Sandiwara Gencatan Senjata dan Perdamaian ala AS dan Zion*s di Gaza, Harus Diakhiri!

Sandiwara Gencatan Senjata dan Perdamaian ala AS dan Zion*s di Gaza, Harus Diakhiri!

Muslimah News, FOKUS — Awal Januari 2026 AS mendeklarasikan gencatan senjata fase kedua atas perang di Gaza dan membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang melibatkan 35 negara, termasuk Indonesia. Namun, forum tersebut tidak melibatkan perwakilan Palestina dalam pembentukannya. Banyak pihak memandang hal ini sebagai upaya sepihak AS untuk memaksakan kehendaknya, terutama dengan adanya rencana KTT di Washington pada 19 Februari 2026 untuk membahas masa depan Gaza. 

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP bertujuan untuk memastikan proses transisi tetap berfokus pada solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Namun, langkah ini menuai kritik tajam di dalam negeri karena BoP dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan hanya menjadi alat normalisasi terselubung yang mengabaikan kedaulatan politik rakyat Palestina. 

Dunia Terlalu Naif

Meskipun AS telah mendeklarasikan fase kedua gencatan senjata pada Januari 2026 yang berfokus pada rekonstruksi Gaza, Zion*s Yahudi dilaporkan terus melancarkan serangan udara dan artileri. Sejak kesepakatan diberlakukan pada Oktober 2025, Zion*s tercatat telah melakukan setidaknya 1.620 pelanggaran hingga Februari 2026, yang mengakibatkan ratusan warga Palestina tewas.

Tidak hanya itu, sehari setelah deklarasi fase kedua gencatan senjata pada 5 Februari 2026, Zion*s meluncurkan serangan udara di Gaza Timur yang menghantam sebuah kamp di kawasan Khan Younis, Gaza. Dilaporkan sedikitnya 21 orang tewas, termasuk enam anak dan seorang bayi berusia 5 bulan. Ini menunjukkan bahwa retorika diplomatik AS bertentangan dengan realitas serangan Zion*s.

Inisiatif BoP yang digagas oleh AS di bawah kepemimpinan Donald Trump membuat situasi makin kompleks. Piagam BoP menempatkan Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto absolut atas seluruh keputusan dewan. Struktur BoP terdiri dari dewan eksekutif yang diisi oleh tokoh-tokoh pilihan AS, termasuk entitas Zion*s. Miris, perwakilan Palestina hanya diperbolehkan berpartisipasi di level bawah melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Oleh sebab itu, sungguh dunia terlalu naif jika percaya dengan janji-janji gencatan senjata dan BoP yang diinisiasi AS. Realitasnya, Zion*s berulang kali sengaja melanggar perjanjian. Kenaifan ini sebenarnya adalah bentuk pembiaran oleh lembaga internasional semacam PBB. Hukum internasional telah nyata hanya menjadi alat bagi AS untuk melegitimasi kepentingannya. AS kerap melanggar hukum internasional demi mencapai tujuannya.

Mengharapkan keadilan untuk Palestina dari PBB atau AS adalah sebuah kekeliruan fatal karena mereka adalah sumber masalahnya. Apalagi, draf perdamaian yang diajukan AS lebih condong kepada agenda keamanan entitas Zion*s, seperti pelucutan senjata total terhadap Ham*s.

Sejarah membuktikan bahwa bagi Zion*s gencatan senjata adalah jeda napas, bukan perdamaian substansial. Mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk memetakan kembali target dan memperkuat logistik. Terbukti, setiap pelanggaran selalu dibalut dengan narasi pertahanan diri oleh Zion*s. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan di atas kertas tidak pernah memiliki kekuatan hukum bagi penjajah.

Hanya Sandiwara

Wajar jika banyak pihak menganggap gencatan senjata ini hanyalah sandiwara, sedangkan pada hakikatnya yang terjadi adalah kekejaman, kejahatan, dan pengkhianatan terhadap umat Islam. Ini sekaligus bukti nyata bahwa perdamaian yang dijanjikan tidak pernah terwujud, tetapi sekadar basa-basi. Kondisi Palestina makin buruk akibat upaya pencaplokan wilayah di Tepi Barat yang terus dilakukan otoritas Zion*s di tengah perundingan perdamaian.

Perdamaian di Palestina makin sulit terwujud karena ambisi ekonomi Trump yang merencanakan pembangunan kembali Gaza menjadi Riviera Timur Tengah, yaitu pusat pariwisata mewah. Untuk merealisasikannya, Trump akan memindahkan paksa jutaan warga Palestina ke wilayah tetangga. Lantas, pembangunan Gaza ditujukan untuk siapa? Ini sungguh bertolak belakang. Tidak heran, beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Swedia menolak bergabung dalam BoP karena menilai rencana tersebut mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina.

BoP tidak ubahnya pemerintahan bayangan untuk mendikte masa depan Palestina tanpa keterlibatan warga Palestina sendiri. BoP bukan sekadar forum diskusi, melainkan instrumen untuk mengambil alih kedaulatan Gaza. BoP juga menyertakan syarat demiliterisasi total bagi pejuang Palestina. Jelas, BoP adalah upaya memformat ulang Gaza secara ekonomi melalui proyek infrastruktur untuk melunakkan perlawanan ideologis rakyat Palestina dengan iming-iming kesejahteraan materiel di bawah kendali AS.

Gencatan senjata yang berlangsung pun sejatinya adalah strategi tipu daya psikologis. AS mencitrakan dirinya sebagai penengah untuk menekan Zion*s. Padahal, sejatinya AS terus mendanai Zion*s untuk melakukan agresi terhadap Palestina. Dengan kata lain, AS butuh wajah “damai” untuk menjaga stabilitas pasar global dan citra demokrasi, sedangkan Zion*s butuh masa tenang untuk menata ulang kekuatan militer.

Demikianlah simbiosis mutualisme antara AS dan Zion*s untuk melanggengkan penjajahan. Tujuannya adalah melumpuhkan perlawanan Palestina tanpa AS kehilangan muka di mata dunia. Oleh karena itu, gencatan senjata dan BoP adalah sandiwara diplomatik yang bertujuan untuk memberikan kemenangan politik kepada Zion*s yang gagal diraih melalui jalur militer di medan perang.

Miris, penguasa negeri-negeri muslim tidak punya nyali untuk melawan AS dan Zion*s yang telah membuat Gaza porak-poranda. Dengan alasan menjaga keamanan kawasan dan mencegah perang makin meluas, penguasa negeri-negeri muslim justru membantu AS dan Zion*s yang terus berupaya melanggengkan penjajahan atas tanah Palestina.

Keikutsertaan negeri-negeri muslim dalam BoP sejatinya bentuk normalisasi terselubung yang merestui penjajahan Palestina. Keterlibatan negeri-negeri muslim bukan sekadar karena kurang nyali, melainkan bukti terjebaknya mereka dalam sistem internasional yang didesain untuk mematikan perlawanan kaum muslim, khususnya di Gaza.

Penguasa negeri-negeri muslim juga terjebak dalam sekat nation state (negara bangsa) sehingga mereka memandang Palestina sebagai masalah tetangga, bukan masalah saudara seakidah yang menuntut pengerahan kekuatan militer secara total. Padahal, masalah Palestina adalah masalah blokade militer, ekonomi, dan politik oleh negara adidaya AS dan entitas Zion*s terhadap negeri muslim. Masalah sebesar ini tidak bisa dilawan oleh ormas, faksi kecil, atau negeri-negeri muslim yang terpecah dalam nation state dan tunduk pada AS.

Dalih keamanan kawasan hanyalah kedok demi mengamankan takhta politik mereka sendiri agar tidak ikut terseret dalam konflik yang mengancam posisi mereka dengan Barat. Mereka lebih takut pada sanksi ekonomi atau kehilangan dukungan AS daripada takut pada murka Allah Taala karena tidak membela sesama muslim. Semua ini adalah masalah sistemis yang juga membutuhkan solusi sistemis.

Khilafah Mengakhiri Penjajahan di Palestina

Di dalam Islam, perjanjian damai (muahadah) tidak boleh dilakukan jika bertujuan melegitimasi perampasan tanah kaum muslim atau bersifat permanen dengan kaum muslim dalam posisi kalah. Umat Islam harus melihat bahwa setiap hubungan diplomatik dengan negara kafir penjajah adalah keharaman karena hal itu mustahil mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi Palestina. Bagi kaum muslim, tidak ada perdamaian dengan negara kafir muhariban fi’lan (negara kafir yang tengah memerangi negeri muslim secara terang-terangan). Klaim upaya perdamaian yang melegitimasi pendudukan terhadap wilayah kaum muslim adalah pengkhianatan terhadap tanah milik umat Islam.

Untuk itu, kita patut merenungkan firman Allah Taala, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida kepadamu (Nabi Muhammad) sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).’ Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari (azab) Allah.” (QS Al-Baqarah [2]: 120).

Umat harus berhenti menaruh harapan pada narasi perdamaian yang diusung oleh AS-Zion*s. Umat harus menolak segala bentuk kompromi yang melegitimasi penjajahan atas tanah kaum muslim. Umat juga harus memahami bahwa bantuan kemanusiaan hanyalah obat penawar sementara bagi warga Palestina, karena solusi sejatinya adalah dukungan politik dan militer yang terorganisasi.

Solusi atas masalah Palestina tidak bisa dihadapi dengan gerakan sporadis maupun filantropis. Sudah saatnya kekuasaan dan kekuatan militer dari negeri-negeri muslim tidak digunakan untuk menjaga stabilitas kepentingan penjajah, melainkan dikonsolidasikan untuk melindungi kehormatan darah dan nyawa saudara-saudara muslim di Gaza. Di sinilah pentingnya keberadaan negara Islam (Khilafah) sebagai institusi politik global yang akan mengimbangi hegemoni Barat. Khilafah akan menyatukan komando militer negeri-negeri muslim dengan instruksi jihad membebaskan Palestina.

Dengan Khilafah, kekuatan kaum muslim bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan kekuatan riil yang mampu mengakhiri sandiwara penjajahan. Oleh sebab itu, seruan tegas ditujukan kepada para pemimpin negeri-negeri muslim untuk segera keluar dari jebakan BoP dan forum-forum serupa yang menjadikan mereka sebagai stempel bagi agenda licik kafir Barat penjajah. Sungguh, perdamaian hakiki hanya akan tegak ketika Islam memimpin dunia. Wallahualam bissawab. [MNews/PA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *