Muslimah News, FOKUS — Diskusi mengenai kedaulatan wilayah udara Indonesia kini sedang bergulir. Pasca-penandatanganan Major Defense Cooperation Partnership (MCDP) antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon pada 13 April 2026, muncul wacana pemberian blanket overflight clearance kepada pihak AS. Wacana ini memicu perdebatan mengenai batas-batas konsesi keamanan. Di satu sisi, hal ini dianggap sebagai kerja sama strategis, tetapi secara teori, hal ini menentang konsep integritas ruang udara sebagai bagian tidak terpisahkan dari kedaulatan negara.
Blanket Overflight dan Substansinya
Blanket overflight clearance merupakan izin lintas udara menyeluruh yang diberikan kepada suatu negara untuk melintasi ruang udara tanpa perlu mengajukan permohonan diplomatic clearance secara case by case. Artinya, baik pesawat militer maupun pesawat yang disewa untuk kepentingan militer AS dapat melintasi wilayah udara Indonesia secara rutin dengan prosedur yang disederhanakan.
Pemberian akses semacam ini secara substansial berbeda dengan praktik diplomatic clearance reguler. Pada mekanisme normal, setiap penerbangan militer asing harus mengajukan izin dan diverifikasi tujuannya, sedangkan blanket clearance membuka ruang bagi penggunaan koridor udara Indonesia secara fleksibel, termasuk untuk operasi logistik dan militer. Hal ini berpotensi mengurangi kontrol pemerintah Indonesia atas siapa yang melintas, apa yang diangkut, dan untuk kepentingan apa ruang udaranya digunakan.
Isu ini menjadi perhatian publik setelah bocornya dokumen usulan Operationalizing US Overflight yang dikirim pihak AS ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI pada Februari 2026. Pemerintah Indonesia secara resmi membantah adanya kesepakatan blanket overflight clearance bagi militer AS. Kemhan mengklarifikasi bahwa dokumen yang viral tersebut masih berupa draf atau usulan awal (Letter of Intent) yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat.
Menhan menyatakan masih melakukan penggodokan dan diskusi dengan para ahli hukum serta purnawirawan TNI untuk meninjau risiko keamanan dan kedaulatan sebelum mengambil keputusan final. Sementara itu, juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemberian akses tanpa batas bagi pihak asing.
Para ahli hukum internasional dan pertahanan dari UI dan UGM turut merespons isu ini dengan memperingatkan bahwa izin terbang menyeluruh melanggar hukum internasional (Konvensi Chicago) dan membahayakan keamanan nasional karena memudahkan operasi pengintaian asing.
Isu ini pun mulai memicu reaksi regional. Cina melalui Juru Bicara Kemlu Guo Jiakun menyatakan perhatian khusus dan mengingatkan agar negara-negara anggota ASEAN tetap berpegang pada Piagam ASEAN dan prinsip persahabatan di kawasan.
Lebih jauh, posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur Indo-Pasifik menjadikan wilayah udaranya sebagai koridor potensial menuju kawasan Timur Tengah. Mengingat rekam jejak kebijakan luar negeri AS yang kerap menempatkan negeri-negeri muslim seperti Iran, Yaman, dan Palestina sebagai target politik dan militer, Indonesia berpotensi diposisikan sebagai jalur transit bagi kekuatan AS. Dengan demikian, Indonesia rawan terseret dalam pusaran konflik yang bukan menjadi kepentingan nasionalnya, sekaligus berhadapan dengan negeri-negeri muslim lain.
Fakta ini menunjukkan bahwa isu overflight clearance tidak dapat dipandang sebagai kerja sama teknis pertahanan semata. Ketika sebuah kebijakan menyangkut penyerahan kewenangan pengaturan wilayah berdaulat kepada pihak asing, maka harus ditinjau aspek kedaulatan dan posisi negara dalam konstelasi geopolitik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana pemberian akses ini menggerus atribut kedaulatan Indonesia, dan apa implikasinya terhadap prinsip ukhuah islamiah dalam politik internasional.
Kedaulatan Bersifat Krusial
Kedaulatan ruang udara adalah kekuasaan tertinggi dan eksklusif suatu negara untuk menguasai, mengatur, dan mempertahankan wilayah udara di atas daratan serta perairan teritorialnya. Ini mencakup hak absolut untuk melarang atau mengizinkan pesawat asing melintas. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Chicago 1944 dan UU 1/2009.
Kedaulatan ini bersifat krusial untuk menjaga keamanan nasional dari potensi ancaman asing. Apabila pengaturan ruang udara diserahkan atau diintervensi pihak asing melalui mekanisme blanket clearance, maka secara de facto negara tersebut kehilangan salah satu penopang kedaulatannya.
Pasal 3 Konvensi Chicago menegaskan bahwa pesawat negara (militer) tidak boleh terbang di atas wilayah negara lain tanpa otorisasi khusus melalui perjanjian atau izin tertulis sebelumnya. Memberikan izin menyeluruh (blanket) dianggap melepas kontrol kedaulatan secara permanen. Seharusnya izin tetap bersifat case-by-case (per kasus) agar sebuah negara tetap memiliki wewenang untuk menolak jika misi pesawat tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional.
Izin blanked overflight tentu akan memudahkan pesawat militer asing melakukan aktivitas intelijen tanpa terdeteksi sebagai ancaman. Pesawat militer AS yang melintas bisa saja mengangkut peralatan canggih untuk menyadap sinyal komunikasi militer atau enkripsi pemerintah Indonesia. Frekuensi lintas udara yang sering juga memungkinkan pihak asing memetakan titik buta (blind spot) dalam sistem radar pertahanan udara (hanud) kita. Pesawat asing dapat mengumpulkan data tentang karakteristik emisi radar Indonesia. Ini sangat berbahaya jika terjadi konflik pada masa depan karena mereka sudah tahu cara mengacaukan sistem kita.
Hal ini bertentangan dengan prinsip kemandirian politik yang seharusnya menjadi karakter negara berdaulat, sekaligus menegaskan hilangnya visi kepemimpinan dalam politik luar negeri Indonesia saat ini. Jika suatu negara membiarkan ruang udara atau wilayahnya dikendalikan oleh kepentingan asing, ia akan kehilangan statusnya sebagai negara yang berdaulat secara hakiki. Kondisi demikian identik dengan bentuk penjajahan gaya baru, yang mana dominasi tidak lagi dilakukan melalui pendudukan fisik, tetapi melalui kontrol atas ruang strategis.
Namun, apa mau dikata, posisi Indonesia saat ini adalah sebagai negara pengikut dalam konstelasi politik internasional sehingga selalu tunduk pada agenda negara asing seperti AS. Negara pengikut menurut Syekh Taqiyudin an-Nabhani adalah negara yang secara formal memiliki pemerintahan dan atribut kedaulatan sendiri, tetapi kebijakan politik luar negeri dan keputusan-keputusan strategisnya tunduk pada arahan atau kemauan negara lain.
Sedangkan karakter negara adidaya dalam konteks kedaulatan sangat berkaitan dengan kemampuannya memaksakan kehendak politik dan ideologi di kancah internasional. Terkait kedaulatan ruang udara dan laut, negara adidaya harus memiliki kendali penuh atas wilayah-wilayah strategis guna menjamin keamanan dan kelancaran penyebaran ideologinya. Kedaulatan ini bukan sekadar menjaga perbatasan sendiri, melainkan kemampuan untuk memengaruhi dan mengendalikan kedaulatan negara lain demi kepentingan ideologinya, termasuk melalui ruang udara.
Ruang udara Indonesia merupakan aset strategis bagi mobilisasi kekuatan militer AS menuju Timur Tengah. Terlebih lagi, muncul spekulasi global bahwa permintaan akses udara AS bertujuan untuk mengamankan Selat Malaka sebagai antisipasi jika terjadi blokade di Selat Hormuz oleh Iran.
Meskipun belum ada keterangan resmi, isu ini memperkuat persepsi bahwa AS ingin memperkukuh jejak strategisnya di Asia Tenggara Jika Indonesia memberikan izin blanket overflight, Selat Malaka bisa berubah menjadi area gesekan kepentingan blok besar. Dengan demikian, persetujuan terhadap akses tersebut secara de facto menjadikan Indonesia sebagai instrumen logistik bagi hegemoni AS. Hal ini berisiko menyeret Indonesia ke dalam konflik kawasan, seperti di Laut Cina Selatan atau Selat Taiwan, karena Indonesia bisa dipersepsikan memihak salah satu blok.
Sementara itu, dari sisi hubungan dengan dunia Islam, kebijakan ini berpotensi merusak ukhuah islamiah. Ketika wilayah udara Indonesia digunakan sebagai jalur operasi militer AS, Indonesia akan dipersepsikan sebagai fasilitator agresi terhadap negeri muslim. Akibatnya, Indonesia tidak hanya kehilangan kepercayaan dari negeri-negeri muslim, tetapi juga terseret dalam konflik yang seharusnya dapat dihindari.
Kedaulatan Wilayah Berdasarkan Syariat
Umat Islam wajib memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustur, Syekh Taqiyudin an-Nabhani menuliskan bahwa wilayah kedaulatan negara mencakup tanah, laut yang berbatasan (laut teritorial), dan ruang udara di atasnya. Syariat Islam telah menetapkan secara pasti kewajiban kaum muslim untuk menjaga wilayahnya dari segala bentuk dominasi asing. Allah Swt. berfirman,
وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًاࣖ ١٤١
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa: 141).
Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin secara total selama kaum mukmin berpegang teguh pada agamanya. Dengan demikian, memberikan akses permanen terhadap ruang udara kepada negara kafir harbi fi’lan seperti AS adalah bentuk keharaman karena secara riil membuka jalan bagi intervensi asing. Mereka harus diusir dari wilayah Daulah melalui aktivitas jihad. Negara wajib memiliki penguasaan fisik yang nyata. Memberikan izin pangkalan udara atau membiarkan ruang udara dikendalikan oleh sistem navigasi/militer asing tanpa kendali penuh dari negara adalah bentuk memberikan jalan yang diharamkan.
Sudah semestinya kebijakan tersebut ditolak karena bertentangan dengan kewajiban syar’i menjaga wilayah kaum muslim. Kebijakan tersebut juga mengancam eksistensi negara dengan mereduksi kedaulatan riil atas ruang udara, berpotensi mendegradasi Indonesia menjadi negara pengikut yang menjadi instrumen hegemoni asing, serta merusak hubungan dengan negeri muslim lain.
Syariat Islam mengatur secara rinci persoalan kedaulatan negara. Di dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustur disebutkan bahwa izin melintas udara diatur berdasarkan hubungan negara. Negara kafir harbi fi‘lan dilarang melintas, negara mu’ahadah (terikat perjanjian) diatur sesuai perjanjian.
Negara-negara yang sedang berperang secara nyata dengan kaum muslim (seperti Zion*s dan AS) terkategori kafir harbi fi’lan. Terhadap mereka tidak boleh ada hubungan diplomatik, perdagangan, maupun pemberian izin bagi warga negara atau kendaraan mereka (termasuk pesawat) untuk melintasi wilayah daulah islam. Negara dilarang keras memberikan fasilitas wilayahnya, baik darat, laut, maupun udara, untuk digunakan sebagai pangkalan militer atau jalur perlintasan bagi negara-negara kafir penjajah. Memberikan akses udara kepada kekuatan asing dianggap sebagai sarana bagi mereka untuk menguasai kaum muslim sehingga secara syar’i dilarang. Setiap pesawat asing yang hendak masuk wilayah udara Khilafah wajib memiliki izin, dengan penekanan pada pelarangan spionase udara yang mengancam kedaulatan negara.Jadi, hubungan yang ada dengan negara kafir harbi fi’lanhanyalah perang.
Adapun warga negara atau kendaraan dari negara yang memiliki perjanjian damai atau perjanjian bertetangga baik boleh masuk ke wilayah daulah. Mereka harus memiliki paspor atau izin khususuntuk melintas. Namun, izin ini hanya berlaku untuk keperluan tertentu (seperti perdagangan atau perjalanan) dan tidak boleh membahayakan keamanan negara.
Oleh karena itu, solusi atas persoalan ini tidak cukup dengan renegosiasi teknis atau penguatan diplomasi dalam kerangka sistem sekuler. Solusi hakiki terletak pada pengembalian urusan pemerintahan kepada syariat Islam secara kafah dalam bingkai institusi independen yakni Khilafah. Hanya dengan Khilafah kedaulatan hakiki atas darat, laut, dan udara dapat diwujudkan, serta persatuan umat Islam dapat direalisasikan sehingga terlindung dari rongrongan musuh. Wallahualam bissawab. [MNews/PA-RR]
