[Kabar] Pengamat: AI di Tangan Kapitalisme Akan Membuat Ketimpangan Ekonomi Makin Lebar

Muslimah News, NASIONAL— Menanggapi kesiapan Indonesia untuk menjadi tempat pembangunan data center AI (Artificial Intelligence) internasional, pengamat politik dan ekonomi Zikra Asril menilai, keberadaan AI di tangan kapitalisme akan membuat ketimpangan ekonomi makin lebar. ” Keberadaan AI di tangan kapitalisme akan membuat ketimpangan ekonomi makin lebar. Bisa dipastikan yang diuntungkan dengan pembangunan data center AI adalah perusahaan yang menguasai teknologi itu. Yang tidak menguasai teknologi hanya akan menjadi pasar,” tuturnya kepada MNews, Jumat (23-10-2026).

Ia berargumen, teknologi AI, baik inovasi maupun infrastrukturnya, dikuasai AS dan Cina. ”Maka, bisa dipastikan akan ada hegemoni pemilik perusahaan Big Tech dengan mengendalikan arus modal dunia. Mereka akan memonopoli penguasaan infrastruktur sehingga AI berjalan sesuai target mereka dan mereka mampu menguasai arus modal dunia,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, ketika perusahaan Big Tech menguasai data center akan memiliki keunggulan yang lebih besar sehingga perusahaan-perusahaan kecil pasti tersingkir. ”Perusahaan Big Tech akan menguasai pangsa pasar. Di sini akan bertemu dengan bahaya surveillance capitalism. Perusahaan Big Tech akan menambang data, menganalisis, dan mendapatkan produk berupa data yang bisa dijual ke perusahaan lain. Mereka mendapatkan data gratis dan bisa menjualnya,” bebernya.

Ia menyesalkan sikap Indonesia yang siap menerima investasi dari negara-negara besar untuk pembangunan data center AI hanya demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. “Investasi masif dari pembangunan data center AI ini menjadi peluang untuk mencapai target itu. Pemerintah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia mampu membangun data center AI karena Indonesia punya banyak sumber listrik. Padahal negara-negara lain sudah banyak yang menolak,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, untuk memastikan target investasi tercapai, pemerintah sampai membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. “Ini sebenarnya dalam rangka mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan agar investasi bisa berjalan tanpa ada hambatan atau penolakan,” imbuhnya.

Tidak Ada Regulasi Khusus

Ia menjelaskan, pada akhir September 2026 Presiden AS Donald Trump bersama 31 petinggi perusahaan Big Tech AS menandatangani dokumen “White House Accord on Super Intelligence: Joint Commitment on Frontier Responsibilities” yang berisi komitmen sukarela dari perusahaan teknologi untuk melakukan regulasi mandiri (self-policing) guna memastikan pengembangan kecerdasan buatan berjalan aman.

“Dengan self policing ini harapannya perusahaan Big Tech diberikan kebebasan seluas-luasnya melakukan ekspansi AI. Negara-negara lain tidak perlu membuat aturan yang menghalangi inovasi AI. Kalau bahasa saya, kalian enggak usah khawatir karena kami sudah punya regulasi yang mengawasi diri kami,” bebernya.

Namun ia mengingatkan, regulasi itu hanya bersifat moral. ”Kalau ternyata mereka melanggar regulasi ini, tidak ada sanksi yang diberikan. Ini akal-akalan dari Big Tech agar negara lain tidak membuat regulasi. Di sini kita bisa melihat bahwa arus kebijakan AI internasional berusaha membiarkan regulasi berjalan bebas. Ini tampak saat pemerintah kita membuka investasi besar-besaran untuk pembangunan data center AI, tidak ada regulasi khusus yang dipersiapkan,” kritiknya.

Indonesia, ulasnya, menjadi ajang untuk memenangkan persaingan perusahaan Big Tech dari dua kubu utama yang menguasai teknologi yaitu Amerika dan Cina. ”Mereka membutuhkan data center sebagai infrastruktur vital keberlangsungan AI. Nah, posisi Indonesia di bawah kendali kebijakan AI global. Kalau bahasa saya, itu kayak dielu-elukan Indonesia itu negara kaya yang punya potensi untuk membangun data center. Indonesia terbuai, tanpa menyadari ada bahaya mengancam. Di sinilah masyarakat harus waspada dan melakukan muhasabah kepada pemerintah agar berhati-hati membangun data center ini,” urainya.

Butuh Tatanan Baru

Mengingat dampak buruk AI di tangan kapitalisme, ia melihat dunia butuh tatanan global yang baru, yaitu Islam. Saat dunia Islam bersatu di bawah satu kekuatan politik Islam, ia sangat yakin Islam mampu menghadang AS maupun Cina. “Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan AI, seperti tanah jarang, energi, air, dan lainnya, semua ada di dunia Islam,” tandasnya.

Ketika negara Islam membangun teknologi, sambungnya, tidak lepas dari visi politik negara, yaitu Islam rahmatan lil alamin. “Keberadaan teknologi itu dalam rangka untuk menjadi rahmat, bukan malah menghancurkan kemanusiaan,” tegasnya.

Dari sisi politik dalam negeri, ucapnya, teknologi digunakan untuk membangun kemandirian dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat. ”Teknologi akan memudahkan pekerjaan manusia sehingga bisa lebih fokus menuntut ilmu, mendalami Al-Quran, dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia,” bebernya.

Selain itu, terangnya, teknologi digunakan untuk membangun kekuatan industri dalam negeri. ”ketika Islam punya teknologi secara mandiri, tidak akan bergantung pada negara lain. Terlebih umat Islam adalah umat terbaik, maka teknologinya juga harus lebih baik dibanding yang dimiliki Amerika atau Cina,” ulasnya.

Untuk bisa membangun teknologi mandiri, ucapnya, Islam memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang melimpah. Ia mencontohkan, pemasukan Indonesia dari minerba saja jika dikelola secara mandiri bisa mencapai Rp76.000 triliun. ”Ini baru dari minerba, belum yang lainnya. Jadi ada pendanaan yang cukup untuk menyiapkan teknologi secara mandiri,” yakinnya.

Dari sisi SDM, lanjutnya, kaum muslim yang terbentang dari Maroko hingga Merauke sangat cukup memiliki tenaga ahli. “Masalahnya tidak ada political will dari negara ini untuk mengoptimalkan peran orang-orang ahli itu. Nah, kebijakan politik ekonomi negara Islam dengan dua sumber tersebut bisa menyiapkan teknologi secara mandiri,” terangnya.

Terakhir ia menyampaikan, teknologi itu tergantung ideologi yang mendrivenya. “Kalau di-drive oleh ideologi kapitalisme teknologi akan membawa kerusakan. Tetapi jika di-drive oleh ideologi Islam, teknologi pasti akan memberikan kebaikan, rahmat, dan berkah bagi masyarakat. Apakah kita tetap ingin bertahan ke arah teknologi yang akan makin merusak, atau ingin berjuang bersama-sama agar teknologi di-drive oleh wahyu Allah sehingga memberikan kebaikan bagi kita?” tanyanya memungkasi penuturan. [MNews/Irianti]