Keseimbangan Alam Ditentang, Banjir Bandang Datang Berulang

Keseimbangan Alam Ditentang, Banjir Bandang Datang Berulang

Muslimah News, FOKUS — Banjir bandang melanda Bali sejak Selasa (9-9-2025). Terdapat 123 titik terdampak yang tersebar di 6 kabupaten/kota, di antaranya Denpasar, Gianyar, Tabanan, Karangasem, Jembrana, dan Badung. Hingga Jumat (12-9-2025), berdasarkan keterangan di laman Pemprov Bali, jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 17 korban jiwa. Banjir tersebut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur bangunan, jembatan, serta terganggunya akses pelayanan publik.

Kawasan-kawasan yang diterjang banjir merupakan daerah aliran Sungai Badung. Di Denpasar, kawasan ini sangat padat dengan bangunan yang mepet ke sungai. Bahkan, sebagian bangunan melebihi garis tanggul sungai. Sementara itu, lebar Sungai Badung tidak lebih dari 8 meter.

Selain itu, banjir besar yang menerjang Bali diduga karena derasnya alih fungsi lahan. Wilayah tutupan hutan, terutama di area Gunung Batur di Kabupaten Bangli dan daerah aliran sungai (DAS) sangat kecil. Dari 49 ribu daerah aliran sungai, daerah tutupan hutan hanya sekitar 1.200 hektare.

Sejak Bali mengembangkan industri pariwisata, alih fungsi lahan terus terjadi pada sawah, subak, dan hutan dengan mengubahnya menjadi bangunan hotel, vila, cottage, dan penginapan. Dalam 20 tahun terakhir, jumlah akomodasi wisata melonjak dua kali lipat.

Antara Pariwisata dan Menjaga Lingkungan

Di antara dua pilihan pariwisata atau menjaga lingkungan, negara terlihat plin-plan. Meski banjir melanda, pariwisata tetap diupayakan berjalan normal tanpa hambatan. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan kapitalistik mengabaikan kelestarian lingkungan. Kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada memelihara lingkungan dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, penggundulan hutan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata mengurangi ruang terbuka hijau sehingga mengancam keanekaragaman hayati lokal. Eksploitasi sumber daya alam tanpa rencana tata ruang wilayah yang baik memperburuk dampak lingkungan dan membuat Bali rentan terhadap perubahan iklim. Rencana tata ruang wilayah pun seolah-olah hanya formalitas. Implementasinya masih jauh dari yang seharusnya.

Berdasarkan temuan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), 459 hektare hutan di Bali beralih fungsi sejak 2015 hingga 2024. Pada periode tersebut, terjadi konversi lahan dari hutan menjadi nonhutan. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, sejak 2019 hingga 2024 Bali kehilangan 6.521,81 hektare sawah atau 9,19% dengan rata-rata penurunan 1,53% setiap tahun.

Kepopuleran Bali sebagai provinsi pariwisata menyebabkan lonjakan wisatawan. Lonjakan tersebut mengakibatkan produksi sampah bertambah secara signifikan. Mengutip data dari Sistem Pengelolaan Informasi Sampah Nasional (SPISN) di Bali, pada 2024 timbulan sampah di Bali mencapai 1,25 ton per tahun. Tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan benar hanya akan menjadi bom waktu pada masa depan. Pencemaran lingkungan makin tidak terkendali seiring gencarnya proyek pariwisata.

Sementara itu, bencana tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus menggenjot pariwisata. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyebut peristiwa banjir yang melanda Bali tidak berpengaruh terhadap kunjungan pariwisata. Pemerintah seakan-akan tidak mau rugi, aktivitas pariwisata berjalan normal pascabanjir besar.

Menpar mengatakan tidak ada pembatalan wisatawan, hotel, dan penerbangan. Semuanya berjalan seperti biasa dan tempat-tempat wisata serta perhotelan cenderung masih penuh. Pernyataan ini seolah-olah memberi kesan bahwa banjir tidak menjadi persoalan, yang penting jumlah wisatawan tidak berkurang dan aman. Negara tampak lebih mementingkan dampak ekonomi banjir daripada dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Mengingat bencana banjir Bali berpengaruh pada kerugian materi, negara begitu sigap melakukan recovery. Apabila terjadi penurunan kunjungan wisatawan, pendapatan negara turut berkurang.

Pendapatan pariwisata di Indonesia meningkat menjadi 4.390,10 juta dolar AS pada kuartal kedua tahun 2025 dari 3.807,80 juta dolar AS pada kuartal pertama tahun 2025. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pariwisata Bali menyumbang hampir separuh dari total pendapatan pariwisata negara. Provinsi Bali menghasilkan devisa sebesar Rp107 triliun dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp243 triliun. Hal ini ia sampaikan saat berpidato dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Bali pada Selasa (4-3-2025).

Tidak mau kehilangan pendapatan yang besar, pemerintah bergerak cepat memulihkan Bali dari bencana. Dengan alasan ekonomi, hutan disulap menjadi bangunan beton yang merusak struktur dan kekuatan tanah. Demi kepentingan ekonomi, daerah hulu hingga hilir pun menjadi korban keserakahan kapitalisme. Sebagai contoh, hutan tidak lagi berfungsi sebagai pemelihara dan penyerap air, tetapi beralih fungsi menjadi hutan produksi.Pengabaian terhadap kelestarian ekologi adalah bukti nyata bahwa pembangunan kapitalistik membawa bencana bagi manusia, alam, dan makhluk hidup di sekitarnya. Untuk apa pembangunan dan pemasukan besar jika ujungnya hanya merusak keseimbangan alam dan berakibat fatal bagi umat manusia? Ini tentu berbeda dengan panduan Islam dalam menjaga lingkungan. Dalam Islam, merusak alam merupakan perbuatan yang dilarang.

Panduan Islam Menjaga Lingkungan

Allah Swt. sangat jelas memberi panduan dalam menjaga lingkungan. Larangan merusak lingkungan termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 205, “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

Air, hutan, dan sungai adalah milik umum, bukan objek komersialisasi. Dalam ayat lain Allah Taala menjelaskan kerusakan akibat ulah tangan manusia, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41).

Islam memiliki panduan dalam penanganan bencana yang harus dilakukan secara fundamental, yaitu dengan tindakan preventif dan kuratif. Pada aspek preventif, Islam akan menetapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, pemanfaatan SDA untuk kemaslahatan umat manusia, serta politik ekonomi berbasis syariat Islam. Negara Khilafah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mencegah bencana seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul, reboisasi (penanaman kembali), pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan, relokasi, tata kota yang berbasis pada amdal, serta pengaturan memelihara kebersihan lingkungan. Khilafah akan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam, hutan lindung, dan kawasan penyangga yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin. Khilafah juga akan menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan dari kerusakan serta mendorong kaum muslim menghidupkan tanah mati (ihya’ al-mawat) sehingga bisa menjadi penyangga lingkungan yang kukuh. Negara juga akan memberlakukan sistem sanksi yang tegas bagi siapa pun yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan.

Pada aspek kuratif, jika terjadi bencana, Khilafah akan melakukan langkah berikut: (1) melakukan evakuasi korban secepatnya; (2) membuka akses jalan dan komunikasi dengan para korban; (3) memblokade atau mengalihkan material bencana (seperti air banjir, lahar, dan lain-lain) ke tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia atau menyalurkannya kepada saluran-saluran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. (4) mempersiapkan lokasi-lokasi pengungsian, pembentukan dapur umum dan posko kesehatan, serta pembukaan akses-akses jalan maupun komunikasi untuk memudahkan tim SAR berkomunikasi dan mengevakuasi korban yang masih terjebak oleh bencana.

Selain itu, Islam tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pemasukan negara. Pemasukan negara berasal dari mekanisme syariat sehingga pembangunan tetap selaras dengan kelestarian alam. Dalam Islam, sumber anggaran banyak dan beragam, tidak hanya bergantung pada pariwisata. Pengelolaan anggaran dalam negara Khilafah dilakukan oleh baitulmal. Sumber pemasukan tetap baitulmal terdiri dari fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat. (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam hlm. 530).

Negara wajib menjaga tata ruang dan melindungi rakyat dari bencana. Dengan mekanisme syariat, keseimbangan alam terjaga, bencana alam pun dapat dicegah. [MNews/CJ-RR]

Share

2 thoughts on “Keseimbangan Alam Ditentang, Banjir Bandang Datang Berulang”

  1. Islam memiliki panduan dalam penanganan bencana yang harus dilakukan secara fundamental, yaitu dengan tindakan preventif dan kuratif. Pada aspek preventif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *