Muslimah News, INTERNASIONAL— Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Bali sudah selesai 2 September 2024. Rangkaian forum tersebut terdiri dari tiga sesi diskusi, antara lain kerja sama selatan-selatan untuk kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, yakni dalam pengembangan energi terbarukan, meningkatkan ketahanan pangan, dan membangun ekonomi digital.
Menanggapi forum tersebut, pengamat politik Fatma Sunardi angkat bicara. “Jika dicermati, forum IAPF miskin dengan visi geopolitik. Dalam konteks politik internasional, baik Indonesia dan Afrika masih tunduk dengan hegemoni kapitalisme global,” tuturnya kepada MNews, Kamis (5-9-2024).
Ia memaparkan, Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) adalah bagian dari Indonesia- Africa Forum (IAF) ke-2. Sebagai forum global, katanya, spirit KAA 1955 dijadikan landasan untuk membangun kerja sama politik dan ekonomi melalui isu-isu kekinian. “Hanya sebatas nostalgia politik negara-negara Afrika dan Indonesia yang nirvisi. Mengapa? Baik Indonesia maupun negara-negara Afrika adalah negara-negara yang menjadi sasaran perluasan pasar kapitalis,” tegasnya.
Agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), ekonomi digital, energi terbarukan, menurutnya adalah kendaraan bagi kapitalisme global menguatkan cengkeraman penjajahannya di dunia. “Oleh karenanya, forum apa pun namanya jika masih mengusung agenda tersebut, berarti sedang dalam arahan negara-negara maju di bawah kepemimpinan Amerika Serikat,” ucapnya.
Indonesia dan negara-negara Afrika, ungkapnya, saat ini telah berkonsolidasi dalam kerja sama negara-negara Selatan (Global South). “Sayangnya, kerja sama berdimensi geopolitik ini masih miskin dari visi geopolitik. Artinya, meskipun Global South membangun kerja sama untuk membangun perlawanan terhadap dominasi negara-negara maju (negara-negara Utara), tetapi secara substansi dan visi geopolitiknya masih memakai kendaraan kapitalisme,” urainya.
Fatma menilai, negara-negara Afrika-Indonesia masih menggunakan kendaraan lembaga-lembaga global semisal Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan World Trade Organization (WTO). Mereka, lanjut Fatma, juga masih mengusung agenda pembangunan global dan doktrin meraih pertumbuhan.
“Kenyataannya, kapitalisme melalui tangan korporasinya yang telah menciptakan kemiskinan, ketimpangan, krisis pangan, energi, dan iklim. Artinya, negara-negara Global South telah gagal membangun visi geopolitik yang seharusnya, yakni mengeluarkan mereka dari krisis akibat kapitalisme, dan membangun visi baru yang lebih menyejahterakan dunia,” bebernya.
Kegagalan itu, menurutnya, karena negara-negara Global South, termasuk Indonesia masih silau dengan kapitalisme dan hanya melihat krisis dan penjajahan atas dirinya sebagai bagian dari proses menuju kemajuan yang dijanjikan kapitalisme, padahal kesejahteraan tidak pernah akan datang dengan kapitalisme.
Indonesia sebagai negara muslim besar bersama negara-negara muslim di Global South, imbuh Fatma, seharusnya memimpin dalam menyusun visi geopolitik baru, yakni melawan penjajahan kapitalisme yang diwakili negara-negara Utara dengan visi Islam untuk dunia. “Islam akan menjadi kepemimpinan politik yang menyejahterakan tanpa mengeksploitasi bangsa lain dan membagun kerja sama yang setara di antara negara dan bangsa di dunia,” pungkasnya. [MNews/IK]
