[Kabar] Tragedi Pesawat Jatuh di Gorontalo, Pemerhati: Negara Lalai!

[Kabar] Tragedi Pesawat Jatuh di Gorontalo, Pemerhati: Negara Lalai!

Muslimah News, LENSA DAERAH — Pesawat SAM Air PK-SMH jatuh di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Ahad (20-10-2024) sekitar pukul 09.00 Wita. Akibat kecelakaan tersebut, empat orang dilaporkan meninggal dunia. Sebelum dilaporkan jatuh, pesawat dengan rute Gorontalo—Pahuwato hilang kontak usai lepas landas dari Bandara Djalaludin Gorontalo. Pesawat kemudian ditemukan jatuh di kawasan tambak dekat Bandara Bumi Panua, Pohuwato.

Menurut Fandy Ahmad, suami dari Sri Meyke Male (30), salah satu korban tewas, terdapat kejanggalan jatuhnya pesawat Sam Air. Disampaikan Fandy, istrinya seharusnya terbang pada Kamis (24-10-2024), bukan Minggu (20-10-2024).

“Sebenarnya penerbangan ini dibatalkan di hari Kamis karena spare part yang masih di Jakarta, saya dapat informasi dari agen SAM Air. Sekitar satu dua hari, tiba-tiba ia (Sri Meyke Male) dapat tiket penerbangan di hari Minggu (20-10-2024). Jadwalnya di hari Minggu dan Senin, istri saya ambil di hari Minggu,” katanya.

Fandy mengaku heran lantaran sebelumnya pihak SAM Air berdalih masih menunggu spare part dari Jakarta.

Lalai

Pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menilai, berulangnya tragedi pesawat jatuh menunjukkan kelalaian negara.

“Negara lalai, bahkan belum dapat memahami penyebab utama terjadinya kecelakaan penerbangan yang telah memakan banyak korban. Pemerintah terus disibukkan berhari-hari mencari penyebab kecelakaan hingga melebar mencari faktor-faktor lain yang sejatinya hanya minor pengaruhnya,” jelasnya kepada MNews, Senin (28-10-2024).

Penyebab jatuhnya pesawat SAM Air dengan nomor registrasi PK-SMH (DHC6) yang merenggut empat jiwa, ungkapnya, sebenarnya bisa diprediksi dari adanya kabar perubahan jadwal terbang dengan alasan masih menunggu spare part dari Jakarta.

“Suatu hal yang janggal, saat masih menunggu kedatangan spare part untuk dipasang di pesawat tersebut, lalu tiba-tiba diputuskan untuk terbang. Sudah dapat dipastikan risiko besar akan terjadi jika terbang tanpa spare part yang seharusnya terpasang, tetapi tidak terpasang.

Tidak Mustahil

Memang, ulas Iin, hal ini tidak mustahil dalam tata kelola transportasi sistem kapitalisme, perusahaan penerbangan swasta (baca: operator) bertujuan mencari keuntungan. “Jika pesawat tidak terbang membawa penumpang, berarti tidak ada keuntungan yang didapat, maka bagaimanapun keadaan pesawat, harus terbang untuk mendapat keuntungan, tanpa memperhatikan lagi keselamatan,” sesalnya.

Sementara itu, sambungnya, negara yang hanya berperan sebagai regulator berlepas tangan dalam menjamin keselamatan publik dalam penerbangan. “Negara menyerahkan jaminan keselamatan publik di penerbangan kepada operator. Ini jelas suatu hal yang utopis,” cetusnya.

Ia mengkritisi adanya moda transportasi berupa pesawat yang tidak sehat dipaksakan untuk terbang. “Alhasil para kru pesawat dan penumpanglah yang menjadi korban. Alih-alih menjamin keselamatan masyarakat, justru nyawa rakyat menjadi taruhannya,” ungkapnya miris.

Ia menegaskan, sistem kapitalisme benar-benar sistem batil dan zalim dalam pengelolaan transportasi udara. “Jaminan keselamatan bagi masyarakat saat bertransportasi dalam sistem ini adalah hal yang nihil, tidak mungkin tewujud secara hakiki,” ujarnya.

Pengelolaan Sahih

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar negara beralih dari pengelolaan transportasi sistem batil kapitalisme kepada pengelolaan yang sahih yang menjamin keselamatan masyarakat secara hakiki.

“Hanya sistem Islam yang memiliki prinsip pengelolaan transportasi udara yang sahih karena dilandasi syariat Islam yang berasal dari Sang Pencipta, Allah Taala,” jelasnya.

Negara dalam sistem Islam, lanjutnya, memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab langsung untuk memenuhi hajat publik, khususnya pemenuhan hajat transportasi publik yang menjamin keselamatan para penggunanya.

“Jaminan keselamatan tidak diserahkan kepada operator. Operator bukanlah pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyat sehingga tidak dapat diharapkan realisasi jaminan keselamatan dari operator,” ujarnya mengutip hadis Nabi saw. riwayat Bukhari, “Pemerintah adalah raa’in (pelayan) dan penanggung jawab urusan rakyatnya.”

Negara juga, ucapnya, wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai. “Tidak boleh terjadi dharar atau bahaya, seperti kesulitan, penderitaan, dan kesengsararaan yang menimpa masyarakat pengguna transportasi.

Ia menyitir sabda Rasulullah saw. riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daraquthni, “Tidak ada dharar dan tidak ada membahayakan/memudlaratkan (baik diri sendiri maupun orang lain)”

Negara, lanjutnya, menyediakan moda transportasi berupa pesawat dan kelengkapannya yang terbaik dengan prinsip pelayanan, yaitu sebagai penanggung jawab dan pelindung. “Negara memastikan kelengkapan pesawat semuanya prima, tidak boleh ada kerusakan sekecil apa pun yang dapat menyebabkan dharar,” ungkapnya.

Dengan prinsip pelayanan, tuturnya, negara berupaya semaksimal mungkin menyediakan pesawat-pesawat dengan teknologi terbaru dengan tingkat keselamatan yang tinggi serta para kru yang terdidik.

“Penyediaan moda transportasi dan kelengkapannya ini pun tidak diserahkan kepada operator yang hanya berhitung untung rugi karena dapat dipastikan operator tidak akan mampu men-cover dana untuk memenuhi hal ini,” paparnya.

Dana untuk semua itu, urainya, berasal dari pengelolaan negara terhadap berbagai kekayaannya berupa sumber daya alam secara benar (sesuai syariah Islam-penj.) sehingga negara memiliki kemampuan finasial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya.

“Anggaran yang digunakan untuk semua hal di atas bersifat mutlak, artinya ada atau tidak ada dana kas negara yang diperuntukkan pembiayaan transportasi publik—yang ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat—, maka wajib diadakan oleh negara,” jelasnya.

Pesawat-pesawat yang memerlukan perawatan dan pembiayaan pembelian berbagai spare part, ungkapnya, harus disediakan biayanya oleh negara agar tidak terjadi dharar pada masyarakat pengguna transportasi udara.

Ia menerangkan, dengan beberapa prinsip pengelolaan transportasi udara tersebut, menunjukkan negaralah yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dalam penerbangan, bukan operator.

“Penerapan prinsip-prinsip sahih pengelolaan transportasi udara itu pun meniscayakan terwujudnya keselamatan transportasi udara secara hakiki apabila diterapkan dalam sistem Islam kafah, yaitu sistem Khilafah,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *