Horor Kapitalisme dan Bocornya Anggaran Pendidikan

Horor Kapitalisme dan Bocornya Anggaran Pendidikan

Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan dari APBN masih mengalami kebocoran, terutama di daerah. Hal itu ia sampaikan dalam pidato pada acara Retret Sekolah Rakyat di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada Jumat (22-8-2025).

Ia menyebut Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya besar, tetapi kebocorannya juga besar. Prabowo menyinggung masalah transfer anggaran dari pusat ke daerah yang tidak sesuai alokasi. Kebocoran ini sering kali dirasakan oleh masyarakat di daerah yang lebih tahu masalah ini dibandingkan pemerintah pusat.

Menurut Prabowo, kebocoran anggaran pendidikan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi negara-negara di dunia, seperti India. Ia mengatakan kekecewaan atas adanya celah yang memungkinkan penggelapan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan secara bersih dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran.

Kebocoran anggaran pendidikan bukanlah isu semata. Hal ini tecermin dalam beberapa masalah penyelewengan anggaran pendidikan. Pada 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat 25% dana BOS di sepuluh provinsi tidak digunakan sesuai rencana dengan penyimpangan total mencapai Rp500 miliar. Akibatnya, sekolah tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli buku, memperbaiki fasilitas, atau membayar honor guru.

Contoh kebocoran lainnya, berdasarkan data BPK, 15% proyek pembangunan sekolah pada 2022 penyelesaiannya molor sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun. Hal ini jelas memengaruhi kuantitas maupun kualitas sarana  pendidikan, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Dalam RABPN 2026, anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun ditujukan untuk tujuh komponen penting, termasuk renovasi sekolah dan kesejahteraan guru. Kenaikan anggaran ini tidak akan berarti apa-apa jika masih ada potensi kebocoran yang terjadi secara berulang.

Penyebab Kebocoran

Banyaknya kasus kebocoran anggaran pendidikan dapat disebabkan beberapa faktor berikut:

Pertama, masalah korupsi. Anggaran yang memiliki nilai besar sangat rentan dikorupsi. Sepanjang 2016—2021 terdapat 240 kasus korupsi di sektor pendidikan di Indonesia dengan total kerugian negara mencapai Rp1,6 triliun. Terbaru, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop digitalisasi pendidikan oleh Kemendikbudristek mencapai Rp9,9 triliun telah menjadi preseden baru yang mencoreng wajah dunia pendidikan.

Korupsi terkategori sebagai extraordinary crime karena sifatnya yang merusak dan sistematis, bahkan menjadi kebiasaan yang mengakar dari tingkat pusat hingga daerah. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, dana tidak terserap dengan baik dan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya merugikan pada sisi keuangan, korupsi juga merendahkan standar pendidikan yang dibangun sejak lama. Alhasil, kualitas pendidikan akan berjalan stagnan selama korupsi masih terjadi.

Kedua, lemahnya pengawasan terhadap birokrasi dalam serapan anggaran pendidikan. Selain potensi korupsi, keterlambatan turunnya dana karena birokrasi yang panjang serta lambannya pengerjaan pembangunan fasilitas pendidikan. Akibatnya, anggaran tersebut rentan dipangkas atau menghabiskan dua hingga tiga kali lipat dari anggaran awal sehingga terjadi pembengkakan biaya akibat keterlambatan tersebut.

Ketiga, ketimpangan anggaran. Dalam dokumen APBN, sektor pendidikan memang mendapatkan porsi yang cukup besar, yaitu 20%. Namun, dalam porsi itu banyak terjadi ketimpangan anggaran yang tidak berujung. Indikasinya ialah perbedaan fasilitas dan infrastruktur yang sangat mencolok antara wilayah kota dan desa. Sudah jamak kita ketahui banyak sekolah elite tegak berdiri dengan fasilitas lengkap di perkotaan, tetapi sekolah di pinggiran atau terpencil justru terbengkalai, bahkan mengalami kerusakan.

Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada aspek sarana fisik, tetapi juga tenaga pengajar, terutama di daerah 3T. Anggaran untuk pendidikan lebih banyak diserap di kota-kota besar, sedangkan daerah terpencil kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar. Hanya sedikit sekolah di daerah 3T yang memiliki fasilitas memadai.

Merujuk data BPS (2023), jumlah sekolah rusak di Provinsi Papua masih mendominasi, yakni sekitar 62% dan sebanyak 45% tidak ada akses listrik. Lalu di NTT jumlah sekolah rusak sebesar 58% dan di Kalimantan Barat sebanyak 41%. Sebaran guru di daerah 3T juga masih sangat minim. Akibatnya, siswa di daerah terpencil tidak memiliki banyak kesempatan untuk belajar karena keterbatasan infrastruktur dasar, semisal listrik, transportasi, internet, juga fasilitas pendidikan lainnya.

Horor Kapitalisme

Kebocoran anggaran yang disebabkan oleh perilaku korup, lemahnya pengawasan negara, serta ketimpangan yang menghasilkan kesenjangan belajar sejatinya tidak muncul sendiri. Semua ini merupakan hasil dari sistem pendidikan berasas sekuler dan pemerintahan demokrasi kapitalisme. Selain itu, kebocoran anggaran yang terjadi di Indonesia dan negara lainnya makin menegaskan bahwa di mana pun, sistem kapitalisme selalu melahirkan ketimpangan dan kerusakan. Horor kapitalisme memberi dampak kerusakan yang nyata, di antaranya:

Pertama, sistem sekuler kapitalistik melahirkan individu yang hanya mementingkan pencapaian materi sehingga segala cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mengherankan jika dalam sistem ini bermunculan individu yang tidak amanah, berperilaku korup, serta mudah menyalahgunakan wewenang dan menyelewengkan dana pendidikan. Apabila korupsi sudah merajalela, berarti bukan hanya individunya yang bermasalah, tetapi sistemnya. Sistem korup terbentuk dari ideologi sekuler kapitalisme yang menjauhkan agama dari kehidupan serta tujuan hidup hanya untuk mengejar materi.

Kedua, dalam kapitalisme, penguasa tidak sungguh-sungguh hadir sebagai pelayan rakyat. Anggaran pendidikan mudah dijadikan bancakan demi kepentingan politik, bukan amanah untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak bisa dimungkiri, keterpilihan seseorang dalam jabatan strategis di bidang pendidikan bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi, semisal seseorang yang tidak pernah berpengalaman dan tidak berlatar pendidikan bisa menjadi menteri hanya karena mendukung penguasa terpilih. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan rumit juga dapat mengakibatkan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menjadi lambat sehingga bisa memengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Ketiga, sistem kapitalisme menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Ini mengakibatkan pendidikan hanya beriorientasi pada keuntungan, bukan untuk meraih tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan bangsa. Komersialisasi pendidikan akan berdampak pada ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Komersialisasi pendidikan juga akan berpengaruh pada peran negara sebagai penyelenggara utama. Perlahan, tapi pasti, negara melepaskan tanggung jawab tersebut dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada individu atau swasta untuk mengambil peran tersebut. Alhasil, biaya sekolah, buku, hingga fasilitas pendidikan menjadi barang mahal dan tidak semua masyarakat dapat menjangkaunya. Buktinya, ada sekolah elite dan ada sekolah “buangan”. Bahkan, sekolah negeri pun tergeser oleh sekolah swasta yang menawarkan fasilitas pendidikan lebih baik daripada sekolah yang dikelola pemerintah. Hal ini tentu berbeda dengan cara Islam memandang pendidikan.

Mekanisme Islam Mencegah Kebocoran Anggaran Pendidikan

Dalam Islam, pendidikan adalah hak dasar yang menjadi prioritas. Sebabnya, Islam memahami bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan individu, masyarakat, dan negara. Oleh karenanya, pendidikan merupakan kewajiban penguasa untuk memenuhinya. Rasulullah saw. menjelaskan tanggung jawab penguasa atas rakyatnya dalam hadis berikut, “Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. (HR Bukhari)

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Juz II hlm.169 menjelaskan bahwa khalifah adalah orang yang bertanggung jawab dengan tanggung jawab umum atas rakyatnya. Dengan demikian, tanggung jawab umum bersifat tetap atas penguasa, baik khalifah maupun jabatan amir lainnya. Tanggung jawab umum ini telah dijamin secara sempurna oleh Allah Swt. untuk diemban penguasa dengan arahan dan syariat-Nya.

Atas dasar ini, tanggung jawab pendidikan adalah tugas penguasa sebagai pengurus dan pelayan urusan rakyat, bukan alat politik atau kepentingan tertentu. Dalam Islam, layanan pendidikan adalah kewajiban negara kepada rakyat, bukan komoditas atau ladang bisnis.

Dalam struktur negara Khilafah, pembiayaan pendidikan bersumber dari baitulmal yang berasal dari pos faidan kharaj serta pos milkiyyah ‘amah (harta milik umum, seperti barang tambang, dll.). Seluruh pemasukan negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai dan kharaj, maupun pos milkiyyah ‘amah boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan. Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi, negara tidak akan menarik pungutan apa pun dari rakyat.

Jika harta di baitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, kewajiban pembiayaan pendidikan dibebankan kepada kaum muslim hingga terpenuhi.

Untuk menutup celah kebocoran anggaran, negara Khilafah memiliki struktur bernama al-Muhtasib, yakni kadi yang memeriksa seluruh perkara yang termasuk hak umum. Al-Muhtasib memiliki wewenang memberikan putusan dalam berbagai penyimpangan secara langsung begitu ia mengetahuinya, di tempat mana pun tanpa memerlukan adanya sidang pengadilan.

Al-Muhtasib memiliki hak memilih wakil-wakil yang memenuhi syarat-syarat al-muhtasib untuk mewakili dirinya. Ia bisa menyebarkan wakil-wakilnya itu ke berbagai penjuru yang berbeda. Wakil-wakil itu memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas hisbah (pengawasan) di daerah atau di tempat yang telah ditetapkan bagi mereka dalam perkara-perkara yang telah didelegasikan kepada mereka (Ajhizah ad-Daulah al-Khilâfah, hlm.196—198). Dengan kata lain, pengawasan dalam pelayanan publik, termasuk pendidikan, akan berjalan efektif karena kehadiran al-muhtasib yang tersebar di setiap wilayah.

Dengan efektivitas kinerja yang amanah, cepat, sederhana, dan transparan, dana pendidikan akan disalurkan dengan pengawasan yang ketat dan administrasi yang memudahkan sehingga rakyat dapat merasakan layanan dan fasilitas pendidikan yang memadai secara gratis. Selain itu, mekanisme pengawasan ini akan melahirkan pejabat negara yang amanah dan antikorupsi.

Apabila ada pelanggaran terhadap dana pendidikan, semisal bocor karena dikorupsi, negara Khilafah menegakkan sistem sanksi Islam yang tegas. Sistem sanksi Islam memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penebus dosa dan efek jera. Untuk kasus korupsi, sanksi yang berlaku adalah takzir, yaitu khalifah berwenang menetapkannya. Takzir bisa berupa hukuman penjara, pengasingan, diarak dengan disaksikan seluruh rakyat, hingga hukuman mati, tergantung pada level perbuatan korupsi serta kerugian yang ditimbulkan.

Islam menempatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara Khilafah. Negara menjamin pendidikan gratis, berkualitas, dan merata sampai tingkat perguruan tinggi sehingga semua rakyat bisa mengakses ilmu tanpa terkendala biaya. Inilah keagungan Islam sebagai sistem yang menjamin keberlangsungan hak-hak rakyat. Penerapan sistem Islam secara kafah akan mewujudkan generasi yang memiliki kepribadian mulia, cerdas, dan memberi kemaslahatan untuk umat. [MNews/CJ-RR]

Share

3 thoughts on “Horor Kapitalisme dan Bocornya Anggaran Pendidikan”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *