Obral Remisi Narapidana, Benarkah Bisa Menjadi Solusi?

Obral Remisi Narapidana, Benarkah Bisa Menjadi Solusi?

Muslimah News, FOKUS — Tepat pada HUT ke-79 RI Sabtu, 17 Agustus 2024 sebanyak 176.984 narapidana dan anak binaan menerima Remisi Umum (RU) dan Pengurangan Masa Pidana Umum (PMPU) 2024. Pemerintah mengeklaim remisi ini bukan hadiah, melainkan sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan.

Namun miris, pada saat yang sama pemerintah juga menyatakan bahwa dengan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini pemerintah menghemat anggaran negara sebesar Rp274,36 miliar untuk pemberian makan kepada narapidana dan anak binaan.

Penjara Overkapasitas

Menurut data Institute for Crime and Policy Justice Research, pada 2021 Thailand, Indonesia, dan Filipina termasuk di antara 10 negara teratas dengan populasi penjara terbesar di dunia. Filipina, Thailand, serta Kamboja juga masuk dalam 10 besar negara dengan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kelebihan kapasitas, sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-22.

Per Maret 2023, lapas di Indonesia telah overcrowded atau melebihi kapasitas hingga 89%. Kapasitas hunian lapas di Indonesia sebenarnya hanya untuk 140.424 orang, tetapi penghuninya mencapai 265.346 orang. Dari data Ditjen PAS Kemenkumham (2021), kepadatan terjadi tidak merata pada setiap penjara. Dari 526 penjara dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia, 399 di antaranya mengalami overkapasitas. Dari jumlah tersebut, 215 penjara/rutan bahkan mengalami overkapasitas di atas 100% atau dua kali lipat dari kapasitas aslinya. Terdapat enam lapas yang mengalami overkapasitas di atas 500% dan kepadatan tertinggi terjadi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, Provinsi Riau yang overkapasitasnya mencapai 813%. Sedangkan lapas/rutan yang tidak mengalami over kapasitas sebanyak 127.

Menurut data Institute for Crime and Policy Justice Research pula, jumlah orang yang dipenjara di Indonesia pada 2020 telah meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan pada 2000, atau terjadi peningkatan hampir 10.000 orang per tahunnya. Untuk itu, Indonesia butuh tambahan kapasitas penjara paling tidak 10.000 orang per tahun, atau setara dengan tambahan 34.000 meter persegi ruang tidur baru di penjara.

Dana yang dibutuhkan untuk bangunan saja lebih dari Rp3,5-5 triliun. Itu belum termasuk anggaran untuk pengadaan lahan. Penambahan kapasitas penjara tentu akan diikuti penambahan anggaran untuk pengawasan, baik berupa SDM maupun peralatan yang diperlukan.

Demikian halnya dengan anggaran untuk konsumsi, program pembinaan, serta pemeliharaan aset juga akan turut meningkat. Untuk kebutuhan makan napi saja anggarannya mencapai Rp2 triliun per tahun. Tidak heran, semua ini dianggap memberatkan keuangan negara. Besarnya angka overkapasitas penjara maupun anggaran pemeliharaannya menegaskan bahwa angka kejahatan di negeri kita sangat tinggi.

Sanksi yang Tidak Menjerakan

Faktanya, tidak sedikit orang yang berkali-kali masuk penjara, baik karena kasus yang sama ataupun berbeda. Ini artinya, masuk penjara bukan aib lagi, tetapi sudah seperti makanan sehari-hari. Setelah keluar dari penjara, mereka tidak berubah menjadi lebih baik, malah jadi lebih jahat. Target napi akan tobat nasuhah pun ibarat jauh panggang dari api.

Realitas penjara yang overkapasitas dan tingginya angka kriminalitas menunjukkan bahwa sanksi yang diberlakukan oleh sistem hukum kita saat ini memang tidak mampu membuat warga jera untuk berbuat jahat.

Tidak hanya itu, negara sungguh mengalami kerugian besar. Di satu sisi, terjadi krisis generasi sebagai dampak maraknya kriminalitas. Di sisi lain, sistem sanksi yang berlaku ternyata tidak mampu membina warga binaan secara efektif, kendati mereka sudah bertahun-tahun dipenjara. Akibatnya, besaran anggaran pemeliharaan napi dan lapas menjadi keluhan. Ini menunjukkan bahwa remisi bagi napi bukanlah solusi tuntas.

Semestinya negara memiliki sistem sanksi yang tegas sehingga menjerakan pelaku dan mampu mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Alih-alih demikian, sistem hukum di negara ini justru sungguh buruk akibat maraknya jual beli hukum. Jika seperti itu, lantas bagaimana kita hendak berharap angka kriminalitas turun sehingga bisa mengurangi anggaran negara maupun obral remisi? Apa jaminannya bahwa napi yang sudah diberi remisi tidak akan berbuat jahat lagi setelah keluar dari penjara?

Sistem Gagal

Atas dasar ini, solusi bagi polemik obral remisi ini tidak bisa hanya dari satu sisi, melainkan harus sistemis. Kita harus sadar, maraknya penjahat menggambarkan lemahnya kepribadian individu. Ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya ketakwaan individu serta kegagalan sistem pendidikan. Selain itu, lemahnya sistem sanksi dan hukum turut memperburuk kondisi.

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini lebih lekat dengan kapitalisasi dan komersialisasi. Ditambah dengan aturan hidup sekuler, materialistis, hedonis, permisif, dan konsumtif menyebabkan individu jadi serba bebas untuk berperilaku. Bersekolah hanya ibarat mengisi waktu luang, tanpa ruh keimanan untuk menuntut ilmu. Tidak heran, generasi yang dihasilkan juga bukan sosok-sosok yang unggul dan berkepribadian luhur.

Pada saat yang sama, angka putus sekolah dan pekerja anak marak akibat tuntutan ekonomi. Mereka pun hanya sibuk untuk mencari penghasilan demi bertahan hidup tanpa sempat memikirkan pendidikan yang layak. Dalam kondisi ini, krisis sosial turut memperburuk keadaan. Anak-anak korban keluarga broken home, seringkali harus berjuang lebih keras untuk menghidupi adik-adiknya karena orang tuanya tidak jelas rimbanya.

Tidak hanya itu, ketimpangan dalam sistem pendidikan itu diperparah oleh sistem sanksi dan hukum yang tidak kalah karut-marut. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas menunjukkan bahwa hukum hanya memihak yang kuat, baik itu kuat secara ekonomi, jabatan, maupun jaringan orang dalam. Fenomena ini juga menegaskan hukum begitu mudah diperjualbelikan.

Bagi pihak yang lemah, malah sangat rawan menjadi korban kecurangan hukum, padahal mereka melakukan kejahatan terkadang karena faktor terpaksa. Namun, ketika ada yang menjadi residivis, mereka malah makin keji dan sadis dalam berbuat kejahatan, meski sudah berulang kali keluar masuk penjara. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa di dalam penjara mereka “belajar” untuk berbuat makin jahat.

Lebih parahnya lagi, pemerintah juga tidak berpikir tentang pentingnya suasana hidup yang kondusif di tengah masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya tindak kejahatan. Pemerintah sudah telanjur merasa nyaman dengan sistem sekuler saat ini, tanpa peduli dengan karut-marut generasi.

Solusi Tuntas

Berkelindannya kasus kejahatan dengan berbagai aspek tadi menegaskan bahwa solusi bagi permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya satu aspek, melainkan harus menyeluruh, yakni secara sistemis. Ketika penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme telah menampakkan kegagalannya mengurus urusan manusia, satu-satunya solusi adalah dengan ganti sistem, yaitu menjadi sistem Islam.

Akar permasalahan dalam hal krisis generasi pelaku kriminal adalah ketiadaan landasan sahih, khususnya dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan sekuler hanya mengejar target prestasi akademik dan orientasi bekerja yang minim dari penanaman adab dan pembentukan kepribadian luhur. Bobot pelajaran agama Islam di sekolah/kampus pun ala kadarnya.

Sebaliknya, sistem pendidikan Islam mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mencetak generasi berkepribadian Islam (syakhshiyah islamiah). Sistem pendidikan Islam membentuk pola pikir dan pola sikap para peserta didik agar perilakunya senantiasa selaras dan terikat dengan hukum syariat. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam menjadi instrumen penting dalam menghasilkan peserta didik yang memiliki ketakwaan tinggi. Dengan bekal takwa itu mereka dibina untuk menjadi individu yang peka terhadap aktivitas dakwah menyebarkan pemikiran Islam.

Selanjutnya, mereka diarahkan menjadi pribadi yang memiliki beragam kecerdasan dalam rangka berkontribusi untuk umat, bukan dicetak menjadi para pekerja/pengusaha untuk mengisi dunia industri maupun mesin pemutar roda ekonomi. Pengajaran Islam diberikan kepada peserta didik bukan berupa teori semata, melainkan untuk menjadi petunjuk kehidupan yang praktis. Keberhasilan sistem pendidikan Islam juga terwujud pada pembentukan pribadi yang mulia. Ini karena Islam meletakkan pendidikan adab bagi para pelajar sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu lainnya.

Selain itu, individu warga juga membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman bersama masyarakat yang kondusif. Masyarakat tersebut juga harus memiliki pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama-sama bersumber dari syariat Islam, demikian pula landasan terjadinya pola interaksi di antara mereka. Kondisi ini membuat mereka tidak asing dengan aktivitas amar makruf nahi mungkar. Mereka tidak akan bersikap individualis karena mereka meyakini bahwa mendiamkan kemaksiatan sama seperti setan bisu. Sebaliknya, masyarakat Islam sangat kondusif untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki keterikatan terhadap syariat Islam kafah.

Aspek final dalam menanggulangi angka kejahatan dan persoalan napi adalah penerapan sistem sanksi dan hukum yang tegas oleh negara, yakni Khilafah. Sistem sanksi dalam Islam tidak pandang bulu, melainkan adil dan tidak mengenal kompromi, apalagi jual beli hukum. Jelas, dalam hal ini remisi bukanlah solusi hakiki.

Namun, jika persoalan ekonomi menjadi latar belakang seseorang melakukan kejahatan, Khilafah wajib untuk menyelidiki secara teperinci dan memastikan distribusi kekayaan di kalangan warganya. Jangan sampai ada warga Khilafah yang terpaksa bertindak kriminal akibat kemiskinan, kelaparan, dan masalah ekonomi lainnya. Ini sebagaimana pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri, berdasarkan hadis dari ‘Aisyah ra.,

“Rasulullah saw. memotong tangan pencuri itu yang mencuri seperempat dinar ke atas.” (HR Bukhari Muslim).

Sementara itu, konsep tidak tebang pilih dalam sistem sanksi Islam memungkinkan penerapan hukum Islam jauh dari fenomena tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini sebagaimana hadis riwayat dari ‘Urwah bin Zubair ra., ia berkata bahwa Nabi saw. pernah berkhotbah dan menyampaikan,

“Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun, ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman had. Demi Zat Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya.” (HR Bukhari Muslim).

Allah Taala telah menetapkan uqubat (hukuman) atas semua manusia secara adil, baik muslim ataupun nonmuslim. Semuanya wajib dikenai sanksi yang sama jika melakukan pelanggaran. Ini karena dalam pandangan Islam, sifat dasar manusia adalah sama, yakni sama-sama mempunyai potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan.

Di samping itu, Islam memandang uqubat (sanksi hukum) tersebut sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (kuratif). Disebut pencegah (preventif) karena dengan diterapkannya sanksi, orang lain yang akan melakukan kesalahan yang sama dapat dicegah sehingga tidak muncul keinginan untuk melakukan hal yang sama. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur’an,

“Dan dalam hukuman kisas itu terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran agar kalian bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2]: 179).

Adapun yang dimaksud dengan pemaksa (kuratif) adalah agar orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, atau pelanggaran tersebut bisa dipaksa untuk menyesali perbuatannya. Dengan begitu, akan terjadi penyesalan selama-lamanya atau tobat nasuhah. Penerapan sanksi di dunia ini bisa mencegah dijatuhkannya hukuman di akhirat.

Allah Taala berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhah (tobat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ‘Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.’” (QS At-Tahrim [66]: 8).

Demikianlah, Islam mampu memberikan solusi sistemis bagi permasalahan kehidupan manusia. Obral remisi sejatinya solusi pragmatis produk sistem sekuler yang nyata-nyata tidak mampu menyentuh akar permasalahan atas maraknya kasus kejahatan. Demikian pula alasan penghematan anggaran bagi pemeliharaan napi dan lapas menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius memutus rantai kejahatan. Ini karena faktor-faktor lain penyebab terjadinya kejahatan juga tidak diatasi secara tuntas. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *