Penulis: Syekh Ahmad Athiyat
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Beberapa contoh pada tulisan sebelumnya dan banyak lagi contoh lainnya menjadi dasar pendapat kami tentang ketidakbolehan partai menggunakan cara-cara yang bersifat fisik dalam mengemban dakwah untuk tegaknya daulah. Jika ditanyakan: Bagaimanakah Anda memahami hadis yang mendorong kaum muslim menggunakan kekuatan dalam amar makruf nahi mungkar seperti, “Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya (kekuatan),” dan hadis tentang penguasa yang menampakkan kekufuran yang nyata, “Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata (kufran bawwahan).”
Jika pertanyaan seperti itu diajukan, jawabannya berbentuk dua cara:
Pertama, bahwasanya pembahasan kita itu berkaitan dengan spesifikasi partai ideologis dalam Islam, bukan tentang spesifikasi individu-individu muslim, atau tentang spesifikasi penguasa muslim, atau Daulah Islam, atau tentang perseroan dalam Islam. Oleh karena itu, beberapa perkara ini harus bisa dibedakan agar tidak terjadi pencampuradukan masalah.
Islam telah memerinci setiap perkara tadi dan menetapkan beberapa syarat dan spesifikasi tertentu untuk setiap perkara tersebut, baik yang berkaitan dengan perubahan (aktivitas mengubah, pen.), aktivitas untuk menghilangkan kemungkaran, atau lainnya. Begitu pula dengan partai. Partai memiliki hukum-hukum, kewajiban-kewajiban, dan spesifikasi yang tentunya berbeda dengan hukum, kewajiban, dan spesifikasi yang ada pada umat dan individunya.
Kadang kala terdapat beberapa hal yang boleh dilakukan oleh seorang nonmiliter, tetapi tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota militer. Begitu pula ada beberapa hal yang boleh dilakukan oleh individu umat ini, tetapi dilarang bagi partai ideologis. Oleh karena itu, penggunaan cara-cara fisik dalam upaya perubahan hanya boleh bagi umat—bila mampu—mengubah realitas tersebut dengan kekuatan dan senjata.
Sedangkan partai ideologis tidak boleh melakukan hal itu, baik partai tersebut memiliki kekuatan atau tidak. Hal itu tiada lain karena Rasulullah saw.—sebelum tegaknya negara Islam—tidak melakukan aktivitas tersebut, bahkan mencegahnya sebagaimana telah dipaparkan pada bahasan yang lalu.
Dengan demikian, sebuah partai ideologis wajib mempelajari Islam dengan baik agar bisa mengetahui hal yang baik dan yang buruk baginya dan mengetahui pula yang boleh dilakukan olehnya dan yang tidak. Karena partai itu berbeda dengan individu, berbeda dengan negara, dan semua itu memiliki hukum spesifik tersendiri.
Sebagaimana juga dengan negara. Negara wajib menjilid seorang pezina dan peminum khamar, dan harus memotong tangan pencuri dan menegakkan hukum hudud seluruhnya. Semua perkara ini tidak diwajibkan atas individu, bahkan diharamkan atas mereka. Selain negara tidak boleh melaksanakan hukum had, baik individu ataupun partai.
Begitu pula bahwasanya partai berbeda dengan individu. Partai tidak boleh melaksanakan hal yang menjadi kewajban negara atau kewajiban individu. Partai tiada lain harus melaksanakan kewajiban partai saja.
Kedua: adalah benar bahwa Islam telah sempurna setelah wafatnya Rasulullah saw. dan belum sempurna sepanjang periode Makkah. Wajib bagi kaum muslim untuk berkomitmen dengan Islam sepenuhnya dan tidak boleh hanya ber-iltizam (berkomitmen) dengan perkara yang ada pada periode Mekkah. Walaupun hal itu benar, tetapi bisa dipastikan seorang muslim ketika ingin melaksanakan sebuah aktivitas tertentu dari ajaran Islam, dia tidak harus membahas Islam seluruhnya. Ia cukup membahas ide (fikrah) yang dicarinya dan thariqah-nya menurut syarak. Ketika membahas hukum jihad, contohnya, anda tidak perlu membahas zakat, salat, atau puasa. Begitu pula ketika membahas persyaratan partai, maka persyaratan tentara Islam tidak perlu dibahas juga, begitu seterusnya.
Dengan merujuk kepada ideologi, kita mendapati bahwa persyaratan partai Islam itu telah ada secara sempurna sebelum berdirinya negara. Hal ini karena tidak ada partai Islam yang berusaha mendirikan Daulah Islam setelah berdirinya Daulah Islam, karena hal itu tidak perlu. Partai Islam yang ada selanjutnya membatasi diri hanya menjadi partai yang bertugas untuk mengoreksi penguasa, tidak menjadi partai yang bertugas mendirikan negara. Kondisi ini terus berlangsung hingga hancurnya Daulah Islam di Turki.
Mulai timbullah pemikiran untuk mendirikan partai-partai Islam untuk menegakkan negara dari semula sehingga partai-partai ini wajib merujuk pada persyaratan partai ideologis sebagaimana yang telah dipenuhi oleh partai Rasulullah saw.. Sebuah partai yang didirikan oleh beliau dan dipergunakan untuk merealisasikan satu-satunya tujuan, yakni mendirikan Daulah Islam.
Dengan ini tampaklah kerusakan metode (thariqah) yang selama ini diikuti oleh sebagian harakah Islam yang akibatnya membawa pada kegagalan harakah tersebut. Hal itu tiada lain karena Rasulullah saw. dalam dakwahnya mempergunakan perang pemikiran, bukan peperangan fisik. Ketika Rasulullah saw. mempergunakan perjuangan politik, beliau bisa mengekspos kebobrokan para pembesar Arab dan menyingkapkan kesalahan, tipu daya, dan rekayasa mereka, serta menantang mereka dengan segenap kemampuan sehingga tercerabutlah permadani dari bawah kaki mereka.
Kita melihat sebagian harakah telah dan sedang menjalani metode yang bertentangan dengan thariqah Rasulullah saw.. Mereka malah mempergunakan strategi berpihak kepada penguasa, mencari muka dan bersikap munafik di depan mereka, padahal sikap seperti ini diharamkan karena menyalahi metode Rasulullah saw. dan firman Allah Swt.,
وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَۚ
“Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).” (QS Al-Qalam: 9).
Ketika Rasulullah saw. beraktivitas mewujudkan Islam, kemudian memusatkan aktivitasnya itu pada satu titik tertentu, kemudian bertolak ke seluruh alam, maka mula-mula beliau bisa mewujudkan Islam di Madinah, dan menjadikannya sebagai titik tumpu secara sempurna kemudian menjalar ke seluruh alam. Namun, saat ini, kita malah melihat sebagian harakah menjalani aktivitas yang berseberangan dengan aktivitas Rasulullah saw..
Mereka mengutus para dai ke berbagai tempat yang disepakatinya dan mereka berprasangka bahwa aktivitas tersebut merupakan pelayanan terhadap Islam, padahal sebenarnya metode aktivitas seperti ini, selain bertentangan dengan metode Rasulullah saw., sesungguhnya bertentangan pula dengan kaidah pemikiran yang sehat.
Dengan demikian, sebuah partai harus mempelajari hukum-hukum Islam, memahami fikrah aktivitas yang dilakukan untuk membangkitkan umat dan fikrah menegakkan negara Islam, serta harus mengaitkan fikrah yang murni dengan pelaksanaan aktivitas tersebut. Tanpa ini semua, teraihnya sebuah tujuan yang diinginkan niscaya menjadi sebuah kemustahilan sehingga tidak akan pernah ada kebangkitan yang benar (an-nahdlah ash-shahih), dan tidak akan pernah tegak Daulah Islam sebagaimana yang dituntut oleh Islam, serta tidak akan pernah didapatkan apa yang disebut dengan rida Allah Swt.. Partai tersebut akan mengalami kebingungan dengan fikrahnya sendiri, melangkah tanpa arah dalam segala aktivitasnya, serta berjalan menuju gerbang kegagalan yang tidak dapat dielakkan lagi. [MNews/Rgl]
Bersambung ke bagian 5/6
Sumber artikel: Syekh Ahmad Athiyat, Ath-Thariq (Jalan Baru Islam)
