi kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan. Akan terlahir dari sistem ini profil generasi yang selain punya hard skill dan soft skill, juga berkarakter pemimpin dengan kualitas ketakwaan yang tinggi. Mereka siap tampil sebagai problem solver bagi masalah-masalah keumatan dan siap berkontribusi membangun peradaban cemerlang.
Tentu dukungan khilafah atas keberlangsungan sistem pendidikan ini begitu optimal. Mulai dari penyediaan sarana prasarana, dukungan maksimal pada para guru, dukungan terhadap riset, insentif yang besar dan tak terbatas pada pendidik, dan lain-lain. Termasuk pengkondisian situasi sosial dan politik yang memastikan arah dan tujuan pendidikan bisa terealisasi.
Dengan demikian, bukan seperti output pendidikan hari ini yang disiapkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, sebagaimana robot yang siap didikte oleh operatornya. Melainkan profil generasi kreatif dan inovatif yang dengan ilmunya siap berkontribusi terhadap peradaban umat Islam pada masa yang akan datang.
Profil sistem pendidikan ideal dalam format khilafah ini bukan cuma ada dalam dongeng. Namun, tercatat dalam buku-buku sejarah emas peradaban Islam pada masa lalu. Saat itu Barat pun tertarik untuk berbondong-bondong mengirimkan pemuda-pemudinya demi mencicipi kehebatan sekolah dan universitas-universitas Islam.
Sejarah peradaban emas umat Islam yang tegak selama belasan abad menjadi bukti terbaik dari kesuksesan sistem pendidikan Islam. Dari sistem ini lahir nama-nama ilmuwan peletak dasar ilmu-ilmu modern. Bahkan pada saat itu, ketinggian peradaban yang diikuti oleh kemajuan teknologi umat Islam menjadikan khilafah sebagai negara trend setter, bukan follower. Bahkan menjadi adidaya yang disegani bangsa-bangsa di dunia. Tidakkah kita merindukan? [MNews/SNA]
