[Pemikiran Politik Islam] Tanggung Jawab Publik (Bagian 5/5)

[Pemikiran Politik Islam] Tanggung Jawab Publik (Bagian 5/5)

Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum

Sambungan dari Bagian 4/5

Muslimah News, TELAAH KITAB — Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Siapa saja yang membenci perbuatannya (karena bertentangan dengan hukum syariat), maka ia tidak dimintai tanggung jawabnya. Siapa saja yang mengingkari perbuatannya, maka ia akan selamat, tetapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (maka ia berdosa).”

Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, “Siapa saja yang membenci perbuatannya (karena bertentangan dengan hukum syariat), maka ia terlepas (dari dosa). Siapa saja yang mengingkari perbuatannya, maka ia akan selamat, tetapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (maka ia berdosa).”

An-Nawawi menjelaskan hadis ini dengan menyatakan, “Ucapan Rasulullah, (Faman kariha faqad bari’a, ‘Siapa saja yang menolak (perbuatan mungkar tersebut) akan selamat’) berarti bahwa orang yang membenci kemungkaran tersebut akan selamat dari dosa dan hukuman yang akan menimpa mereka (pemimpin tersebut). Ini bagi orang yang tidak mampu mengingkarinya dengan tangannya maupun lisannya sehingga hendaklah ia membenci dengan hatinya dan berlepas diri (dari kemungkaran pemimpin tersebut).”

Adapun yang meriwayatkan hadis ini dengan redaksi (“faman ‘arafa bari’a, Siapa saja yang mengenali, maka sungguh akan selamat”), maknanya (dan Allah yang lebih mengetahui) adalah bahwa siapa saja yang mengenali perbuatan mungkar tanpa keraguan, maka pengetahuannya tersebut dapat menjadi jalan baginya untuk terlepas dari dosa dan hukuman yang akan menimpa pemimpin yang melakukan kemungkaran tersebut. Caranya, ia mengubahnya dengan tangan atau mulutnya. Namun apabila ia tidak mampu, hendaklah ia membenci perbuatan itu dalam hatinya. Ucapan “Tetapi siapa saja yang menerima dan mengikuti” berarti bahwa siapa saja yang menerima kemungkaran itu di dalam hati dan mengikutinya dalam perbuatan, maka ia tidak akan selamat dan tidak terbebas dari dosa.”

Pada hadis ini, Rasulullah saw. memerintahkan kita menentang tindakan salah dari para pemimpin. Beliau saw. mewajibkan kita bermuhasabah (berintrospeksi) dengan cara apa pun, baik menggunakan tangan atau melalui tindakan fisik, sejauh tidak mengakibatkan peperangan atau tanpa menggunakan senjata.

Muhasabah juga dapat dilakukan menggunakan lisan melalui berbagai pernyataan, atau dengan hati apabila tidak mampu menggunakan tangan dan mulutnya. Siapa saja yang tidak menentang perbuatan salah para pemimpin akan berdosa di hadapan Allah Swt., sebagaimana pernyataan dalam hadis tersebut bahwa, “Siapa saja yang rela dan mengikutinya (perbuatan mungkar), maka ia akan berdosa.”

Namun demikian, penolakan dan penentangan ini hanya diterapkan manakala para pemimpin tersebut melakukan perbuatan yang haram, sedangkan mereka memerintah berdasarkan sistem Islam secara umum. Pada kasus di mana mereka tidak lagi menerapkan Islam dan melaksanakan aturan-aturan kufur, penolakan dengan tangan, mulut, dan hati tidaklah cukup.

Islam menjadikan peperangan bersenjata sebagai cara untuk mengubah tindakan mereka. Pada hadis Ummu Salamah ra. tersebut diungkapkan bahwa para sahabat bertanya, “Jadi, apakah kita tidak memerangi mereka?” Beliau menjawab, “Tidak, selama mereka masih salat (menerapkan hukum-hukum Islam).”

Pada riwayat lain disebutkan, “Apakah kita tidak memerangi mereka, ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Tidak, selama mereka melakukan salat.”

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Auf ibnu Malik disebutkan, “Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah kita tidak perangi saja mereka itu dengan pedang?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama mereka menegakkan salat di antara kalian.'”

Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, “Kami mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, apakah kita tidak memerangi mereka itu ketika mereka berbuat demikian (memerintah dengan aturan yang haram)?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama mereka menegakkan salat di antara kalian.'”

Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ‘Ubâdah ibnu ash- Shâmit berkata, “Rasulullah memanggil kami dan kami berbaiat kepadanya. Sebagian dari baiat tersebut adalah agar kami mendengar dan mematuhi Rasul, baik pada saat lapang maupun pada saat sempit, pada saat mudah maupun pada masa sulit, dan untuk tidak mengutamakan diri kami dan hendaklah kami tidak merebut kekuasaan dari yang berhak. Beliau kemudian melanjutkan, ‘Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata dan mendapati bukti yang jelas dari Allah tentang itu.'”

Makna dari hadis ini adalah bahwa kita boleh memerangi para pemimpin negara Islam hanya setelah kita melihat mereka melakukan kekufuran yang nyata atau apabila mereka tidak lagi menegakkan salat. Menegakkan salat dalam hubungan dengan tanggung jawab penguasa bermakna memerintah berdasarkan aturan-aturan Islam.

Dengan kata lain, selama mereka memerintah dengan hukum-hukum Islam, umat tidak diperkenankan mengangkat senjata dan memberontak kepadanya. Namun, apabila para pemimpin tersebut memerintah dengan aturan selain dari Islam, maka mereka harus diperangi. Berdasarkan parameter ini, Islam telah menjamin sepenuhnya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab publik para pemimpin negara Islam. [MNews/RY-YG]

Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *