Penulis: Ustaz Hafidz Abdurrahman
Muslimah News, FIKRUL ISLAM – Jika dua hukum metode Islam sebelumnya disyariatkan oleh Islam berkaitan dengan upaya Islam menjaga syariat dari pelanggaran akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau pribadi umat, masalahnya kemudian adalah bagaimana jika yang melakukan kemaksiatan tersebut adalah khalifah dengan aparat pemerintahannya?
Karena itu, dalam hal ini ada dua poin yang harus dibedakan.
Pertama, jika khalifah atau aparat pemerintahannya melakukan kemaksiatan sebagai pribadi, mereka bisa diperlakukan sama dengan anggota masyarakat yang lain. Mereka bisa dijatuhi hukuman yang sama.
Kedua, jika khalifah atau aparat pemerintahannya melakukan penyelewengan yang mereka lakukan dalam kedudukannya sebagai penguasa terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan adanya mahkamah mazalim atau majelis umat yang melakukan fungsi kontrol terhadap khalifah dan aparat pemerintahannya, yang masing-masing berada dalam struktur pemerintahan.
Masalahnya, jika upaya struktural tersebut tidak berhasil, bagaimana? Islam telah menetapkan adanya hukum munâbadzah bi as-sayf (mengangkat senjata) untuk menentang pemerintah yang kafir yang dilakukan oleh kekuatan nonstruktural, yaitu partai politik atau umat. Karena itu, hukum ini bisa diuraikan sebagai berikut:
a. Kontrol Majelis Umat terhadap Khalifah
Fungsi majelis umat bisa diuraikan menjadi dua bagian.
Pertama, fungsi syura(memberi pandangan). Meliputi pandangan yang berkaitan dengan hukum syarak, pemikiran, kebijakan, dan pelaksanaan aktivitas tertentu. Pendapat atau pandangan majelis umat dalam masalah ini ada yang mengikat dan tidak, sesuai dengan ketentuan hukum syarak dalam Islam.
Kedua, fungsi muhasabah (kontrol) terhadap khalifah dan aparat pemerintahannya. Sebab, antara syura dengan muhasabah berbeda. Muhasabah hukumnya wajib ketika terjadi kemaksiatan atau pelanggaran, sedangkan syura hukumnya sunah.
Mengenai fungsi syura bagi majelis umat sudah jelas, baik dari segi dalil, maupun yang lain. Sedangkan fungsi muhasabah bagi majelis umat, dalilnya adalah hadis yang dinyatakan oleh Nabi saw.,
أفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ
“Sebaik-baik jihad adalah kata-kata yang hak (yang dinyatakan) kepada penguasa yang zalim.” (HR Ahmad, Ibn Mâjah, At-Thabrâni, Al-Bayhaqi, dan An-Nasâ’i)
“Penghulu syuhada adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari kejelekan), kemudian dia membunuhnya.” (HR Al-Hâkim dalam al-Mustadrak dari Jâbir).
Kedua, hadis di atas menjelaskan kedudukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa atau muhasabah. Ungkapan Nabi saw. yang mengatakan, “sebaik-baik jihad” atau “penghulu para syuhada” adalah pujian yang ditujukan kepada orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut.
Konteks pernyataan Nabi saw. tersebut berkaitan dengan ikhbar (pemberitahuan). Akan tetapi, berdasarkan indikasinya bisa dipahami bahwa pemberitahuan tersebut bermakna jazim (tegas).
Sebab, jika “sesuatu yang dipuji” tersebut tidak dilakukan, akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan runtuhnya pelaksanaan hukum Islam. Sebaliknya, jika aktivitas tersebut dilakukan, pelaksanaan hukum Islam akan dapat dijamin.
Jadi, dengan demikian, muhasabahkepada penguasa yang zalim hukumnya wajib dan kewajiban ini bukan saja ditujukan kepada majelis umat, melainkan kepada semua anggota masyarakat yang menyaksikan kezaliman penguasa.
b. Adanya Mahkamah Mazalim
Mahkamah mazalim adalah bagian dari institusi peradilan. Sebagaimana institusi peradilan yang lain, institusi ini adalah pengadilan yang bertugas untuk menyampaikan hukum dengan cara mengikat yang berkenaan dengan perselisihan antara khalifah dan aparat pemerintahannya dengan rakyat. Keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ini bersifat mengikat sehingga tidak ada rayuan yang mengugurkannya.
Jika khalifah melakukan kemaksiatan atau mengalami kondisi tertentu yang menyebabkan dirinya kehilangan syarat in’iqad, misalnya, mahkamah inilah yang bertugas menjatuhkan keputusan pemecatannya. Contoh, jika khalifah kehilangan syarat ‘adalah, seperti fasik atau kehilangan syarat Islam, seperti murtad, atau kehilangan syarat “laki-laki”—seperti berubah menjadi perempuan—atau kehilangan syarat “merdeka”—seperti dalam penahanan musuh yang tidak bisa diharapkan bebas atau dalam kendali orang lain, baik istri maupun pembantunya, dan sebagainya.
Adapun otoritas pemecatan tersebut diberikan kepada pengadilan ini karena pengadilan berfungsi untuk menghilangkan kezaliman. Hukum menghilangkan kezaliman atau bahaya dalam Islam adalah wajib, sebagaimana umumnya kezaliman atau bahaya yang lain. Sebab, dalam hal ini, tidak ada satu insititusi pun yang diberi otoritas untuk memecat khalifah dari kedudukannya sebagai khalifah kecuali institusi ini.
Hal ini karena akad pengangkatan khalifah bukanlah akad kontrak sehingga rakyat boleh memecatnya kapan saja. Sebab, akad pengangkatannya adalah akad baiat, yang baiat ini berbeda dengan ijarah (akad perburuhan).
c. Adanya Partai Politik yang Menegakkan Islam
Jika kontrol yang dilakukan oleh majelis umat dan keputusan “pemecatan” yang dilakukan mahkamah mazalim tidak mampu menghadapi kezaliman atau ancaman penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh khalifah dan aparat pemerintahannya, Islam telah mensyariatkan adanya partai politik yang bertugas untuk melakukan tugas ini dan adanya partai seperti ini adalah fardu kifayah.
Dalil mengenai kewajiban adanya partai politik ini adalah firman Allah Swt.,
“Hendaknya ada di antara kalian, umat yang menyeru kepada Islam dan memerintahkan pada kemakrufan serta mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104)
Umat yang diperintahkan dalam ayat di atas berbeda dengan umat yang dimaksud oleh Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 110. Sebab, mengapa Allah masih memerintahkan agar ada umat yang mengemban dakwah kepada Islam, amar makruf, dan nahi mungkar, sedangkan surah Ali Imran ayat 110 jelas menyatakan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk menegakkan amar makruf dan nahi mungkar?
Jawabnya adalah tentu umat yang dimaksudkan oleh Allah dalam Ali Imran ayat 104 ini berbeda konteksnya dengan umat yang dinyatakan oleh Allah dalam Ali Imran ayat 110. Karena itu, ayat di atas ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan jemaah mutakattilah atau kelompok yang terorganisasi. Karena umat tersebut merupakan kelompok yang terorganisasi. [MNews/Rgl]
Sumber: Hafidz Abdurrahman, Islam Politik dan Spiritual
Sumber foto: iStock

