[Kabar] Para Tokoh Muslimah Cirebon Prihatin dengan Maraknya Kasus TPPO

[Kabar] Para Tokoh Muslimah Cirebon Prihatin dengan Maraknya Kasus TPPO

Muslimah News, LENSA DAERAH – Empat belas perempuan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah tertipu iming-iming gaji Rp9 juta dan bonus berlipat untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di sejumlah negara.

Hal ini pun mengundang keprihatinan para tokoh muslimah Cirebon sehingga mereka menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Dilema Buruh Migran Perempuan: Butuh Solusi Islam untuk Kesejahteraan” pada Ahad (9-2-2025) di Cirebon.

Acara ini dihadiri oleh puluhan peserta lintas profesi. RR. Alexandra Wuryaningrat selaku Kepala Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, putri Sultan Sepuh XIII yang memberikan sambutan di acara itu mengapresiasi acara yang digelar oleh Forum Tokoh Muslimah Cirebon Raya karena selalu menyuguhkan tema yang menarik di setiap acaranya dan berkaitan dengan isu yang sedang hangat dibicarakan, beserta solusinya menurut Islam, mengingat Cirebon merupakan cikal bakal syiar Islam di Pulau Jawa.

Pemateri yang dihadirkan di acara tersebut adalah Hj. Euis Suhartati, Hj. Ruminah Sudiyono, Tonah, M. Si, dan Ustazah Fatimah Salma.

Berlangsung Sejak Lama

Pemateri pertama, Hj. Euis Suhartati pemerhati masalah perlindungan perempuan dan anak, termasuk masalah trafficking, menjelaskan bahwa fenomena perdagangan orang (trafficking) sudah berlangsung sejak lama. “Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pada 2008 saja di Kabupaten Cirebon tercatat ada 313 kasus trafficking,” sebutnya.

Pembicara kedua, Hj. Ruminah Sudiyono, pengusaha muslimah Cirebon, menjelaskan bahwa di Indramayu banyak terjadi pernikahan usia dini yang umur pernikahannya berlangsung singkat hingga berujung trafficking. “Mirisnya hal tersebut malah didukung oleh keluarga demi mendapatkan keuntungan semata,”ucapnya sedih.

Selanjutnya, intelektual muslimah Tonah, M.Si. memaparkan bahwa terjadinya problem Buruh Migran Perempuan (BMP) merupakan dampak diterapkannya sistem kapitalisme yang menyebabkan kemiskinan struktural, lapangan kerja sulit, dan lainnya.

“Sistem kapitalisme menjadikan para perempuan harus berdaya secara ekonomi, bahkan para BMP dijuluki sebagai pahlawan devisa. Oleh karenanya, solusi BMP haruslah bersifat sistemis karena masalah kemiskinan dialami tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki,” jelasnya.

Pembicara terakhir, pengurus pondok pesantren di Kuningan Ustazah Fatimah Salma menjelaskan bahwa dahulu saat Islam diterapkan secara kafah, kesejahteraan yang diberikan oleh negara begitu luar biasa hingga dirasakan oleh semua masyarakat, termasuk kaum perempuan. ”Hal tersebut membuat para perempuan tidak terbesit untuk menjadi BMP hingga mengadu nasib ke luar negeri,” imbuhnya.

Dalam Islam, ia menjelaskan, perempuan memiliki peran mulia dan strategis dalam peradaban, sehingga perempuan fokus untuk menjadi pencetak generasi bukan malah sibuk berkarir di luar rumah, apalagi sampai bekerja di luar negeri.

”Diperlukan penerapan strategi politik dan ekonomi yang tepat sesuai syariat Islam oleh para penguasa yang amanah sebagai solusi tuntas dalam memberikan kesejahteraan masyarakat hingga problem BMP akan terselesaikan,” pungkasnya. [MNews/Kontributor Daerah: DS & NS/Jabar]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *