Mesra dengan Taipan, Korporatokrasi Kian Terang-Terangan?

Mesra dengan Taipan, Korporatokrasi Kian Terang-Terangan?

Muslimah News, FOKUS — Kedekatan pemerintah dengan para taipan kian terlihat mesra setelah Presiden Prabowo Subianto mengundang delapan taipan ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. Mereka antara lain Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.

Sekretaris Kabinet Merah Putih Mayor Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas situasi terkini di tanah air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, hingga BPI Danantara.

Prabowo menginginkan masukan kritis dari para pengusaha besar tanah air tersebut dalam hal investasi agar pengelolaan aset-aset Indonesia dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sehati-hatinya. Presiden pun mengapresiasi dukungan para taipan tersebut terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Indonesia BU (Butuh Uang)

Namun demikian, para pengamat menduga pengumpulan para taipan ini adalah untuk pengelolaan dana pada Badan Pengelola Investasi Danantara. Sebabnya, pertemuan tertutup tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pengawas dan pengurus Danantara. Selain itu, sehari setelahnya, selain bertemu dengan taipan lainnya, Prabowo pun berdiskusi dengan miliarder dan investor asal AS Raymond Thomas Dalio.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat bahwa hal tersebut merupakan upaya penggalangan dana untuk mendukung program prioritas pemerintah saat ini yang anggarannya jumbo, sedangkan kondisi penerimaan negara sedang buruk.

Contohnya, rencana pembangunan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall dan Makan Bergizi Gratis yang keduanya masuk Proyek Strategis Nasional. Untuk menjalankan dua program tersebut, butuh dana yang amat besar, bahkan hingga ratusan triliun rupiah. Sedangkan penerimaan negara seret, tax ratio tidak lebih dari 11%. Inilah alasan pemerintah butuh peran swasta alias BU (butuh uang) untuk menjalankan program tersebut. Oleh karena itu, pertemuan tersebut sangat penting guna menjamin komitmen para investor.

Rakyat Sengsara

Bertolak belakang dengan taipan yang kian mesra, hubungan pemerintah dengan rakyat malah terasa kian renggang. Ini seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, seharusnya pemerintah pun mengundang rakyat dan meminta masukan kritis dari mereka. Sebabnya, rakyat kerap menjadi korban dari kebijakan atau proyek pemerintah yang melibatkan konglomerat. Terlebih, sebagian yang diundang adalah taipan yang tengah disorot lantaran tersangkut skandal.

Sebut saja Sugianto Kusuma alias Aguan yang ikut berperan dalam sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah, seperti Swissotel Nusantara dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Selain itu, ada Tomy Winata yang terlibat dalam PSN Rempang Eco-City. Kedua proyek tersebut jelas telah merugikan rakyat dan hingga kini nasib mereka belum jelas.

Pemerintah seperti terus menutup mata atas realitas ketertindasan rakyat oleh para taipan itu. Alih-alih menyelesaikan masalah, keberadaan mereka justru sering kali menimbulkan banyak masalah bagi warga. Kasus penggusuran lahan rakyat dan perampasan ruang hidup masyarakat Rempang, PIK, Wadas, IKN, dan lainnya menjadi bukti yang tidak bisa diabaikan.

Bahkan, sangat terlihat bahwa pemerintah menjadikan urusan rakyat sebagai lahan bancakan bagi para pemilik modal. Negara seperti tergadai oleh tangan-tangan taipan, merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa konglomerat itu. Rakyat pun menjadi korban kebijakan dan ketakadilan. Oleh karenanya, jangan salahkan jika rakyat makin paham bahwa keberpihakan pemerintah bukan pada rakyat, melainkan pada para pengusaha.

Korporatokrasi

Keberpihakan penguasa pada pengusaha besar adalah konsekuensi logis dari penerapan korporatokrasi, yakni suatu sistem negara yang kekuasaan politik dan ekonominya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Negara seperti ini menyerahkan program-program pembangunannya pada korporasi. Keuntungan menjadi orientasi pembangunannya.

Menurut mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, Indonesia menuju negara korporatokrasi karena hampir seluruh program pembangunannya menggandeng swasta. Dibuatnya BPI Danantara makin menunjukkan kekentalan hubungan korporasi dengan birokrasi. BPI Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), yakni lembaga investasi yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk mengelola investasi dan pengelolaan dana yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek penting negara.

Konsep negara seperti ini mengikuti negara-negara kapitalis sekuler yang memosisikan negara hanya sebatas regulator, sedangkan pengurusan umat dan pembangunannya diserahkan pada swasta. Begitu pun konsep kepemilikan, liberalisasi kepemilikan menjadikan siapa pun bisa menguasai apa pun. Inilah yang menjadi jalan terkuasainya SDA Indonesia oleh para taipan.

Penguasaan SDA oleh swasta akan berdampak pada sulitnya rakyat mengakses kebutuhan hidupnya. Selain itu juga bisa menghilangkan potensi pemasukan kas negara. Akhirnya negara hanya bisa mengandalkan pemasukan APBN dari pajak rakyat. Jika hanya mengandalkan pajak, potensi bertambahnya utang luar negeri akan makin besar.

Skema pembangunan dengan investasi asing hanya akan menguntungkan para pemilik modal. Investasi tidak terbukti secara signifikan menciptakan lapangan pekerjaan, apalagi menciptakan kesejahteraan. Buktinya, investasi makin meningkat, PHK pun makin dahsyat. Rakyat makin menderita akibat ruang hidupnya terganggu, lahannya digusur, terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

Negara Melayani Umat

Berbeda dengan konsep korporatokrasi yang memosisikan negara sebatas regulator, sistem pemerintahan Islam (Khilafah) memosisikan negara sebagai pelayan umat. Posisi ini telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya seorang khalifah adalah pengurus umat, “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari).

Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Makna raa’in telah digambarkan dengan jelas oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan.

Begitu pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya, sampai-sampai tidak didapati seorang pun yang berhak menerima zakat.

Adapun skema pembangunan dalam Islam tidak bertumpu pada investasi, melainkan pada kekuatan baitulmal. Sistem ekonomi dan keuangannya yang kuat mampu memberikan support terbaik bagi berjalannya roda pemerintahan, sekaligus pembangunannya. Dengan demikian, kesejahteraan akan nyata dirasakan oleh rakyat secara merata.

Kekuatan baitulmal terletak pada sumber pendapatannya yang melimpah yang berasal dari fai dan kharaj, kepemilikan umum, dan zakat. Aturan ini mampu mencegah privatisasi SDA sebab yang menjadi hak banyak orang terlarang dikuasai individu, sekalipun ia mampu membelinya. Rasulullah bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Demikianlah skema pembangunan dalam Islam yang tidak bertumpu pada investasi, melainkan pada kekuatan sistem keuangannya. Seluruh pembiayaannya akan mandiri dan terbebas dari intervensi banyak pihak sehingga hanya rakyatlah yang menjadi fokus kerjanya. Walhasil, kesejahteraan rakyat akan bisa dirasakan dengan nyata dan merata.

Khatimah

Penting untuk kita menyadari dan menyadarkan umat perihal buruknya sistem kepemimpinan dan sistem ekonomi kapitalisme dengan korporatokrasinya. Dengan demikian, umat tergerak untuk kembali pada sistem Islam dan berjuang bersama untuk mewujudkan sistem kepemimpinan Islam. [MNews/KR-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *