Hipokrisi Demokrasi dalam Peran TNI di Dunia Siber, Islam Punya Solusi

Hipokrisi Demokrasi dalam Peran TNI di Dunia Siber, Islam Punya Solusi

Muslimah News, FOKUS — Revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20-3-2025). Sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI ini melahirkan kontroversi, khususnya perihal penambahan wewenang TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu membantu upaya menanggulangi ancaman siber yang tercantum pada Pasal 7 ayat 2 huruf b poin 15. Penolakan pun muncul dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil hingga mahasiswa.

Menuai Protes

Banyak pihak yang mengkhawatirkan penambahan wewenang TNI di dunia siber berpeluang memunculkan penggembosan terhadap demokrasi digital, pelanggaran hak-hak digital, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bahkan menganggap itu sebagai bentuk militerisasi ruang siber, yaitu upaya negara untuk mengonstruksi domain siber sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional.

Narasi penanggulangan ancaman siber juga berpotensi untuk menjadi kambing hitam dalam membungkam wacana-wacana kritis dan meningkatkan kontrol negara atas sirkulasi informasi publik di ruang digital. Hal itu sekaligus bisa menjadi alat justifikasi bagi negara untuk mengambil kebijakan-kebijakan koersif-militeristik yang membatasi ruang sipil. Sebagai contoh dalam hal ini adalah sikap pemerintah atas kritik atas kondisi sejumlah sektor di Lampung yang dilontarkan seorang pengguna TikTok, Bima Yudho Saputro yang sempat viral dua tahun silam. Bukannya langsung mengapresiasi dan menjadikannya bahan introspeksi, yang ada justru menganggapnya sebagai ancaman, bahkan sempat akan diperkarakan polisi.

Sedangkan dalam kondisi supermasi hukum negara kita yang masih buruk, banyak pihak yang mencari keadilan dari ruang siber. Buktinya, banyak kasus kejahatan yang baru ditindak setelah viral di media sosial. Misalnya, kasus tewasnya remaja di Sumatera Barat Maulana Afif, kasus kematian Vina Dewi Arsita di Cirebon, kasus penganiayaan oleh anak pemilik toko roti George Sugama Halim terhadap karyawan, dan masih banyak kasus lainnya.

Selama ini, media sosial masih menjadi saluran kritik yang banyak digunakan masyarakat. Meski tidak selalu didengar, masyarakat masih bisa mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan negara melalui media sosial. Jika dalam hal ini TNI ikut mengawasi dan diberi wewenang untuk membatasi ruang siber dengan dalih mengancam keamanan nasional yang sering kali subjektif, lantas di mana lagi masyarakat bisa menyuarakan aspirasi dengan aman?

Tidak hanya itu, meluasnya peran TNI juga berpeluang menimbulkan tumpang tindih wewenang dengan penerapan UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Niscaya dalam Sistem Demokrasi Kapitalisme

Di tengah situasi pemerintahan yang kian represif, kekhawatiran yang muncul akibat pengesahan RUU TNI, khususnya Pasal 7 ayat 2 huruf b poin 15 tentu sangat bisa dipahami. Dengan payung hukum ini, pemerintah menjadi sangat leluasa menampilkan arogansinya di hadapan rakyat.

Secara teori, sistem demokrasi kapitalisme yang dianut negara kita memang sangat mengagungkan kebebasan yang salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat dan mengutarakan kritik. Dalam hal ini, negara wajib untuk memberikan jaminan agar kebebasan tersebut bisa dinikmati seluruh pihak. Namun, pada faktanya, kebebasan berpendapat hanya berlaku bagi pihak-pihak yang sejalan dengan pemerintah saja.

Bagi pihak yang berseberangan maupun oposisi, tidak pernah tersisa ruang untuk mengungkapkan masukan atau kritik atas sebuah kebijakan. Apalagi jika yang disuarakan adalah ide-ide Islam, tuduhan dan cap negatif seperti radikal, intoleran, hingga mengancam kedaulatan sangat mudah disematkan pada kelompok-kelompok dakwah Islam, padahal yang mereka inginkan adalah menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Jika sudah begini, UU Ormas pun menjadi alat legitimasi.

Dalam demokrasi, penguasa dan pemimpin yang terbuka terhadap kritik menjadi langka. Alih-alih menyambut masukan rakyat dengan lapang dada seraya menjadikannya sebagai bahan introspeksi, yang ada justru membalasnya dengan tindakan represif. Mereka menganggap kritik sebagai bentuk ancaman, bahkan kerap menuduh bahwa rakyat digerakkan oleh kekuatan asing. Tidak ada lagi seorang pemimpin sebagaimana yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. saat mendapatkan kritik dari seorang muslimah atas kebijakannya dalam pembatasan mahar, “Perempuan itu benar dan Umar salah. Ya Allah, ampunilah aku. Setiap orang lebih pintar dari Umar.”

Demikianlah bukti hipokrisi demokrasi. Demokrasi memiliki sistem imun yang keji. Selama seorang penguasa petahana bisa mempertahankan kekuasaan, ia merasa cara apa pun sah untuk dilakukan, meski menodai demokrasi itu sendiri. Jika tidak berhasil dengan cara-cara halus, cara brutal pun bisa ia lakukan.

Dengan penambahan wewenang TNI dalam OMSP yang tercantum dalam revisi UU TNI, satu lapis penjagaan telah disiagakan. TNI yang seharusnya jadi pengayom dan pelindung, bisa menjelma jadi mata-mata, bahkan algojo yang membunuh daya kritis rakyat. Jika hal ini kita biarkan, singgasana pemerintah yang zalim akan makin langgeng. Sedangkan kehidupan bernegara yang aman, sejahtera, dan berkeadilan makin jauh panggang dari api.

Muhasabah, Hak Sekaligus Kewajiban

Dalam Islam, penyampaian kritik, mengoreksi kesalahan, dan memberikan nasihat bukan hanya boleh, justru diwajibkan. Allah Taala memosisikan aktivitas menyampaikan kritik ini sebagai syarat agar tidak termasuk golongan yang merugi, “Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.” (QS Al -Ashr [103]: 1-3).

Islam menggariskan kritik atau muhasabah wajib dilakukan terhadap penguasa. Islam juga telah menetapkan mekanisme yang khas untuk menjamin terlaksananya kewajiban ini, khususnya melalui keberadaan Majelis Umat. Sedangkan masyarakat secara umum, boleh memakai sarana apa pun demi melaksanakan aktivitas muhasabah ini tanpa khawatir akan berimplikasi pada munculnya sikap represif pemerintah. Mereka bisa melakukan muhasabah kapan pun, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Islam sangat mendorong pelaksanaan muhasabah pada para penguasa dan menyebutnya sebagai jihad yang paling utama. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah saw., “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Abu Dawud).

Pengaturan Negara

Dalam Daulah Khilafah, pengaturan pelaksanaan penyampaian kritik dan muhasabah atas penguasa di ruang siber dilakukan oleh Departemen Penerangan. Departemen ini bertugas mengurusi segala informasi, baik yang berkaitan dengan negara secara langsung, seperti masalah kemiliteran, industri militer, hubungan internasional, serta berbagai informasi lainnya.

Dalam kitab Ajhizatu Daulati al-Khilafah fii al-Hukmi wa al-Idarati disebutkan bahwa setiap warga negara bebas mendirikan media informasi, baik cetak, audio, maupun audio visual (luring atau daring) tanpa harus melakukan pendaftaran. Mereka hanya perlu menyampaikan informasi atau laporan yang memungkinkan Departemen Penerangan mengetahui keberadaan media informasi tersebut.

Dalam hal ini negara tidak akan melakukan pengawasan ketat pada media informasi yang ada, bahkan negara terlarang untuk memata-matai warganya. Ketakwaan para penguasa dan segenap rakyat adalah alat kontrol paling efektif dan lahir secara alami. Dalam setiap keadaan, pemilik media informasi akan menjalankan tanggung jawab atas semua konten yang mereka terbitkan karena yakin dengan adanya hari penghisaban.

Dengan landasan ketakwaan itu pula, masyarakat akan menyampaikan muhasabah atau kritik terhadap kebijakan negara dengan cara yang makruf dan penuh kejujuran, bukan menebar fitnah dan dusta. Masyarakat sadar dengan tanggung jawabnya dalam menjaga negara agar tetap dalam koridor syariat. Tujuan muhasabah itu sendiri dalam rangka kemaslahatan negara dan umat secara umum, bukan demi kepentingan pribadi.

Negara tidak memerlukan perangkat hukum yang berlapis-lapis untuk mengontrol aktivitas muhasabah di ruang siber. Negara hanya perlu mengeluarkan UU yang menjelaskan garis-garis umum politik negara dalam pengaturan informasi sesuai ketentuan hukum syariat. Tujuannya untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan bagi kemaslahatan Islam dan kaum muslim. Negara memandang muhasabah sebagai bentuk kontribusi umat dalam membangun peradaban yang mulia dan membersihkannya dari segala bentuk penyimpangan.

Khatimah

Selain membungkam kebenaran, sistem munafik ala demokrasi sejatinya merupakan penyangga atas keberlangsungan pemerintahan yang korup dan manipulatif. Mempertahankan demokrasi sama saja mempertahankan kerusakan dan kezaliman. Hanya Islam yang mampu mewujudkan hubungan yang harmonis antara penguasa dengan rakyat, hingga tercipta kehidupan yang berlimpah keberkahan. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *