Membaca Fenomena Merosotnya Angka Pernikahan di Indonesia

Membaca Fenomena Merosotnya Angka Pernikahan di Indonesia

Muslimah News, FOKUS — Angka pernikahan di Tanah Air makin menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi angka pernikahan di Indonesia merosot tajam dari 2.110.776 pada 2014 menjadi hanya 1.478.302 pada 2024. Dalam kurun waktu satu dekade, angka pernikahan menyusut hampir 29% atau berkurang sebanyak 632.791 pernikahan. Penurunan ini dinilai bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal adanya perubahan mendalam pada struktur sosial masyarakat kita.

Bahkan, ada rasa sesak yang lebih dalam ketika keraguan untuk menikah itu terjadi pada kalangan muslim yang aktif mengkaji Islam. Alasan mereka bukan karena pertimbangan ekonomi, melainkan kekhawatiran tidak mampu menjaga fitrah anak-anak mereka di tengah badai kriminalitas dan kemaksiatan yang mengepung di bawah sistem kapitalisme.

Sosiolog Universitas Indonesia Dr. Nadia Yovani, M.Si. menilai fenomena ini sebagai dampak dari persilangan antara tekanan ekonomi dan pergeseran cara berpikir generasi muda. Menurutnya, keputusan untuk melangkah ke pelaminan bukan lagi sekadar mengikuti tradisi atau tuntutan sosial, melainkan sebuah hitung-hitungan rasional yang matang.

Mengapa menikah kini terasa begitu berat, mahal, bahkan menakutkan bagi generasi muda? Kita perlu jujur melihat bahwa ada yang keliru dengan tata nilai yang mengatur kehidupan kita hari ini. Pernikahan yang sejatinya adalah ibadah terpanjang, kini mulai kalah oleh ketakutan akan biaya hidup dan egoisme pribadi.

Ibadah Bagaikan Beban

Sungguh menyedihkan, saat ini kita hidup dalam sistem yang membuat ibadah terasa seperti beban, termasuk ibadah pernikahan. Tidak terkecuali kecemasan orang-orang saleh melihat kerusakan zaman yang begitu masif. Ketakutan ini bukan karena faktor ekonomi, melainkan karena besarnya beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mereka takut tidak mampu mengemban amanah sebagai orang tua di tengah kepungan fitnah akhir zaman. Ketakutan ini sering kali muncul karena merasa sendirian menjaga anak.

Penyebab fenomena merosotnya angka pernikahan di Indonesia memang multifaktor. Namun, salah satu yang paling sering diungkap adalah faktor ekonomi/materi. Saat ini kapitalisme menjadikan nilai materi sebagai standar tertinggi kebahagiaan. Jika sesuatu tidak menghasilkan materi (uang) atau justru menghabiskan uang, hal itu dianggap tidak produktif. Kapitalisme memandang manusia sebagai makhluk ekonomi (homo economicus). Segala sesuatu dinilai dari angka.

Dalam cengkeraman kapitalisme, tidak sedikit perempuan yang sudah mandiri secara finansial akan memandang pernikahan melalui kacamata investasi. Jika menikah dianggap akan menurunkan standar hidup atau membatasi ruang geraknya mencari materi, ia memilih menghindar. Di sinilah letak kerusakannya, logika materi telah menggeser nilai ketaatan yang sakral menjadi transaksi yang hampa.

Di bawah sistem kapitalisme, aktivitas perempuan bekerja di luar rumah dianggap sebagai bentuk kemandirian dan eksistensi diri. Namun, sejatinya banyak di antara mereka yang terpaksa bekerja karena tuntutan untuk bertahan hidup.

Sistem ekonomi kapitalisme saat ini membuat harga-harga kebutuhan meroket sehingga gaji suami sering kali tidak cukup untuk memenuhi biaya dapur, pendidikan, dan kesehatan yang makin mahal. Akibatnya, perempuan terpaksa keluar rumah untuk menambal beban ekonomi. Ini bukanlah pemberdayaan sejati, melainkan eksploitasi.

Saat perempuan sudah lelah berjuang di ranah publik demi materi, energi untuk memberikan kehangatan di rumah tangga pun terkuras. Akhirnya, banyak muslimah muda yang merasa bahwa menikah hanya akan menambah beban sehingga mereka memilih untuk sendiri. Kemandirian ekonomi yang kebablasan, tanpa fondasi akidah, sering kali melahirkan rasa tidak butuh pada laki-laki sebagai qawwam (pemimpin).

Sementara itu, sekularisme telah memenjarakan agama hanya di ranah privat, yakni masjid atau di atas sajadah saja. Dalam urusan memilih pasangan atau memutuskan menikah, aturan agama dianggap tidak relevan. Sistem sekuler hari ini telah menggiring kita untuk memisahkan ketaatan kepada Allah dengan urusan rumah tangga.

Mayoritas umat Islam bisa jadi masih mengerjakan salat atau puasa, tetapi saat bicara pernikahan, syariat ditanggalkan. Akibatnya, keyakinan bahwa ketaatan istri adalah jalan surga, pelan-pelan bergeser menjadi sekadar kalkulasi untung-rugi secara finansial. Pernikahan bukan lagi dipandang sebagai akad dengan menyebut nama Allah, melainkan kontrak sosial yang ikatannya sebatas keuntungan materi. Apabila tidak lagi menguntungkan, seolah-olah pernikahan boleh ditinggalkan.

Gaya hidup liberal perlahan mengikis makna sakinah dalam rumah tangga. Dalam logika liberal, pernikahan dimaknai sebagai kontrak bisnis atau kontrak sipil biasa. Jika dirasa tidak lagi menguntungkan secara emosional atau jika ada sedikit gesekan finansial, ikatan itu akan sangat mudah putus.

Nilai-nilai kesabaran, pengorbanan, dan perjuangan bersama pasangan digantikan oleh sikap individualistik sehingga muncul kalimat, “Apa untungnya bagiku?” Ketika keuntungan materi menjadi tolok ukur utama, maka ketenangan (sakinah) akan sulit singgah. Inilah yang membuat ikatan keluarga hari ini terasa begitu rapuh dan mudah retak hanya karena riak-riak kecil.

Liberalisme menawarkan kebebasan individu sehingga membuat ketaatan kepada suami atau peran sebagai ibu dianggap menghambat kebebasan. Nilai-nilai liberal mengajarkan bahwa menjadi perempuan “bebas” adalah pencapaian tertinggi. Konsep qawwam dalam Islam dituding sebagai penindas bagi perempuan.

Narasi ini telah menyihir banyak muslimah sehingga merasa tidak butuh lagi pada syariat pernikahan. Padahal, kebebasan ini justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang kelelahan mengejar dunia tanpa henti. Hal ini karena mereka telah kehilangan “pelabuhan” sakinah yang telah Allah syariatkan melalui jalan pernikahan.

Makna Pernikahan dalam Islam

Kita perlu mengakui bahwa di masyarakat, kekhawatiran untuk menikah itu ada. Kriminalitas, pergaulan bebas, dan paparan konten negatif memang mengerikan. Namun, jika orang-orang saleh memilih untuk tidak berkeluarga karena takut pada kerusakan sistem, maka siapa lagi yang akan melahirkan generasi pembaharu? Bukankah dengan berhenti berkeluarga, kita justru membiarkan masa depan sepenuhnya dikuasai oleh sistem yang rusak ini?

Dalam Islam, keberadaan anak saleh justru merupakan solusi bagi kerusakan sistem saat ini. Kita tidak sedang mencetak anak untuk menjadi korban, tapi kita sedang menyiapkan prajurit peradaban Islam. Jika sistem saat ini gelap, keluarga muslim harus menjadi pijarnya. Menghentikan pernikahan berarti mematikan pijar sebelum sempat dinyalakan. Tugas kita bukanlah menjamin hasil akhir anak kita, tapi menjalankan proses ketaatan melalui pernikahan. Allah Taala meminta kita menjadi orang tua yang bertakwa.

Di tengah gelapnya tata nilai kehidupan yang ada, Islam hadir membawa cahaya. Pernikahan dalam Islam bukanlah transaksi ekonomi yang hampa, melainkan ibadah terpanjang yang fondasinya adalah akidah. Menikah haruslah dilandasi oleh keyakinan pada janji Allah dalam surah An-Nur ayat 32, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Kecukupan itu bukan datang dari saldo di rekening semata, melainkan dari keberkahan ketaatan pada Allah Swt. Paradigma inilah yang harus kita bangun kembali. Menikah adalah jalan meraih rida Allah Swt. Dalam lingkup bermasyarakat, pernikahan harus dimuliakan dengan mempermudah jalannya. Di antaranya dengan menghilangkan budaya pamer dan gaya hidup berlebihan yang sering kali menjadi penghalang bagi pemuda-pemudi untuk menyempurnakan separuh agamanya.

Kita hendaknya menyadari bahwa fakta sulitnya laki-laki memberi nafkah atau dominannya perempuan bekerja bukanlah kondisi yang sesuai fitrah, melainkan hasil dari buruknya sistem. Memang benar ada fakta yang demikian. Namun, mari kita renungkan apakah fakta yang membuat kita lelah fisik, cemas, dan kehilangan ketenangan jiwa ini adalah sesuatu yang ideal?

Dalam Islam, fakta bukanlah standar kebenaran. Syariatlah standarnya. Jika faktanya hari ini perempuan harus membanting tulang dan kehilangan pelindungnya, itu bukan berarti syariat “tidak relevan”. Justru itu adalah bukti bahwa sistem kehidupan saat ini gagal melindungi perempuan sehingga kita dipaksa melakukan peran yang bukan tugas utama kita.

Syariat nafkah dan kepemimpinan bukan soal uang semata, melainkan tentang pembagian beban hidup. Saat perempuan mengambil alih tanggung jawab nafkah, ia sebenarnya sedang memikul beban ganda yang tidak adil bagi dirinya sendiri. Syariat hadir untuk memberikan hak perempuan agar tidak perlu memikul beban dunia sendirian.

Logika kapitalisme hanya menghitung apa yang terlihat oleh mata. Sedangkan Islam mengajarkan ada variabel bernama keberkahan yang tak kasat mata. Menikah dengan mengikuti syariat (suami menjadi qawwam dan istri yang taat) akan mengundang pertolongan Allah yang tidak terbatas dengan hitungan matematika manusia.

Mengatakan syariat tidak relevan hanya karena angka di rekening sudah cukup adalah bentuk pengerdilan makna ibadah. Tanpa naungan syariat, kemandirian kita hanya akan berujung pada kelelahan tanpa arah. Sedangkan dalam naungan syariat, “ketergantungan” istri pada suami adalah jalan kemuliaan. “Pahitnya” perjuangan dalam membangun rumah tangga akan berbuah manisnya pahala.

Dalam Islam, laki-laki ditetapkan sebagai qawwam yang salah satu pilar utamanya adalah kewajiban memberi nafkah. Allah Swt. telah berfirman, “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (QS An-Nisa: 343).

Syariat Islam mewajibkan nafkah di tangan laki-laki sebagai bentuk pemuliaan agar perempuan bisa fokus pada peran utamanya (sebagai ibu pendidik generasi dan pengatur rumah tangga) tanpa harus turut memikul beban kebutuhan dapur. Kepemimpinan laki-laki adalah bentuk penjagaan. Saat sistem liberal memaksa perempuan memikul beban ekonomi sendirian, sebenarnya kita sedang menjauh dari desain indah yang Allah tetapkan untuk memuliakan wanita.

Kita tentu bangga melihat muslimah yang cerdas dan berdaya. Namun, dalam sistem saat ini, kemandirian sering kali disalahartikan sebagai “tidak butuh orang lain” (individualisme). Padahal dalam Islam, manusia diciptakan berpasangan untuk saling melengkapi dan tolong-menolong (taawun). Syariat Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang lebih kaya, melainkan tentang komitmen dua insan yang bersatu menjalankan syariat Allah untuk membangun peradaban mulia.

Peran Negara Memudahkan Pernikahan

Lebih penting dari semua itu,kita butuh supporting system, yakni negara yang mendukung fitrah manusia. Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan publik seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis serta menyediakan lapangan kerja yang luas bagi kaum laki-laki. Inilah kunci agar para suami bisa menunaikan kewajibannya sebagai qawwam dengan tenang, dan para istri bisa menjalankan perannya sebagai ummu wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga) dengan bahagia tanpa dihantui kecemasan finansial. Ini sebagaimana pesan Rasulullah saw., “Imam (pemimpin/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang digembalakannya.”(HR Bukhari dan Muslim).

Pemimpin negara dalam Islam bukan sekadar regulator, tapi pengurus (raa’in). Pemimpin bertanggung jawab memastikan sistem ekonomi dan sosial berjalan sedemikian rupa sehingga pemudanya mudah menikah dan keluarganya sejahtera.

Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negara hadir membiayai mahar para pemuda agar mereka bisa menyempurnakan agamanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada pegawainya, “Carilah para pemuda yang belum menikah, tapi ingin menikah, maka nikahkanlah mereka dan bayarlah mahar mereka dari baitulmal.” Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap pemuda agar bisa menjaga kehormatannya melalui pernikahan.

Pada masa pemerintahannya, baitulmal (kas negara) dikelola dengan sangat efektif sehingga mampu membayar mahar para pemuda yang ingin menikah, tetapi terkendala finansial. Kebijakan ini menjadi salah satu contoh kejayaan ekonomi Negara Islam (Khilafah) dalam mengentaskan kemiskinan dan memfasilitasi kebutuhan sosial masyarakat pada masa itu.

Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar hidup mandiri, tapi hampa, melainkan membangun keluarga sakinah sebagaimana visi dalam surah Ar-Rum ayat 21, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agara kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya.”

Sungguh, kembalinya kita pada aturan Allah tidak hanya akan menaikkan angka statistik pernikahan, tetapi juga akan mengembalikan ketenangan (sakinah) yang hilang dari rumah-rumah kita. Jangan sampai kita tertipu oleh buruknya fakta yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme yang menjauhkan kita dari aturan Allah. Jika kita merasa tidak butuh syariat karena sudah mampu sendiri, sesungguhnya kita sedang menukar perhiasan surga dengan kelelahan dunia. Sudah saatnya kita membangun kembali pilar peradaban ini dengan iman dan Islam dalam bingkai negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [MNews/PA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *