Muslimah News, TELAAH KITAB — Terkait pemerintahan, Allah Swt. telah menentukan bentuk pemerintahan dan menjadikannya berbentuk kekhalifahan. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syarak Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.
Khilafah merupakan imamah. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh banyak hadis sahih. Kaum muslim telah menegakkannya sejak wafatnya Rasulullah ﷺ. Tatkala khalifah telah pergi, kaum muslim segera membaiat khalifah yang lain. Belum pernah ada masa yang mereka tidak punya seorang khalifah.
Kondisi seperti ini terus berlanjut hingga orang-orang kafir berhasil menghancurkan kekhalifahan melalui tangan Mustafa Kamal Attaturk terlaknat pada 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Sebelum itu, kaum muslim selalu mempunyai seorang khalifah. Belum pernah pergi seorang khalifah pun, melainkan kaum muslim langsung membaiat khalifah yang lain sebagai penggantinya, sampai pada masa bobrok sekalipun.
Tatkala khalifah ada, berarti Negara Islam ada. Sebabnya, Negara Islam adalah khalifah yang menerapkan hukum syarak. Khalifah tersebut diangkat dengan baiat dari pihak ahlul halli wal aqdi. Kadang baiat tersebut diambil dari ahlul halli wal aqdi, kadang dari kaum muslim, kadang juga dari syaikhul Islam, khususnya pada masa kemundurannya. Inilah aktivitas yang berlangsung pada seluruh masa keislaman.
Belum pernah ada satu pun khalifah, selain dengan baiat. Belum pernah ada yang dengan pewarisan, tanpa sama sekali dibaiat, selain penyimpangan dalam melakukan pembaiatan.
Baiat diambil oleh seorang khalifah untuk anaknya, saudaranya, atau putra pamannya dari orang-orang ketika ia masih hidup. Kemudian baiat tersebut diperbarui lagi untuk orang tersebut setelah meninggalnya khalifah. Ini merupakan penyimpangan dalam melaksanakan baiat, bukan merupakan wilayatul ahdi. Oleh karena itu, bentuk sistem pemerintahan dalam Islam sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain di dunia ini.
Struktur pemerintahan dalam Negara Islam ada delapan pilar, yaitu khalifah sebagai kepala negara dan para pembantu khalifah yang selalu ada pada seluruh masa keislaman. Merekalah yang menjadi pembantu dan pelaksana khalifah. Mereka tidak memiliki ciri seperti kementerian yang ada dalam pemerintahan demokrasi. Mereka hanya pembantu dan badan pelaksana. Adapun masalah wewenang, semuanya ada pada khalifah. Selain itu adalah para wali, kadi, amir jihad, serta perangkat administratif. Semuanya ada pada setiap masa keislaman. Adapun tentara Islam, telah diyakini oleh dunia bahwa mereka tidak tertandingi.
Syura telah ada semenjak masa Rasulullah saw., serta pada masa Khulafaurasyidin setelah beliau, dan masa para khalifah yang ada setelah mereka. Saat itu syura belum mempunyai bentuk kerja yang teratur, belum ada pengkhususan sebagai anggota tetap, serta belum ada yang menentukan pembentukan majelis untuk mereka. Itu memang karena syura bukan merupakan salah satu pilar pemerintahan.
Syura hanyalah salah satu hak rakyat terhadap penguasa. Apabila hal itu tidak dilakukan, jelas telah melakukan kelalaian. Namun, sekalipun terjadi kelalaian pada syura tersebut, pemerintahan ini tetap sebagai pemerintahan Islam. Ini karena syura memang hanya merupakan pengambilan pendapat, bukan bagian dari pemerintahan (legislatif, pembuat hukum) yang berbeda dengan sistem demokrasi. Demikianlah sistem pemerintahan Islam.
Adapun sistem ekonominya tampak dalam dua aspek. Pertama adalah cara-cara pemerolehan kekayaan dari umat oleh negara untuk menyelesaikan problem manusia. Kedua adalah cara-cara pendistribusiannya.
Cara pemerolehannya, negara telah memungut zakat atas kekayaan, binatang, tanaman, serta buah-buahan sebagai sebuah ibadah. Kemudian, semua itu hanya dibagi kepada delapan asnaf (kelompok) yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Ini tidak boleh dipergunakan untuk mengurusi kepentingan negara, selain untuk kelompok tersebut.
Negara memungut kekayaan untuk mengurusi kepentingan Negara Islam dan membangun pasukan sesuai dengan hukum Islam. Negara mengambil kharaj atas tanah (uang ganti pakai tanah setelah mereka ditundukkan melalui perang), jizyah dari non-Islam (uang jaminan bagi kafir zimi), dan usyur (pajak, bea cukai) dari perbatasan negara atas perdagangan dalam dan luar negeri.
Negara tidak akan memungut semua kekayaan tersebut, melainkan sesuai aturan syariat Islam. Pendistribusiannya dilakukan sesuai dengan hukum-hukum syarak. Sekalipun dalam hal ini terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penerapannya.
Sistem kemasyarakatan yang menentukan interaksi antara pria dan wanita serta konsekuensi adanya interaksi ini, yaitu perilaku-perilaku individu, semua ini diterapkan sesuai dengan hukum-hukum syarak. Hingga saat ini, masih diterapkan sesuai dengan hukum-hukum Islam, sekalipun kekhilafahannya telah hancur dan sekalipun dengan adanya pemerintahan kufur di negeri kaum muslim.
Strategi pendidikannya dibangun dengan landasan Islam untuk membentuk aqliyah Islam (cara berpikir), serta nafsiyah Islam (cara memenuhi tuntutan kebutuhan jasmani dan naluri) untuk membentuk kepribadian Islam.
Pemahaman masyarakat ditambah dengan sains, serta pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan kepentingan hidup. Tsaqafah Islamiah (seperti akidah, bahasa Arab, Al-Qur’an, hadis, dsb.) adalah dasar kurikulum pendidikan.
Tsaqafah asing harus dihindari agar tidak diambil apabila bertentangan dengan Islam. Ilmu-ilmu terapan boleh dipakai. Olah raga serta ilmu industri tanpa susah bisa diambil, lalu dipakai. Dahulu, hanya negeri-negeri Islam yang menjadi pusat perhatian para intelektual dan pelajar.
Universitas-universitas di Cordova, Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Iskandaria (Spanyol) telah memiliki pengaruh yang luas dalam mengarahkan perhatian pendidikan di dunia saat itu. Belum pernah terjadi kelalaian untuk membuka sekolah-sekolah pada akhir masa kekhalifahan Utsmaniyah, melainkan setelah adanya kemerosotan berpikir yang telah sampai pada puncaknya.
Politik luar negerinya telah dibangun di atas landasan Islam. Dengan demikian, Khilafah tersebut akan menetapkan interaksinya dengan negara-negara lain dengan landasan Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh negara sehingga ia akan dipandang sebagai sebuah negara Islam. Semua hubungan luar negerinya akan dibangun dengan landasan Islam serta kepentingan kaum muslim. Hal ini telah masyhur di dunia.
Dari semua ini, kita harus melihat bahwa sistem pemerintahan Islam secara riil akan diterapkan kepada umat Islam secara keseluruhan. Sistem ini diterapkan kepada orang Arab maupun non-Arab semenjak masa Rasulullah saw. dan hanya sistem itu yang terus diterapkan hingga runtuhnya kekhilafahan Islam.
Pada akhir masa Kekhalifahan Utsmaniyah, yakni abad ke-19, aspek pemikiran umat telah merosot dan mulai muncul penyakit. Sementara itu, orang-orang kafir putus asa memerangi negara Islam serta memecah belahnya sehingga mereka memiliki opini umum bahwa tentara Islam tidak mungkin bisa dikalahkan.
Mereka menyerang umat Islam dengan pemikiran-pemikiran Barat untuk mengguncangkan eksistensi umat sehingga mereka dapat menghancurkan negara Islam. Sebabnya, ketika eksistensi umat telah guncang, terguncanglah eksistensi negara ini. Setelah itu, amat mudah menghancurkannya. Untuk meraih tujuannya ini, orang kafir melakukan peperangan pemikiran melalui misi kristenisasi, sekolah, rumah sakit, buku, selebaran, dan kelompok-kelompok rahasia.
Mereka telah menyerang semua sektor, tetapi hanya memberi perhatian kepada sektor politik dan pemikiran. Dengan demikian, mereka bisa membelotkan kebanyakan para pelajar, mahasiswa, serta para pendidik yang bertugas dan menjabat dalam negara dan tentara. [MNews/RR-YG]
Sumber: Hadits Shiyam

One thought on “[Telaah Kitab] Garis-Garis Besar Islam (Bagian 2/4)”