Muslimah News, FOKUS — Mudik sudah menjadi tradisi yang berkenaan dengan momen Idulfitri, khususnya bagi kaum muslim Indonesia. Namun demikian, tampaknya persoalan seputar mudik, bahkan arus balik juga terus berulang tiap tahun. Kecelakaan lalu lintas maupun macet parah seolah-olah telah menjadi drama pelik tahunan.
Lantas, layakkah mudik selalu problematik? Apakah tidak ada upaya serius pemerintah untuk menanggulanginya?
Kecelakaan dan Macet Parah Arus Mudik
Kecelakaan maut pada arus mudik di antaranya terjadi di Tol Pejagan-Pemalang (PPTR) KM 290 jalur B antara bus dengan mobil LCGC Toyota Calya, dengan empat orang penumpang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka-luka. Hal ini dikuatkan oleh data Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan yang terjadi selama arus mudik Lebaran 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Meski jumlah korban jiwa selama arus mudik mengalami penurunan, angka korban luka akibat kecelakaan meningkat dibandingkan 2025. Miris, sebanyak 22 kecelakaan di antaranya justru terjadi pada ruas tol dengan kasus paling banyak terjadi di ruas tol daerah Subang, Jawa Barat.
Demikian pula dengan berita seputar kemacetan arus mudik di jalur selatan Nagreg yang mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Kemacetan panjang terpantau di sejumlah titik, terutama di kawasan Cicalengka dengan antrean kendaraan yang mengular hingga mencapai lima kilometer. Berdasarkan data Dishub Kabupaten Bandung, lebih dari 190 ribu kendaraan telah melintasi jalur selatan Nagreg pada puncak arus mudik tahun ini.
Antrean parah juga berlangsung di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Sejak Ahad (15-3-2026), kondisi di lapangan menunjukkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah “lalai” menjalankan manajemen penyeberangan laut. Peneliti Senior dari Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN), Deddy Herlambang, mengatakan Kemenhub semestinya sudah mengantisipasi lonjakan arus mudik Idulfitri yang waktunya berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
Bahkan, hingga Rabu (18-3-2026) kemacetan dan penumpukan kendaraan roda dua dan roda empat di Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, masih terjadi. Antrean kendaraan mengular hingga Pura Tirta Segara Rupek atau delapan kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Arus Balik
Secara keseluruhan, jumlah kecelakaan selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 diklaim telah mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap situasi itu juga berdampak pada jumlah fatalitas. Ia mengungkapkan kejadian kecelakaan lalu lintas saat ini turun 7,8% dibandingkan tahun lalu, sedangkan untuk fatalitas yang meninggal turun 112 orang dari 377 jiwa menjadi 265 jiwa.
Kapolri menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara aparat, operator transportasi, dan kepatuhan masyarakat selama masa angkutan Lebaran. Menurutnya, arus mudik tahun ini sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya.
Hanya saja, meski secara statistik turun, masih ada dua ribuan kejadian kecelakaan lalu lintas sepanjang arus mudik-balik tahun ini, dengan korban jiwa masih tinggi di atas 200 orang. Poin ini tentu layak kita kritisi.
Sementara itu, puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi pada 25—29 Maret 2026. Hingga 27 Maret pagi, tercatat lonjakan kendaraan lebih dari 2,3 juta unit yang kembali ke Jabodetabek, meningkat 20,49% dibandingkan tahun 2025. Korlantas Polri mencatat puncak arus balik Lebaran 2026 sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan jumlah kendaraan mencapai 256.388 unit dalam satu hari.
Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, mengatakan angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 223.163 kendaraan. Tingginya volume kendaraan sempat menyebabkan kepadatan di sejumlah ruas tol Trans Jawa dan arteri.
Meski arus balik sudah terbilang tinggi, masih ada sekitar 385.262 kendaraan atau 13,07% yang belum kembali ke ibu kota. Angka ini menunjukkan pergerakan kendaraan masih akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan, sehingga potensi kepadatan lalu lintas diperkirakan tetap terjadi di jalur-jalur utama menuju Jakarta.
Selain itu, volume arus balik Lebaran 2026 diperkirakan lebih padat dibandingkan arus mudik. Memang, secara umum, arus balik Lebaran cenderung lebih padat dan memiliki volume kendaraan yang lebih besar daripada arus mudik, dan fenomena ini terjadi hampir setiap tahun. Kepadatan ini dipicu oleh pola kepulangan masyarakat yang cenderung berlangsung secara bersamaan menjelang berakhirnya masa libur Idulfitri.
Juga patut diduga, jumlah arus balik yang lebih besar dari arus mudik karena ada sejumlah saudara dan teman di kampung halaman yang ikut mengadu nasib mencari pekerjaan di kota besar. Bagi masyarakat di desa asal, kisah sukses para perantau adalah magnet yang membuat mereka terdorong melakukan hal yang sama, yakni berurbanisasi ke berbagai kota besar untuk mencari pekerjaan demi memperbaiki masa depan. Bahkan, animo penduduk desa untuk melakukan urbanisasi terus naik dari tahun ke tahun. Fenomena ini sekaligus menegaskan disparitas arus pembangunan antara kota besar seperti Jakarta dan daerah kampung halaman pemudik.
Tidak Ada Upaya Serius?
Dari fenomena arus mudik dan balik Lebaran 2026, tampak bahwa upaya pemerintah belum cukup serius untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kecelakaan dan antrean panjang kendaraan masih membayangi perjalanan saat mudik maupun kembali ke ibu kota. Terlebih lagi, peningkatan volume kendaraan pribadi semestinya dapat diantisipasi sehingga angka kecelakaan maupun penumpukan kendaraan bisa segera diatasi.
Penerapan sistem one way nasional maupun lokal di sejumlah ruas jalur mudik maupun arus balik nyatanya tidak terlalu efektif. Nyatanya, skema one way menimbulkan konsekuensi kemacetan pada area yang lain. Kendaraan yang berlawanan arah terpaksa menggunakan jalur yang lebih sempit/kecil dan sering kali tidak mampu menampung beban kendaraan, bahkan perjalanan mereka bisa terhambat berjam-jam.
Jelas, peralihan dari dua arah menjadi satu arah (dan sebaliknya) sering menimbulkan kemacetan total di sejumlah titik, khususnya yang rawan macet. Namun, solusi yang ditawarkan biasanya sekadar teknis, misalnya sebatas langkah untuk memaksimalkan penggunaan transportasi umum seperti kereta dan bus untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi.
Padahal, kendaraan pribadi biasanya dipilih masyarakat saat mudik karena transportasi umum juga tidak lebih baik. Hal ini misalnya kondisi rawan copet atau calo tiket di tengah padatnya pemudik, lokasi titik kumpul seperti terminal bus atau stasiun yang kurang nyaman, serta tarif tiket yang melonjak signifikan. Jelas, permasalahan mudik terkait erat dengan minimnya layanan transportasi massal yang nyaman dan murah sehingga jumlah kendaraan pribadi melampaui kapasitas jalan raya.
Belum lagi, kondisi jalan rusak dan berlubang sehingga rawan kecelakaan. Ini sebagaimana data menjelang Lebaran 2026 perihal adanya ribuan titik jalan berlubang di berbagai daerah akibat cuaca ekstrem dengan fokus perbaikan darurat. Bahkan, di Jawa Tengah tercatat ada lebih dari 26.000 titik jalan provinsi berlubang. Hingga H-7 Lebaran, masih ada 598 titik jalan berlubang yang tersebar di wilayah Cilacap, Magelang, Pati, Purwodadi, Semarang, Solo, Tegal, dan Wonosobo. Ini jelas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah. Apalagi Jawa Tengah selama ini konsisten menjadi daerah tujuan utama pemudik di Pulau Jawa, yang untuk Lebaran 2026 ini jumlahnya mencapai 38,71 juta orang.
Drama pelik arus mudik maupun balik tampaknya tidak akan pernah usai karena momen akbar tersebut justru tidak ubahnya arena kapitalisasi sektor publik, dalam hal ini khususnya transportasi. Lonjakan harga tiket moda transportasi umum dan keberadaan tarif jalan tol adalah di antara bukti nyatanya. Juga fasilitas berupa infrastruktur jalan yang tidak layak, menegaskan bahwa penguasa di dalam sistem kapitalisme telah abai dengan urusan warganya, khususnya keselamatan, keamanan, dan kenyamanan selama perjalanan.
Dalam kapitalisme, sektor transportasi adalah bagian dari komoditas ekonomi yang menjadi sumber laba, bukan layanan publik. Perusahaan (swasta) memanfaatkan momen lebaran untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, peran negara minim karena hanya berperan sebagai regulator yang melayani kepentingan swasta/operator, yaitu perusahaan transportasi baik pelat merah (yaitu BUMN) maupun swasta. Meski ada program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah, sifatnya hanya insidental, yakni saat lebaran, dan bukan setiap saat.
Padahal, mudik semestinya tidak diposisikan menjadi momen kapitalisasi, melainkan kesempatan besar bagi penguasa untuk mengurus kepentingan rakyat. Sayang, negara yang menerapkan sistem kapitalisme akan menjalin hubungan dengan rakyatnya seperti pedagang dan pembeli.
Selain itu, mengurai peliknya lalu lintas lebaran ternyata tidak cukup fokus pada satu aspek dan rentang waktu tertentu saja, sebagaimana saat lebaran. Ini karena fenomena arus balik justru terintegrasi dengan problem lainnya, yakni urbanisasi dan pencarian lapangan kerja di kota besar. Ini tentu membutuhkan kemapanan serta kemampuan negara dalam membaca dan mengelolanya. Namun, dari rekam jejak yang ada justru menegaskan potret gagal penguasa sistem kapitalisme dalam mewujudkan fungsi raa’in (pengurus dan pemelihara) kemaslahatan publik.
Layanan Transportasi Memadai untuk Lalu Lintas Lebaran
Transportasi dan infrastruktur adalah perkara vital terkait fasilitas lalu lintas lebaran. Keduanya hanyalah sebagian kecil dari hak rakyat yang harus dipenuhi oleh penguasa, termasuk di luar momen lebaran. Sejatinya, penguasa sangat tidak pantas menerapkan tarif yang tinggi pada kedua sektor tersebut. Namun, demikianlah karakter zalim sistem kapitalisme.
Ini sungguh berbeda dengan kebijakan di dalam sistem Islam, yakni Khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum atas umat yang menjalankan fungsi raa’in. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. di dalam hadis,“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Pemimpin dalam Islam berperan sebagai raa’in (pengurus/pemelihara) urusan seluruh rakyatnya. Paradigma ini menuntun para khalifah dari masa ke masa untuk berusaha sekuat tenaga memenuhi hak-hak rakyatnya dan menyejahterakan mereka dengan layanan terbaik. Ini sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam secara kafah.
Dalam pandangan Islam, seluruh kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan hingga keamanan, transportasi, dan layanan publik lainnya, dijamin oleh negara. Negara juga wajib memastikan setiap individu bisa mengakses kebutuhan dasar dan layanan publik ini dengan mudah dan murah. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang mudah serta infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan murah, bahkan gratis adalah sesuatu yang niscaya terwujud di dalam Khilafah. Ini tentu sangat penting untuk mendukung layanan lalu lintas saat lebaran yang biasanya lebih padat daripada hari selainnya.
Sebaliknya, negara haram mengapitalisasi layanan transportasi publik seperti yang terjadi saat ini. Negara juga haram membiarkan individu atau swasta menguasai pengelolaan transportasi publik, termasuk seperti skema pengelolaan jalan tol yang mengharuskan warga membayar tarif mahal untuk dapat menggunakannya. Sejatinya, layanan transportasi adalah tanggung jawab negara untuk menyediakannya.
Di dalam Islam, negara justru diberi amanah untuk memaksimalkan upaya agar hak-hak publik bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk merealisasikan kualitas layanan transportasi dan infrastruktur terbaik, syariat Islam memiliki sistem keuangan yang memungkinkan negara punya dana besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan layanan publik dapat menggunakan dana di baitulmal (kas negara) pada pos harta kekayaan milik umum, yakni berupa SDA tambang dan hayati. Tidak hanya itu, negara juga memiliki pos pemasukan lain yang bisa mendukung pembiayaan layanan publik tersebut.
Terkait antisipasi terjadinya kecelakaan atau problem lalu lintas, Khilafah tidak sekadar menyediakan posko keselamatan atau pengaturan jalur kendaraan. Namun, Khilafah juga melakukan berbagai upaya mitigasi, seperti mobil derek dan mobil pemadam kebakaran dalam jumlah yang mencukupi. Negara juga menyediakan fasilitas kesehatan terbaik berupa rumah sakit yang canggih, serta jumlah tenaga kesehatan (nakes) dan berbagai armada penyelamatan yang memadai, baik itu ambulans, helikopter, maupun perahu penyelamat (rescue boat).
Tidak lupa, Khilafah juga akan melakukan berbagai riset dan inovasi agar semua layanan publik, termasuk ketika berkenaan dengan lalu lintas lebaran dapat diberikan kepada rakyat dengan optimal dan kualitas terbaik, serta menjauhkan mereka dari kemudaratan.
Kita tentu ingat kisah Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang pernah berkata, “Demi Allah jika ada seekor keledai di negeri Irak jatuh terperosok di jalan, aku khawatir keledai itu akan menuntut pertanggungjawaban saat hari kiamat kelak.” Ini adalah pernyataan yang menegaskan bahwa kepemimpinan di dalam Islam memiliki dimensi dunia dan akhirat. Artinya, kepemimpinan di dunia akan membawa konsekuensi pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Kita juga tentu ingat sejarah emas peradaban Islam di Bagdad pada abad ke-8 M, di bawah Kekhalifahan Abbasiyah, telah memiliki jalan-jalan beraspal yang halus, menggunakan aspal alami (bitumen) yang disuling dari ladang minyak terdekat, terutama di sekitar Basra. Aspal (bitumen) hasil pengolahan terapan digunakan untuk melapisi jalan-jalan, bahkan beberapa teknik pengolahannya merupakan cikal bakal inovasi minyak bumi modern.
Inovasi infrastruktur ini menjadikan Bagdad sebagai kota yang sangat maju, kontras dengan kota-kota Eropa yang saat itu masih gelap, berlumpur, dan becek. Bahkan, selain jalan beraspal, Bagdad juga dikenal dengan sistem sanitasi dan pencahayaan kota yang baik, mempertegas statusnya sebagai salah satu kota termaju di dunia pada masa itu.
Yang tidak kalah fenomenal, Khilafah Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II membangun Hijaz Railway dan Bagdad Railway yang menghubungkan Istanbul ibu kota Khilafah hingga Makkah, melewati Damaskus, Palestina, serta Madinah. Tujuannya adalah memangkas waktu perjalanan ibadah haji dari beberapa bulan menjadi beberapa hari.
Masyaallah, catatan sejarah membuktikan Khilafah begitu serius mengurus urusan umat, termasuk perihal transportasi dan infrastruktur vital pendukung fenomena tahunan seperti mudik lebaran. Penerapan sistem kepemimpinan Islam membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi umat manusia di berbagai belahan dunia. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-CJ]
