![[Kabar] Biaya Kesehatan Mahal, Pemerhati: Konsekuensi Logis Industrialisasi Layanan Kesehatan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2024/01/photo_2024-01-06_05-59-34.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL — Survei Global Medical Trends 2024 yang dirilis Willis Tower Watson mengungkapkan adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap biaya medis global pada 2023, dari 7,4% menjadi 10,7%.
Hal ini dijelaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono. “Jadi, kita melakukan analisis berdasarkan Gross National Product (GNP) di sebuah negara dibandingkan dengan health expenditure, biaya yang dipakai untuk kesehatan,” ujarnya mengutip CNBC Indonesia, Jumat (31-5-2024).
Ia menyatakan, hampir semua negara memiliki health expenditure yang lebih tinggi daripada GDP (Produk Domestik Bruto/PDB)-nya.
“Kita dengan angka itu akan menunjukkan bahwa inflasi kesehatan, biaya kesehatan itu akan lebih tinggi dibandingkan inflasi secara umum,” sambungnya.
Prof. Dante menyebut bahwa pemerintah tidak akan diam. Pihaknya saat ini telah melakukan transformasi kesehatan, termasuk kemandirian pada bidang kesehatan. Menurutnya, harga obat-obatan di Indonesia dapat lebih murah jika ada produsen bahan baku untuk obat-obatan di Tanah Air.
“Salah satu di bidang kesehatan, kemandirian itu adalah kemandirian untuk memproduksi bahan baku untuk obat-obatan. Bahan baku untuk obat-obatan kalau kita bisa produksi dalam negeri, maka harga obat lebih murah,” katanya. Lebih lanjut Prof. Dante mengungkapkan bahwa Kemenkes RI akan memasukkan nilai kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar pada alat kesehatan (alkes) dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
Konsekuensi
Mengulas hal ini, pemerhati kebijakan publik Dr. Rini Syafri mengungkapkan, mahalnya biaya kesehatan di negeri ini dan di berbagai penjuru dunia adalah konsekuensi logis ketika sistem dan pelayanan kesehatan diindustrialisasi.
“Maknanya, bekerja untuk kepentingan korporasi yang haus keuntungan. Mulai dari korporasi alat kedokteran dan obat-obatan hingga asuransi kesehatan. Tidak terkecuali fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan pemerintah yang dikelola dengan prinsip bisnis BLU/BLUD,” jelasnya kepada MNews, Rabu (5-6-2024).
Bahkan, ia mengaku miris saat syahwat bisnis para korporasi berujung pada rekayasa pelayanan. “Bagi pasien miskin sejumlah pelayanan yang dibutuhkan justru tidak diberikan, tetapi sebaliknya bagi pasien ber-duit [diberikan]. Kondisi ini tidak saja memperparah penyakit, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, di samping harga pelayanan yang terus melangit,” tuturnya.
Lebih tragis lagi, lanjutnya, melalui fungsinya sebagai regulator, negara justru hadir menfasilitasi perkara berbahaya ini.
“Sedangkan transformasi kesehatan sebagai agenda prioritas pemerintah pada sektor kesehatan justru bagi percepatan pencapaian target industrialisasi. Akibatnya, pengeluaran kesehatan justru makin meningkat. Seiring angka kesakitan berbagai penyakit dari penyakit menular, degeneratif, dan mental yang terus membengkak,” bebernya.
Artinya, ia mengungkapkan, ceruk bisnis menjadi makin tersedia oleh upaya preventif yang gagal karena direduksi ke tataran klinis.
“Sementara itu, kehidupan masyarakat dibiarkan dengan berbagai faktor pemicu penyakit imbas buruknya pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik. Tidak saja akibat kebijakan di luar sektor kesehatan, tetapi juga di sektor kesehatan sendiri,” ucapnya.
Cerdas
Ia berharap, biaya kesehatan yang mahal dapat disikapi pemerintah secara arif dan cerdas, yakni dengan meninggalkan politik kesehatan kapitalisme berikut sistem kehidupan sekularisme sebagai biang keladinya.
“Pada saat bersamaan, hadir penerapan politik kesehatan yang menihilkan pelayanan dan sistem kesehatan dari unsur bisnis dan industrialisasi, yakni politik kesehatan Khilafah berikut sistem kehidupan Islam itu sendiri,” jelasnya. [MNews/Ruh]
