Penulis: Vivin Indriani
Muslimah News, FOKUS — Penyelenggaraan pemilu sela (midterm elections) di Amerika Serikat pada 3 November lalu mencatatkan hasil akhir yang menunjukkan perkembangan penting dalam dinamika politik di negara Paman Sam tersebut. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, publik Amerika cenderung menitipkan suaranya pada kandidat muslim hingga berhasil meraih kemenangan dengan jumlah suara yang sangat signifikan.
Data awal Council on American-Islamic Relations (CAIR) bersama CAIR Action menyebutkan, sedikitnya 97 kandidat muslim berhasil terpilih pada berbagai tingkatan pemerintahan—baik federal, negara bagian, maupun lokal—yang tersebar di 21 negara bagian. Angka ini melampaui rekor pemilu sela pada 2022 yang mencatat 82 hasil kemenangan oleh kandidat muslim. Jumlah ini diperkirakan mengalami peningkatan seiring berjalannya penyelesaian penghitungan suara.
Capaian ini menjadi bahasan menarik, mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan angka islamofobia dan gerakan sentimen antimuslim yang cukup besar. Berdasarkan data CAIR yang dirilis Maret 2026, tercatat ada 8.683 pengaduan insiden antimuslim dan anti-Arab pada 2025. Angka ini melampaui rekor sebelumnya pada 2024 (8.658 kasus) dan menjadi yang tertinggi sejak CAIR mulai mencatat data pada 1996.
Data FBI menunjukkan terdapat 205 kasus kejahatan kebencian anti-Islam yang dilaporkan pada 2025. Angka ini meningkat tajam dibandingkan 110 kasus yang terjadi pada 2020. Di sinilah muncul pertanyaan, bagaimana bisa sebuah negara dengan angka penganut anti-Islam yang cukup besar, memenangkan puluhan kandidat muslim yang mereka percaya akan memimpin Amerika ke depan.
Fenomena baru ini memunculkan berbagai spekulasi, apakah komunitas muslim di Amerika Serikat mulai menunjukkan eksistensi politik yang makin kuat? Apakah kemenangan kontestasi elektoral tersebut mencerminkan kemampuan sebuah kelompok masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme demokrasi guna memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya? Akankah partisipasi politik muslim di sana saling terkait dengan berbagai persoalan yang tengah menjadi perhatian bersama, seperti kebebasan beragama, diskriminasi, kondisi ekonomi, hingga kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, utamanya dalam persoalan Palestina? Dan apakah keterlibatan politisi muslim dalam sistem yang berlandaskan aturan demokrasi dapat menghadirkan perubahan politik yang berpihak pada nilai-nilai Islam? Oleh karena itu, harus dipahami dan ditelaah lebih mendalam, sejauh mana peran kemenangan politikus muslim dalam pemilu sela Amerika Serikat mampu memperjuangkan nasib muslim di sana.
Momentum Kebangkitan atau Sekadar Pergantian Representasi Politik?
Jika kita cermati lebih mendalam, kemenangan elektoral yang terjadi tidak serta-merta bisa dimaknai sebagai sebuah tanda kebangkitan politik Islam. Ada perbedaan mendasar antara meningkatnya keterwakilan individu muslim dalam jajaran legislatif Amerika Serikat dengan bangkitnya Islam sebagai landasan dalam mengatur kehidupan politik dan pemerintahan. Hal ini bisa terlihat dari orientasi politik yang diusung oleh banyak politikus muslim tersebut. Identitas dan agenda politik Islam bukanlah dasar perjuangan, meski slogan-slogan atau sapaan ala muslim kerap dilontarkan oleh beberapa kandidat.
Kita masih menjumpai beberapa kandidat terpilih justru pro terhadap isu-isu yang kontra dengan ajaran Islam seperti dukungan terhadap L687 dan sebagainya. Pada dasarnya mereka hanya bergerak dalam kerangka demokrasi progresif yang mengusung isu-isu keadilan sosial, kesetaraan, hak-hak minoritas, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta isu kebebasan sipil.
Isu-isu tersebut memang cukup relevan dengan situasi Amerika Serikat, terutama pada era kepemimpinan Presiden Donald Trump yang cukup kontroversial. Trump dengan agenda politik anti-imigran, perang dagang yang membuat ekonomi Amerika makin lesu, serta kerja sama tidak terpisahkan dan dukungan membabi buta kepada sekutu abadi Amerika, I5r4el, menjadi momen puncak kemarahan rakyat AS di tengah berbagai demonstrasi dan protes mereka yang tidak juga didengarkan.
Rakyat yang cukup lelah dengan gaya politik tone-deaf (nirempati) dan seenak jidat menemukan muara untuk “menghukum” Trump dan jajaran kepemimpinannya dengan jalan memilih kandidat muslim, terutama mereka yang pro terhadap perjuangan Palestina. Dengan demikian, kemenangan para politisi muslim di Amerika ini lebih tepat jika disebut sebagai keberhasilan dalam arus politik progresif Amerika, bukan sebagai kemenangan ideologi Islam dalam percaturan kekuasaan negara adidaya tersebut.
Oleh karenanya, penting bagi umat Islam untuk dapat membedakan antara identitas keagamaan seorang politikus dengan asas perjuangan politiknya. Seseorang yang beragama Islam belum tentu bersedia menjadikan syariat Islam sebagai penentu arah kebijakan politiknya dan tata kelola pemerintahannya dalam mengurusi urusan masyarakat. Identitas muslim masih dipandang sebagai identitas personal, sedangkan muslim berideologi Islam merupakan muslim yang sadar bahwa Islam adalah seperangkat pemikiran mendasar yang menjadi penentu cara pandang seseorang terhadap kehidupan, kekuasaan, hukum, ekonomi, hingga cara pandang hubungan dirinya dengan manusia lainnya.
Sangat jelas dalam sistem demokrasi sekuler bahwa sumber legitimasi hukum dan kebijakan politik harus dikembalikan kepada kedaulatan manusia yang diatur oleh konstitusi dan lembaga negara. Dengan demikian, seorang politikus muslim yang berkiprah dalam sistem kedaulatan rakyat tersebut harus bergerak sesuai aturan main dan kerangka politik yang berlaku.
Bisa jadi, dirinya berupaya memperjuangkan suara komunitas muslim di wilayahnya, tetapi perjuangan itu belum tentu didasarkan pada pandangan hidup dan nilai Islam secara menyeluruh (kafah). Banyaknya jumlah keterwakilan muslim dalam kursi dan jabatan publik di Amerika saat ini, belum bisa dijadikan sebagai patokan dasar kebangkitan Islam dan terwujudnya kekuasaan atas nama Islam.
Perubahan hakiki adalah perubahan mendasar terhadap sistem yang mengatur kehidupan manusia. Islam telah memiliki perangkat aturan yang sangat lengkap, tidak hanya dalam ibadah dan hubungan personal, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, hingga tata kelola pemerintahan. Semuanya bersumber dari aturan Allah Taala sebagai Pencipta manusia sekaligus Pengatur urusan manusia. Allah Taala berfirman,
اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَࣖ
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS Al-Maidah: 50).
Ayat ini menjadi landasan bahwa ukuran kebenaran dalam mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia adalah sesuai dengan ketentuan Allah Taala. Muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir sepatutnya menjadikan syariat Islam sebagai pengatur seluruh urusan mereka. Seseorang yang membawa identitas Islam dan terpilih sebagai pemimpin dalam jabatan publik, tetapi enggan untuk menerapkan syariat Islam, tidak layak disebut membawa kebangkitan Islam.
Dalam konteks pemilu sela Amerika, sistem sekuler menjadi persoalan mendasar. Sekularisme menihilkan peran agama dalam pengaturan kehidupan sehingga agama menjadi bagian dari ranah privat, bukan sumber utama dalam pembuatan hukum dan kebijakan bernegara. Pola sistemis dalam negara sekuler meniscayakan siapa pun yang menduduki jabatan publik dan pemerintahan, baik itu muslim maupun nonmuslim, hanya akan bekerja dalam kerangka nilai dan aturan sekuler tersebut.
Boleh jadi, beberapa orang masih memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi keagamaan, memperjuangkan kebebasan beribadah, menuntut terwujudnya beleid soal pembelaan terhadap muslim yang tertindas, menolak diskriminasi rasial, atau menolak kebijakan yang merugikan umat Islam. Namun, ruang perjuangan tersebut tetap akan dibatasi oleh kerangka konstitusi dan mekanisme politik yang berlaku. Bahkan, meskipun seorang politikus muslim memiliki niat untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, niat tersebut tidak mampu diwujudkan menjadi kebijakan negara selama masih bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi sekuler sebagai sistem yang menaunginya. Dengan kata lain, persoalannya memang bukan semata-mata siapa yang sedang berkuasa, melainkan sistem apa yang sedang dijalankan di dalamnya.
Dengan demikian, kemenangan 97 politikus muslim dalam pemilu sela Amerika Serikat perlu dilihat lebih saksama. Di satu sisi, ini merupakan perkembangan yang positif dalam partisipasi politik komunitas muslim. Namun, kemenangan tersebut belum cukup untuk menjadi bukti bahwa kebangkitan politik Islam akan segera terjadi dalam waktu dekat. Selama orientasi politik dalam sistem yang sedang berjalan tidak memberi ruang pada penerapan sistem Islam dalam seluruh sendi kenegaraan, maka masih jauh untuk disebut sebagai kemenangan Islam. Bahkan, harus dibedakan antara keberhasilan memperoleh posisi dalam sistem dengan keberhasilan mengubah sistem itu sendiri.
Dalam paradigma Islam, kebangkitan bukan sekadar makin banyaknya jumlah muslim yang duduk di jabatan publik, tetapi bagaimana perubahan mendasar terjadi dengan menjadikan akidah Islam sebagai landasan berpikir dan syariat Islam sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan. Penentu kebangkitan adalah sejauh mana nilai, ideologi, dan aturan Islam diterapkan dalam menjalankan seluruh sendi kehidupan.
Kebangkitan Umat Harus dengan Perubahan Sistemis
Terpilihnya puluhan politikus muslim dalam pemilu sela di Amerika Serikat, selayaknya menjadi momentum bagi umat Islam untuk berpikir lebih kritis tentang kebangkitan Islam. Umat Islam harus mulai sadar dan tidak terkecoh oleh simbol dan identitas keislaman seseorang yang menduduki jabatan publik dalam tatanan sistem demokrasi hari ini. Selama asas serta sistem yang dianut tetap demokrasi sekularisme dan isme-isme lainnya, bisa dipastikan bahwa pola perjuangannya tidak akan pernah disandarkan kepada ajaran Islam.
Islam bukan sekadar seperangkat nilai moral yang diambil sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya dalam rangka memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, atau kebebasan beragama. Lebih dari itu, Islam adalah akidah dan ideologi paripurna yang mencakup tatanan kehidupan (syariat) yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, hingga hubungan luar negeri. Jikalau masing-masing pejabat publik muslim tersebut benar-benar melaksanakan syariat Islam sebagai fondasi dasar dalam ketatanegaraan, tentu akan bertentangan dengan nilai serta prinsip demokrasi dan sekularisme Amerika
Hal ini berbeda dengan cara pandang Islam dalam pengaturan kehidupan bernegara. Islam tidak mengenal konsep sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan bernegara. Islam mewajibkan setiap muslim menganut dan meyakini kebenaran aturan Islam secara menyeluruh (kafah). Allah Taala menegaskan dalam firman-Nya,
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين٢٠٨
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kafah), dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208).
Ayat ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak boleh diposisikan hanya sekadar urusan ibadah individual atau sumber inspirasi moral semata, sedangkan aturan kehidupan lainnya diserahkan kepada ideologi yang bertentangan dengan akidah Islam. Ketundukan kepada syariat bukanlah pilihan parsial, melainkan konsekuensi keimanan. Perubahan yang diharapkan umat Islam semestinya tidak berhenti pada hadirnya individu muslim dalam struktur kekuasaan, tetapi harus menyentuh asas yang melahirkan seluruh kebijakan dan peraturan negara.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Islam bab “Thariq al-Iman” menjelaskan bahwa kebangkitan manusia dimulai dari bangkitnya pemikiran yang mendasar dalam dirinya tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia, serta apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Lebih jelas ditegaskan bahwa pemikiran tentang kebangkitan itu harus bersumber dari pemikiran yang benar (sahih) sehingga mampu mewujudkan kebangkitan yang benar.
Semua pemikiran inilah yang nantinya akan membentuk persepsi dan menentukan perilaku manusia beserta sistem yang akan ia praktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila seseorang menginginkan terwujudnya kembali kebangkitan Islam, tidak ada cara lain kecuali dengan meraih kebangkitan pemikiran lewat perubahan mendasar dan menyeluruh dengan pemikiran Islam. Kaum muslim wajib mengambil Islam sebagai jalan hidup, baik akidah maupun syariatnya (peraturannya). Kebangkitan Islam tidak bisa dilakukan dengan mengambil syariat secara parsial, tetapi harus dengan melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam bingkai institusi bernegara.
Dalam Islam, kedaulatan (as-siyadah) berada di tangan Asy-Syari’ (Allah Taala), dan kekuasaan adalah milik rakyat yang diberikan kepada penguasa untuk menjadi pelaksana hukum syariat. Ketentuan ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem sekuler demokrasi yang menetapkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Padahal, rakyat adalah manusia yang lemah dan memiliki banyak kekurangan, bagaimana mungkin mampu membuat hukum dan aturan yang mengakomodasi seluruh kebutuhan dan keinginan manusia. Keberadaan muslim pada jabatan politik di sistem sekuler demokrasi, tidak mengantarkan pada perubahan hakiki dan meraih kebangkitan Islam.
Umat Islam perlu membangun kesadaran kolektif bahwa kebangkitan Islam tidak akan pernah tercapai hanya dengan memperbanyak representasi figur muslim di dalam sistem sekuler. Selama asas dan struktur sistemnya tidak diganti, produk kebijakan yang dihasilkan akan selalu terkurung dalam batasan sistem tersebut.
Umat Islam memerlukan transformasi paradigma berpikir yang menempatkan Islam bukan sekadar sebagai identitas kultural atau simbol moral, melainkan sebagai ideologi dan pedoman hidup paripurna. Dengan cara inilah cita-cita kebangkitan umat Islam dapat terwujud, bukan sekadar menjadi bagian dari status quo kekuasaan, melainkan menghadirkan tatanan masyarakat dan negara yang berdaulat di bawah naungan syariat Allah Taala. [MNews/Ragil]
