[Editorial] Satu Tahun Pemerintahan, Masihkah Ada Harapan Perubahan?

[Editorial] Satu Tahun Pemerintahan, Masihkah Ada Harapan Perubahan?

Muslimah News, EDITORIAL — Pada 20 Oktober 2025, umur pemerintahan Prabowo-Griban tepat berusia satu tahun. Momentum ini diisi pemerintah dengan menggelar sidang kabinet paripurna untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan langkah kerja satu tahun berikutnya.

Pada pidato pembukaannya, Presiden mengklaim telah meraih banyak capaian selama masa kerja tersebut. Berbagai program prioritas berupa proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian, misalnya, disebut-sebut telah sukses dilaksanakan dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat banyak.

Ragam Pandang

Kinerja pemerintahan pada tahun pertama ini memang benar-benar banjir pujian. Beberapa lembaga survei malah mengklaim tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah sangat tinggi. Poltracking Indonesia, misalnya, menyebut tingkat kepercayaan publik mencapai 81,5%. Sementara Index Politica menyebut kepuasan publik atas kinerja Prabowo-Gibran dan Kabinetnya mencapai 83,5%.

Apresiasi positif juga disampaikan oleh parpol dan anggota parlemen alias wakil rakyat. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan, misalnya, menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran telah memperlihatkan kepemimpinan yang jelas arah, tegas, berani, bekerja cepat, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di antara catatan yang mereka sebut sebagai keberhasilan itu adalah pemerintah diklaim telah berhasil memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakstabilan situasi global. Pemerintah juga dipandang mampu menjaga stabilitas ekonomi, serta berhasil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keberpihakan sosial.

Program-program semisal MBG, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi desa, dll., juga dianggap fenomenal dan menunjukkan negara hadir di antara masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau. Semuanya dipandang sebagai prestasi yang memberi optimisme akan kinerja pemerintah pada empat tahun berikutnya.

Hanya saja, di tengah banjir pujian tersebut, tidak sedikit pihak yang memberi catatan kritis terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Center for Economic and Law Studies (Celios), misalnya, melakukan survei yang sama, tetapi hasilnya justru menunjukkan kinerja Prabowo mendapat nilai 3 dari skala 0-10 alias “sangat buruk”.

Begitu pun dengan Indonesian Corruption Watch (ICW). Lembaga ini secara khusus mengeluarkan rilis berjudul “Catatan Kritis 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Patronase, Kroniisme dan Kemunduran Pemberantasan Korupsi”.

Dalam pandangan ICW, pemberantasan korupsi yang masuk dalam Asta Cita hanyalah pencitraan politik. Faktanya, ada banyak hal yang menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal, bahkan mundur dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menurut ICW adalah akibat praktek patronase dan kroniisme yang kental dalam kabinet yang disebutnya kotor, dan penuh rekam jejak korupsi. Terbukti pada periode ini banyak kasus OTT yang melibatkan pejabat tinggi.

Adapun terkait program-program bantuan massal yang dipuji-puji sebagai keberhasilan, seperti MBG dan Koperasi Desa, ICW menyebutnya sebagai program pemborosan yang ujung-ujungnya membebani rakyat. Terlebih menurut ICW, Presiden Prabowo, alih-alih fokus pada upaya pemberantasan korupsi yang terbukti telah menggerogoti APBN, malah mengambil langkah melakukan efisiensi anggaran yang justru berdampak mengurangi hak-hak rakyat.

Begitu pun soal penegakan hukum. ICW mengkritisi soal ini sebagai cenderung basa-basi. Adapun peran DPR juga dinilai makin mandul, bahkan makin tunduk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal terakhir ini senada dengan yang disampaikan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) dalam catatan kritisnya bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian”.

Catatan ini intinya menyebut, pemerintahan Prabowo-Gibran makin menunjukkan gejala otoritarian dan militeristik dengan kebijakan yang memberi karpet merah bagi oligarki, mengabaikan partisipasi, dan melahirkan pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas. Terlebih pada periode ini terbit berbagai UU yang berpotensi menguatkan kondisi tersebut, seperti UU TNI, revisi UU BUMN yang menjadi pintu masuk pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), UU APBN 2026, dll..

Problem Mendasar

Apa yang disampaikan Celios, ICW, maupun YLBHI dalam catatan kritisnya sejatinya tidak berlebihan. Demo berjilid-jilid yang kerap terjadi di era ini, baik yang dilakukan mahasiswa, buruh, maupun masyarakat lainnya, termasuk masyarakat adat di Rempang, Papua dll., cukup menggambarkan bahwa ada masalah dengan kinerja pemerintahan saat ini.

Terlebih demo itu terus berlanjut hingga sekarang. Pada momentum peringatan satu tahun umur pemerintahan pada 20 Oktober ini saja, para mahasiswa di berbagai kota justru secara serentak kembali turun ke jalan. Mereka membawa belasan poin tuntutan yang disuarakan dengan tajuk “Indonesia Cemas” dan seruan #1TahunCukup serta #1TahunMasalahBeruntun.

Di antara seruan yang mereka sampaikan adalah menolak segala bentuk tindakan represif dan militerisme, menuntut pembebasan para aktivis yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih, dan menuntut pecopotan menteri yang dianggap bermasalah. Juga menuntut reformasi struktural pada DPR yang dipandang makin sarat politik transaksional, menuntut penghentian program MBG, dll..

Dengan demikian, justru berlebihan jika pemerintah menilai diri begitu tinggi. Merasa sudah melakukan hal terbaik bagi rakyat, padahal rakyat sendiri merasakan sebaliknya. Pemerintah juga begitu bangga dengan angka-angka statistik capaian ekonomi, padahal angka rata-rata itu tidak menggambarkan realitas kondisi kesejahteraan masyarakat banyak.

Faktanya, gap sosial makin lebar, kehidupan rakyat makin sulit, lapangan kerja makin sempit, PHK merajalela, dll.. Proyek-proyek strategis yang dibangga-bangga pun tampak hanya menjadi proyek bancakan bagi para oligark yang menjadi sponsor kemenangan meraih kursi kekuasaan. Sementara bagi kesejahteraan masyarakat banyak, tidak ada efeknya sama sekali. Yang ada, justru negara tergadai akibat utang yang makin menumpuk dan ujung-ujungnya terus menambah penderitaan rakyat dengan kebijakan pajak yang kian kejam.

Masalahnya, kritisme masyarakat, termasuk tuntutan-tuntutan yang disampaikan para mahasiswa masih bersifat pragmatis dan belum fokus pada aspek yang mendasar alias berkutat pada perkara-perkara cabang. Perubahan yang mereka tuntut masih berkutat pada soal perubahan struktural dan personal, semisal turunkan Gibran, bubarkan DPR, ganti menteri bermasalah, dan sejenisnya.

Padahal jika ditelisik, semua problem yang terjadi berkelindan pada satu akar besar, yakni kerusakan sistem yang tidak bisa lagi dipertahankan. Penerapan sistem politik demokrasi yang mengagungkan kebebasan dan berbiaya super mahal, serta sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif dan tegak di atas prinsip kebebasan, terbukti telah menempatkan kursi kekuasaan hanya sebagai ajang perjudian bagi para pemilik modal yang bersekutu dengan para pemburu kekuasaan yang hanya bisa menang melalui iklan atau pencitraan.

Alhasil, munculnya kekuasaan yang koruptif dan nepotik menjadi sebuah keniscayaan. Darinya lahir kebijakan-kebijakan yang pro kepentingan pemilik modal dan membuka jalan perampokan aset milik rakyat secara besar-besaran. Mirisnya, itu dilegalisasi UU! Negara atau penguasa dalam sistem ini pun akhirnya hanya berposisi sebagai pelayan bagi kepentingan para pemilik modal, sementara dengan rakyatnya negara menempatkan diri sebagai pedagang.

Lihat saja, berbagai layanan publik begitu sulit dan mahal, bahkan rakyat dipaksa membayar semua hal yang sejatinya merupakan hak mereka. Namun ironisnya, semua kebijakan zalim itu dikamuflase dengan berbagai kebijakan populis beserta program-program pragmatis yang dikemas dengan judul “layanan gratis”, padahal tidak gratis!

Butuh Perubahan Sistemis

Masyarakat Indonesia dengan segala karunia dari Allah Swt., berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia yang sedemikian besar semestinya bisa menjadi bangsa yang makmur sejahtera, bahkan menjadi negara terdepan dalam konstelasi politik global. Namun, penerapan sistem demokrasi-kapitalisme yang terbukti salah dan rusak telah menjadikan semua karunia Allah Swt. itu justru menjadi sumber bencana, yakni menjadi ajang rebutan yang menyisakan kesedihan bagi rakyat sebagai pemiliknya.

Hal ini niscaya karena sistem demokrasi dan kapitalisme adalah produk akal manusia yang lahir dari dan diemban oleh bangsa-bangsa penjajah. Sistem ini tidak mengenal halal haram karena lahir dari rahim sekularisme yang menolak peran agama dalam mengatur kehidupan. Oleh karenanya, wajar jika para penguasa dalam sistem ini jauh dari sifat amanah, lurus, dan tulus dalam memimpin rakyat. Yang kental justru para pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai alat meraih kepentingan. Mereka tidak sungkan melakukan kelaliman karena bagi mereka tidak ada dimensi pertanggungjawaban di keabadian.

Bahkan sistem ini dipaksakan penerapannya, terutama di negeri-negeri islam –eks jajahan– sebagai alat untuk melanggengkan penjajahan tanpa kekuatan fisik atau militer. Mereka cukup memasang para penguasa antek yang sekuler, yang rela dibayar dengan jaminan kedudukan dan sedikit peluang mengambil remah-remah kekayaan dari proyek-proyek perampokan sumber daya alam dan proyek-proyek bisnis bidang layanan publik yang dikuasai jaringan korporasi global.

Hal ini tentu berbeda dengan Islam. Kekuasaan dalam Islam tegak di atas landasan iman. Dimensi ruhiyah demikian lekat dalam kepemimpinan, di mana pemimpin dalam Islam ditempatkan sebagai pemegang amanah alias penanggung jawab atas rakyat, yang wajib mengurus dan menjaga mereka layaknya seorang penggembala sebagai wujud takwa.

Oleh karenanya, para pemimpin dalam Islam akan selalu memastikan setiap rakyatnya terpenuhi hak-haknya dan terjaga keselamatannya demi mengamalkan apa yang Rasul saw. sabdakan, “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya… ” (HR Bukhari).

Beratnya tanggung jawab kepemimpinan dalam perspektif Islam ini menjadikan kekuasaan bukan sebagai ajang rebutan sebagaimana dalam sistem sekarang. Kekuasaan dalam Islam benar-benar menjadi jalan pengabdian hakiki kepada Sang Pencipta alam, yang dipahami, baik oleh para pemimpin maupun oleh rakyatnya. Hal ini karena kekuasaan dalam Islam hanyalah alat untuk menerapkan hukum-hukum Allah Swt. yang hakikatnya diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga terwujud kebahagiaan hakiki dan rahmat bagi seluruh alam.

Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam, bukan hanya sosok pemimpin yang harus memenuhi kriteria syariat, tetapi sistem kepemimpinannya pun tidak boleh keluar dari yang diwajibkan syarak. Terkait sosoknya, selain wajib memenuhi syarat-syarat pengangkatan, seperti muslim, laki-laki, balig (dewasa), berakal, merdeka, adil, dan mampu, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab umum yang mengharuskan dirinya memiliki kepribadian Islam dan kepemimpinan yang kuat.

Dengan kata lain, selain harus memiliki ketakwaan yang tinggi, ia juga wajib memiliki aqliyah hukmin atau akliah negarawan (yakni paham tugas pemerintahan dan terampil menjalankannya), sekaligus memiliki nafsiyah haakim, yakni memiliki sifat adil, berwibawa, berani, bijaksana, tulus, dan empati terhadap rakyatnya, yang mencegah dirinya untuk bersikap sewenang-wenang atau bersikap zalim dan pura-pura baik kepada rakyatnya.

Hanya saja sosok penguasa seperti ini tidak mungkin mewujud dalam sistem yang tegak sekarang. Kepemimpinan ideal seperti ini hanya mungkin tegak dalam sistem Khilafah yang menerapkan Islam secara kafah. Sistem ini pernah tegak sepanjang belasan abad dan berhasil mewujudkan kehidupan umat yang sejahtera dan penuh berkah. Saat itu, peradaban Islam pun tampil sebagai peradaban cemerlang, bahkan Negara Khilafah dikenal sebagai negara adidaya, bahkan negara pertama.

PR Umat

Hari ini, umat Islam hidup di bawah naungan sistem sekuler yang penuh dengan kerusakan. Kezaliman demi kezaliman tidak lagi terhindarkan, sementara kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan kian jauh dari harapan.

Oleh karenanya, umat hari ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan perubahan, yang bukan sekadar asal berubah, apalagi hanya perubahan sisi personal. Umat Islam harus berjuang mewujudkan kembali model kepemimpinan ideal yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam dan terbukti membawa selaksa kebaikan.

Hanya saja, mewujudkan kepemimpinan Islam tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Perjuangan berat in sangat butuh kesiapan dan kejelasan pada aspek fikrah dan tariqah-nya. Juga butuh komitmen yang sangat kuat pada diri pejuangnya, serta teamwork yang solid demi meraih tujuan-tujuannya.

Semua ini mengharuskan umat Islam berjuang bersama kelompok dakwah ideologis yang terbukti konsisten menapaki jalan perjuangan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.. Kelompok dakwah ini hanya akan berkhidmat pada Islam dengan landasan keimanan, bukan berjuang demi tujuan-tujuan pragmatis dan kepentingan orang per orang. Mereka akan berjalan di atas koridor hukum syarak dengan keyakinan penuh bahwa Khilafah akan segera mewujud sebagaimana yang dijanjikan. [MNews/SNA]

Share

2 thoughts on “[Editorial] Satu Tahun Pemerintahan, Masihkah Ada Harapan Perubahan?”

  1. Ayo .. semangat untuk berdakwah, mencerdaskan umat agar faham bahwa kerusakan yg terjadi karena tdk di terapkan Islam sebagai aturan kehidupan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *