Muslimah News, FOKUS — Pembahasan kenaikan upah minimum 2025 masih berlangsung. Buruh maupun pengusaha belum mencapai kesepakatan terkait aturan yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan upah minimum 2025 nanti. Ini berkaitan dengan Keputusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan dalam uji materi UU 6/2023 tentang Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), termasuk pasal mengenai upah.
Pakar hukum ketenagakerjaan Nabiyla Risfa Izzati mengatakan di dalam perubahan pengupahan ini terdapat penambahan tiga hal utama yaitu Komponen Hidup Layak (KHL), Dewan Pengupahan, dan Upah Minimum Sektoral (UMS). Dalam penentuan upah minimum setiap tahun yang diatur UU Cipta Kerja, upah minimum ditentukan melalui rumusan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Semua hitungan ini dilakukan BPS dan ditetapkan kepala daerah sampai tingkat kabupaten/kota atas saran Dewan Pengupahan.
Dengan putusan MK maka penghitungan upah minimum harus menggambarkan KHL yang meliputi kelayakan hidup buruh. Dalam putusan terkait pengupahan ini, MK juga kembali menghidupkan Dewan Pengupahan, yaitu lembaga nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Selain itu, dalam putusan MK, keabsahan PHK baru bisa ditentukan oleh putusan pengadilan hubungan industrial (PHI) yang berarti PHK dari perusahaan tidak sah tatkala buruh menolak dan mengalami kebuntuan dalam musyawarah mufakat. Putusan MK dianggap dapat memperkuat posisi buruh, terutama dalam hal pengupahan dan PHK.
Adapun saat ini, dasar penetapan upah pekerja masih merujuk pada PP 51/2023 tentang Pengupahan. Menurut aturan tersebut, terdapat tiga variabel yang menentukan kenaikan upah buruh setiap tahun, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Menyusul adanya tuntutan buruh di DKI Jakarta yang meminta UMP dinaikkan sebesar 10%, Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso mendesak agar penetapan UMP tahun depan tidak lagi menggunakan PP 51/2023 sebagai acuan. Menurutnya, peningkatan biaya hidup dari waktu ke waktu menjadi alasan perlunya penyesuaian ini.
Apalagi desakan kenaikan upah dari para pekerja didorong oleh berbagai beban pengeluaran yang terus bertambah, seperti kenaikan tarif PPN hingga 12%, kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kewajiban iuran Tapera, dan tingginya harga kebutuhan pokok. Dari sinilah buruh menolak penetapan UMP 2025 merujuk kembali pada PP 51/2023 setelah adanya putusan MK tersebut.
Simalakama Sistem Kapitalisme
Kenaikan UMP setiap tahun selalu menjadi tuntutan para buruh. Di satu sisi, putusan MK membuat para buruh sedikit lega karena dalam klausul tersebut pengupahan harus dilihat berdasarkan KHL para buruh sehingga ada harapan kenaikan upah lebih besar pada 2025. Jika besaran upah cenderung kecil, sedangkan pengeluaran makin besar, ibarat besar pasak daripada tiang. Daya beli masyarakat akan tertekan karena pemasukan dan pengeluaran ekonomi tidak seimbang. Upah tidak seberapa, tetapi beban ekonomi terus bertambah.
Di sisi lain, para pengusaha juga merasa berat hati jika kenaikan upah terlalu tinggi. Pasalnya, bagi kalangan pengusaha, kenaikan upah, seberapa pun besarannya, dianggap sebagai tambahan beban yang berisiko bagi bisnis atau perusahaan mereka. Setiap perusahaan cenderung akan melakukan efisiensi biaya untuk keuntungan yang lebih besar, di antaranya tidak menaikkan upah atau naik dalam skala kecil atau mengurangi tenaga kerja dengan melakukan PHK.
Dalam pandangan kapitalisme, kaum buruh/pekerja merupakan salah satu komponen produksi yang harus diminimalkan pengeluarannya demi mengurangi ongkos produksi. Tujuannya agar perusahaan atau industri mencapai keuntungan yang lebih besar. Buruh bagi pemilik modal (kapitalis) tidak ubahnya faktor produksi yang harus bekerja maksimal demi target produksi yang tinggi. Dalam sistem ini, perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk mengelola tenaga kerja, menetapkan kebijakan perekrutan, dan menentukan PHK berdasarkan perhitungan bisnis dan keuntungan, bukan berdasarkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja. Inilah simalakama sistem kapitalisme.
Pengaturan upah dalam sistem kapitalisme akan selalu menjadi isu tahunan yang tidak pernah sepi dari kritik, baik dari pihak buruh maupun pengusaha. Ketika regulasi berpihak pada buruh, pengusaha merasa dirugikan. Tatkala aturan berpihak pada pengusaha, buruh juga banyak dirugikan. Ini tidak terlepas dari kesalahan paradigma kapitalisme dalam sistem pengupahan.
Kesalahan Pemberian Upah
Permasalahan utama buruh yang tidak pernah terselesaikan adalah upah. Sejak awal, penetapan upah minimum sudah salah. Dalam kapitalisme, upah buruh ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum yang biasa disebut dengan KHL. KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. KHL inilah yang menjadi dasar penetapan upah minimum bagi buruh.
KHL disesuaikan setiap tahun dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yaitu berjalan sesuai tingkat inflasi nasional. KHL terdiri dari beberapa komponen kebutuhan hidup yang amat sederhana dan cukup untuk memenuhi standar hidup paling minimal dari masyarakat.
Dengan penetapan seperti ini, upah buruh tidak akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hidup. Meski mendapat upah tinggi, itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di wilayah yang taraf hidupnya tinggi, upah tinggi belum menjamin kesejahteraan hidup. Boleh jadi pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran juga tinggi karena harga barang dan jasa lebih mahal dibandingkan wilayah yang taraf hidupnya rendah.
Inilah yang menjadi problem mendasar pengupahan dalam sistem kapitalisme. Penetapan upah tidak berdasarkan pada manfaat tenaga atau jasa yang ia berikan kepada masyarakat. Dalam pandangan kapitalisme, upah ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup paling minim bagi setiap individu.
Sejatinya, besaran upah bisa berbeda-beda sesuai dengan jasa yang pekerja berikan, jenis pekerjaan, waktu bekerja, dan tempat bekerja, tidak dikaitkan dengan standar hidup minimum masyarakat. Pekerja yang profesional/mahir di bidangnya wajar mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan pekerja pemula.
Pekerja dengan jenis pekerjaan dan kemampuan yang sama, tetapi waktu dan tempat bekerja yang berbeda, seharusnya mendapatkan upah yang berbeda. Semisal tukang gali sumur di tempat yang tanahnya keras mestinya mendapat upah lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang menggali sumur di tanah yang lunak.
Sistem Upah dalam Islam
Akad ijarah (pengupahan) antara pekerja dan pengusaha diatur dalam syariat Islam. Merujuk kitab An-Nizham al-Iqtishadiy fil Islam (Sistem Ekonomi Islam) yang ditulis Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, penetapan besaran upah kerja, jenis pekerjaan, dan waktu kerja merupakan akad yang dilakukan berdasarkan keridaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada yang merasa dipaksa dan dirugikan.
Transaksi ijarah dilakukan terhadap seorang ajir (pekerja) atas jasa dari tenaga yang dia curahkan. Upahnya ditakar berdasarkan jasanya. Sedangkan besarnya tenaga bukan merupakan standar upah dan bukan pula standar jasanya. Jika tidak demikian, tentu upah seorang pemecah batu lebih besar daripada upah seorang insinyur karena jerih payahnya lebih besar, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu, upah adalah kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).
Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) secara umum, yakni asas keadilan dan kesejahteraan. Untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah, dan tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur sebab transaksi ijarah yang masih kabur itu hukumnya adalah fasid (rusak).
Waktu bekerja juga harus ditetapkan apakah harian, bulanan, atau tahunan. Tenaga yang dicurahkan pekerja juga harus ditetapkan agar para pekerja tidak terbebani dengan pekerjaan di luar kapasitasnya. Begitu pun dengan upahnya. Nabi ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang pekerja maka hendaknya diberitahukan kepadanya upahnya.”(HR Ad-Daruquthni) (Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadiy fil Islam hlm. 178)
Perusahaan harus membayarkan upah tepat waktu dan tidak boleh menundanya karena menunda-nunda pembayaran upah adalah bentuk kezaliman. Dari Abdullah bin Umar ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR Ibnu Majah dan Ath-Thabrani).
Jika terjadi perselisihan antara pekerja dan majikan terkait upah, pakar (khubara’) yang dipilih kedua belah pihak akan menentukan upah sepadan. Jika masih bersengketa, negaralah yang memilih pakar tersebut dan memaksa kedua belah pihak untuk mengikuti keputusan pakar tersebut.
Islam tidak akan menilai standar kesejahteraan dengan perhitungan pendapatan per kapita yang tidak menggambarkan taraf hidup masyarakat secara nyata. Islam akan memastikan setiap individu sejahtera dengan pembagian distribusi kekayaan secara adil dan merata ke seluruh masyarakat.
Negara adalah institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan ijarah berjalan sesuai dengan akad yang telah disepakati antara majikan dan pekerja. Mendapatkan upah yang adil dan layak adalah hak pekerja. Jika pekerja sudah mendapat upah, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, jenis pekerja seperti ini terkategori fakir. Ia berhak mendapatkan zakat yang dikumpulkan dari para muzaki.
Negara juga akan memberikan santunan jika zakat itu belum mencukupi kebutuhannya. Negara akan memfasilitasi para pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya, seperti pelatihan atau kursus agar setiap orang dapat bekerja sesuai kapasitasnya.
Inilah prinsip pengupahan dalam sistem Islam. Dengan penerapan syariat Islam kafah, kesejahteraan buruh dapat terwujud. Tidak akan ada lagi polemik tahunan mengenai upah yang selalu ada dalam sistem kapitalisme hari ini. [MNews/CJ-RR]
