Muslimah News, FOKUS — Menjelang lengser, Presiden Jokowi meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada 26 Juli 2024. Kawasan industri Batang (Grand Batang City) adalah salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang dikembangkan pemerintah demi tercapainya Indonesia Emas 2045.
Saat ini, kawasan dengan luas 4.300 hektar tersebut, telah menarik 18 perusahaan dari delapan negara dengan total investasi sebesar Rp14,8 triliun. Pembangunan infrastruktur pun terus digenjot demi terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif. Harapannya, pabrik-pabrik skala besar di kawasan tersebut bisa menyerap tenaga kerja. Inilah yang diklaim sebagai pangkal terwujudnya kesejahteraan.
Namun, benarkah realitasnya demikian? Apakah pembangunan yang mengandalkan investasi mampu menjadi solusi atas tingginya pengangguran? Bagaimanakah tata kelola pembangunan dalam Islam yang telah terbukti mampu membawa rakyatnya pada kesejahteraan?
Dusta Investasi
Sejatinya, investasi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan. Bahkan, investasi ala kapitalisme, telah merenggut hak hidup banyak orang. Jangankan menyelesaikan persoalan pengangguran, investasi justru kerap menghilangkan mata pencarian rakyat.
Lihatlah para petani, nelayan dan juga pelaku UMKM yang tinggal di wilayah yang dijadikan kawasan industri. Banyak dari mereka harus kehilangan lahan sekaligus mata pencariannya. Pendidikan yang rendah menjadikan kompetensi mereka tidak terserap industri. Selain itu, regulasi hari ini justru membuka lebar kesempatan tenaga kerja asing untuk bisa bekerja di tanah air. Bukankah kondisi ini malah menyempitkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga?
Begitulah dusta investasi ala kapitalisme. Diketahui, Indonesia tercatat sebagai peraih investasi asing terbesar ke-2 di Asia Tenggara pada 2022. Namun pada 2024 ini, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN menurut IMF. Sedangkan pada saat yang sama, realisasi investasi terus tumbuh dalam setiap tahunnya. Untuk itu, jika pengangguran terus meningkat, jelas berimplikasi pada peningkatan persentase rakyat yang miskin.
Dampak Investasi
Realitas pahitnya, kemiskinan yang tinggi berpotensi melahirkan banyak persoalan, mulai dari persoalan keluarga hingga tindak kriminal. Di antara buktinya, menurut Pengadilan Agama Batang, perceraian di Batang kian tinggi dan penyebab utamanya adalah ekonomi. Begitu pula dengan tindak kriminal yang angkanya makin naik dan tidak terkendali, baik itu berupa kasus narkoba, pencurian, maupun pembunuhan.
Selain tidak terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, investasi yang menuntut alih fungsi lahan, pada akhirnya juga sering kali memicu bencana alam. Hal ini seperti yang dialami warga di kawasan pesisir utara Kabupaten Batang. Berdasarkan laporan dari Walhi, setelah pembangunan kawasan industri yang jor-joran, bencana banjir rob makin sering terjadi di pesisir utara Jateng.
Bencana banjir terus berulang akibat pembangunan, juga limbah pabrik yang mencemari lautan, menyebabkan para nelayan kehilangan mata pencariannya karena banyak ikan yang mati. Sayangnya, pemerintah tetap ngotot melanjutkan pembangunan kawasan industri tersebut. Bahkan ketika ada bentrok antara warga dengan pihak perusahaan, aparat yang semestinya menjadi pengayom rakyat, malah berdiri melindungi perusahaan.
Bukan untuk Rakyat
Dengan ini jelas bahwa pembangunan dengan skema investasi ala kapitalisme memang bukan untuk dan demi rakyat. Pembangunan kawasan industri hanya salah satu wujud pemberian fasilitas mewah kepada korporasi. Narasi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat hanyalah dusta belaka. Negara penganut korporatokrasi sungguh meniscayakan hal itu, yakni terjadinya persekutuan antara penguasa dan pengusaha demi keuntungan mereka sendiri.
Di satu sisi, pembangunan yang bertumpu pada investasi adalah dogma sistem ekonomi kapitalisme. Konsep ini sejatinya melemahkan APBN karena biaya awal pembangunannya harus ditanggung APBN. KITB sendiri diketahui telah menelan anggaran sebesar Rp2,8 triliun. Andai anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi BBM, listrik, air, kesehatan, dan pendidikan, mungkin beban hidup rakyat bisa lebih ringan.
Selain pengeluarannya yang tidak fokus pada kemaslahatan umat, sistem kapitalisme juga mengandalkan pemasukannya pada pajak dan utang. Akibatnya, negara sebenarnya tidak memiliki modal untuk proyek pembangunannya secara keseluruhan. Terlebih, APBN yang bertumpu pada pajak akan cenderung defisit karena tidak mampu menopang seluruh biaya berjalannya roda pemerintahan. Untuk membayar gaji pegawai negeri saja harus berutang pada luar negeri.
Sedangkan di sisi lain, kepemilikan dan pengelolaan SDA yang semestinya bisa menjadi sumber utama pemasukan kas negara, malah diliberalisasi dan diprivatisasi. Akhirnya, rakyat sebagai pemilik sah SDA harus gigit jari melihat hartanya diambil korporasi. Oleh karena itu, yang diuntungkan dari proyek pembangunan KITB ini jelas bukan rakyat, melainkan korporasi.
Perihal ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu perusahaan yang siap berinvestasi di KITB adalah LG, yang akan memproduksi mobil Listrik. Kita ketahui LG adalah perusahaan asal Korea Selatan. Dengan begitu, bisa dipastikan keuntungan melimpah dari produksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Selain LG, dari Korsel juga ada Hyundai dan KCC Glass, sedangkan dari Amerika ada Advanced Lighting.
Konsep Pembangunan dalam Islam
Filosofi pembangunan dalam Islam adalah untuk mengajak warganya menuju takwa. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan haruslah sesuai dengan syariat, baik dari sisi pembiayaan maupun target penggunaannya. Pengelolaan SDA dan pembangunan negeri tanpa didikte asing hanya akan terwujud dengan sistem dan tata negara yang berbasis pada ideologi Islam.
Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam seluruh urusan, termasuk urusan membangun negeri. Tidak boleh ada campur tangan swasta apalagi asing dalam memutuskan arah pembangunannya. Kebijakan yang independen dalam pembangunan hanya bisa diperoleh jika negara tidak bergantung pada negara lain dalam hal apapun termasuk keuangan.
Fokus pembangunannya pun harus pada kemaslahatan manusia. Jangan sampai ruang hidup rakyat yang rusak akibat bencana dan limbah industri. Kepatuhan perusahaan pada aturan pemerintah akan bisa tegak melalui sistem peradilan dalam Islam yang jauh dari para pemburu renten.
Selanjutnya, SDM yang terlahir dari sistem Islam adalah sosok-sosok yang memahami hakikat kehidupan, bahwa tujuan penciptaan adalah untuk beribadah kepada Allah Taala, sedangkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Konsep inilah yang mendorong individu untuk giat belajar agar dirinya bisa berkontribusi besar bagi umat. Dari sistem pendidikan Islam, lahirlah SDM yang siap mengelola SDA dan membangun bangsa.
Demikian halnya dengan paradigma investasi, bahwa pembangunan ekonomi yang mengandalkan investasi hanya akan memperkaya korporasi. Janji kesejahteraan bagi rakyat hanyalah dusta yang terus penguasa narasikan. Pasalnya, sejak investasi membanjir nyatanya kehidupan rakyat malah makin terimpit. Kebermanfaatan ekonomi pun hanya dirasakan oleh segelintir kalangan, yang notabene berduit.
Berkelindan, utang luar negeri sejatinya alat bagi negara-negara maju untuk mengikat negara berkembang agar tunduk pada hegemoni mereka. Atas dasar ini, semestinya negara kita tidak boleh terjebak dengan utang luar negeri.
Kondisi kas negara -berupa baitulmal- yang kuat tanpa utang sangat niscaya terjadi jika negara menerapkan sistem Islam. Sistem ekonomi Islam menerapkan pengaturan sumber pemasukan negara Islam (Khilafah) dari banyak jalur, yakni fai, kharaj, kepemilikan umum, dan zakat. SDA yang jumlahnya melimpah haram dikuasai individu apalagi asing, sedangkan negara selalu berusaha untuk mampu mengelolanya secara mandiri.
Baitulmal (kas negara) juga selalu penuh sebab hasil pengelolaan SDA seluruhnya masuk negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat, baik dalam bentuk komoditas yang siap pakai maupun dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan, bahkan keperluan jihad.
Seluruh mekanisme ini akan mengantarkan Khilafah menjadi negara yang terdepan dalam berbagai aspek kehidupan.
Kesejahteraan Rakyat
Mekanisme negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya hanya bisa tegak secara sempurna oleh sistem pemerintahan Khilafah. Kesejahteraan itu tidak dilihat dari pendapatan per kapita, melainkan kondisi riel individu per individu.
Mekanisme jaminan kebutuhan dasar individu, seperti sandang, pangan, dan papan, Khilafah tetapkan dengan cara memastikan kemampuan dan kapasitas setiap suami atau wali untuk memberi nafkah kepada tanggungannya. Hal ini sebagaimana dalam ayat, “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.” (QS An-Nisa [4]: 34).
Jika laki-laki tersebut tidak mampu, baik karena cacat ataupun sudah lansia, kewajiban nafkah jatuh kepada kerabatnya. Jika kerabatnya tidak ada yang mampu, negaralah yang akan menyantuninya. Jika kas negara kosong, kewajiban itu akan dibebankan kepada kaum muslim baik dengan mekanisme langsung maupun pungutan dharibah (pajak) oleh negara kepada warga yang kaya dari kalangan kaum laki-laki.
Selanjutnya, negara harus menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Pengelolaan SDA secara mandiri akan potensial menyerap banyak tenaga kerja karena eksplorasi SDA membutuhkan banyak SDM. Negara pun akan memiliki aturan ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing, dengan lebih memprioritaskan SDM lokal. Dengan begitu, jaminan ketersediaan lapangan kerja terbuka lebar.
Negara juga wajib memberikan berbagai program pendidikan dan pelatihan gratis, bahkan bantuan modal kepada para pelaku usaha agar tidak ada kendala bagi para pencari nafkah. Penguasa dan pejabat dalam Khilafah yang amanah, serta dengan tata kelola yang sesuai dengan syariat, adalah jaminan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Khatimah
Pembangunan kawasan industri dengan mekanisme investasi ala kapitalisme terbukti nyata tidak mampu menyejahterakan rakyat. Sebaliknya, Khilafah memiliki mekanisme yang mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya, hingga negara-negara lain pun ikut merasakan kebermanfaatannya. Oleh karena itu, berjuang menerapkan syariat Islam adalah kebutuhan mendesak sehingga harus makin kencang digulirkan. Wallahualam bissawab. [MNews/KR-NA]
