Muslimah News, EDITORIAL — Ruang sidang DPR sontak riuh rendah saat lagu Sajojo dan Fa Mi Re diperdengarkan pada sesi penutupan sidang tahunan yang dihelat pada Jumat, 15 Agustus 2025. Para wakil rakyat itu asyik berjoget ria, seolah meluapkan rasa gembira karena sidang telah memutus soal kenaikan tunjangan bulanan mereka hingga mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Alih-alih meminta maaf, beberapa anggota DPR justru berkilah saat menerima kritik keras dari masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, misalnya, menyebut aksi joget itu tidak perlu dilebih-lebihkan karena merupakan ungkapan rasa sukacita dan gembira bahwa Indonesia telah mencapai usia kemerdekaan yang ke-80 tahun.
Salah seorang artis malah menjawab kritik dengan membuat konten parodi DJ Sound Horeg. Rakyat pun makin gaduh hingga pada akhirnya memaksa yang bersangkutan untuk meminta maaf. Namun yang lebih miris, seorang anggota DPR dari kalangan artis juga justru menyebut merasa tidak masalah jika dirinya ikut berjoget karena latar belakangnya selebriti. Bahkan, menanggapi protes masyarakat soal tunjangan DPR yang fantastik, dengan enteng ia berkata, “Dikira tiga juta per hari itu besar”. Miris!
Wakil Rakyat yang Tidak Merakyat
Makin reaktifnya masyarakat terhadap sikap para anggota parlemen akhir-akhir ini sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan. Betapa tidak, dari waktu ke waktu, perilaku wakil rakyat itu memang makin jauh dari harapan. Alih-alih membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, para anggota parlemen justru kerap bertindak berseberangan dengan hati nurani rakyat.
Tidak jarang, anggota lembaga legislatif ini malah memosisikan dirinya sebagai cap stempel bagi berbagai kebijakan zalim penguasa. Tidak jarang pula mereka turut menelorkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi, meski pada saat yang sama justru mencekik leher rakyat yang diwakilinya sendiri.
Terkait penetapan RAPBN 2026, misalnya, seluruh anggota DPR dan partai-partai justru memberi lampu hijau bagi usulan arsitektur anggaran yang jelas-jelas boros dan dipandang salah prioritas, tidak transparan, tidak akuntabel, tidak berkeadilan, tidak efisien, dll.. Salah satunya terkait alokasi anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun atau melonjak 47,8% dibandingkan dengan APBN 2025 sebesar Rp6,69 triliun.
Lonjakan anggaran itu di antaranya dialokasikan untuk menambah fasilitas bagi masing-masing anggota. Mereka berdalih bahwa hal tersebut adalah demi mengoptimasi tugas sebagai wakil rakyat, termasuk mendukung kegiatan legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun masalahnya, rancangan ini disusun di tengah kinerja mereka yang makin dipertanyakan. Juga bertentangan dengan spirit efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah dan faktanya telah banyak memangkas anggaran layanan publik dan sektor strategis lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.
Kenaikan anggaran DPR ini pun menjadi makin ironis lagi karena dilakukan di tengah kian memburuknya kondisi ekonomi masyarakat. Selain akibat pemerintah telah gagal dalam menjamin kesejahteraan, seperti menciptakan lapangan kerja, mengendalikan harga-harga, dan menjamin akses layanan dasar dengan mudah dan murah, juga disebabkan oleh kian banyaknya pungutan pajak yang dilakukan pemerintah dengan dalih untuk menutup utang dan defisit anggaran.
Oleh karenanya, sanget aneh jika pada kondisi demikian, para wakil rakyat malah mendapat fasilitas yang wah dari APBN yang sumber utamanya berasal dari pajak dan utang. Lalu, utang itu harus dibayar dengan cara kembali menarik pajak dari rakyat. Bagaimana tidak wah, jika selain gaji pokok sebesar Rp4.200.000 per bulan, setiap anggota dewan bisa menerima tunjangan mencapai lebih dari Rp100 hingga Rp200 juta per bulan. Angka tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada posisi dan kegiatan yang dilakukan anggota DPR.
Jenis tunjangan bulanan tersebut meliputi tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan kehormatan, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, tunjangan beras, hingga tunjangan PPh alias pajak penghasilan. Di luar itu mereka pun mendapat fasilitas lain, seperti bantuan listrik dan telepon, biaya asisten anggota, tunjangan kredit mobil, tunjangan pensiun dan beras pensiunan, dan yang terbaru serta cukup menuai kontroversi adalah tunjangan perumahan sebesar Rp50.000.000 per bulan (tergantung lokasi dan status).
Tentu saja, kita paham mengapa banyak suara-suara sumbang tentang hal ini. Kebijakan yang sangat tidak bijak ini memang tidak bisa ditoleransi. Terlebih kebijakan ini berpotensi memunculkan penyalahgunaan karena sulitnya pengawasan dan transparansi. Kesenjangan sosial pun akan terus bertambah lebar, padahal wakil rakyat semestinya dekat dengan rakyat dan siap menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat.
Kondisi rakyat pun benar-benar sedang dalam kesulitan. Sekiranya triliunan dana yang diperuntukkan bagi anggota dewan itu bisa diirit, akan banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap rakyatnya. Bukankah selama ini banyak hak rakyat tidak tertunaikan atau dipangkas lantaran alasan dana? Lalu bagaimana bisa demi kesejahteraan para pejabat pemerintah dan wakil rakyat bermudah-mudah menghamburkan uang negara?
Wajah Buruk Sistem Sekuler
Apa yang terjadi hari ini sejatinya merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme yang tegak di atas landasan yang sangat rusak dan merusak. Landasan itu bernama paham liberalisme materialisme yang mengagung-agungkan kebebasan dan keuntungan yang bersifat material.
Paham ini jelas-jelas tidak mengenal halal haram. Wajar jika darinya lahir berbagai aturan hidup yang juga rusak dan rentan ditunggangi berbagai kepentingan. Hal ini niscaya karena pembuatan aturan itu disandarkan pada akal manusia yang sangat lemah dan terbatas, yakni oleh mereka yang kemudian disebut sebagai “penguasa dan wakil rakyat”.
Nihilnya prinsip halal haram dalam kehidupan bernegara, memungkinkan kekuasaan dan jabatan menjadi rebutan bagi para pecundang politik hingga para preman. Sebagaimana meja perjudian, mereka yang punya uang akan berlomba-lomba berburu kursi kekuasaan atau menanamkan saham dalam perburuan hingga sistem ini disebut sistem politik berbiaya mahal.
Wajar jika siapa pun yang menang dipastikan akan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengembalikan modal plus keuntungan melalui UU dan kebijakan yang mereka keluarkan. Mereka pun akan berupaya agar bisa berkuasa dalam jangka waktu yang sangat panjang karena kekuasaan membuka lebar jalan bisnis dan keuntungan. Untuk itu mereka tak sungkan merekayasa hukum dan UU untuk pengondisian.
Itulah yang terjadi sekarang. Para pejabat dan wakil rakyat duduk di kursi kekuasaan dengan modal ketenaran, iklan, dan pencitraan. Korupsi dan kolusi pun menjadi hal yang dilazimkan. Tiap lima tahunan, dengan cara licik mereka memanfaatkan kepolosan dan keputusasaan rakyat hingga bisa tetap berada di kursi kekuasaan. Mereka gunakan kredo “suara rakyat suara tuhan” dan slogan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” –disamping uang– sekadar sebagai umpan.
Tidak mengherankan jika dari sistem rusak ini akan lahir penguasa dan wakil rakyat yang hanya fokus pada kepentingan diri dan kroninya sendiri. Mereka tampil sebagai pejabat yang rakus dan nirempati, gemar flexing, bahkan tega memosisikan rakyat hanya sebagai beban dan objek pemerasan. Mereka tempatkan negara tidak lebih dari perusahaan keluarga dan kelompoknya. Sementara hubungan mereka dengan rakyatnya, tidak lebih dari hubungan penjual dan pembeli alias laiknya hubungan dagang.
Oleh karenanya, jika ada yang berpikir bahwa yang terjadi hari ini adalah karena persoalan orang per orang, jelas mereka salah besar. Terpilihnya para pejabat zalim yang kerap melahirkan kebijakan-kebijakan zalim adalah persoalan sistem yang memang meniscayakan hal demikian.
Yang paling mendasar, sistem demokrasi sekuler kapitalisme jelas-jelas tidak mengenal Tuhan. Wajar jika para pejabatnya, termasuk para wakil rakyat, tidak takut merampas hak rakyatnya. Paham sekuler yang sudah lama bercokol di benak mereka telah membuat mereka tidak percaya bahwa kepemimpinan adalah amanah dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban berat di keabadian.
Solusinya, Ganti Sistem dengan Islam!
Oleh karenanya, sekadar mengganti-ganti orang, tentu bukan solusi yang mendasar, bahkan dipastikan akan memperpanjang umur kerusakan. Satu-satunya jalan adalah meninggalkan sistem yang rusak dan beralih pada sistem yang tegak di atas asas iman, yakni menerapkan sistem Islam atau Khilafah secara murni dan konsekuen.
Dalam sistem Islam, konsep wakil rakyat atau Majelis Umat sungguh berbeda jauh dengan konsep wakil rakyat yang ada dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme. Majelis Umat bukan lembaga pembuat UU sebagaimana DPR, melainkan salah satu struktur yang memiliki fungsi pengawasan, sekaligus fungsi koreksi (muhasabah) terhadap berjalannya fungsi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah sebagaimana yang Rasulullah saw. contohkan.
Majelis Umat dipilih dari dan oleh umat atas dasar kepercayaan untuk mewakili mereka dalam penyampaian pendapat tentang berbagai persoalan. Majelis umat benar-benar lahir dari rahim rakyat dan merepresentrasi pikiran dan perasaan umat yang bertugas dengan dorongan iman dan kesadaran akan tanggung jawab melakukan amar makruf nahi mungkar. Inilah yang membuat mereka akan fokus pada fungsi yang harus diwujudkan bukan malah menuntut keistimewaan sebagaimana yang terjadi sekarang.
Dalam sistem politik Islam (Khilafah), hal seperti ini adalah nicaya karena sistem ini merupakan manifestasi iman yang konsekuensinya menjadikan halal dan haram sebagai satu-satunya standar perbuatan termasuk dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini dipandang sebagai amanah sekaligus metode untuk menegakkan hukum syarak yang menjamin keadilan dan kesejahteraan hakiki bagi semua orang.
Oleh karenanya, posisi penguasa, rakyat, dan wakilnya dalam sistem Islam justru saling kukuh mengkukuhkan. Masing-masing menjalankan fungsinya sesuai syariat Islam dan sangat kental dengan dimensi ruhiyah. Penguasa menjalankan fungsi mengurus dan menjaga rakyat dengan menjalankan Islam secara kafah, sementara rakyat wajib taat dan turut menjaga pelaksanaan syariat melalui aktivitas dakwah amar makruf nahi mungkar, baik secara langsung atau mewakilkan kepada Majelis Umat.
Melalui mekanisme holistik inilah segala bentuk kesewenang-wenangan akan tercegah dengan sendirinya. Terlebih dalam struktur Khilafah, ada lembaga lain selain Majelis Umat yang disebut Mahkamah Mazalim yang bertugas mencegah munculnya tindak kezaliman yang dilakukan para penguasa atas rakyatnya. Mahkamah ini bahkan memiliki kewenangan hingga memecat khalifah jika terbukti ada berbagai perkara yang menghilangkan salah satu syarat yang harus ada dalam syarat pengangkatan khalifah.
Adapun terkait posisinya, Majelis Umat adalah salah satu bagian dari struktur Khilafah. Akan tetapi mereka bukan pegawai negara yang berhak digaji atau meminta gaji dari negara. Mereka boleh diberi tunjangan dari negara sekadar agar mereka bisa menunaikan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Meski anggarannya diambil dari baitulmal dengan besaran yang diserahkan pada ketetapan khalifah, tetapi mekanisme ini dipastikan tidak akan memengaruhi fungsinya dalam muhasabah.
Rahasianya adalah karena semua fungsi berjalan di atas landasan ruhiyah dan semua pihak siap taat pada koridor syariat. Baik penguasa, rakyat, maupun anggota majelis umat, semuanya paham, bahwa hidup hanya sementara, sedangkan Allah Taala Maha Teliti dan Maha Adil balasan-Nya. [MNews/SNA]

Sepakat, butuh perubahan mendasar dan hanya bisa dengan sistem islam
Dari semua permasalahan diatas tentang semua ketidakadilan yang terjadi solusi utamanya yaitu mengganti sistem sekuler demokrasi kapitalisme menjadi sistem Islam