Muslimah News, FOKUS – Tragis, seorang perempuan muda dibunuh dan dimutilasi oleh pacarnya. Laman Humas Polri (10-09-2025) menjelaskan, pelaku Alvi Maulana (24) pada Minggu (31-8-2025) menghabisi nyawa pacarnya, TAS (25). Alvi lalu memutilasi jasad korban menjadi ratusan potongan. Keduanya telah lima tahun berpacaran dan tinggal bersama (kohabitasi).
Kasus mutilasi berlatar belakang pacaran dan kohabitasi bukan baru kali ini terjadi. Berdasarkan data Pusiknas Polri, kasus serupa juga terjadi pada 19 Januari 2025 di Kediri. Pelaku Rochmat Tri Hartanto membunuh dan memutilasi pacarnya di sebuah hotel. Pada April 2025 terjadi kasus mutilasi di Serang, Banten. Pelaku ML (23) membunuh dan memutilasi pacarnya sendiri, SA (19) karena korban hamil dan menuntut pertanggungjawaban.
Liberalisasi Pergaulan
Sejatinya kasus mutilasi berlatar belakang kohabitasi bukan semata-mata kasus pembunuhan. Namun, aspek kohabitasi menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya pembunuhan dan mutilasi. Oleh karenanya, solusi atas masalah ini bukan hanya soal menyelesaikan pidana mutilasinya, tapi harus fokus menghentikan faktor pendorongnya, yaitu praktik kohabitasi.
Berbagai kasus kohabitasi berujung mutilasi tersebut menegaskan realitas rusaknya pergaulan di tengah masyarakat hingga berakhir dengan pembunuhan. Saat ini kohabitasi atau kumpul kebo sudah jamak dilakukan generasi muda. Laki-laki dan perempuan nonmahram hidup bersama tanpa ikatan pernikahan selama bertahun-tahun. Mereka sudah tidak mengindahkan norma masyarakat maupun syariat agama (Islam). Gaya hidup sekuler liberal menuntun mereka untuk mengejar kesenangan bersama pasangan. Yang penting senang, yang penting keinginan biologis terpenuhi. Mereka tidak lagi peduli halal haram.
Faktor ekonomi juga berperan. Demi mendapatkan materi, seperti tempat tinggal, pakaian kekinian, gadget, dan aneka gaya hidup lainnya, sebagian perempuan rela melepaskan kehormatannya dengan hidup bersama pacarnya. Jalan ini ditempuh karena jauhnya mereka dari pemahaman agama yang sahih. Meski muslim, memiliki nama ala Islam, dan berhijab, bukan jaminan mereka paham Islam. Paham sekularisme menjadikan mereka tidak takut dosa besar dan azab dari Allah Taala hingga nekat melakukan zina.
Kondisi masyarakat yang individualis memungkinkan dosa besar ini (zina) marak. Dalam tatanan kehidupan kapitalistik, manusia sibuk memenuhi kebutuhan masing-masing karena negara tidak mengurusi rakyatnya. Mayoritas masyarakat sudah tidak memiliki energi untuk mengurusi orang lain karena beban hidupnya sendiri sudah berat.
Di sisi lain, masyarakat juga cenderung sekuler liberal. Pacaran seolah-olah sudah menjadi hal lumrah sehingga menjadi urusan masing-masing orang. Jika ada yang bermaksiat, masyarakat menganggap bahwa dosa ditanggung masing-masing, jadi memunculkan narasi untuk tidak usah ikut-ikut mengurusi dosa orang lain. Akibatnya, amar makruf nahi mungkar tidak berjalan. Kemaksiatan makin mendapatkan tempatnya dan tumbuh subur karena tidak ada yang menegur dan menasihati.
Apalagi pada banyak kasus, anggota masyarakat yang masih peduli dan melakukan amar makruf nahi mungkar justru dipidanakan. Maksud hati menegur pelaku maksiat, ternyata berakhir di bui. Sedangkan pelaku maksiat malah bebas. Kondisi ini menyebabkan kohabitasi makin marak.
Negara Sekuler Liberal
Maraknya kohabitasi, selain karena faktor individu dan tidak berjalannya kontrol masyarakat, juga karena tatanan negara yang sekuler liberal. Undang-Undang KUHP tidak menjerat pelaku kumpul kebo, kecuali jika yang mengadukan adalah orang yang paling terdampak, yaitu orang tua, anak, istri, dan suami.
Pada laman Kemenkum (29-7-2024) Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra menerangkan bahwa baik kohabitasi maupun perzinaan merupakan delik aduan terbatas. Dengan begitu, tindakan kohabitasi dan perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaduan harus berasal dari suami, istri, orang tua, atau anak dari pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak-pihak terkait, tindakan tidak dapat diproses oleh aparat penegak hukum. Aturan ini menjadikan masyarakat tidak bisa melarang praktik kumpul kebo. Jika masyarakat melakukan penggerebekan, mereka bisa dituntut melakukan tindakan tidak menyenangkan atau mengganggu ketertiban.
Aturan negara yang lainnya justru mempromosikan zina. Misalnya pengaturan media yang sangat longgar sehingga pornografi tersebar luas. Gaya hidup kumpul kebo juga dipromosikan melalui film, drama, musik, dll.. tanpa negara berusaha untuk melarangnya. Promosi zina ini justru mendapat perlindungan dari negara atas nama hak asasi manusia (HAM) dan karya seni. Media juga mempertontonkan konten kekerasan. Tidak hanya film kekerasan bagi orang dewasa, konten kekerasan juga masuk di gim daring untuk anak-anak.
Pada aspek preventif, negara juga gagal menyiapkan generasi yang bertakwa. Arah dan kurikulum pendidikan makin sekuler sehingga hasilnya adalah generasi sekuler. Meski ada pendidikan agama di sekolah, tapi durasinya makin minim dan materinya makin moderat, jauh dari gambaran Islam kafah yang Rasulullah saw. perintahkan. Akibatnya, pendidikan gagal menyiapkan benteng kepribadian bagi anak sebagai perisai dari gempuran pemikiran sekuler yang rusak, termasuk normalisasi zina.
Sementara itu, dakwah Islam kafah yang menyasar generasi muda dilarang dan dituduh sebagai gerakan radikal. Aktivisnya dikriminalisasi dan jemaahnya diberangus. Lantas, siapa lagi yang akan amar makruf nahi mungkar terhadap kemaksiatan? Jadilah pergaulan generasi makin liberal.
Sebagai dampak dari aturan negara yang sekuler liberal, zina merajalela di mana-mana. Perzinaan justru menjadi bisnis yang mendatangkan keuntungan. Praktik prostitusi, online maupun offline, marak. Istilah ani-ani digunakan, seolah-olah lebih halus, elegan, dan terhormat daripada simpanan. Ini merupakan bentuk dukungan pada praktik zina.
Ketika syariat terkait zina sudah ditabrak, pasangan yang melakukannya akan mudah menabrak syariat yang lainnya, termasuk tega melakukan pembunuhan. Ketika sudah terjadi pembunuhan dan mutilasi, barulah masyarakat dan negara heboh. Namun, seiring dengan waktu, kasus akan mereda dan tidak ada tindakan nyata untuk menghentikan liberalisasi pergaulan. Kasus akan berulang dan terjadi lagi, hanya berbeda waktu, tempat, dan pelaku.
Lantas, apakah siklus ini akan kita biarkan? Tentu tidak. Kita butuh perubahan tatanan kehidupan dari sistem kapitalisme sekuler liberal yang saat ini eksis menuju sistem yang efektif membentengi generasi dari zina. Itulah sistem Islam.
Sistem Islam Menghapus Zina
Islam memosisikan zina sebagai hal yang haram, bahkan pelakunya akan mendapatkan dosa besar. Allah Taala berfirman,
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢
“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”(QS Al-Isra’ [17]: 32).
Negara dalam sistem Islam berperan sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Imam (kepala negara) itu laksana penggembala dan ia penanggung jawab rakyat yang digembalakannya.”(HR Bukhari).
Juga sabda beliau saw.,
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
”Sesungguhnya imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ’Alaih dll.)
Sebagai raa’in dan junnah, negara akan mengurusi warganya dan melindunginya agar terhindar dari kemaksiatan (termasuk zina). Secara preventif, negara akan membentuk akidah yang kukuh pada generasi melalui sistem pendidikan Islam. Dengan demikian, generasi akan tercegah dari perbuatan maksiat.
Khilafah juga akan menerapkan sistem pergaulan Islam yang meliputi kewajiban menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan, larangan mendekati zina, larangan khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan nonmahram), larangan ikhtilat (campur baur antara laki-laki dengan perempuan nonmahram), dan larangan zina.
Kadi hisbah akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat ini. Masyarakat juga disuasanakan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar sehingga tidak sampai terjadi aktivitas kumpul kebo/kohabitasi.
Negara akan melarang adanya konten porno dan liberalisasi pergaulan melalui media massa dan media sosial. Polisi (syurthah) siber akan mengawasi media dan memblokir konten yang tidak islami, termasuk pornografi dan pergaulan bebas.
Pada Muqaddimah Dustûr Pasal 103 karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, dijelaskan bahwa Departemen Penerangan didirikan dalam rangka membantu pembinaan masyarakat islami yang kuat, lurus, dan bersih. Sedangkan pada Pasal 104 dijelaskan, “Pemilik dan pemimpin redaksi media bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarkan. Mereka dimintai tanggung jawab terhadap setiap bentuk penyimpangan terhadap akidah dan syariat, sebagaimana warga negara lainnya.”
Khilafah juga melakukan tindakan kuratif bagi pelaku zina. Pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhshan) akan dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun pelaku zina yang sudah menikah (muhshan) akan dihukum dera seratus kali dan rajam. Ini berdasarkan firman Allah Taala,
اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا
“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.” (QS An-Nur [24]: 2).
Juga hadis sabda Rasulullah saw. dari ‘Ubadah bin ash-Shamit,
خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera seratus kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera seratus kali dan rajam.” (HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
Dengan penerapan syariat kafah, masyarakat akan tercegah dari melakukan zina dan kohabitasi. Selanjutnya hal ini akan mencegah terjadinya pembunuhan yang berlatar belakang kohabitasi. Jadi sistem Islam mampu mencegah dan menyolusi terjadinya mutilasi sejak dari aspek hulu sampai hilir. Masyarakat akan terlindung dari kemaksiatan zina.
Mutilasi Adalah Kejahatan
Sedangkan terkait mutilasi, apa pun alasannya, mutilasi merupakan kejahatan sehingga tidak dibenarkan. Mutilasi terkategori pembunuhan yang disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang sengaja adalah salah satu dari 3 (tiga) jenis sanksi pidana syariat, bergantung pada pilihan yang diambil oleh keluarga korban, yaitu hukuman mati (kisas) atau membayar diat (tebusan/uang darah) atau memaafkan (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm Al-‘Uqûbât, hlm. 91 dan 109).
Dalilnya adalah firman Allah Taala,
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗفَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Namun, barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS Al-Baqarah [2]: 178).
Juga hadis Rasulullah saw.,
مَنْ قُتِلَ لهُ قَتيلٌ فهوَ بخيرِ النَّظَريْنِ ، إمّا أنْ يُقادَ ، وإمّا أنْ يُفدَي
“Barang siapa yang anggota keluarganya dibunuh maka ia boleh memilih mana yang terbaik di antara dua pilihan, ia dapat menuntut balas (kisas) atau menerima uang diat (tebusan).”(HR Bukhari no. 112, Muslim, no. 1355, Abu Dawud no. 4505, Tirmidzi no. 1405, Nasa’i no. 4785, Ibnu Majah no. 2624, dan Ahmad no. 7242).
Hukuman tersebut menjadi penebus dosa pelaku dan menimbulkan efek jera bagi yang lain. Dengan demikian, seseorang tidak akan mudah membunuh orang lain. Konsekuensi hukuman di dunia dan akhirat telah menanti jika ia menghilangkan nyawa orang.
Dengan penerapan syariat Islam kafah oleh negara Khilafah, masyarakat akan tercegah dari berbuat maksiat (termasuk zina) dan terlindungi dari kejahatan (termasuk pembunuhan). Nyawa manusia dan kehormatan perempuan akan terjaga dalam sistem Islam. Inilah sistem yang kita butuhkan sebagai solusi tuntas masalah mutilasi berlatar belakang kohabitasi. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Astaghfirullah,