Ribuan Kasus Ditindak, Praktik Judol Tetap Marak

Ribuan Kasus Ditindak, Praktik Judol Tetap Marak

Muslimah News, FOKUS  — Dalam pidatonya pada HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Selasa (1-7-2025), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan capaian besar Polri dalam pemberantasan praktik judi online (judol) di Indonesia. Sebanyak 1.297 perkara yang melibatkan 1.492 tersangka, dengan nilai barang bukti mencapai Rp922,53 miliar telah ditangani. Menurutnya, Polri juga telah melakukan langkah preventif dan strategis, seperti mengajukan pemblokiran 186.713 situs judol dan menangani 13 kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan aset sebesar Rp1,8 triliun. Polri juga melakukan adaptasi untuk menghadapi tantangan kejahatan digital yang makin kompleks dengan mengembangkan Direktorat Reserse Siber di delapan Polda di Indonesia.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2023 hingga saat ini telah menemukan 25 ribu lebih rekening yang diduga terkait dengan judol. Puluhan ribu rekening tersebut memiliki saldo mencapai Rp1 triliun. Kepala PPATK, Ivan Yustiavanda menegaskan pihaknya terus berupaya memberantas praktik judol dan menjalin kerja sama lintas lembaga guna mewujudkan Asta Cita dalam memberangus judol.

Namun miris, di tengah masifnya upaya pemberantasan, nyatanya praktik judol masih saja ramai dan menelan banyak korban. Apakah angka-angka yang diungkapkan Kapolri dan ketua PPATK bisa disebut sebagai bukti keberhasilan atau justru menjadi alarm atas kegagalan negara?

Negara Gagal

Selama kuartal pertama 2025, PPATK mencatat ada 1.066.000 pemain judol di Indonesia, artinya hasil capaian Polri dalam pemberantasan praktik judol hanya sekitar 0,14%-nya saja. Lebih miris lagi, praktik judol di negara kita bukan hanya dilakukan oleh masyarakat bisa, tetapi banyak oknum pejabat dari kalangan legislatif, eksekutif, hingga aparat penegak hukum yang juga terlibat.

Pada 2024 lalu, seorang polwan diberitakan membakar suaminya —yang sama-sama anggota kepolisian—lantaran kesal karena sang suami kerap bermain judol. Baru-baru ini Kodim 1710/Mimika menggelar sidang disiplin militer terhadap seorang prajurit yang diduga terlibat judol. Di kalangan masyarakat umum, jumlahnya jelas lebih banyak lagi. Ada yang memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, hingga kasus bunuh diri.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak jarang ada oknum aparat yang justru menjadi pelindung bagi praktik judol, seperti kasus terbaru yang menimpa mantan Menkominfo era Jokowi, Budi Arie Setiadi yang disebut-sebut dalam sidang terkait tuduhan perlindungan situs judol. Wajar, jika praktik judol tidak kunjung selesai.

Ancaman hukuman bagi pelaku judol yang tertuang dalam UU 1/2024 Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) seolah-olah tidak berfungsi. Negara benar-benar telah gagal dalam melindungi masyarakat dari perilaku maksiat. Negara gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan terus melanggengkan kemiskinan struktural. Negara juga gagal menghasilkan individu yang bertakwa, bahkan  banyak yang tidak takut berbuat dosa.

Mengapa Bisa Terjadi?

Judol adalah penyakit masyarakat, sekaligus candu yang sangat berbahaya. Judol membuat pihak yang menang ketagihan, sementara yang kalah penasaran. Berdasarkan hasil wawancara Tempo terhadap sejumlah responden dan pengamatan analisis terkait, ada empat faktor utama yang bisa menyebabkan seseorang menjadi pelaku dan pecandu judol.

Pertama, faktor ekonomi. Kesulitan mendapatkan pekerjaan atau penghasilan akan mendorong seseorang mengambil jalan pintas melalui judol. PPATK mencatat bahwa 71% pemain judol berasal dari golongan dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, mungkin mereka berharap bisa memperoleh uang yang lebih besar dengan modal yang kecil.

Kedua, faktor lingkungan. Banyak orang yang bermain judol karena ajakan teman atau penasaran setelah melihat orang-orang sekitar bermain judol. Ketiga, faktor kesempatan, yaitu ketika seseorang dengan mudah mengakses situs judol. Cukup dengan ponsel dan internet, orang bisa bermain judol di mana pun dan kapan pun.

Keempat, faktor kurangnya kesadaran individu, baik secara moral maupun hukum. Moral seseorang berkaitan dengan keyakinan serta cara membedakan tindakan yang benar dan salah. Ada juga orang yang tetap melakukan judol walaupun tahu bahwa tindakannya tidak benar, karena merasa bahwa itu hanya sekadar hiburan dan tidak merugikan orang lain. 

Lebih buruk lagi, di negara kita yang menganut sistem sekuler kapitalisme, keempat faktor tersebut sangat potensial dalam menumbuhsuburkan praktik judol. Kondisi ekonomi kita jelas sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran terus naik, sementara harga kebutuhan ikut melambung. Ini membuat judol seolah-olah seperti jalan pintas untuk memperbaiki nasib.

Lingkungan di sekitar kita juga makin tidak kondusif. Gaya hidup individualistis dan permisif terbukti makin menggerus kepedulian. Budaya amar makruf nahi mungkar dianggap mencampuri urusan orang, akhirnya kontrol sosial menjadi mandul. Negara juga lalai dan hanya merasa cukup menerbitkan aturan dan regulasi, tanpa melaksanakan fungsinya sebagai pengurus umat.

Soal kesempatan, hedonisme telah membuat orang hanya mementingkan kesenangan. Waktu luang lebih banyak dihabiskan di depan gawai yang ujungnya makin berpotensi terjebak judol. Tidak heran, meski Komdigi mengaku sudah memblokir sebanyak hampir 3,8 juta situs serta konten yang bermuatan judol sepanjang Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, namun situs-situs pengganti terus bermunculan dan tidak pernah kehilangan peminat.

Sedangkan terkait kesadaran individu, di tengah sistem sekuler saat ini, kondisinya makin memprihatinkan. Sekularisme nyata-nyata telah melahirkan manusia yang tidak takut dosa. Demi keuntungan dan kesenangan sesaat, standar halal dan haram pun diterjang. Lebih parah lagi, hukum negara pun bisa dibeli. Pada saat yang sama, sistem pendidikan bercorak kapitalistik yang diterapkan nyatanya tidak bisa melahirkan individu yang beriman dan bertakwa.

Alhasil, semasif apa pun upaya pemberantasan judol dilakukan, selama negara masih menerapkan sistem sekuler kapitalisme, tidak akan bisa memberikan efek yang signifikan. Sebabnya, sistem sekuler kapitalisme itulah yang sejatinya menjadi akar dari praktik judol.

Solusi Hakiki

Dalam Islam, fungsi negara adalah melayani dan mengurusi berbagai urusan rakyat, juga melindungi serta mencegah masyarakat dari perbuatan maksiat. Allah Taala berfirman, “Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah [5]: 90)

Oleh sebab itu, negara wajib menutup semua pintu perjudian, termasuk ke celah-celahnya. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital menjadi sarang judol, karena setiap bentuk maksiat dianggap sebagai kejahatan (jarimah) yang merusak masyarakat. Untuk itu, negara yang menerapkan sistem Islam kafah (Khilafah) akan melakukan tindakan preventif dan kuratif.

Melalui penerapan politik ekonomi Islam, Khilafah menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat individu per individu dengan kadar yang makruf  hingga terwujud kesejahteraan. Negara wajib menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, serta memberi bantuan modal usaha bagi para pencari nafkah. Dengan begitu, jalan rezeki yang halal akan terbuka sehingga masyarakat tidak akan tergiur dengan jalan haram seperti judol.

Di sisi lain, sistem pendidikan Islam menjadi jaminan bagi terbentuknya individu yang bertakwa dan peduli. Melalui sistem pendidikan, Khilafah melakukan pembinaan dan penanaman akidah Islam kepada seluruh elemen masyarakat. Negara akan menyebarluaskan pemahaman keharaman judi beserta kerugiannya dengan berbagai sarana. Masyarakat pun didorong untuk peduli dan saling mengingatkan. Dengan penerapan sistem pendidikan ini pula, akan lahir para pejabat bersih dan amanah, yang tidak akan tergiur materi dengan menjadi pelindung judol.

Berikutnya, Khilafah akan mengawasi platform digital secara ketat. Tiap konten menyimpang akan dicegah sejak awal. Dalam hal ini, Khilafah bisa memberdayakan para ahli serta pakar informasi dan teknologi untuk memutus seluruh jaringan dan situs judol agar tidak mudah masuk ke wilayah Khilafah.

Terakhir, jika judol tetap terjadi, negara wajib menindak tegas para bandar serta pelakunya dengan hukuman takzir yang berefek jera sesuai kadar kejahatannya. Penegakan hukum ini akan berfungsi sebagai pencegah (zawajir), sekaligus menghapuskan dosa (jawabir).

Khatimah

Dalam sistem sekuler kapitalisme, maraknya praktik judol merupakan hal yang biasa. Minimnya ketakwaan individu, kontrol sosial yang tidak berjalan, ditambah sistem ekonomi kapitalisme yang tidak menyejahterakan, serta sistem hukum yang mandul, makin memperparah keadaan. Ditindak satu, seribu kasus lainnya bermunculan. Hanya Islam, sistem terbaik dari Zat Yang Maha Baik, yang memiliki perangkat aturan yang rinci dan terbukti efektif untuk memberantas aneka jenis perjudian hingga ke akar-akarnya. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]

Share

2 thoughts on “Ribuan Kasus Ditindak, Praktik Judol Tetap Marak”

  1. Astaghfirullahaladzim, Sistem Sekuler-Kapitalisme adalah sistem yang melanggengkan terjadinya kemaksiatan dalam berbagai aspek termasuk judi online.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *