Penulis: Halima Noer
Muslimah News, FOKUS — Menag Yaqut Cholil Qoumas berencana akan menghapus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai salah satu syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Perihal ini Menag beralasan, bahwa aturan yang ada terlalu berbelit dan panjang sehingga kerap mempersulit pendirian rumah ibadah. “Ada dua rekomendasi (dalam aturan lama) yang harus dipenuhi, tentu ini mempersulit bagi Bapak-Ibu sekalian, ya, terutama ketika di situ ada muslim yang banyak dan mayoritas,” kata Yaqut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (3-8-2024) lalu.
Rencana ini mendapat bantahan dari beberapa pihak. Seperti perkataan Wapres Ma’ruf Amin. “Ini sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal corat coret begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama, kesepakatan itu dibuat bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” ucap Ma’ruf di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (7-8-2024). (Situs Islam Kaffah, 9-8-2024).
Adapun Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antar-Umat Beragama K.H. Yusnar Yusuf menyatakan bahwa rencana penghapusan rekomendasi FKUB dari syarat pendirian rumah ibadah dinilai bisa menimbulkan konflik. Kiai Yusnar juga membantah bahwa rekomendasi FKUB mempersulit pendirian rumah ibadah. (mui[dot]or[dot]id, 13-8-2024).
Dari penyampaian Menag ini, tampak jelas bahwa tujuan dihapusnya rekomendasi FKUB adalah untuk mempercepat proses perizinan pendirian rumah ibadah nonmuslim yang kemudian disanggah oleh beberapa pihak. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, mengapa izin pendirian rumah ibadah nonmuslim ini ingin dipermudah? Apakah karena selama ini dipersulit? Apa sebenarnya maksud dan tujuan utama rencana perubahan peraturan ini? Lalu bagaimana pandangan Islam terkait hal ini?
Bukan Tiba-Tiba
Pendirian rumah ibadah memang sering kali menimbulkan konflik. Sebut saja pendirian Gereja Yasmin di Bogor yang berpolemik belasan tahun. Kemudian juga polemik pendirian gereja di Cilegon pada 2023, serta masih banyak lagi kasus serupa lainnya. Hal inilah yang melatarbelakangi sebagian pihak berusaha menggugat aturan pendirian rumah ibadah yang dianggap memicu konflik.
Pada Maret 2023, misalnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat Peraturan Bersama Menteri (PBM) terkait pendirian rumah ibadah. PSI meminta penghapusan aturan terkait syarat memperoleh IMB rumah ibadah yang mewajibkan adanya rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) yang terdapat di PBM tersebut. Menurut mereka, FKUB kerap menghambat pembangunan rumah ibadah, bahkan sering mengeluarkan rekomendasi penutupan rumah ibadah. Namun, gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada 8-6-2023. (detik[dot]com, 11-6-2023).
Sayangnya, Kemenag bertolak belakang dengan MA. Sudah sejak 2023 yang Kemenag menargetkan terbitnya Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama yang di dalamnya bakal mempermudah izin pendirian rumah ibadah, termasuk ketentuan bahwa pendirian rumah ibadah cukup dengan satu rekomendasi dari kepala kantor Kemenag di daerah setempat (tidak perlu rekomendasi FKUB). Dengan demikian jelaslah, pernyataan Menag Yaqut kali ini tentang rencana menghapus rekomendasi FKUB sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba.
Seolah Dipersulit
Ada anggapan bahwa pemeluk agama minoritas mendapatkan ketakadilan berupa sulitnya membangun rumah ibadah mereka, padahal faktanya tidak demikian. Pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat adalah pendirian tempat ibadah di pemukiman muslim, sedangkan jemaah rumah ibadah tersebut mereka datangkan dari tempat/daerah lain.
Jika alasan Kemenag mengubah aturan pendirian rumah ibadah karena sulitnya mendirikan rumah ibadah, semua itu juga tidak ada buktinya. Dengan kata lain, itu hanya opini yang dipropagandakan. Jumlah gereja di Indonesia justru meningkat pesat. Berdasarkan data Kemenag, pada 2021, jumlah gereja sebesar 72.233 atau meningkat 23,46% dari 2019. Sementara itu, jumlah masjid pada 2021 meningkat hanya 1,97% dari 2019, yakni sebanyak 285.631. Ini artinya berdasarkan data Kemenag sendiri, jumlah gereja meningkat jauh lebih tinggi dari pada jumlah masjid. (dpr.go.id).
Jumlah umat Islam sangat besar, yaitu 86,93% dari penduduk Indonesia, tetapi jumlah masjid yang didirikan hanya 74% dari total rumah ibadah. Bandingkan dengan gereja, populasi umat Kristen hanya 10,55%, tetapi jumlah gereja jauh lebih besar, mencapai 22,28% dari jumlah total rumah ibadat. Artinya, jumlah gereja sudah melebihi kebutuhan jemaatnya.
Walhasil, sebenarnya tidak ada kesulitan pendirian rumah ibadah nonmuslim, sekalipun konflik (baca: penolakan masyarakat) memang masih tetap ada. Hal ini tidak terlepas dari kesalahan pihak mereka sendiri (nonmuslim), seperti melakukan pemalsuan tanda tangan warga muslim, membohongi warga setempat, dan lainnya, sebagaimana yang terjadi di beberapa kasus.
Menuju Kebebasan Mendirikan Rumah Ibadah
Diakui atau tidak, landasan kebijakan penghapusan FKUB adalah karena ingin memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada nonmuslim untuk mendirikan rumah ibadah. Apabila aturan pendirian rumah ibadah disahkan, kita akan mendapati rumah-rumah ibadah nonmuslim (seperti gereja-gereja) akan dibangun di mana-mana dalam jumlah banyak sebagaimana halnya masjid, sekalipun di tempat tersebut mungkin penduduknya mayoritas muslim.
Bukan hal yang mustahil, kondisi ini kian memberikan ruang gerak yang bebas bagi para misionaris untuk melakukan pemurtadan dan menggerus akidah umat. Tidak bisa dipungkiri bahwa seiring dengan makin banyaknya pendirian rumah ibadah nonmuslim di tempat pemukiman muslim, berdampak secara signifikan dengan penyebaran agama mereka. Jelas ada ancaman terselubung, yakni gerakan pemurtadan yang makin masif dilakukan.
Tentu saja ini semua tidak bisa dibiarkan. Sebagai muslim, kita harus menghentikan semua upaya pemurtadan. Harus ada upaya menjaga akidah umat. Penjagaan itu seharusnya dilakukan bukan hanya oleh individu-individu muslim, tetapi juga harus dilakukan oleh masyarakat dan negara. Sayangnya, saat ini masyarakat seolah cuek, tidak peduli akan masifnya upaya pemurtadan itu. Apalagi negara, alih-alih menjaga akidah umat Islam, negara malah memfasilitasi berdirinya banyak rumah ibadah nonmuslim yang menjadi sarana syiar agama mereka.
Hal ini niscaya karena kita hidup dalam sistem sekuler liberal yang menjauhkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Alhasil, ajaran agama dilaksanakan sebatas urusan individu terkait ibadah ritual, seperti salat, puasa, dan zakat. Sistem ini pula yang menyebabkan umat jauh dari pemahaman Islam yang benar.
Umat Islam akhirnya didoktrin untuk menjalankan toleransi kebablasan dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada nonmuslim mendirikan rumah ibadah, padahal pendirian rumah ibadah tersebut adalah demi misi besar mereka memurtadkan umat Islam.
Demikianlah, negara dalam sistem demokrasi yang berasaskan sekularisme tidak akan pernah mampu menjaga akidah umat dan menjalankan toleransi yang benar sesuai islam.
Pendirian Rumah Ibadah dalam Islam, Diatur, Bukan Dibebaskan
Islam adalah agama hak (benar) yang Allah Swt. turunkan untuk mengatur umat manusia. Oleh karenanya, penerapan seluruh aturan (syariat) Islam akan memberi solusi bagi seluruh masalah yang menimpa manusia. Termasuk terkait pendirian rumah ibadah, Islam punya aturannya. Ketika aturan (syariat) ini diterapkan, pastilah mampu memberikan kebaikan dan maslahat, baik bagi umat Islam maupun umat manusia pada umumnya. Perlu diingat, bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt. bukan untuk mengatur umat Islam saja, melainkan juga untuk seluruh umat manusia.
Pengaturan Islam terhadap nonmuslim telah diimplementasikan sejak masa Rasulullah saw. hingga masa kekhalifahan Islam selama berabad-abad lamanya. Dalam Kitab Syakhshiyyah Islamiyyah yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dijelaskan bahwa di dalam sistem Islam, terdapat orang-orang kafir yang menjadi warga negara (Daulah) Khilfah. Mereka disebut sebagai kafir zimi. Mereka wajib membayar jizyah, yang ditarik hanya bagi yang mampu membayarnya. Setiap warga negara, baik muslim ataupun nonmuslim, akan diperlakukan sama sebagai penduduk negara. Tidak boleh ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam. Tidak boleh ada pula kebijakan yang menzalimi satu pihak sehingga keadilan akan benar-benar dirasakan seluruh umat.
Adapun aturan mengenai pembangunan rumah ibadah nonmuslim, maka hanya boleh dibangun di permukiman mereka. Di permukiman warga muslim, tidak boleh dibangun rumah ibadah, kecuali masjid. Hal ini merupakan penjagaan negara Khilafah terhadap akidah umat sebab tempat peribadatan adalah sarana untuk syiar agama. Warga negara nonmuslim diberikan kebebasan beribadah, tetapi mereka tidak boleh mensyiarkan agama mereka, kecuali di kalangan mereka saja. Itulah bentuk toleransi yang diajarkan Islam.
Tinta sejarah menorehkan berbagai peristiwa terkait praktik toleransi pada masa Islam. Muhammad Shallabi menceritakan dalam kitab As-Sirah an-Nabawiyah, pada 9 Hijriah, ketika utusan Kristen Najran pergi ke Madinah, mereka disambut dengan baik oleh Rasulullah. Rasul berkirim surat kepada uskup mereka, Abu al-Harist. Intinya tentang jaminan keamanan dalam melaksanakan ibadah. Jaminan ini tidak hanya berlaku bagi agama Nasrani, tetapi juga untuk agama-agama lain, selama mereka mau menaati perjanjian dalam Piagam Madinah. Jaminan melaksanakan ibadah sama saja dengan kebolehan mendirikan rumah ibadah.
Syekh Yusuf al-Qardhawi memberikan catatan menarik dalam Kitab Al-Aqalliyât ad-Dîniyyah wa al-Hall al-Islâmi bahwa sejak masa Khulafaurasyidin, orang Yahudi dan Nasrani bisa menunaikan ibadah dengan penuh kebebasan dan aman. Bahkan, Tembok Ratapan (yang merupakan bagian penting yang dijadikan tempat ritual Yahudi di Yerusalem saat ini) yang dahulunya tertimbun bangunan, saat Khalifah Utsmani Sulaiman al-Qanuni tahu hal itu, beliau mengutus Gubernur Al-Quds untuk membersihkannya dan mengizinkan orang Yahudi untuk menziarahinya. Ini dikisahkan oleh Shâlih bin Husain al-‘Abid dalam Huqûq Ghayr al-Muslimîn fî Bilâdi al-Islâm.
Dari berbagai bukti-bukti tersebut, nyatalah bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran. Hanya saja, toleransi tersebut harus dilakukan dalam batasan syariat Islam, termasuk dalam pendirian rumah ibadah. Memberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam mendirikan rumah ibadah bagi nonmuslim adalah bahaya yang mengancam akidah umat Islam.
Dengan demikian, rencana pemerintah memudahkan pemberian izin rumah ibadah nonmuslim harus ditolak. Pemerintah seharusnya mengatur pendirian rumah ibadah tersebut agar sesuai aturan (syariat) Islam, bukan sesuai keinginan manusia. Inilah hal yang akan mewujudkan kerukunan antarumat beragama, sebagaimana terjadi ketika syariat Islam diterapkan secara kafah oleh Khilafah. Berabad-abad lamanya lamanya, pemeluk agama Islam, Yahudi, dan Nasrani mampu hidup rukun dan berdampingan secara damai dalam naungan Khilafah. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
