Muslimah News, FOKUS ― Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20-2-2025). Usai dilantik, para kepala daerah menjalani retret untuk mendapat pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan urgensi retret itu.
Kegiatan retret ini bahkan menjadi sorotan media asing. Salah satunya media asal Prancis AFP yang menyoroti hal ini dalam artikel berjudul Glamping Retreat for Indonesia Leaders Sparks Criticism as Cuts Bite (Retret dengan Perkemahan Mewah untuk Pemimpin Indonesia Picu Kritik karena Bersamaan dengan Pemotongan Anggaran). AFP menangkap reaksi publik yang kontra dengan kebijakan ini. Pasalnya, acara ini memakan biaya Rp13,2 miliar dan dilakukan saat Indonesia sedang melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,7 triliun.
Transparency International Indonesia (bagian dari jaringan NGO global Transparency International yang fokus pada isu antikorupsi serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil) dalam sebuah pernyataan menyebut pemotongan anggaran Prabowo “kontraproduktif dan tidak peka” terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka juga menitikberatkan kritiknya pada “beban besar anggaran negara untuk menyediakan pelatihan bagi kepala daerah”.
Tidak Bermanfaat
Pelaksanaan kegiatan retret kepala daerah di tengah berbagai kesulitan hidup rakyat setidaknya menunjukkan tiga hal. Pertama, realitas penguasa nirempati. Kedua, kualitas pemimpin yang patut diragukan karena harus diberi pembekalan. Ketiga, pola komunikasi, koordinasi, dan birokrasi yang tidak efektif antara pemerintah pusat dengan daerah.
Agenda retret ini merupakan sebuah ironi. Sungguh, dana sebesar Rp13 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Meski selama ini para pejabat lekat dengan acara-acara mewah dan berbiaya mahal, tetapi hal itu tidak pantas untuk terus-menerus menjadi pemakluman. Selain menyedot anggaran dan dilaksanakan dengan perkemahan berfasilitas mewah, kegiatan retret juga bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran untuk MBG dan dalam kondisi banyak rakyat yang hidupnya susah.
Penguasa semestinya menjadi pihak yang paling memahami kondisi dan perasaan rakyatnya. Saat rakyat sedang kesusahan seperti saat ini, hendaklah penguasa dan para pejabatnya lebih bertenggang rasa agar tidak menyakiti mereka. Namun sebaliknya, kegiatan retret justru menegaskan penguasa yang nirempati.
Di samping itu, retret yang berdalih “pembekalan” ini membuktikan bahwa para kepala daerah itu bukanlah orang-orang yang mumpuni mengurusi urusan rakyat. Sudah rahasia umum, para kepala daerah tidak ubahnya profil para pejabat di tingkat pusat yang dekat jejaring kapitalis dan oligarki. Para kepala daerah bagai pion-pion penjaga kepentingan kapitalis di tingkat akar rumput. Pemilihan mereka sebagai pemimpin daerah rawan manipulasi dan tidak jarang diwarnai serangan fajar berupa politik uang (money politics).
Pantaslah jika saat menjabat, mereka nihil dari terobosan kebijakan dan kreativitas yang nyata untuk rakyat. Selain korupsi dan kolusi, hal yang lebih menonjol saat mereka menjabat biasanya adalah aspek nepotisme, yakni upaya mereka mengangkat kerabat dan teman dekatnya untuk menjadi sesama pejabat.
Lebih lanjut, adanya retret ini juga patut membuat kita mempertanyakan efektivitas pola komunikasi, koordinasi, dan birokrasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Realitas ini sejatinya mencederai otonomi daerah yang selama ini begitu mengagungkan kemandirian daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat.
Sebagai contoh, kebijakan MBG yang realisasinya mungkin lebih tepat sasaran di Jawa dibandingkan Papua. Sebabnya, rakyat Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis dibandingkan makanan gratis. Bagi rakyat Papua, alam sudah menyediakan semua bahan pangan mereka.
Sedangkan pendidikan tidaklah demikian. Banyak anak-anak Papua yang sekolah dalam keadaan sarana dan prasarana yang minim, bahkan sangat buruk. Gedung sekolah mereka reyot, alat tulis tidak punya, dan banyak dari mereka yang pergi ke sekolah tanpa alas kaki. Seragam sekolah mereka pun tidak layak pakai, bahkan ada yang tidak memiliki seragam.
Jelas, agenda retret itu tidak membawa manfaat, lebih-lebih untuk rakyat. Apalagi mencermati kondisi saat ini yang sudah mendekati bulan Ramadan, para kepala daerah semestinya diminta segera kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengawal agenda tahunan mudik lebaran, mewaspadai kenaikan harga bahan pangan pokok, menjamin keberlangsungan distribusi bahan pangan di seluruh wilayahnya, memastikan realisasi kebijakan pusat yang harus diteruskan hingga ke daerah, serta hal lainnya.
Pada intinya, banyak hal yang jauh lebih urgen untuk dilaksanakan oleh para kepala daerah dalam rangka urusan rakyat dibandingkan sekadar bersenang-senang dalam agenda retret. Satu hal yang pasti, kegiatan retret ini tidak ubahnya selisih jalan bagi kebijakan efisiensi anggaran.
Generasi Pemimpin Sejati
Islam mengatur perihal kekuasaan karena petunjuk syariat akan mengantarkan pada keselamatan. Kekuasaan wajib tunduk pada syariat agar kekuasaan itu membawa kepada keberkahan dan kebaikan. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memberlakukan hukum-hukum Allah saja dan tidak mengambil hukum selainnya.
Pemimpin yang adil harus memahami syariat Allah pada keseluruhan aspek yang hendak ia wujudkan melalui kepemimpinannya. Keseluruhan aspek itu meliputi politik, pemerintahan, ekonomi, kehidupan sosial, juga layanan-layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Sebaliknya, seorang pemimpin tidak bisa disebut adil jika seluruh aspek di dalam kepemimpinannya tidak diatur menurut syariat Islam.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari). Juga dalam hadis, “Sesungguhnya imam (khalifah) itu junnah (perisai) yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Bukhari dan Muslim), serta hadis, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Rasulullah saw. juga pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar al-Ghifari (ra.). Suatu hari, Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)?” “Lalu, Rasul memukulkan tangannya di bahuku, dan bersabda, ‘Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal (kepemimpinan) ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).'” (HR Muslim).
Demikianlah perintah Rasulullah saw. mengenai tanggung jawab kepemimpinan dari seorang pemimpin. Di dalam Islam, hanya orang yang mampu sajalah yang layak mengemban amanah kepemimpinan. Hadis di atas menegaskan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang besar, kuat, dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia, dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang lemah.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitab Asy-Syakhshiyyah Islamiyyah Jilid II menyatakan bahwa seorang pemimpin atau aparat negara harus memiliki tiga kriteria penting, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat). Pemimpin seperti ini akan berupaya sekuat tenaga agar seluruh rakyat bisa sejahtera. Mereka tidak akan rela, apalagi merasa lega jika masih ada rakyatnya, meski hanya satu orang saja, yang tidak terpenuhi hak-haknya.
Kepemimpinan seperti ini tidak akan muncul dalam sistem yang menjadikan sekularisme liberalisme sebagai asasnya. Sistem sekuler kapitalisme hanya menjadikan kepemimpinan sebagai urusan duniawi. Sedangkan dalam pandangan Islam, tanggung jawab kepemimpinan itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Allah Taala berfirman dalam ayat, “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS Al-Qashash [28]: 26). Juga dalam ayat, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal [8]: 27).
Rasulullah saw. juga pernah berpesan kepada Muadz bin Jabal ra. saat diutus menjadi wali/gubernur di Yaman. Muadz ditanya oleh Rasulullah saw., “Dengan apa engkau memutuskan perkara?” Muadz menjawab, “Dengan Kitabullah.” Rasul saw. bertanya lagi, “Dengan apa lagi jika engkau tidak mendapatinya (di dalam Al-Qur’an)?” Muadz menjawab, “Dengan sunah Rasululllah.” Rasul saw. bertanya sekali lagi, “Dengan apa lagi jika engkau tidak mendapatinya (di dalam Al-Qur’an maupun Sunah)?” Muadz menjawab, “Aku akan berijtihad.” Kemudian Rasulullah saw. berucap, “Segala pujian milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah ke jalan yang disukai Allah dan Rasul-Nya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi).
Jika kita mencermati sosok Muadz ra., beliau bukan hanya seseorang yang dijamin masuk surga. Beliau juga seorang pemimpin yang kepribadiannya terbentuk melalui sistem pendidikan Islam langsung di bawah binaan Rasulullah (saw.). Realisasi amanah kepemimpinan Muadz ra. didukung oleh sistem sahih, yakni sistem Islam dalam bingkai negara Islam.
Sosok pemimpin dalam sistem Islam tidak hanya Muadz (ra.). Khulafaurasyidin, para sahabat lain, serta khulafa sepanjang masa peradaban Islam adalah generasi pemimpin sejati yang siap mengemban amanah kepemimpinan. Rasulullah saw. bahkan bersabda perihal sebaik-baik pemimpin sebagai bisyarah (kabar gembira)terhadap sosok Sultan Muhammad al-Fatih Sang Pembebas Konstantinopel, “Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan.” (HR Ahmad).
Sungguh, mereka menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, serta memenuhi berbagai kebutuhan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Khatimah
Tanpa pembekalan tetek bengek yang banyak menghabiskan uang negara, sosok para pemimpin yang didukung sistem Islam benar-benar memahami tanggung jawab kepemimpinannya. Jika memang mereka memerlukan pembekalan, negara Islam (Khilafah) akan melaksanakannya seefisien dan seefektif mungkin, serta fokus pada konten pembekalan yang berbasis pada akidah Islam dan ketaatan pada hukum syarak. Ini sungguh jauh dari konsep pembekalan/retret versi sistem sekuler yang sekadar seremonial, bergelimang kemewahan yang menghamburkan uang rakyat, bahkan tidak ubahnya pemborosan anggaran yang “bertopeng” pembekalan. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]
