Program Digitalisasi Pembelajaran, Mampukah Meningkatkan Kompetensi Guru?

Program Digitalisasi Pembelajaran, Mampukah Meningkatkan Kompetensi Guru?

Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo Subianto mengatakan, guru-guru di Indonesia masih memiliki kekurangan dalam beberapa kompetensi, seperti pada bidang sains dan bahasa asing. Pada kunjungan kerja di SMPN 4 Kota Bekasi, Jakarta, Senin (17-11-2025) Prabowo mengatakan bahwa kondisi tersebut harus diatasi salah satunya dengan mengadakan program lompatan melalui digitalisasi

Dalam program digitalisasi, sekolah-sekolah mendapatkan papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) yang akan menyiarkan materi-materi pembelajaran untuk guru dan siswa. Menurut Prabowo, keberadaan IFP bisa menunjang pemerataan kualitas pendidikan sehingga siswa dan guru-guru di desa bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan di kota.

Pemerintah menargetkan bisa mendistribusikan 288.000 papan interaktif digital ke seluruh Indonesia pada akhir 2025. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, hingga 10 November 2025 total ada 150.000 IFP yang sudah disalurkan ke sekolah-sekolah di Tanah Air.

Pemerintah tampak berharap besar bahwa program digitalisasi pembelajaran ini akan meningkatkan kompetensi guru. Strategi ini melibatkan pelatihan berbasis digital, akses ke sumber daya global, penerapan kurikulum digital, dan program sertifikasi online untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional.

Namun, sejauh mana konsep digitalisasi ini mampu meningkatkan kompetensi guru? Benarkah persoalan guru semata-mata akibat kurangnya sarana dan prasarana berteknologi canggih?

Disorientasi Guru Menyebabkan Kompetensi Lemah

Persoalan kompetensi guru sejatinya berfokus pada sosok guru sebagai pengajar dan pendidik generasi. Artinya, jika ingin meningkatkan kompetensi guru, arah kebijakan harus fokus pada perbaikan guru itu sendiri, bukan fokus pada benda/alat yang digunakan dalam pembelajaran. Posisi alat pembelajaran tetaplah hanya alat bantu, bukan penentu kualitas pembelajaran.

Realitasnya, guru saat ini sulit meningkatkan kompetensi karena menghadapi beban hidup yang berat. Secara mental, saat ini guru harus melawan nuraninya karena terpaksa mengatrol nilai para siswa setiap kali momen penerimaan rapor hanya karena ada nilai minimal yang harus dipenuhi. Selain itu, para guru juga harus memperjuangkan status kelulusan para siswa karena tidak boleh ada siswa yang tinggal kelas ataupun tidak lulus. Padahal, sejatinya ada siswa yang belum menguasai materi pelajaran, tetapi terpaksa tetap diluluskan.

Semua beban mental ini tentu saja tidak sejalan dengan idealisme dan kejujuran dalam pendidikan. Sejatinya, visi besar pendidikan adalah mencetak generasi berkarakter hebat. Namun, para guru juga tidak mungkin mempertahankan idealisme sebagai seorang pendidik karena mereka adalah ujung tombak pelaksanaan kurikulum pendidikan. Proses pembelajaran yang direalisasikan oleh para guru tidak boleh berselisih jalan dengan kehendak kurikulum.

Selain itu, guru juga menghadapi beban ekonomi. Guru dituntut memiliki profesionalitas tinggi, tetapi gaji guru sungguh tidak layak. Tugas guru serius, tetapi gajinya main-main. Lebih-lebih guru honorer yang nominal gajinya sangat minim, bahkan tidak masuk akal.

Karena beban ekonomi, tidak sedikit guru yang terpaksa mengambil pekerjaan sambilan di luar aktivitas mengajar di sekolah demi bisa menutup biaya hidup. Tidak sedikit pula dari mereka yang harus disibukkan oleh berbagai administrasi saat menempuh sertifikasi, semata demi memperoleh gaji yang layak.

Dampaknya, para guru mengalami disorientasi kerja. Mereka seharusnya bisa fokus untuk mengajar dan mencerdaskan para siswa, tapi beban administrasi membuat guru tidak bisa fokus dengan peran sentralnya itu, demi sebuah kata “sejahtera”. Jika sudah begini, bagaimana kita bisa berharap besar terhadap masa depan pendidikan generasi?

Digitalisasi, Menambah Beban Guru

Digitalisasi pembelajaran bertujuan meningkatkan kompetensi guru melalui cara yang lebih efisien dan modern. Namun, faktanya digitalisasi justru menambah beban guru karena sering kali disertai tuntutan administrasi yang berlebihan. Misalnya penggunaan aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM Guru) yang diklaim menjadi teman bagi guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya.

Faktanya, para guru justru diberikan beban menumpuk untuk menyelesaikan tugas administrasi berbasis teknologi. Padahal, tidak semua guru menguasai teknologi digital. Banyak guru di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) yang belum bisa mengoperasikan laptop atau komputer. Ketersediaan akses terhadap listrik dan internet juga belum semua terpenuhi dengan baik.

Digitalisasi juga memakan waktu dan biaya pribadi para guru untuk internet, serta mengharuskan mereka bekerja di luar jam sekolah. Beban ini berpotensi makin menggerus substansi mengajar karena guru harus merangkap banyak peran seperti operator sistem, administrator, bahkan kreator konten.

Dampak berikutnya adalah terjadinya pergeseran peran guru. Selain beban multiperan, administrasi di balik program digitalisasi pembelajaran justru menggerus subtansi pengajaran. Beban administrasi dan teknis yang berlapis membuat peran esensial guru dalam membentuk karakter dan menuntun nilai pada diri para siswa menjadi terpinggirkan. Oleh sebab itu, program digitalisasi pembelajaran ini bisa kita katakan cenderung salah prioritas karena penekanannya lebih kepada penggunaan teknologi daripada pembentukan kompetensi pada guru itu sendiri.

Akibat Sistem Sekuler Kapitalisme

Persoalan kompetensi guru tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme yang memandang pendidikan sebagai komoditas ekonomi, bukan layanan negara untuk rakyat. Akibatnya, anggaran pendidikan jauh dari kata cukup sehingga kesejahteraan guru pun rendah.

Kapitalisme memosisikan guru sebagai bagian dari faktor produksi. Prinsip ekonomi, “menggunakan modal yang serendah-rendahnya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya” pun diterapkan. Tidak heran, gaji guru sungguh tidak layak. Namun, dengan kesejahteraan guru yang rendah dan beban administrasi yang berat ini pemerintah berharap kualitas pembelajaran bisa maksimal. Sungguh tidak mungkin.

Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator dengan memberi alat pembelajaran digital, sedangkan dampaknya kepada output pendidikan tidak diperhatikan. Pemerintah merasa sudah sedemikian berjasa hanya dengan memberikan bantuan instrumen digital. Padahal, tidak sedikit yang tidak bisa mengoperasikannya. Selain itu, internet dan listrik masih sulit didapatkan di daerah-daerah pelosok. Lantas, bagaimana alat pembelajaran itu bisa bermanfaat?

Tampak bahwa kompetensi guru tidak semata persoalan sistem pendidikan, tetapi juga terkait dengan sistem lain, yaitu sistem ekonomi, anggaran (keuangan), energi, komunikasi (internet), dll. Nyata sudah, penguasa di dalam sistem sekuler kapitalisme telah gagal membentuk kompetensi guru secara sistemis. Sikap dan kebijakan penguasa tidak menunjukkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.

Penguasa dalam sistem sekuler hanyalah regulator yang menjalankan peraturan perundangan sesuai pesanan pemilik modal. Sistem pendidikan hanya dipandang secara pragmatis dengan output peserta didik yang berstandar pada materi, berupa nilai tinggi, gelar, serapan dunia kerja, dsb. Akibatnya, sistem pendidikan nasional berjalan sekadar bagai mesin ekonomi yang berputar untuk menghasilkan profit tanpa dikaitkan dengan faktor-faktor penunjang pendidikan generasi.

Visi pendidikan sekuler tidak menyolusi persoalan kompetensi guru secara menyeluruh karena dipandang secara pragmatis, tidak sistemis, padahal problemnya sistemis. Untuk itu, solusi peningkatan kompetensi guru bukan dengan digitalisasi pembelajaran, melainkan perubahan sistem secara keseluruhan, termasuk sistem pendidikan.

Perubahan Sistemis

Sistem pendidikan yang bervisi besar untuk tegaknya sebuah peradaban akan serius dalam mendidik generasi yang ada. Namun, visi besar itu harus sahih agar generasi yang lahir menjadi output yang utuh dengan unsur-unsur pendidikan hakiki, yakni tidak hanya mengandalkan ilmu atau intelektualitas, tapi juga iman, amal, dan kepribadian Islam (syakhsiyah islamiah). Inilah tuntunan Islam, sebagaimana firman Allah Taala di dalam ayat,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujadalah [58]: 11).

Peradaban Islam begitu kaya dengan para ulama dan ilmuwan pada setiap masanya. Keilmuan mereka bahkan masih bisa kita nikmati manfaatnya hingga era modern ini.

Keberhasilan sistem pendidikan Islam bukan sebatas karena faktor teknis, tapi ada sistem politik yang menopang realisasi sistem pendidikan sahih tersebut, termasuk pembiayaannya. Sistem politik ini terkait erat dengan peran pemerintah negara Islam (Khilafah) sebagai raa’in (pengurus) bagi urusan masyarakat. Pendidikan adalah bagian dari kebutuhan publik sebagai wujud tanggung jawab dan pelayanan Khilafah terhadap rakyat. Ini sangat berbeda dengan paradigma kapitalisme yang menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis.

Rasulullah saw. bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan di dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam) bahwa segala sesuatu yang jika tidak terpenuhi di dalam suatu komunitas masyarakat akan berdampak pada timbulnya sengketa di antara mereka untuk mendapatkannya, sesuatu itu dipandang sebagai fasilitas umum. Pendidikan adalah sesuatu yang memenuhi syarat sebagai fasilitas umum.

Di dalam kitab yang sama, Syekh Taqiyuddin bahkan menyebutkan bahwa sektor pendidikan adalah salah satu pos anggaran yang diprioritaskan oleh Khilafah meski di baitulmal sedang mengalami krisis (tidak ada harta). Ini menunjukkan bahwa bagi Khilafah, pendidikan memiliki peran vital dan strategis.

Guru adalah pelaku utama dalam mewujudkan SDM unggul dan berkualitas. Tidak hanya peserta didik yang harus ber-syakhshiyah (kepribadian) Islam, tapi juga sekaligus gurunya. Mereka sama-sama memiliki pola pikir dan sikap islami.

Dengan syakhshiyah ini, seorang guru bukan hanya dituntut mengajar dengan baik, tapi ia mendidik muridnya dengan memadukan ilmu dan iman dalam pengelolaan pembelajaran. Inilah gambaran kompetensi guru menurut Islam, yakni berkepribadian mulia dan profesional dalam mendidik. Pada titik ini pula letak peran strategis guru dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.

Selain itu, guru juga memiliki peran politis, yakni membangun peradaban Islam secara struktural dan fundamental melalui sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Guru adalah penggerak perubahan. Mereka pendorong utama generasi agar menjadi pilar peradaban.

Guru-guru pada masa Islam mampu melahirkan murid-murid berkualitas, baik dari sisi keilmuan maupun ketakwaannya. Tidak sedikit para ilmuwan pada masa peradaban Islam yang juga seorang ulama. Mereka juga mengabdikan diri dan keilmuannya untuk kemaslahatan umat manusia.

Dukungan Khilafah terhadap kompetensi guru tidak sekadar pembiayaan dan penyediaan fasilitas pendidikan, tapi juga mencakup aspek-aspek lain sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam. Materi yang diajarkan harus sesuai tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk kepribadian Islam. Dengan kurikulum baku ini, guru tidak akan mengalami kebimbangan dalam mengimplementasikan pembelajarannya.

2. Mengatur dan memfasilitasi pendidikan dengan baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kualifikasi guru ditentukan sesuai target pembentukan syakhshiyah (kepribadian).

3. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai dan merata. Negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan bagi semua jenjang pendidikan, yakni berupa buku, perpustakaan, media belajar, alat peraga, internet, komputer, laboratorium, serta pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi mereka.

4. Gaji yang layak untuk guru. Khilafah sangat memahami peran sentral guru sehingga wujud penghargaan untuk dedikasi mereka adalah memenuhi kebutuhan ekonominya. Tujuannya adalah agar para guru bisa berfokus menjalankan amanahnya tanpa khawatir lagi dengan kesulitan ekonomi.

Tinta sejarah mencatat, para khalifah mendirikan pusat-pusat pendidikan besar, seperti Baitul Hikmah di Bagdad. Negara memberikan dukungan finansial penuh kepada para pengajar dan ilmuwan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh negara tersebar luas di seluruh penjuru negeri sehingga pendidikan dapat diakses secara mudah dan gratis oleh semua warga negara. Sekolah-sekolah itu mengajarkan ilmu dan tsaqafah tanpa dikotomi antara ilmu agama dan teknologi.

Para hartawan dan dermawan pada masa Islam pun sangat antusias untuk berkontribusi di bidang pendidikan, misalnya dengan mendirikan universitas, laboratorium, atau perpustakaan lengkap. Di antaranya ada Fatimah al-Fihri, seorang muslimah yang mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, pada 859 M.

Profesi guru, ilmuwan, dan ulama pada masa peradaban Islam mendapatkan insentif yang sangat layak. Khalifah Al-Ma’mun (813—833 M) dari Khilafah Abbasiyah pernah memberikan tunjangan besar bagi para ilmuwan dan guru. Para guru yang terdiri dari para ulama dan syekh di universitas-universitas besar seperti madrasah Nizhamiyah memperoleh gaji dari baitulmal dengan jumlah yang besar.

Gaji tersebut sebagai bentuk jaminan kesejahteraan mereka, yakni bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan dinar emas per bulan. Nilai satu dinar setara dengan 4,25 gram emas murni. Jika satu dinar saat ini bernilai sekitar Rp4—5 juta, gaji 10 dinar setara Rp40—50 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa negara menghargai dan menyejahterakan pendidik sebagai faktor penting untuk mendukung sistem pendidikan.

Demikianlah peran sentral Khilafah dalam mengelola sistem pendidikan. Sungguh, kompetensi guru tidak cukup dengan bergantung pada digitalisasi pembelajaran, tapi membutuhkan solusi yang menyeluruh dan sistemis. Jelas, pendidikan adalah investasi strategis peradaban sebagai realisasi tanggung jawab kepemimpinan politik. Wallahualam bissawab. [MNews/PA-RR]

Share

One thought on “Program Digitalisasi Pembelajaran, Mampukah Meningkatkan Kompetensi Guru?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *