[Pemikiran Politik Islam] Sistem Pemerintahan Islam: Negara Kesatuan, Bukan Negara Federal

[Pemikiran Politik Islam] Sistem Pemerintahan Islam: Negara Kesatuan, Bukan Negara Federal

Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum

Muslimah News, TELAAH KITAB — Islam mewajibkan persatuan di antara negeri-negeri kaum muslim dan melarang mereka membentuk suatu federasi atau konfederasi. Sistem pemerintahan Islam yang benar adalah berbentuk negara kesatuan. Hal ini sesuai dengan perintah Islam dan larangannya atas bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang memberikan baiat kepada seorang imam, lalu memberikan uluran tangannya (baiat) dan memberikan buah hatinya, hendaklah ia taat kepadanya sejauh kemampuannya. Apabila datang seseorang hendak mencabut kekuasaannya, maka potonglah lehernya.” (HR Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Amr).

Rasulullah saw. juga bersabda, “Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir darı keduanya.” (HR Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri).

Hadis pertama menunjukkan larangan memecahbelahkan keutuhan negara dan kewajiban untuk mencegah perpecahan negara, meski harus menggunakan pedang (kekerasan). Hadis kedua menjelaskan larangan membagi negara menjadi negara-negara kecil yang mengakibatkan munculnya lebih dari satu khalifah (pemimpin).

Dengan demikian, sistem pemerintahan Islam berbentuk kesatuan, bukan sistem federasi. Mengambil bentuk selain sistem kesatuan, atau dengan kata lain mengambil bentuk sistem federasi, merupakan tindakan yang diharamkan.

Sistem federasi merupakan suatu bentuk kesepakatan antara dua negara atau lebih dengan menyatukan sebagian urusan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan tetap menjaga eksistensi negara masing-masing. Masing-masing negara bagian dapat menarik kembali sebagian atau semua urusan yang diatur bersama tersebut kapan pun mereka menginginkan.

Dengan demikian sistem federasi sama sekali berbeda dengan sistem negara kesatuan. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa masing-masing negara tetap eksis sebagai negara yang berdiri sendiri. Langkah pertama yang dilakukan untuk membangun sistem federasi adalah memilih anggota parlemen federal dan menyusun rancangan konstitusi negara federal, yang antara lain menjelaskan tentang urusan-urusan yang akan diatur bersama.

Konstitusi negara federal dapat menentukan sejumlah urusan, misalnya urusan peradilan, aturan-aturan administrasi pemerintahan, urusan luar negeri, angkatan bersenjata, ekonomi, dan sebagainya untuk diatur bersama. Mereka dapat menyatukan lembaga kenegaraan, sementara masing-masing negara (bagian) tetap eksis, sebagaimana yang dianut oleh Amerika Serikat. Federasi dapat pula dibentuk dengan tetap membiarkan masing-masing negara berdiri sendiri, tetapi menyatukan beberapa urusan mereka, sebagaimana bentuk bekas negara Uni Soviet.

Jadi, konstitusi negara federasi menentukan bentuk sistem federasi yang akan digunakan. Ini harus mendapat persetujuan parlemen federal dan parlemen masing-masing negara bagian, jika negara bagian tersebut memiliki parlemen.

Wewenang atas sejumlah urusan yang tidak diatur dalam konstitusi akan tetap menjadi milik setiap negara. Dengan demikian, masing-masing negara bagian tetap berdiri sebagai negara yang terpisah dan tetap merupakan institusi yang berbeda.

Jadi, negara federal memiliki wewenang sesuai konstitusi. Itulah realitas negara federal. Dengan demikian, upaya dua negara meniadakan kewajiban penggunaan paspor, mengembangkan kerjasama ekonomi, menyatukan kurikulum pendidikan dan perundang-undangan bukan merupakan bentuk sistem federasi. Upaya-upaya tersebut hanya terjadi di antara negara-negara yang bukan anggota suatu federasi.

Begitu pula, bukanlah suatu federasi apabila satu atau lebih parlemen, konferensi, atau pemimpin-pemimpin kelompok dari berbagai negara memutuskan untuk mendirikan suatu perserikatan di antara mereka. Perserikatan di antara negara-negara tersebut semata-mata merupakan bentuk perwujudan keinginan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Sebagaimana menjadi syarat berdirinya suatu negara federasi adalah adanya konstitusi yang menentukan bentuk federasi, anggota federasi, dan wewenang yang dimilikinya. Islam melarang sistem federasi, apa pun bentuk dan jenisnya. Ini karena sistem pemerintahan Islam merupakan suatu sistem kesatuan, bukan perserikatan.

Lagi pula, kedaulatan dalam Islam adalah milik hukum syariat. Syariatlah yang menentukan sistem pemerintahan, perundang-undangan, dan keuangan. Tidak seorang pun diperkenankan menyusun sendiri aspek-aspek tersebut. Hukum-hukum syariat berlaku sama untuk setiap muslim di setiap negeri sehingga penerapan undang-undang yang berbeda tidak diperkenankan.

Sistem keuangan berlaku sama untuk tiap muslim. Anggaran negara untuk tiap muslim berasal dari baitulmal, tanpa memperhitungkan apakah negeri mereka memberikan hasil atau tidak. Jihad adalah kewajiban tiap muslim. Tiap muslim wajib memenuhi panggilan jihad apabila ada wilayah negara Islam yang diserang musuh.

Jadi, suka atau tidak suka, kaum muslim harus menerapkan satu institusi sistem perundang-undangan, keuangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang tidak berbeda bagi tiap muslim. Sistem pemerintahan dan sistem kehidupan bagi kaum muslim berbentuk kesatuan, bukan perserikatan. Dengan demikian, Islam mewajibkan multientitas (federasi). Islam melarang bentuk negara perserikatan, sebaliknya mewajibkan persatuan dan perang (jihad) untuk mencapainya. [MNews/RY-YG]

Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *