Dana MBG Turun, Keseriusan Mewujudkan Generasi Sehat Layak Dipertanyakan

Dana MBG Turun, Keseriusan Mewujudkan Generasi Sehat Layak Dipertanyakan

Muslimah News, FOKUS ― Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu/anak/hari. Keputusan ini diambil setelah mengadakan rapat terbatas di istana hari ini. Prabowo mengungkapkan bahwa awalnya pemerintah memperkirakan biaya per anak sebesar Rp15 ribu. Namun, ia menyatakan bahwa penyesuaian dilakukan setelah meninjau anggaran. Ia menegaskan bahwa untuk program makan bergizi ini, pemerintah ingin memberikan minimum indeks per anak dan per ibu hamil sebesar Rp10 ribu/hari.  

Ia juga menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melihat data yang menunjukkan rata-rata keluarga dengan kondisi menengah ke bawah memiliki tiga hingga empat anak. Dengan demikian, setiap keluarga akan menerima dukungan makan bergizi gratis sebesar Rp30-40 ribu per hari. Dalam sebulan, total pembiayaannya bisa mencapai Rp2,7 juta. Dengan bantuan sosial dan program lainnya, termasuk PKH, ia yakin bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin kesejahteraan berbagai lapisan masyarakat, termasuk buruh.

Seperti yang dilaporkan, pemerintah berencana menganggarkan Rp71 triliun untuk tahun depan guna melaksanakan program MBG untuk anak-anak dan ibu hamil. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa uji coba program MBG dengan anggaran Rp10 ribu per porsi telah dilakukan selama hampir setahun di berbagai daerah. Pemerintah mengeklaim bahwa untuk memenuhi kebutuhan 600-700 kalori per sajian, harga maksimal dapat ditetapkan sebesar Rp10 ribu.

Realitas ini tentu membuat masyarakat kian sangsi dengan program MBG. Pasalnya, turunnya anggaran MBG menjadikan pemberian makanan bergizi jauh dari harapan awal. Terlebih lagi, target perbaikan gizi makin tidak realistis di tengah tingginya inflasi dan naiknya harga bahan pangan.

Minim Perhitungan

Membahas permasalahan kecukupan gizi tentu kompleks dan memerlukan analisis dari aspek keilmuan, juga sistemis. Semestinya, kecukupan gizi tidak hanya berdasarkan pola makan dalam satu kali waktu konsumsi saja, tetapi berulang sifatnya yakni selama 24 jam. Seperti yang kita ketahui, program MBG yang diterapkan pada anak jenjang PAUD dan SD yakni sebagai sarapan, sedangkan siswa SMP dan SMA untuk makan siang.

Ini dalam arti, asupan tersebut merupakan angka yang mencerminkan kebutuhan energi serta nutrisi yang diperlukan seseorang dalam sehari sesuai dengan aktivitas yang dijalani. Dengan sistem MBG ini, kepastian terpenuhinya gizi anak belum seutuhnya dapat dikontrol. Selain itu, karena setiap individu memiliki berat dan tinggi badan serta tingkat aktivitas fisik yang berbeda, untuk mengetahui kebutuhan gizi mereka harus dihitung secara rinci dengan mempertimbangkan bahwa kecukupan gizi tiap anak tidak sama.

Penetapan alokasi anggaran Rp10 ribu juga juga mengurangi variasi makanan dan akses terhadap sumber nutrisi utama seperti protein, sayuran, dan buah-buahan. Hal ini kian rumit mengingat harga kebutuhan pokok berbeda-beda di tiap wilayah. Dengan anggaran Rp10 ribu, seperti di daerah perkotaan, tentu sangat sulit untuk mencapai standar kecukupan gizi seharga tersebut.

Standar-standar perhitungan seperti di atas seharusnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan dana program MBG. Peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, turut angkat bicara mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa alokasi MBG sebesar Rp10 ribu/orang tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yang layak. Apalagi, dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini harga bahan pangan terus meningkat.

Menurut simulasi dari IDEAS, rata-rata biaya untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan yang seimbang biasanya berkisar antara Rp20-30 ribu. Anggaran ini mencakup beberapa komponen penting, seperti satu porsi nasi yang umumnya harganya antara Rp3.000-5.000, lauk utama seperti ayam, ikan, atau daging yang memerlukan biaya sekitar Rp10.000-15.000, serta sayuran yang membutuhkan tambahan sekitar Rp5.000.

Meski Presiden mengungkap bahwa alokasi dana Rp10 ribu bisa cukup dengan adanya bantuan melalui dana bansos, sejatinya bansos pun tidak sepi dari masalah. Terlebih keberadaan bansos, bantuan untuk keluarga harapan (PKH) maupun program sejenis hingga saat ini pun belum mampu mengurai masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar ini rasanya layak jika masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan generasi sehat.

Letak Kesalahan

Alasan keterbatasan anggaran membuktikan bahwa negara tidak benar-benar memberikan solusi perbaikan gizi generasi. Miris, di tengah keluhan pemerintah mengenai anggaran MBG, masyarakat justru menyaksikan banyak proyek berbiaya fantastis yang pemerintah kebut dan sebenarnya tidak bermanfaaat untuk rakyat. Pemerintah justru tampak lebih ambisius menggenjot proyek tersebut dibanding mengalokasikan biayanya untuk menyejahterakan rakyat.

Selain itu, kekayaaan SDA Indonesia juga seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan negara dalam rangka menyejahterakan rakyat. Allah menganugerahi negeri ini dengan SDA berlimpah berikut bentang tanah pertanian yang subur dan luas, hutan, laut, dan tanah yang subur. Negeri ini juga memiliki kekayaan berupa SDA tambang, seperti emas, tembaga, bauksit, timah, nikel, pasir besi, mineral non-logam, dan mineral industri. Berbekal SDA melimpah, seharusnya Indonesia menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara utuh orang per orang.  

Sayang, potensi tersebut tidak termanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Bahkan, negara lebih memilih melimpahkan wewenangnya dalam mengurus sumber-sumber kekayaan tersebut kepada pihak swasta. Akibatnya, kekayaan alam dieksploitasi secara ugal-ugalan sedangkan hasilnya dinikmati oleh para korporat.

Kekayaan alam sesungguhnya adalah aset utama satu negara. Sayang, logika sesat sistem kapitalisme hari ini menganggap positif jika aset negara dikelola korporasi dengan harapan kekayaan para pemodal ini memberi efek positif pada masyarakat menengah ke bawah (trickle down effect).

Paradigma trickle down effect menganggap bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan memberikan ruang bagi para pemilik modal untuk mengelola aset yang seharusnya menjadi wewenang negara. Namun yang terjadi, kepemilikan kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang.

Akibatnya, alih-alih memeratakan kesejahteraan, sistem kapitalisme justru menciptakan kesenjangan sosial. Lepas tangannya negara dalam mengurus SDA jelas berdampak langsung pada langkah dan mekanisme pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara tidak memiliki sumber pendanaan selain mengandalkan sektor pajak dan utang luar negeri. Pajak pun bersumber dana dari rakyat. Artinya, rakyat pula yang membiayai program-program pemerintah termasuk program MBG tadi.

Hal ini menegaskan peran kaum kapital nyata-nyata tidak ada. Jikalau ada program corporate social responsibility (CSR) dari korporasi, motivasinya tetap saja bisnis. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya negara kepayahan dalam membiayai MBG. Asa mewujudkan kecukupan gizi bagi generasi hanyalah fatamorgana. Dengan sistem ekonomi kapitalisme, sulit terwujud generasi sehat, terpenuhi gizinya, dan bebas dari stunting.

Sudut Pandang Islam

Makanan bergizi adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat, terlebih untuk generasi agar tumbuh menjadi generasi yang kuat fisiknya. Islam membutuhkan SDM yang kuat dan sehat untuk membangun peradaban. SDM berkualitas adalah pilar penting untuk mewujudkan negara yang kuat dan mandiri.

Untuk memenuhi kecukupan gizi generasi sejatinya melibatkan banyak aspek, bukan semata bantuan makanan gratis yang diklaim menjamin kebutuhan gizi masyarakat. Problematik pemenuhan gizi harus dilihat sebagai masalah yang tidak terpisah antara pemenuhan kebutuhan individu dan jaminan dari negara.

Dalam Islam, negara menjamin tercukupinya kebutuhan gizi tiap individu masyarakat secara merata dan tanpa kecuali. Ini adalah tugas penguasa sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Untuk merealisasikan hal itu, terdapat beberapa mekanisme yang antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, jaminan terhadap kebutuhan dasar (primer). Ini terlaksana dengan mewajibkan para laki-laki untuk memberi nafkah kepada dirinya dan keluarganya, serta mewajibkan anggota keluarga dekat untuk membantu saudaranya. Hal ini merupakan upaya tingkat pertama yang juga membutuhkan intervensi negara. Jika kedua hal ini belum terlaksana, negara wajib campur tangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Artinya, negara berperan dalam membuka lapangan kerja bagi para qawwam (pemimpin keluarga/rumah tangga) untuk menjalankan kewajiban sebagai pencari nafkah.

Kedua, pemerintah harus menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan secara gratis untuk seluruh rakyat. Saat ini, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang serba susah kian berat karena sulitnya akses pada layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dll. Bicara pemenuhan gizi empat sehat lima sempurna saja sering terabaikan. Secara sederhananya, bisa makan saja itu sudah bagus. Asal perut kenyang, urusan gizi belakangan. Sedangkan Islam sendiri menetapkan standar kecukupan kebutuhan dasar secara manusiawi yakni terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dengan jaminan dari negara.  

Ketiga, layanan yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat berasal dari pendanaan baitulmal. Negara akan mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber yang ada, seperti pendapatan tetap yaitu fai, kharaj, jizyah, pendapatan dari harta kepemilikan umum dalam berbagai bentuk, serta pendapatan dari harta kepemilikan negara seperti usyur, khumus, dan rikaz. Ini tentu berbeda dengan kondisi hari ini yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme telah membuat negara lepas tangan dalam menjamin kebutuhan rakyatnya secara utuh dan berkualitas.

Keempat, penerapan sistem ekonomi Islam akan menciptakan negara yang mandiri dan tidak bergantung pada swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara mandiri negara akan mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Dengan demikian Islam benar-benar mewujudkan peran negara sebagai raa’in (pengurus) yang akan menjamin kebutuhan hidup rakyat secara merata, tanpa kecuali. Ini karena tanggung jawab penguasa adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagai amanah yang kelak akan Allah hisab. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Inilah mekanisme yang diterapkan dalam negara Islam yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat.

Dengan demikian masalah kecukupan gizi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari permasalahan gizi tidak semata ditelaah dari satu aspek lalu diselesaikan dengan menetapkan satu program tertentu. Harus ada langkah sistemis untuk mengurai masalah tersebut.

Sebabnya, problematik kecukupan gizi sesungguhnya rangkaian dari mata rantai masalah sistemis yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, solusi sistemis dibutuhkan untuk mengurai masalah kecukupan gizi generasi hari ini. Kapitalisme jelas menyengsarakan, sedangkan Islam jelas menawarkan kemaslahatan. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *