Penulis: Maiyesni Kusiar, M.Si.
Muslimah News, FOKUS — Peletakan batu pertama pabrik hidrogen hijau di Ulubelu, Lampung, mendorong semangat percepatan transisi energi di Tanah Air. Meski Indonesia tertinggal, inisiasi serupa perlu terus digaungkan untuk memastikan ekosistem industri hidrogen hijau matang pada 2035–2045.
Proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu yang dijalankan oleh PT Pertamina Geotermal Energy Tbk (PGEO) ini akan dimanfaatkan untuk uji pasar, termasuk ke sektor transportasi dan industri. Selain itu, proyek ini dirancang sebagai laboratorium energi bersih sehingga operasi dari empat unit PLTP di Ulubelu (kapasitas total 220 MW) tidak menambah emisi karbon.[i]
Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, termasuk geotermal, sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Dengan potensi geotermal yang besar, Indonesia berupaya mengoptimalkan sumber daya ini yang diyakini untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Geotermal sering disebut sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. Ini karena geotermal dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang dianggap sebagai sumber dari krisis lingkungan. Namun, benarkah energi panas bumi merupakan energi bersih dan ramah lingkungan? Mungkinkah ketahanan serta kemandirian energi dapat diwujudkan? Bagaimana tata kelola energi menurut pandangan Islam?
Fakta Pembangkit Geotermal di Indonesia
Geotermal sering dicitrakan sebagai energi bersih, tapi justru menyimpan berbagai dampak buruk yang mengerikan, terutama bagi warga di lingkar tambang. Dampak buruk tersebut mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat lokal.
Pertama, dampak sosial dan ekonomi berupa penggusuran dan relokasi. Warga sering kali dipaksa meninggalkan rumah dan lahan mereka untuk pengembangan proyek geotermal. Kedua, kehilangan mata pencaharian. Masyarakat yang bergantung pada lahan untuk pertanian, peternakan, atau kegiatan lain bisa kehilangan sumber penghasilan.
Ketiga, konflik sosial. Pengembangan geotermal dapat menimbulkan konflik antara pengembang dan masyarakat lokal terkait hak atas lahan dan kompensasi. Keempat, lingkungan, berupa kerusakan sumber air bersih, emisi gas berbahaya (seperti H2S yang dapat menyebabkan kematian), gempa bumi, hingga perubahan bentang alam.
Memang benar bahwa energi listrik yang dihasilkan dari geotermal rendah emisi karbon. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan tersebut tidak kalah mengerikan daripada emisi gas rumah kaca itu sendiri.
Tercatat banyak kecelakaan terjadi di berbagai proyek geotermal. Di Sorik Marapi, Mandailing Natal, terjadi kecelakaan berulang. Kebocoran pipa gas H2S menewaskan 5 orang (Januari 2015), 21 orang (Maret 2022) dan 86 orang (September 2022) dilarikan ke rumah sakit; 123 warga keracunan, mual, sampai pingsan (Februari 2024).
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Dadan Kusnadi mengakui perencanaan yang tidak matang dan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Juga adanya peralatan dan instalasi penunjang yang belum lengkap serta koordinasi antarpelaksana yang belum maksimal. Kecelakaan terjadi berulang, tapi proyek pembangkit listrik tersebut tetap berjalan tanpa tindakan berarti dari pemerintah maupun pengusaha.
Di Flores, NTT, muncul kolam-kolam lumpur panas. Sejak itu terjadi perubahan di lingkungan: tanaman rusak, atap-atap rumah berkarat, dan kasus penyakit kulit. Lalu di Dieng, satu orang meninggal karena gas beracun, terjadi kekeringan dan kerusakan pada tanaman.
Dengan kejadian-kejadian tersebut, tidak aneh jika hampir di setiap pembukaan proyek geotermal terdapat penolakan keras dari masyarakat sekitar. Sayangnya, semua sikap penolakan masyarakat tersebut diabaikan dan proyek tetap berjalan demi kepentingan bisnis listrik.
Kepentingan bisnis tersebut makin diperkuat fakta bahwa meskipun ada proyek panas bumi, tidak menjamin penduduk sekitar dapat menikmati listriknya. Warga di sekitar PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Sumatra Utara, misalnya, belum sepenuhnya merasakan manfaat langsung dari listrik yang dihasilkan oleh PLTP Sorik Marapi. Mereka justru lebih sering mengalami dampak negatif dari operasional PLTP tersebut. Kondisi ini terjadi karena proyek panas bumi sering kali berfokus pada produksi listrik skala besar untuk industri, bukan distribusi ke masyarakat desa. Bahkan, proyek tersebut telah “merampas” hak hidup mereka.
Fakta di atas adalah akibat tata kelola energi berbasis bisnis, khususnya geotermal. Pemerintah sering kali menyampaikan keuntungan bisnis dari proyek-proyek besar—seperti geotermal—berfokus pada aspek ekonomi dan energi. Namun nyatanya, kurang memperhatikan atau tidak secara memadai mempertimbangkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.
Paradigma ini sejatinya lahir dari sistem ekonomi kapitalisme yang mana energi dipandang hanya komoditas yang harus dikomersialkan. Melalui tangan-tangan korporat, baik milik negara maupun swasta termasuk asing, energi diharapkan untuk bisa mendapatkan keuntungan materi sebesar-besarnya. Demi keuntungan bisnis, mereka mengabaikan aspek keselamatan, baik manusia maupun lingkungan. Bahkan, lingkungan yang kelestariannya seharusnya dijaga, justru sering menjadi nilai tambah untuk dikeruk sumber dayanya dan sebagai tempat pembuangan limbah.
Sementara itu, fungsi pemerintah diamputasi dari pelaksana langsung (operator) dan penanggung-jawab penuh, menjadi sekadar fasilitator dan regulator untuk memastikan bisnis listrik berjalan sesuai mekanisme pasar.
Oleh sebab itu, apa pun sumber energi yang digunakan dan berapa pun berlimpahnya, hanya akan dinikmati oleh segelintir orang pemilik korporat energi. Sedangkan rakyat tetap harus membeli energi dengan harga mahal, sulit mengakses, bahkan harus kehilangan ruang hidup dan sumber nafkah akibat proyek energi.
Layaknya sumber daya alam yang Allah ciptakan untuk manusia, seharusnya geotermal menjadi berkah bagi seluruh rakyat. Namun nyatanya, malah berubah menjadi bencana di tangan para pebisnis energi. Terlebih sebagian besar teknologi yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi (geotermal) berasal dari impor sehingga menimbulkan ketergantungan Indonesia pada pihak asing.
Dengan demikian, tatkala kapitalisme terbukti menyengsarakan, tidak ada pilihan lain selain menghadirkan perspektif Islam dalam pengelolaan energi. Ini karena sistem Islam unggul dari sisi paradigma maupun aspek taktisnya.
Tata Kelola Energi Khilafah
Tata kelola energi Khilafah lahir dari paradigma bahwa semua harta di bumi merupakan milik Allah sehingga dalam pemilikan dan pemanfaatannya mengikuti aturan Allah, termasuk energi dalam hal ini geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Asy-Syari’ (Pembuat Hukum) membagi harta menjadi milik individu, negara, dan umum. Dalam hal ini, geotermal termasuk harta milik umum karena dua hal, yaitu barang tambang yang jumlahnya melimpah dan merupakan api sebagai pembangkit listrik.
Dalil terkait barang tambang yang jumlahnya melimpah atau tidak terbatas adalah harta milik umum adalah hadis dari Abyad bin Hammal. Ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan meminta beliau ﷺ agar memberikan tambang garam kepadanya. Nabi ﷺ pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika Abyad bin Hammal ra. telah pergi, ada seorang lelaki di majelis itu berkata, “Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-maa’ al-‘idd).” Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah ﷺ mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hammal).” (HR Abu Dawud dan At-Timidzi).
Hadis ini menjadi dalil bahwa barang tambang yang depositnya melimpah adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki individu. (Syekh Abdul Qadim Zallum. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. Hlm. 54–56). Ini karena dalam hadis tersebut, beliau ﷺ menarik kembali tambang garam yang beliau berikan pada Abyah bin Hammal ra. setelah beliau ﷺ mengetahui bahwa tambang garam tersebut depositnya melimpah. Alhasil, tambang garam tersebut tidak boleh dimiliki individu dan merupakan milik kaum muslim.
Ini berlaku bukan untuk garam saja sebagaimana hadis di atas, melainkan berlaku pula untuk seluruh barang tambang. Mengapa? Ini karena larangan tersebut mendasarkan pada ilat yang disebutkan dengan jelas dalam hadis tersebut, yakni “layaknya air yang mengalir”. Alhasil, semua barang tambang yang jumlah depositnya melimpah “layaknya air yang mengalir”, tidak boleh dimiliki oleh individu (privatisasi). Kita ketahui bahwa potensi geotermal jumlahnya berlimpah layaknya air mengalir sehingga menjadi harta milik umum.
Geotermal pun dianggap “api” karena menghasilkan panas (listrik). Hadis yang mendasari konsep bahwa api adalah milik umum, yang kemudian maknanya diperluas mencakup listrik, adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yakni padang rumput, air, dan api.” (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya). Hadis ini tidak hanya membatasi pada api secara harfiah, tetapi juga pada energi atau bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat banyak, seperti gas alam dan batu bara, termasuk geotermal sebagai sumber listrik.
Sifat kepemilikan umum ini berarti sumber daya tersebut tidak boleh dikuasai individu maupun swasta, melainkan harus dikelola langsung oleh negara. Apa pun alasannya, tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Hasilnya harus dikembalikan kepada semua rakyat, baik langsung (produknya) atau tidak langsung (berupa layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan gratis dari hasil penjualannya).
Dalam hal pemanfaatannya, energi tidak hanya dipandang untuk kebutuhan individu masyarakat, melainkan juga harus digunakan untuk mendukung visi Khilafah sebagai negara adidaya dan utama, yaitu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia yang diwujudkan dalam sistem politik industri, serta politik luar dan dalam negeri Khilafah.
Politik industri ditegakkan untuk menjadikan suatu negara sebagai negara industri. Hal ini ditempuh melalui satu jalan saja, yaitu menciptakan industri alat-alat (industri penghasil mesin) terlebih dahulu. Dengan adanya industri alat-alat ini akan tumbuh industri-industri lainnya. Artinya, industri alat-alat harus langsung direalisasikan sebelum yang lainnya, semisal membangun industri-industri yang akan memproduksi alat-alat seperti mesin (motor) dan yang sejenisnya.
Setelah alat-alat produksi dalam negeri tersedia, akan digunakan sebagai persiapan awal untuk membuat industri-industri lainnya. Tidak akan terjadi eksplorasi energi seperti geotermal, kecuali mesinnya diproduksi secara mandiri, dan kebijakan ini tentunya membutuhkan energi dalam jumlah besar.
Terkait politik luar negeri Khilafah, ini merupakan urgensi negara bagi kepentingan luar negeri, yakni mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Penyebaran Islam sebagai asas bagi politik luar negeri ini didasarkan pada alasan bahwa Rasulullah ﷺ diutus untuk seluruh manusia.
Firman-Nya dalam QS Saba’ [34] ayat 28,
وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيۡرًا وَّنَذِيۡرًا وَّلٰـكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ٢٨
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
Adakalanya dakwah tidak bisa berjalan secara damai, melainkan mendapat tantangan berupa fisik sehingga jihad menjadi jalan satu-satunya. Jihad membutuhkan persenjataan yang dapat menggetarkan musuh (senjata nuklir, dll.) dan penunjang lainnya. Aktivitas ini tentunya membutuhkan energi yang sangat besar. Juga dibutuhkan energi sebagai cadangan (stok) dalam jumlah besar ketika negara dalam keadaan perang dan dalam waktu yang lama.
Sementara itu, politik dalam negeri Khilafah menjaga kebutuhan energi dalam negeri untuk masyarakat dan industri milik individu, termasuk stok energi, serta mencegah terjadinya persengketaan di tengah masyarakat terkait kelangkaan energi.
Lebih dari pada itu semua, hal terpenting terkait tata kelola energi Khilafah adalah memastikan tidak boleh ada dharar dalam setiap tahapannya. Mulai dari pemilihan energi, eksplorasi, eksploitasi, distribusi, sampai konsumsi, semua tidak boleh menimbulkan kerusakan, baik terhadap manusia maupun lingkungan. Sabdanya, “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain.” (HR Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah).
Prinsipnya kembali kepada paradigma bahwa harta itu ada dalam rangka memudahkan manusia untuk menjalankan fungsinya yang telah Allah gariskan, yaitu sebagai hamba untuk beribadah kepada-Nya. Bukan sebaliknya, mengedepankan pertumbuhan ekonomi tanpa batas demi keuntungan bisnis semata. Konsep ini dipastikan dapat mencegah tata kelola energi yang eksploitatif dan konsumtif yang menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan seperti hari ini.
Pada akhirnya, keyakinan yang harus ada pada setiap muslim adalah tatkala tata kelola energi dilakukan sesuai aturan Allah, akan turun berkah dari langit dan bumi. Bumi menjadi hijau, tumbuhan tumbuh subur dengan akarnya berfungsi menyimpan air dan daunnya menangkap gas karbon dioksida (gas rumah kaca) dari lingkungan, lalu mengeluarkan oksigen sehingga proses siklus air dan fotosintesis dapat berjalan alami dan seimbang,
Dengan tata kelola energi Khilafah, tidak akan terjadi kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan krisis energi. Kemandirian dan ketahanan energi, juga energi murah bahkan gratis untuk seluruh rakyat, menjadi sebuah keniscayaan.
Patut menjadi peringatan bagi kita sebagai seorang mukmin terkait firman Allah ﷻ, “Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf 7: 96). Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
[i] https://hijau.bisnis.com/read/20250916/652/1911643/omon-omon-pengembangan-energi-hidrogen-hijau

Astaghfirullah, astaghfirullah