Muslimah News, FOKUS ― Musibah bencana alam terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Sukabumi. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sukabumi, hingga Sabtu (7-12-2024) pukul 17.30 WIB ada 328 titik bencana yang tersebar di 39 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena menjelaskan bahwa jenis bencana yang terjadi di tiap kecamatan sangat bervariasi. Tanah longsor, banjir, angin kencang, dan pergerakan tanah menjadi bencana utama yang merusak.
Pemkab Sukabumi menetapkan status tanggap darurat bencana dalam sepekan ke depan pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu. Selain itu, Pemkab Sukabumi juga sudah mendirikan posko tanggap darurat dan penanggulangan bencana di Pendopo Kabupaten Sukabumi.
Selain Sukabumi, bencana alam juga terjadi di daerah lain seperti Cianjur dan Pandeglang. Di Cianjur, Jawa Barat bencana alam berupa pergerakan tanah meluas di 15 kecamatan dan kemungkinan masih bertambah. Sedangkan di Pandeglang, Banten banjir terjadi akibat luapan Sungai Cilemer sejak Senin (2-12-2024) sehingga merendam permukiman warga setinggi 1—2,5 meter. Akibatnya, akses jalan warga menjadi terbatas dan sebanyak 202 warga harus mengungsi di posko darurat.
Isu Lingkungan
Sejatinya, bencana alam di Sukabumi sudah terjadi selama sebulan belakangan ini, tepatnya sejak awal November 2024. Saat itu 66 titik lokasi di Kota Sukabumi mengalami banjir, longsor, dan pohon tumbang. Akibatnya, puluhan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka mengalami kerusakan.
Bencana itu terjadi setelah hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah Sukabumi. Penyebab utama banjir adalah buruknya kondisi saluran drainase yang tidak dapat menampung aliran air sehingga air meluap dan merendam permukiman warga.
Sukabumi memang dikenal dengan keindahan alamnya, yaitu pegunungan, pantai, hingga air terjun. Namun, wilayah ini juga memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Penyebabnya ada beberapa faktor, di antaranya letak geografisnya yang berada di wilayah dengan aktivitas tektonik yang tinggi dan memiliki topografi yang beragam.
Selain itu, maraknya aktivitas deforestasi untuk lahan pertanian dan permukiman menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penahan air dan pengikat tanah. Hal ini diperparah oleh kondisi curah hujan yang makin tidak menentu akibat perubahan iklim sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Namun, aspek yang paling patut diperhatikan adalah kurangnya infrastruktur mitigasi. Sistem peringatan dini dan infrastruktur penanggulangan bencana yang belum optimal bisa meningkatkan risiko bencana.
Jika kita menilik lebih lanjut, isu prioritas seputar pengelolaan lingkungan di Sukabumi ada dua hal. Pertama, penanganan sampah. Meningkatnya volume sampah dan sistem pengelolaan yang belum optimal menjadi perhatian utama. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan.
Kedua, persoalan kualitas dan kuantitas air. Ini karena pencemaran air sungai dan sumber air lainnya terus terjadi sehingga harus ditanggulangi secara serius. Fakta ini berkelindan dengan bencana banjir di Kabupaten Sukabumi awal Desember ini, di antara penyebabnya adalah pendangkalan sungai yang pada akhirnya menyebabkan sungai mudah meluap saat musim hujan.
Tidak Cukup Solusi Teknis
Banjir dan longsor sering dianggap sebagai akibat langsung dari curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai. Dengan mencermati faktor-faktor lainnya, penyebab banjir bandang di Sukabumi secara umum erat kaitannya dengan ulah tangan manusia, khususnya dari sisi kerusakan alam dan lingkungan.
Salah satu contohnya adalah pembangunan proyek eksplorasi panas bumi (slim hole) pada 2021 di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa panas bumi adalah salah satu batu pijakan untuk mencapai swasembada energi yang memainkan peranan penting bagi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
Namun, banyak dampak negatif yang dirasakan oleh warga terkait pembangunan tersebut, misalnya permukiman warga yang harus dilewati oleh kendaraan berat. Belum lagi prosedur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum diselesaikan terkait aktivitas eksplorasi panas bumi di lokasi itu.
Selain itu, fokus utama pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2021—2026 adalah peningkatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas serta konektivitas wilayah sehingga bisa meningkatkan ekonomi.
Semua pembangunan ini berkonsekuensi terjadinya alih fungsi kawasan hutan yang berperan penting bagi fungsi ekologis tanah dan penyerapan air. Namun sayang, upaya untuk menyolusi bencana alam akibat faktor lingkungan tersebut selama ini masih berupa langkah-langkah teknis. Misalnya dengan meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, membangun dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), melakukan pengolahan air limbah dan menjaga kelestarian sumber air, serta menerapkan tata ruang yang berkelanjutan dan upaya mitigasi kebencanaan.
Terjadinya bencana alam memang layak membuat kita muhasabah. Namun, kita tidak bisa menampik bahwa bencana alam di Sukabumi sejatinya bersifat sistemis. Ini tampak dari penanganan bencana dari tahun ke tahun yang tidak menunjukkan perubahan signifikan, padahal hampir tiap tahun data rekomendasi kerentanan bencana dari Badan Geologi selalu diperbaharui dan diberikan kepada pemda terkait.
Bencana yang berulang dan menjadi langganan ini menegaskan lalai dan abainya penguasa untuk mengurus rakyatnya. Ini sekaligus membuktikan bahwa solusi teknis sudah tidak mampu menanggulangi. Ini juga harus menjadi pelajaran untuk mitigasi bencana alam di daerah yang lain.
Penerapan Islam Kafah Membawa Berkah
Allah Taala berfirman, “Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan.”(QS Al-A’raf [7]: 57).
Juga dalam ayat, “Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya Kami Maha Kuasa melenyapkannya.”(QS Al-Mukminun [23]: 18).
Serta ayat, “Dan Kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air maka bertemulah (air-air) itu sehingga (meluap menimbulkan) keadaan (bencana) yang telah ditetapkan.” (QS Al-Qamar [54]: 12).
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum [30]: 41).
Hujan adalah rahmat. Sedemikian teliti Allah menggambarkan proses terjadinya hujan. Kita pun dianjurkan membaca doa, “Allahumma shayyiban naafi’aa” saat turun hujan agar menjadi hujan yang bermanfaat.
Dengan begitu, pasti seimbang pula fungsi ekologis hujan tersebut bagi suatu kawasan. Ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, tidak pelak hujan yang semestinya menjadi rahmat justru berubah menjadi bencana, na’użu billāh
Untuk itu, solusinya tidak lain adalah dengan kembali kepada aturan Allah sebagai pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengambilan berbagai kebijakan politik oleh penguasa. Semua itu semestinya tecermin dari pembangunan dan pengelolaan bumi yang tidak melulu demi reputasi, apalagi kapitalisasi dan angka-angka semu pertumbuhan ekonomi.
Penguasa semestinya malu jika ada julukan “banjir tahunan” atau “bencana alam langganan”. Hal itu menunjukkan sikap abai terhadap mitigasi bencana, alih-alih mengantisipasinya. Sudah semestinya penguasa kembali pada hakikat kekuasaan yang dimilikinya, yakni semata demi menegakkan aturan Allah Taala dan meneladan Rasulullah saw. dalam rangka mengurus urusan umat.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam/khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Islam tidak anti terhadap pembangunan. Banyaknya pembangunan di dalam sejarah peradaban Islam justru telah terbukti riil berfungsi untuk urusan umat. Bangunan-bangunan peninggalan peradaban Islam itu bahkan masih banyak yang berfungsi baik hingga era modern ini, padahal usianya sudah ratusan tahun.
Pembangunan dalam Islam juga mengandung visi ibadah, yaitu bahwa pembangunan harus bisa menunjang visi penghambaan kepada Allah Taala. Untuk itu, jika suatu proyek pembangunan bertentangan dengan aturan Allah ataupun berdampak pada terzaliminya hamba Allah, pembangunan itu tidak boleh dilanjutkan.
Begitu pula perihal tata guna lahan. Penguasa sudah semestinya memiliki inventarisasi fungsi dari masing-masing jenis lahan. Lahan yang subur dan efektif untuk pertanian sebaiknya jangan dipaksa untuk dialihfungsikan menjadi permukiman maupun kawasan industri.
Juga lahan pesisir, semestinya difungsikan menurut potensi ekologisnya, yakni mencegah abrasi air laut terhadap daratan. Sedangkan kawasan hutan hendaklah dilestarikan sebagai area konservasi agar dapat menahan/mengikat air hujan sehingga tidak mudah menimbulkan tanah longsor, sekaligus menjaga siklus air.
Semua ini bisa terwujud karena motivasi pembangunan dilakukan sebagai bagian dari penerapan syariat Islam secara kafah sehingga tentu saja membuahkan keberkahan bagi masyarakat. Ini sebagaimana firman Allah Taala, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96).
Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]
