[Pemikiran Politik Islam] Pemerintahan menurut Hukum Islam (Bagian 1/2)

[Pemikiran Politik Islam] Pemerintahan menurut Hukum Islam (Bagian 1/2)

Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum

Muslimah News, TELAAH KITAB — Pemerintahan (al-hukmu) secara linguistik berarti memutuskan (al-qadha). Penguasa (al-hakim) adalah seseorang yang melaksanakan keputusan (hukm). Secara umum, al-hukm, al-mulk, dan as-sulthan bermakna sama, yaitu kekuasaan yang menerapkan aturan-aturan.

Pemerintahan merupakan aktivitas kepemimpinan (imarah) yang diwajibkan oleh syariat kepada kaum muslim. Aktivitas imarah (kepemimpinan) adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencegah kezaliman dan menyelesaikan perselisihan.

Dengan kata lain, pemerintahan adalah wilayatul amri, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt., “Taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian.” (QS An-Nisa: 59). Juga firman-Nya, “Dan hendaklah mereka menyerahkan (urusan) itu kepada Nabi dan ulil amri di antara mereka.” (QS An-Nisa’: 83).

Dengan demikian, pemerintahan adalah bentuk nyata dari upaya mengurus kepentingan umat. Islam sebagai ideologi bagi negara, masyarakat, dan kehidupan, menjadikan pemerintahan dan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Islam memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam.

Puluhan ayat Al-Qur’an Al-Karîm mengungkapkan tentang masalah pemerintahan dan kekuasaan yang mewajibkan umat Islam memerintah dengan aturan yang diturunkan-Nya. Allah Swt. berfirman, “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al-Ma’idah: 48).

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu.” (QS Al-Mâ`idah: 49).

“… Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS Al-Ma’idah: 44).

“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Ma’idah: 45).

“Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS Al-Ma’idah: 47).

Allah Swt. juga berfirman, “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An-Nisa: 65).

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya), apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59).

“Dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil.” (QS An-Nisa: 58).

Selain itu, terdapat puluhan ayat yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan. Begitu pula ada banyak ayat yang menjelaskan secara rinci beberapa masalah yang berhubungan dengan pemerintahan. Sejumlah ayat menjelaskan berbagai aturan militer/peperangan, politik, pidana, sosial, dan masalah sipil.

Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang terdekat di sekitar kalian dan hendaklah mereka menemukan (sifat) keras dari kalian.” (QS At-Taubah: 123). [MNews/RY-YG]

Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *