Visi Ri’ayah Negara untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat secara Menyeluruh

Visi Ri’ayah Negara untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat secara Menyeluruh

Muslimah News, FOKUS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seakan-akan tidak henti menuai kritik. Belakangan, sejumlah guru menggugat proyek ini karena berdampak pada pemenuhan kesejahteraan para guru. Peneliti ICW Yassar Aulia menjelaskan, data tersebut didapatkan dari kanal pengaduan yang dibuka lembaganya bersama Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia sejak 9 Maret 2026. Per 16 April 2026, sebanyak 197 guru dengan berbagai status kerja melakukan pelaporan di kanal tersebut. 

Merespons hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta mengatakan program MBG sejatinya merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan yang tidak hanya mencakup penyediaan layanan pembelajaran, tetapi juga mencakup pemenuhan kondisi dasar yang memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran secara maksimal. Menurut DPR RI, alokasi pendanaan program makan bergizi ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pendidikan, yakni masuk dalam subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan bersama program lain seperti wajib belajar, LPDP, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

MBG sendiri merupakan proyek besar pemerintah dalam rangka perbaikan gizi, meningkatkan status gizi, dan menekan stunting. Program ini menargetkan puluhan juta penerima (pelajar, ibu hamil/menyusui) dan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Hal tersebut berakibat pada pemangkasan APBN dari pos lainnya. Selain berdampak pada kesejahteraan guru, masalah lain yang ditimbulkan program MBG salah satunya adalah pemangkasan anggaran pendidikan.

Di tengah banyaknya problem yang melilit program MBG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tujuh rekomendasi setelah mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam program MBG. Temuan tersebut tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 pada Direktorat Monitoring KPK.

Dalam laporan itu, KPK menjelaskan bahwa alokasi anggaran program MBG mengalami peningkatan dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026. Hal ini membuka ruang bagi praktik korupsi dan nepotisme yang mengiringi program MBG.

Sayang, suara-suara kritis beserta bukti kuat bahwa MBG tidak lebih adalah proyek bagi-bagi jatah tidak jua membuat pemerintah berbenah. Lantas, bagaimana publik menyikapi hal ini? Bagaimana Islam memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, tidak timpang sebagaimana dalam kasus MBG yang justru berdampak pada pemangkasan anggaran kebutuhan masyarakat yang lain?

Proyek Ambisius, Berorientasi Profit

Proyek MBG merupakan proyek ambisius pasangan Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres lalu. Proyek yang terkesan populis ini digadang-gadang menjadi solusi atas permasalahan gizi generasi yang berdampak pada tingginya angka stunting di Indonesia. Banyak asa yang masyarakat harapkan dari program tersebut. Terlebih iming-iming pembukaan lapangan kerja dan upaya menghidupkan UMKM yang sangat memukau publik.

Namun, dalam perjalanannya banyak pihak yang awalnya mendukung akhirnya menyadari bahwa banyak kecacatan program ini dalam implementasinya. Bahkan, tidak sedikit pihak yang menyatakan bahwa program ini tidak lebih dari program yang dipaksakan dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Niat untuk mengentaskan masalah gizi generasi kian sumbang seiring dengan banyaknya temuan betapa program ini menyisakan masalah cakupan gizi yang tidak terstandarisasi, keracunan massal, pemotongan anggaran, hingga pemenuhan kebutuhan operasional dan pembelanjaan yang tidak rasional. Meski program ini diklaim terintegrasi dengan pemenuhan hak pendidikan peserta didik, tetapi di lain sisi program ini justru menggerus kesejahteraan para guru yang seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah.

Alih-alih mengevaluasi program, pemerintah seolah-olah menutup mata dan telinga dari segala macam kritik yang ditujukan pada MBG. Penelahaan mendalam terhadap jalannya MBG  membawa publik pada temuan bahwa MBG tidak lebih dari upaya negara untuk membuka pasar bagi pebisnis besar. Titik kritis ini dapat ditemukan pada berbagai realitas penguasaan dapur SPPG oleh sejumlah pengusaha dan politisi.

Banyaknya modal yang dibutuhkan untuk menjalankan dapur MBG mengindikasikan bahwa kebijakan sosial ini tetap bergantung pada mekanisme korporasi dan kontraktor besar. Sinyal ini menguat dengan adanya fakta banyaknya kepemilikan SPPG yang dimonopoli oleh kalangan elit.

Walhasil, MBG menjelma menjadi rantai bisnis besar para pebisnis sehingga tampak bahwa distribusi manfaat dalam program ini lebih besar mengalir kepada para pemodal dibanding rakyat kecil. MBG yang semula diprioritaskan untuk meningkatkan gizi generasi beralih haluan pada profit minded. Melalui konten bernada kritik terkait pelaksanaan MBG, banyak masyarakat angkat bicara, bahkan menyerukan agar MBG dihentikan.

Dengan meningkatnya pengeluaran pembelanjaan MBG masyarakat bisa menilai betapa slogan MBG yang menempatkan target pemenuhan dan peningkatan gizi hanyalah pemanis, bahkan kian jauh dari target tersebut. Jika tidak segera dibenahi, MBG hanya akan menghamburkan anggaran negara tanpa ada dampak konkret bagi jutaan penerimanya.

Pemenuhan Gizi Berbasis Visi Islam

Islam telah menggariskan konsep kepemimpinan yang tegak atas prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan konsep politik dalam Islam. Politik (siyasah) berasal dari kata saasa-yasuusu-siyaasatan yang bermakna mengurus.Dengan demikian, politik Islam tegak atas dasar akidah Islam. Dengan kata lain, politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan rakyat berdasarkan prinsip syariat. Inilah landasan politik dalam Islam. Adapun negara adalah institusi pelaksana yang mengurusi urusan umat.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat, secara praktis menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai implementasi makna politik. Ini murni semata-mata karena amanah, bukan untuk meraih popularitas. Untuk itu, upaya perbaikan gizi generasi dilakukan secara utuh dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya, bukan sebuah program parsial yang mengabaikan pemenuhan kebutuhan rakyat yang lain. Artinya, negara tidak akan mengorbankan rakyat lainnya saat memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya. Hal ini sebagaimana negara wajib pula memastikan terpenuhinya kesejahteraan para guru.

Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (primer) tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Lebih jauh lagi, Islam memandang bahwa masalah pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga terkategori sebagai kebutuhan primer/mendesak (dharuriyat) rakyat.

Makna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak bermakna sebatas pada zat/bahan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal sebagaimana kebutuhan primer pada umumnya, tetapi juga mencakup berbagai hal yang dibutuhkan agar kebutuhan pokok itu terpenuhi secara sempurna. Misalnya, untuk makan masyarakat membutuhkan gas untuk memasak, maka negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bahan bakar rakyat dalam memenuhi kebutuhan makanannya.

Demikian seterusnya, negara bertanggung jawab menyediakan berbagai hal yang mendukung terpenuhinya kebutuhan asasi masyarakat. Begitu pula dalam memenuhi kecukupan gizi masyarakat, negara akan memastikan kualitas, ketersediaan, dan keterjangkauan harga bahan makanan sehingga masyarakat mudah mendapatkan akses makanan bergizi.

Untuk memastikan kecukupan gizi, negara juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih makanan yang bergizi serta membatasi produksi makanan-makanan yang tidak tayib dan haram. Hal ini dilaksanakan dengan mengarahkan departemen kemaslahatan umum, terutama bagian kesehatan untuk gencar melakukan upaya promosi kesehatan dengan memanfaatkan berbagai media. Juga memberikan pembinaan langsung kepada ibu rumah tangga maupun remaja putri oleh para ahli gizi, termasuk melibatkan para akademisi dan tenaga kesehatan dalam mengimplemetasikan prinsip ri’ayah (pengurusan) negara atas rakyatnya. Seluruh upaya pemerintah yang dilakukan ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap rakyat, yang tidak berorientasi pada untung-rugi (profit).

Tidak Mengabaikan Kebutuhan Lainnya

Jika dalam pelaksanaan program MBG saat ini mengorbankan banyak pihak, sebagaimana para guru yang terampas hak kesejahteraannya akibat pemangkasan anggaran untuk membiayai MBG, sistem pemerintahan Islam memiliki pandangan yang berbeda. Islam telah mewajibkan terealisasinya jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Negara adalah pihak yang berkewajiban dalam menjaga dan memastikan setiap individu masyarakat untuk bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut, baik berupa kebutuhan pokok berupa barang seperti sandang, pangan, dan papan maupun dalam bidang jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negaralah yang harus mewujudkan semua pemenuhan kebutuhan tersebut agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, miskin atau kaya, baik berstatus sebagai siswa, guru, ibu rumah tangga, dll.

Oleh sebab itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat orang per orang, negara tidak boleh menomorsatukan satu kebutuhan publik, sedangkan pemenuhan kebutuhan lainnya diabaikan atau malah mengalami pemangkasan anggaran. Sebab, yang demikian itu bermakna negara lalai dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan tidak sesuai dengan gambaran Islam mengenai penguasa yang bermakna sebagai raa’in (pengurus).

Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.“ (HR Muslim dan Ahmad). Atas dasar ini, haram bagi negara menjalankan pemenuhan kebutuhan masyarakat seraya mengabaikan kebutuhan lainnya.

Hal ini tentu meuntut adanya kemandirian ekonomi dan kemampuan untuk mendistribusikan kebutuhan dengan pendanaan yang cukup. Negara Islam menjalankan pelayanan publik dengan dana yang bersumber dari baitulmal. Negara akan mengoptimalkan pemasukan dari berbagai sumber pendapatan negara, seperti fai, ganimah, anfal, kharaj, dan jizyah. Juga pemasukan dari harta kepemilikan umum dan negara seperti usyur, khumus, rikaz, dan hasil tambang.

Dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan ini, negara dapat memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi secara merata, bukan hanya untuk segmen tertentu seperti program MBG yang hanya ditujukan untuk para siswa, ibu hamil maupun lansia. Inilah visi Islam, yakni visi ri’ayah (mengurus) kebutuhan rakyat yang tidak kita dapati pada penguasa dalam sistem yang kapitalistis seperti saat ini. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *