[Pemikiran Politik Islam] Keterlibatan dalam Politik Merupakan Kewajiban Setiap Muslim (Bagian 2/2)

[Pemikiran Politik Islam] Keterlibatan dalam Politik Merupakan Kewajiban Setiap Muslim (Bagian 2/2)

Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum

Sambungan dari Bagian 1/2

Muslimah News, TELAAH KITAB — Kaum muslim harus terlibat dalam politik internasional (politik luar negeri) dengan selalu waspada terhadap rencana dan tindakan negara-negara kafir yang merugikan dan membahayakan umat, serta berupaya mengungkap dan menghentikannya.

Oleh sebab itu, kewajiban terlibat dalam politik tidak terbatas pada politik dalam negeri saja, tetapi juga politik luar negeri (internasional). Lebih lanjut, firman Allah Swt., “Alif Lâm Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi.” (QS Ar-Rum: 1—3).

Ayat di atas secara gamblang menunjukkan perhatian Rasulullah saw. dan para sahabat terhadap politik luar negeri dan masalah internasional. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa ia berkata, “Telah sampai kepadaku kabar bahwa kaum musyrikin telah berdebat dengan kaum muslim di Makkah sebelum Rasulullah saw. hijrah ke Madinah. Mereka berkata, ‘Orang-orang Romawi percaya bahwa mereka adalah ahli kitab dan orang-orang Majusi (ternyata) mengalahkan mereka. Dan kalian menyangka akan dapat mengalahkan kami (kaum Quraisy) dengan kitab yang diturunkan kepada nabi kalian. Bagaimana orang Majusi dapat mengalahkan Romawi, sedangkan mereka (Romawi) adalah ahlulkitab? Oleh karena itu, kami akan mengalahkan kalian sebagaimana Persia mengalahkan Romawi.’ Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat di atas.”

Riwayat ini membuktikan bahwa kaum muslim di Makkah sejak sebelum berdirinya negara Islam telah melakukan perdebatan dengan orang-orang kafir mengenai berbagai masalah luar negeri dan hubungan internasional. Pada riwayat tersebut dikatakan bahwa Abu Bakar ra. bertaruh dengan orang-orang kafir bahwa bangsa Romawi akan menjadi pemenang.

Abu Bakar ra. melaporkan pertaruhannya tersebut kepada Rasulullah saw. dan beliau menyatakan persetujuannya. Kemudian, beliau meminta Abu Bakar ra. mengulur masa pertaruhannya dengan menjadikan beliau sebagai teman bertaruhnya. Riwayat ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap permasalahan dan hubungan internasional telah dilakukan oleh kaum muslim sejak awal keberadaannya dan hal itu disetujui oleh Rasulullah ﷺ.

Selain itu, kaum muslim berkewajiban menyampaikan dakwah ke seluruh dunia. Kaum muslim tidak akan dapat melaksanakan tugas itu tanpa kewaspadaan dan pemahaman terhadap kebijakan negara-negara lain. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap politik internasional dan politik negara-negara lain yang akan disampaikan dakwah kepada rakyatnya dan menolak makar mereka kepada kaum muslim merupakan fardu kifayah bagi kaum muslim.

Dengan demikian, pemahaman terhadap politik dan hubungan internasional merupakan fardu kifayah bagi kaum muslim. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa penyampaian dakwah serta upaya melindungi umat merupakan kewajiban atas kaum muslim. Kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, kecuali dengan memahami sepenuhnya politik dan hubungan internasional.

Kaidah syariat menyatakan, “Sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnanya suatu kewajiban, kecuali hanya dengan adanya sesuatu itu, maka ia (sesuatu itu) menjadi wajib.”

Oleh karena itu, memahami dan melaksanakan politik internasional merupakan fardu kifayah atas kaum muslim. Syariat telah membebani kaum muslim untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, merupakan kewajiban pula untuk selalu berhubungan dengan masyarakat internasional, senantiasa waspada terhadap situasi internasional, menyadari permasalahannya, serta mengetahui motif setiap negara dan bangsa. Kemudian, selalu mengikuti setiap aktivitas politik yang dilakukan negara-negara tersebut, mengamati gaya politik dan hubungan internasional mereka, serta memantau setiap manuver politik yang dilakukannya.

Aktivitas penguasa terhadap negara-negara lain merupakan bagian dari politik luar negeri suatu negara. Jadi, aktivitas tersebut merupakan bagian yang akan dikoreksi. Kaidah syariat yang menyatakan, “Sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi suatu kewajiban, maka sesuatu itu merupakan kewajiban” menunjukkan bahwa pemahaman tentang aktivitas dan tindakan negara (pemerintah) dalam melaksanakan tugasnya mengurusi kepentingan umat dan melaksanakan politik internasional (merupakan suatu kewajiban).

Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa tidak mungkin kaum muslim dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan politik, yakni mengoreksi pemerintah (penguasa) tanpa memahami sikap dan aktivitasnya. Apabila sikap dan aktivitasnya tidak dapat diketahui dengan pasti, mustahil kaum muslim dapat melaksanakan aktivitas politik secara benar.

Atas dasar alasan-alasan di atas, telah jelas bahwa melaksanakan aktivitas politik, baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri, merupakan fardu kifayah atas kaum muslim. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, mereka akan menerima beban dosa. [MNews/RY-YG]

Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *