Impor 1.000 Ton Beras Khusus dan Produk Pertanian dari AS, Menguntungkan Siapa?

Impor 1.000 Ton Beras Khusus dan Produk Pertanian dari AS, Menguntungkan Siapa?

Muslimah News, FOKUS —Berdasarkan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS), Indonesia wajib mengimpor 1.000 ton beras per tahun dari AS. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, impor 1.000 ton dari AS tersebut berupa beras khusus, seperti beras jepang (japonica), basmati, dll., bukan beras yang biasa. (Kemenkopangan, 2-3-2026).

Kementerian Sekretariat Negara dalam Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat menyatakan bahwa jumlah itu hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025 sehingga tidak akan berpengaruh pada harga beras nasional.

Harga Mahal dan Kelemahan Indonesia di Hadapan AS

Impor 1.000 ton beras khusus memang tidak akan mengganggu capaian swasembada beras Indonesia. Faktanya, pada 2025 Indonesia memang tidak melakukan impor beras medium. Impor hanya dilakukan terhadap beras khusus/premium sebesar 364,3 ribu ton beras dari Myanmar, Thailand, dan India dengan nilai transaksi US$178,5 juta (sekitar Rp2,9 triliun) sepanjang Januari-Oktober 2025.

Status swasembada tidak mensyaratkan zero impor. Impor boleh dilakukan, tetapi negara tidak boleh ketergantungan pada impor. Badan Pangan Dunia (FAO) memberikan batas maksimal impor adalah 10% dari total kebutuhan. Pada batas ini, Indonesia memang telah memenuhi swasembada beras, meski distribusi beras ke semua warga negara masih menjadi persoalan karena masih banyak warga yang kesulitan mengakses pangan pokok ini.

Yang menjadi permasalahan adalah posisi AS sebagai negara yang bukan produsen utama beras khusus tersebut sehingga harga beras khusus akan mahal. Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menyatakan, terdapat selisih harga yang cukup signifikan antara beras AS dengan beras impor yang biasa masuk ke tanah air. Rata-rata harga beras yang diekspor AS mencapai US$844 per ton, sedangkan rata-rata harga beras yang diimpor Indonesia sekitar US$600 per ton. Jadi harga beras impor dari AS lebih mahal.

Namun, mengapa langkah impor ini tetap ditempuh oleh pemerintah? Indonesia mengimpor bukan karena faktor harga beras AS lebih kompetitif, tetapi karena keharusan yang diperintahkan dalam ART. Jadi meski beras AS mahal, Indonesia tetap harus beli. Ini menunjukkan lemahnya Indonesia dalam diplomasi internasional.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut impor ini, meski jumlahnya kecil, menunjukkan kurangnya kedaulatan pangan sejati pada Indonesia, apalagi jika kebijakan didikte kepentingan luar negeri. Khudori menekankan bahwa pemerintah seharusnya memiliki otoritas penuh demi kepentingan nasional, bukan sekadar untuk menjaga hubungan baik dengan AS.

Indonesia berada pada posisi yang rendah di hadapan AS dalam perundingan kesepakatan dagang. AS leluasa mendikte Indonesia tidak hanya dalam hal impor beras khusus, tetapi juga impor produk pertanian lainnya, yaitu kedelai, beras, gandum, jagung, daging sapi, dan indukan ayam (grand parent stock/GPS).

Berdasarkan ART,  Indonesia wajib mengimpor produk pertanian dari AS senilai US$4,5 miliar (Rp75,6 triliun). Jumlah ini meningkat hampir 400% jika dibandingkan dengan nilai impor Indonesia terhadap produk pertanian AS pada 2025 yang “hanya” US$1,21 miliar (sekitar Rp20,3 triliun).

Tampak jelas bahwa kesepakatan impor ini merugikan Indonesia dan hanya menguntungkan AS. Apalagi jika kita kaitkan dengan target pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, bukan hanya swasembada beras, seharusnya negara membatasi impor produk pertanian dari luar negeri dan mengoptimalkan produksi lokal. Namun, kebijakan pemerintah justru meningkatkan nilai impor. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak pada produk pertanian lokal dan lebih mementingkan impor. Alih-alih akan menyejahterakan petani lokal, hal itu justru menyejahterakan petani negara lain (negara asal impor).

Negara Pengikut, Menyengsarakan Rakyat

Kebijakan Indonesia yang pasrah didikte AS dalam kebijakan impor produk pertanian mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara pengikut AS. Negara pengikut adalah negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya dan sebagian masalah dalam negerinya. (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Siyasi, hlm. 29). Pada praktiknya, Indonesia senantiasa terikat dengan AS dalam politik luar negerinya. Posisi AS adalah sebagai negara adidaya dalam konstelasi internasional.

Penandatanganan ART berdampak pada petani lokal. Mereka harus bersaing dengan produk pertanian dari AS yang masuk ke Indonesia. Padahal, produk AS tersebut telah mendapat kemudahan berupa penghapusan 99% hambatan tarif. Artinya, tidak ada perlindungan bagi produk pertanian dalam negeri dari serbuan pangan impor.

Penghapusan hambatan tarif ini menunjukkan adanya ekspansi pasar yang signifikan bagi AS karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan menjanjikan. Dampak penghapusan hambatan tarif adalah impor produk pertanian dari AS, seperti gandum, kedelai, dan daging sapi akan meningkat sehingga bisa memengaruhi keseimbangan harga di pasar dalam negeri dan pasti berdampak pada petani lokal. Ini merupakan penjajahan ekonomi yang tampak secara terang-terangan. Negara seharusnya melawan, bukan justru membuka tangan lebar-lebar.

Padahal, selama ini negara sangat minim dalam mengurusi petani lokal. Petani terus terbelit problem alih fungsi lahan pertanian yang masif, minimnya modal, bibit mahal, pupuk mahal, hama, teknologi pertanian yang terbatas, dll. sehingga hasil panen tidak mampu menyejahterakan petani. Dengan peran negara yang sudah minim selama ini, peningkatan produk AS yang masuk pasar dalam negeri akan makin menyengsarakan petani.

Sikap negara yang lebih berpihak pada asing daripada produsen lokal menunjukkan watak negara kapitalis. Dalam kapitalisme, negara tidak menjadi raa’in (pengurus rakyat), melainkan hanya menjadi regulator yang sekadar membuat regulasi. Regulasi itu pun pada akhirnya menyengsarakan rakyat.

Negara juga tidak menjadi junnah (perisai pelindung) bagi rakyat dari penjajahan ekonomi yang dilancarkan negera adidaya. Negara justru membuka pintu penjajahan itu lebar-lebar dengan menandatangani ART meski jelas-jelas posisi Indonesia kalah telak dan rugi banyak sehingga mengorbankan kemaslahatan rakyat. Ini sungguh berbeda dengan negara dalam sistem Islam.

Sistem Islam Melindungi Petani

Negara dalam Islam (Khilafah) memosisikan dirinya sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai pelindung). Sebagai raa’in, negara akan mengurusi pertanian; peternakan; perdagangan dalam dan luar negeri; serta industri sehingga petani akan sejahtera. Negara akan memberikan tanah (i’tha’) bagi rakyat yang bersedia bercocok tanam. Sedangkan, tanah yang menganggur selama tiga tahun berturut-turut akan disita oleh negara dan diberikan pada rakyat yang sanggup mengelolanya/menghidupkannya (ihya’ul mawat). Hal ini akan menambah luasan lahan pertanian sehingga meningkatkan jumlah produksi pertanian.

Negara juga akan memberikan subsidi benih, bibit, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian bagi petani sehingga tidak kesulitan mengelola tanah. Negara juga akan melakukan modernisasi alat pertanian dan memberikan penyuluhan pada petani sehingga hasilnya lebih maksimal dan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanian akan terus dilakukan untuk menghasilkan bibit unggul dan teknik yang lebih efektif.

Semua upaya tersebut ditujukan bukan sekadar agar Khilafah mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, tetapi juga kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan salah satu bekal Daulah Islam untuk menjadi negara yang berdaulat, tidak didominasi oleh asing. Yang utama, Daulah Islam harus memiliki kekuatan ideologi, yaitu negara menjadikan Islam sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan berpikir) sehingga tidak didominasi asing, sebaliknya bisa menjadi negara adidaya.

Haram Mengimpor dari Negeri yang Memerangi Umat Islam

Hukum impor barang dari luar negeri adalah boleh (mubah). Namun, khalifah boleh melarang impor komoditas tertentu untuk menghilangkan kerugian/bahaya (dharar). (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Juz II, hlm. 242). Aplikasinya, jika impor komoditas pertanian tertentu mendatangkan bahaya bagi masyarakat, misalnya merugikan petani, mematikan industri dalam negeri, dll., khalifah berhak melarang impor komoditas tersebut. Meski impor boleh dilakukan, negara tidak boleh ketergantungan pada impor, bahkan negara harus mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan

Keputusan melakukan impor atau melarang impor diambil khalifah berdasarkan apakah komoditas itu membahayakan atau memberikan manfaat bagi Daulah Islam, bukan karena tekanan dan dominasi pihak asing, baik negara lain maupun lembaga internasional seperti FAO atau WTO. Ini karena Allah Taala melarang kaum muslim berada di bawah dominasi orang kafir sebagaimana firman Allah Taala,

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًاࣖ

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).

Berdasarkan ayat ini, jika impor barang menjadi jalan penjajahan ekonomi yang membuat orang kafir mendominasi umat Islam, negara haram melakukan impor. Fakta ART menunjukkan bahwa kesepakatan impor di dalamnya merupakan penjajahan ekonomi sehingga Daulah Islam tidak boleh menandatanganinya.

Selain itu, syariat Islam juga mengharamkan negara berdagang (termasuk mengimpor) dengan negara kafir yang sedang memerangi kaum muslim (kafir harbiy fi’lan) seperti AS dan Zion*s. Perdagangan dengan kafir harbiy harus dengan izin dari negara. Imam Asy-Syafii menjelaskan,

ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجّاراً، فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غُنِمُوا، وإن دخلوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم، عشراً أو أكثر أو أقل أخذ منهم فإن دخلوا بلا أمان ولا شرط ردوا إلى مَأْمَنِهِمْ، ولم يتركوا يمضون في بلاد الإسلام

“Ahl al-harb tidak boleh dibiarkan masuk negeri kaum muslim sebagai pedagang. Jika mereka masuk tanpa jaminan keamanan (al-aman) dan risalah (sebagai duta), maka (harta) mereka bisa dirampas (dijadikan rampasan perang). Jika mereka masuk dengan al-aman, dengan syarat membayar 1/10 lebih atau kurang dari harta mereka, maka boleh diambil. Jika masuk tanpa al-aman dan syarat, mereka harus dikembalikan ke negeri mereka. Mereka tidak boleh dibiarkan melenggang di negeri kaum muslim.” (Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm, IV/244).

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan di dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur pasal 161,

 فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال

“Pedagang yang berasal dari negara yang sedang berperang (at-tujjaar al-harbiyyuun) dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya ataupun barang dagangannya.”

Selain itu, beliau juga menjelaskan,  

ولا يُمنعون من إدخال أي مال يملكونه. ويُستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية كإسرائيل، فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية.

“Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) tidak dilarang mengimpor barang yang hendak mereka miliki. Dikecualikan dari hukum-hukum ini, negara yang antara kita dan penduduknya terjadi peperangan secara langsung, seperti Zion*s, maka ia diperlakukan sebagai negara kafir harbiy f’il[an] pada semua hubungan dengan negara tersebut, baik hubungan perdagangan maupun nonperdagangan.”

Selain Zion*s, AS juga termasuk kategori negara kafir harbiy fi’lan karena saat ini membantu Zion*s melakukan genosida terhadap muslim Palestina dan saat ini juga sedang memborbardir Iran sehingga membunuh banyak muslim di sana. Oleh karenanya, haram bagi negeri-negeri muslim untuk melakukan perdagangan atau hubungan apa pun dengan AS dan Zion*s. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *