Harga Membumbung Tinggi Menjelang Bulan Suci, Sudah Tradisi?

Harga Membumbung Tinggi Menjelang Bulan Suci, Sudah Tradisi?

Muslimah News, FOKUS — Kedatangan bulan suci Ramadan seharusnya disambut dengan gembira. Bulan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Saatnya umat Islam memperbanyak amal saleh dan lebih fokus beribadah. Namun, kebahagiaan ini tercederai dengan rasa gundah masyarakat karena harga pangan membumbung tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) meminta pemerintah mewaspadai potensi kenaikan harga pangan pada Ramadan dan Idulfitri. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (4-2-2025) menjelaskan, komoditas pangan yang kenaikan harganya perlu diwaspadai adalah telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng.

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata harga telur ayam ras secara nasional pada minggu kelima Januari 2025 melampaui harga acuan penjualan (HAP), yaitu Rp31.322 per kg. Harga tertinggi mencapai Rp42.000 per kg di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan harga daging ayam ras secara nasional masih di bawah HAP (Rp40.000 per kg), tetapi BPS mencatat adanya tren kenaikan. Rata-rata harga daging ayam ras sudah mencapai Rp38.768 per kg. Bahkan, di Papua harga daging ayam ras mencapai Rp100.000 per kg.

Adapun rata-rata harga cabai merah nasional mencapai Rp53.621 per kg, mendekati HAP sebesar Rp55.000 per kg. Sedangkan harga cabai rawit sudah jauh melampaui HAP. Minyak goreng juga mengalami tren kenaikan harga, meskipun BPS belum memiliki data rincinya.

Amalia menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun lalu, pada awal Ramadan 2024 terjadi inflasi sebesar 0,52%. Sedangkan inflasi pada makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,41% dan baru turun setelah Lebaran. Namun, pada tahun ini komoditas yang mendorong kenaikan harga pangan adalah cabai merah dan cabai rawit. Akibatnya, harga pangan di lima provinsi (Bengkulu, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Papua Selatan) mengalami kenaikan lebih dari 1% secara bulanan.

Kenaikan harga menjelang Ramadan terus berulang, seolah-olah sebuah tradisi tahunan. Masyarakat pun teropinikan bahwa kenaikan harga pada momen Ramadan hingga Lebaran merupakan hal yang wajar karena tingginya permintaan. Oleh karenanya, masyarakat harus terbiasa dan menerimanya sebagai sebuah hal yang lumrah. Benarkah demikian?

Problematik Produksi, Distribusi, dan Daya Beli

Sebenarnya, tingginya permintaan komoditas pangan menjelang Ramadan bisa diprediksi berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Berbasis data ini, pemerintah seharusnya bisa mengalkulasi stok bahan pangan yang harus tersedia agar mencukupi kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusinya lancar sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

Sayang, selama ini tidak ada upaya khusus untuk meningkatkan produksi bahan pangan pokok agar ketika permintaan masyarakat tinggi seperti pada momen Ramadan dan Lebaran, cadangan dari produksi lokal sudah cukup. Justru Indonesia sangat tergantung pada impor pangan.

Mayoritas bahan pokok (beras, bawang putih, garam, daging, susu, gandum, dan gula) masih mengandalkan impor. Data BPS menunjukkan bahwa impor bahan pangan Indonesia pada 2023 mencapai US$13,8 miliar (sekitar Rp223,97 triliun dengan kurs Rp16.230/US$), naik 5,3% dibandingkan 2022.

Ketergantungan pada impor menjadikan Indonesia tidak memiliki ketahanan pangan sehingga ketika permintaan meningkat, tidak ada stok yang siap digunakan, melainkan harus impor terlebih dahulu. Impor juga butuh waktu untuk realisasi dan pengiriman sehingga kerap kali penyelesaian lonjakan harga karena kelangkaan barang berlangsung lambat.

Pada sebagian komoditas, pemerintah memang sudah mengantisipasi dengan melakukan impor sehingga stok aman. Namun, pemerintah hanya fokus pada kecukupan stok nasional dan tidak memastikan komoditas pangan tersebut terdistribusi dengan baik hingga dikonsumsi masyarakat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) Saat mengunjungi Kelompok Tani Kosagrha di Kota Surabaya, Senin (10-2-2025) menyatakan stok pangan aman dan tidak  ada kelangkaan menjelang Ramadan sehingga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masalahnya, meski stok aman, ternyata lonjakan harga tetap terjadi dan selalu berulang tiap tahun. Akibatnya, masyarakat tetap saja kesulitan memperoleh bahan pangan. Ini karena pemerintah tidak mau memastikan aspek distribusi pangan, sudah berjalan dengan lancar atau belum. Asalkan stok cukup, seolah-olah masalah sudah selesai. Sedangkan sejatinya, stok pangan tidak terdistribusi dengan baik dan masyarakat kesulitan untuk mengaksesnya. Selama aspek distribusi tidak dibenahi, lonjakan harga akan tetap terjadi.

Problematik pada distribusi disebabkan adanya praktik penimbunan (ihtikar), monopoli/oligopoli, kartel, bahkan mafia impor. Pada 2023, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan tentang keberadaan mafia beras yang menyebabkan harga beras melonjak. Menurutnya, mafia tersebut mengumpulkan dan mengintimidasi para pedagang sehingga pedagang memperoleh harga mahal.

Pada 2024, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, ada indikasi monopoli beras ketika terjadi kelangkaan beras di Provinsi Lampung yang notabene merupakan salah satu lumbung pangan nasional. KPPU mengonfirmasi adanya praktik oligopoli dalam distribusi beras. Ekonom dari IPMI International Business School Jimmy M. Rifai Gani mengungkapkan ada sekitar lima sampai delapan pedagang beras berskala besar yang mampu memengaruhi harga beras nasional.

Selain beras, komoditas lain juga menjadi sasaran penimbunan. Pada 2023, Satgas Pangan Sumut menemukan aksi penimbunan 75,6 ton minyak goreng Minyakita di gudang distributor di Medan. Pada 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendapati realisasi pendistribusian bawang putih ke pasaran cenderung minim. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa hanya 20% bawang putih impor yang dilepas ke pasaran. Ia menduga, sisanya (80%) ditimbun untuk dilepas ketika harga tinggi.

Demikianlah, mafia impor leluasa mengatur harga pangan nasional sesuka mereka. Miris, acap kali oknum penguasa menjadi bagian dari mafia impor. Kepentingan pribadi penguasa dan kroninya berkelindan dengan kebijakan impor sehingga impor dilakukan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tetapi demi meraup keuntungan pribadi. Praktik kongkalikong penguasa dan pengusaha (korporatokrasi) dalam tata kelola pangan nyata-nyata menyebabkan rakyat merasakan kesulitan (masyaqah) dalam memenuhi kebutuhan pangan pada momen bulan suci.

Selain problem produksi dan distribusi, problem lain juga menambah kesulitan masyarakat mengakses pangan. Kondisi ekonomi makro saat ini sedang sulit sebagai akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Kebijakan relaksasi impor yang pemerintah lakukan menyebabkan banyak industri manufaktur dalam negeri yang tumbang. Akibatnya, banyak terjadi PHK. Pekerja yang tidak terkena PHK juga mendapat upah yang rendah. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat rendah sehingga kesulitan untuk memperoleh bahan pangan.

Sungguh, lonjakan harga menjelang Ramadan yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan merupakan sebuah kezaliman kepada rakyat. Kezaliman ini terjadi karena penerapan sistem sekuler kapitalisme yang melegalkan praktik oligopoli komoditas pangan oleh segelintir kapitalis.

Kapitalisme pula yang menjadikan penguasa tidak berperan sebagai pengurus rakyat (raa’in), tetapi sebagai regulator yang hanya memikirkan stok pangan tanpa memastikan distribusinya hingga ke rumah-rumah rakyat. Bahkan, kapitalisme melahirkan para (oknum) penguasa yang mempermainkan aturan/kebijakan pangan demi keuntungan pribadi, sedangkan kemaslahatan rakyat ia korbankan. Ini sungguh berbeda dengan praktik di dalam sistem Islam (Khilafah).

Sistem Islam Menjamin Ketahanan Pangan

Dalam pandangan Islam, ketersediaan pangan dan distribusi yang merata hingga sampai ke rumah-rumah penduduk merupakan tanggung jawab negara. Pandangan ini berbasis pemahaman bahwa penguasa adalah pengurus rakyat berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya imam (penguasa) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab terhadap (rakyat) yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Pada aspek produksi, negara Islam (Khilafah) akan meningkatkan produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehingga menyelesaikan problem kelangkaan yang bisa menyebabkan lonjakan harga. Khalifah akan mewujudkan ketahanan pangan dengan memberikan dukungan penuh pada petani, peternak, dan industri dalam negeri untuk memproduksi pangan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat dan ada kelebihan sebagai cadangan pangan untuk kondisi darurat. Khalifah akan menyediakan suplai pangan lebih banyak pada momen-momen khusus seperti Ramadan dan dua hari raya sehingga tidak terjadi kekurangan bahan pangan.

Khilafah memberikan bantuan yang mendukung peningkatan produksi pangan. Misalnya bantuan lahan, bibit, pupuk, obat pembasmi hama, pengairan, dll. bagi petani. Di bidang peternakan, Khilafah menyediakan bibit, pakan, vitamin, vaksin, dll. yang dibutuhkan peternak. Khilafah juga mendukung industri dalam negeri dengan berbagai kemudahan berbisnis.

Khilafah tidak segan-segan memberi subsidi dan hibah bagi petani, peternak, dan pengusaha sehingga produksi pangan berjalan optimal. Khilafah bisa memberi dukungan demikian besar karena memiliki baitulmal dengan sumber pemasukan yang besar, termasuk di antaranya dari sektor tambang dan SDA milik umum.

Jika produksi pangan lokal tidak mencukupi, Khilafah boleh melakukan impor pangan. Namun, Khilafah tidak boleh menjadi ketergantungan pada impor pangan karena akan mengancam ketahanan pangan di dalam negeri.  

Pada aspek distribusi, Khilafah melakukan pemantauan dan pengendalian harga komoditas-komoditas pangan setiap hari dan segera melakukan antisipasi sesuai syariat ketika ada gejolak harga.

Khalifah akan memastikan tidak ada praktik-praktik tidak islami yang merusak keseimbangan permintaan dan penawaran, seperti penimbunan, kecurangan, permainan harga, monopoli/oligopoli, dan mafia impor sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan di dalam buku An-Nizham al-Iqtishadiyi fii al-Islam halaman 206 bahwa penimbunan secara mutlak dilarang dan hukumnya haram. Ini karena ada larangan yang tegas di dalam hadis. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Said bin al-Musayyab, dari Ma’mar bin Abdullah al-Adawi, bahwa Nabi saw. bersabda, “Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah.” (HR Muslim).

Al-Atsram juga menuturkan hadis dari Abi Umamah yang mengatakan, “Rasulullah saw. telah melarang penimbunan makanan.”

Imam Muslim juga menuturkan hadis dari Said bin al-Musayyab bahwa Muammar berkata, Rasulullah saw., bersabda, “Siapa saja yang melakukan penimbunan, dia telah berbuat salah.” (HR Muslim).

Larangan di dalam hadis tersebut menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan, sedangkan celaan bagi penimbun dengan sebutan “khathi’ (orang yang salah)”—padahal khathi’ adalah orang yang berdosa dan berbuat maksiat—adalah indikasi yang menunjukkan bahwa tuntutan untuk meninggalkan tersebut bermakna tegas (jazm). Dengan demikian, hadis-hadis tersebut menunjukkan keharaman melakukan penimbunan.

Untuk mendeteksi adanya penimbunan, monopoli/oligopoli, permainan harga, dll., sekaligus menindaknya, khalifah menunjuk kadi hisbah. Tugasnya adalah mengawasi praktik perdagangan agar tidak bertentangan dengan syariat.

Secara makro, negara menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat atas pangan dengan harga murah dan akses yang mudah. Upah yang layak dan adil bagi pekerja dalam Khilafah akan menjadikan rakyat memiliki daya beli tinggi sehingga mampu membeli bahan pangan sesuai kebutuhan.

Demikianlah jaminan Islam terhadap kebutuhan pangan rakyat. Negara memastikan tiap-tiap individu tercukupi kebutuhan pangannya secara berkualitas. Dengan penerapan Islam kafah di bawah naungan Khilafah, momen ibadah Ramadan akan bisa dilalui dengan khusyuk tanpa kesulitan memperoleh bahan pangan maupun kendala harga mahal akibat tingginya permintaan. Hal ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat sehingga terwujud keberkahan di seantero negeri. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *