Menyoal Mudahnya Vonis Bebas, Bukti Hukum Tumpul ke Atas

Menyoal Mudahnya Vonis Bebas, Bukti Hukum Tumpul ke Atas

Muslimah News, FOKUS ― Pengadilan Tinggi Pontianak membebaskan warga negara (WN) Cina yang didakwa telah mencuri 774 kg emas dari Kalimantan Barat. Vonis ini tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 464/PID.SUS/2024 PT PTK tanggal 13 Januari 2025. Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/PID.SUS/2024/PN KTP tanggal 10 Oktober 2024. Saat itu hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp30 miliar kepada terdakwa Yu Hao (49). Namun, putusan tersebut batal usai banding Yu Hao dikabulkan Majelis Hakim.

Vonis tanggal 10 Oktober 2024 itu bisa dibatalkan karena Yu Hao dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan emas ilegal. Sedangkan dalam vonis tersebut, Yu Hao telah divonis bersalah dalam kasus penambangan ilegal seberat 774 kg emas dan 937 kg perak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat kejahatan tersebut kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,02 triliun.

Terkait hal ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyayangkan keputusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Kejagung pun memastikan jajarannya akan mengajukan kasasi. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyatakan seharusnya hakim di pengadilan tinggi Pontianak tidak membebaskan terdakwa dalam perkara a quo. Oleh karenanya sesuai hukum acara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengambil sikap untuk menyatakan kasasi atas putusan dimaksud.

Preseden Buruk

Menurut hasil penyidikan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yu Hao diketahui berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining) di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada kurun waktu Februari—Mei 2024. Sesuai Pasal 158 UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Rere Christianto menilai vonis ini sebagai preseden buruk penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, dari sisi pertambangan, pembebasan, dan pemulihan nama baik Yu Hao berpotensi membuat masyarakat melihat pemberian izin kelola tambang bisa didapat mudah.

Seharusnya, katanya, izin itu diberikan sebagai upaya untuk melakukan pembatasan dan perlindungan kepada wilayah. Izin pengelolaan tidak semata-mata alat distribusi seseorang atau suatu kelompok atas suatu wilayah tambang. Terlebih, lanjutnya, tidak semua tempat bisa menjadi lokasi penambangan dan tidak semua orang bisa melakukan aktivitas tersebut. Ini karena lokasi tambang bisa meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, juga harus ada perlindungan, baik bagi pekerja maupun warga sekitar.

Jika dilihat dari modus kejahatan Yu Hao, pembebasan WNA asal Cina itu menunjukkan buruknya tata kelola pertambangan dan juga pengawasan terhadap perizinan yang sangat lemah. Perlu diketahui, modus yang digunakan Yu Hao adalah dengan melakukan aktivitas pertambangan pada lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam pemeliharaan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan alasan pemeliharaan dan perawatan.

Namun, pada praktiknya para penambang ilegal itu melaksanakan blasting (pembongkaran) menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di dalam tunnel tersebut. Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Di lokasi tunnel ini sendiri ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas, antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur emas, cetakan bullion grafit, blower, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur, dan peralatan yang digunakan untuk menambang, antara lain blasting machine, lower dozer, dump truck listrik, dan lori.

Dengan modus dan alat bukti tersebut, seharusnya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih berat kepada Yu Hao. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak hanya ringan, Yu Hao yang membawahi 80 WNA asal Cina dan para pekerja lokal justru bebas dari hukuman dan bahkan dipulihkan nama baiknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Jika ditelusuri lagi, sejatinya kasus pertambangan ilegal yang melibatkan WNA cukup banyak ditemui. Salah satunya WNA asal Korea Selatan yang ditindak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada September 2024 karena menjadi pelaku sekaligus pemodal penambangan pasir tanpa izin di kawasan Hutan Lindung Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Kasus lainnya, 15 WNA Cina yang ditangkap Kepolisian Resor Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat karena diduga terlibat dalam kegiatan tambang emas liar di Sekotong. Kasus pidana yang melibatkan WNA di Ketapang sebenarnya cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bahkan tidak hanya emas, ada tambang bauksit dan lainnya.

Selain WNA, banyak pula tambang-tambang ilegal yang memang dilakukan oleh para penambang atau pengusaha tambang dalam negeri. Salah satu contoh besarnya adalah Harvey Moeis, terdakwa perkara korupsi pengelolaan timah ilegal di WIUP PT Timah Tbk.. Bahkan, berkaca dari kasus yang merugikan negara hingga Rp300 triliun tersebut, aktivitas tambang ilegal tidak melulu dilakukan di lubang-lubang tambang tidak berizin, tetapi juga dapat dilakukan di WIUP, tetapi dengan aktivitas produksi yang berbeda dengan yang didaftarkan kepada pemerintah.

Aktivitas pertambangan ilegal Yu Hao sejatinya hampir sama dengan kasus timah Harvey Moeis. Pada kasus Harvey, timahnya diperoleh dari tambang-tambang ilegal, kemudian dimurnikan di smelter sehingga smelter-nya memproduksi timah yang juga ilegal. 

“Semua Bisa Diatur”

Meski lokasi tambang ilegal yang tercatat sudah sangat banyak, penanganan terhadap aktivitas yang melanggar hukum ini seakan-akan tidak terlihat. Sudah menjadi rahasia umum, di beberapa tempat seperti di Kalimantan Timur, para penambang ilegal mempunyai backing kuat yang berasal dari kalangan aparat penegak hukum, mantan penegak hukum, preman, bahkan pejabat publik setempat.

Ini sungguh berkebalikan dengan nasib seorang pria warga Panggang, Gunungkidul, M (44) yang kepergok oleh penjaga hutan sedang mencuri kayu sono birth di kawasan hutan negara Paliyan di Gunungkidul. Ancaman hukuman untuk M minimal satu tahun penjara dan paling lama lima tahun penjara. Meski demikian, kasus ini telah berakhir damai setelah adanya penangguhan hukuman dan jaminan dari sejumlah pihak, termasuk dari keluarga pelaku. Namun, sekadar pembanding, kita juga ingat dengan kasus Harvey Moeis yang telah merugikan negara hingga Rp300 triliun tetapi hanya dijatuhi vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Itu pun jika tanpa potongan masa tahanan.

Semua ini nyata menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di negeri kita acapkali bersifat tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Bahkan, dalam kasus penambang ilegal tadi, pelaku begitu mudah memperoleh vonis bebas melalui bantuan “orang kuat”. Sayang, “orang kuat” di balik tambang ilegal itu bukannya menggunakan kekuatannya untuk memberantas, tetapi malah turut terlibat dalam kejahatan hingga sudah dianggap “biasa”.

Hendaklah kita mengingat sebuah hadis dari Abu Sa’id Al-Khudri ra., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.'” (HR Muslim).

Sungguh miris, semua ini menegaskan bahwa terjadinya tindak kejahatan pencurian aset negara tersebut begitu masif, terstruktur, dan sistemis. Aktivitas tambang ilegal tampak tidak ubahnya tambang legal. Apalagi dengan backing-an “orang kuat” tadi, pelaku jadi mudah memperoleh vonis bebas jika sampai diperkarakan secara pidana. Seolah-olah di balik itu mereka sudah bersepakat bahwa “semua bisa diatur”.

Definisi Kejahatan di Dalam Islam

Dalam Islam, segala sesuatu wajib terikat dengan hukum syarak. Begitu pula dengan definisi atas sesuatu. Definisi adalah aspek yang penting di dalam Islam karena definisi mengandung paradigma akan makna sesuatu hal. Agar suatu perbuatan bisa terikat dengan hukum syarak, tentu definisi dan hakikat perbuatan juga harus terlahir dari paradigma syar’i.

Dalam sistem hukum sekuler, makna kejahatan bisa ditarik ulur menurut cara pandang liberal yang serba boleh/bebas. Uang pelicin ibarat “setoran wajib” dan seolah-olah menjadi faktor penentu kelancaran proses hukum yang garis finish-nya sudah jelas “vonis bebas”, atau setidaknya “vonis ringan”. Proses peradilan pun lebih tampak sebagai formalitas tanpa memiliki muruah yang menjunjung tinggi hakikat keadilan.

Namun, di dalam Islam tidak demikian. Di dalam kitab Mafahim Islamiyah karya Syekh Muhammad Husain Abdullah rahimahullah, disebutkan mengenai sebuah kaidah syarak yang mu’tamad (kukuh) dan layak diadopsi karena kekuatan dalil-dalilnya, di antaranya yakni “al-ashlu fî al-af’âl at-taqayyudu bi al-hukmi asy-syar’iy” (hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syariat).

Konsep baik dan buruk (khayr wa syarr) serta terpuji dan tercela (hasan wa qabih) dalam perbuatan juga harus mengikuti kaidah tersebut. Untuk itu, definisi kejahatan di dalam Islam adalah termasuk ke dalam aktivitas buruk dan tercela karena di dalamnya terjadi pelanggaran hukum syariat Allah. Penyikapan dan penanganan terhadap kejahatan tidak bisa atas landasan akal dan kehendak manusia, melainkan harus menurut kaidah dan konsep yang syar’i.

Ini sungguh berbeda dengan sistem hukum sekuler, apa pun jenis kejahatannya, sanksinya adalah penjara dan atau denda. Tidak heran, lapas pun overload sampai-sampai pembiayaannya membebani APBN. Jika ada sanksi tegas berupa hukuman mati, banyak upaya untuk merekayasa agar sanksinya lebih ringan, padahal kejahatannya sangat berat. Begitu pula jika terdakwa adalah orang kaya atau punya koneksi “orang dalam”, ia akan mudah sekali “membeli” hukum demi tetap bebas dari sanksi. Sebaliknya, jika pelakunya orang lemah/miskin, begitu sulit menghindar dari jerat hukum. Jelas, hukum sekuler memang benar-benar tumpul ke atas dan sebaliknya hanya tajam ke bawah.

Kita bisa menyaksikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Hal ini di antaranya tecermin dalam sabda Rasulullah saw., “Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, mereka biarkan (tidak dihukum). Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam Islam, kejahatan berkonsekuensi pada pemberlakuan sanksi. Jenis sanksi itu pun bergantung pada jenis kejahatannya. Salah satu contoh jenis sanksi dalam Islam adalah pada tindakan pencurian, sanksinya berupa potong tangan. Ini sebagaimana firman Allah Taala dalam ayat, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Maidah [5]: 38).  

Sanksi untuk tindak kejahatan pencurian berbeda dengan perzinaan. Sanksi perzinaan dinyatakan dalam ayat, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap dari keduanya seratus dali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nuur [24]: 2).

Juga hadis, “Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (HR Muslim).

Sistem sanksi Islam memiliki sifat sebagai pencegah (zawajir) dan kuratif (jawabir). Disebut pencegah (preventif) karena dengan diterapkannya sanksi, orang lain yang akan melakukan kesalahan yang sama dapat dicegah sehingga tidak muncul keinginan untuk melakukan hal yang sama. Di samping itu, juga bisa mencegah dijatuhkannya hukuman di akhirat. Adapun yang dimaksud dengan kuratif adalah agar orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, atau pelanggaran tersebut bisa dipaksa untuk menyesali perbuatannya. Dengan begitu, akan terjadi penyesalan selama-lamanya atau tobat nasuhah.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan individu-individu yang memiliki keterikatan terhadap hukum syarak, Islam memiliki sistem pendidikan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan generasi berkepribadian Islam. Mereka adalah individu-individu yang berpola pikir (akliah) dan berpola sikap (nafsiah) islami.

Dengan penerapan sistem pendidikan Islam, individu-individu yang menjadi pelaku kejahatan bisa diminimalkan karena kejahatan adalah pelanggaran hukum syarak yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan. Ketika menjadi para pejabat negara, mereka akan menjadi orang-orang yang amanah, jujur, dan enggan berkhianat. Mereka juga tidak akan aji mumpung dengan jabatan tersebut untuk tujuan pribadi, seperti memperkaya diri atau menjadikan kerabatnya sebagai sesama pejabat. Penerapan sistem Islam adalah satu-satunya metode yang kondusif untuk mewujudkan individu-individu yang berkepribadian Islam. Mereka taat syariat serta menjadikan Islam sebagai standar kebahagiaan dan jalan kehidupan.

Demikianlah, pemberantasan tambang ilegal membutuhkan serangkaian langkah sistemis untuk mengatasinya. Akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme, aktivitas pertambangan ilegal begitu mudah terjadi, bahkan mendapatkan dukungan pihak-pihak yang tidak amanah terhadap kekuatan jabatannya. Tidak pelak, aktivitas pertambangan ilegal bukannya selesai, tetapi pelakunya malah tetap melenggang santai akibat sistem hukum dan sanksi yang lemah. Allah Taala berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50). Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *