Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — “Jika ingin membersihkan lantai yang kotor, maka jangan menggunakan sapu kotor.” Perumpamaan ini sepertinya cocok untuk lembaga antikorupsi yang saat ini memiliki banyak skandal. Di antaranya yang terungkap ialah 93 pegawai rumah tahanan KPK terlibat pungli. Kasus ini sudah lama terjadi, tetapi baru terungkap belakangan setelah Dewan Pengawas KPK melakukan penyelidikan terhadap 190 saksi yang sudah diperiksa. Hasilnya, sebanyak 93 pegawai rutan KPK akan menjalani sidang etik oleh Majelis Etik Dewas KPK.
Tidak tanggung-tanggung, pegawai terlibat pungli, pucuk pimpinannya pun tersandung kasus pemerasan. Ironis, lembaga yang seharusnya bersih dari debu dan kotoran korupsi, malah mengotori dirinya sendiri dengan pegawai yang tidak berintegritas. Ibarat lantainya itu KPK, sapu kotornya adalah oknum pegawai KPK yang malah terlibat pungli dan rasuah. Pantas banyak pihak mendesak agar KPK “di-restart” demi membenahi penuh kinerjanya.
Jejak Negatif KPK
KPK memiliki sejumlah rekam jejak negatif dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya pertama, revisi UU KPK yang menuai polemik. Terbukti, setelah revisi tersebut, nyali dan taring KPK dalam memberantas korupsi tidak setajam sebelumnya. Semua ini dimulai dari pimpinan KPK yang bermasalah sejak awal penunjukannya.
Seperti kita ketahui bersama, sosok Firli Bahuli yang ditunjuk sebagai ketua KPK kala itu memicu kontroversi. Mulai kontroversi naik helikopter mewah, TWK pegawai KPK, himne KPK, pemberhentian Brigjen Endar, pembocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian ESDM, hingga yang terakhir soal dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Beberapa kali ia lolos pelanggaran dan sanksi etik.
Kedua, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Beberapa waktu silam, 75 pegawai KPK diberhentikan dengan alasan tidak lolos TWK. Publik menilai TWK merupakan upaya untuk melemahkan KPK dengan menyingkirkan orang-orang yang berintegritas terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, kala itu, pengamat korupsi dan Amnesty Internasional menyebut TWK di KPK—yang berimbas pada pemberhentian puluhan pegawai yang tidak lulus tes—sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia.
Ketiga, keterlibatan puluhan pegawai KPK, termasuk kepala rutan secara berjemaah dalam kasus pungli. Dengan terkuaknya kasus ini, mungkin ini menjadi jawaban mengapa ada sel mewah dengan fasilitas “wah” di dalam penjara koruptor, seperti Lapas Sukamiskin. Begitu pula perilaku para napi korupsi yang masih bisa pelesiran keluar, padahal posisi mereka adalah terpidana yang mestinya tidak bebas keluar masuk penjara semaunya.
Kini, kasus pungli kembali menguji sejauh mana greget lembaga ini memberangus korupsi hingga ke akarnya. Mereset ulang KPK dengan pembenahan menyeluruh tidak akan efektif selama sistem yang berjalan justru menyuburkan perilaku korupsi.
Demokrasi Menyuburkan Korupsi
Pemberantasan korupsi tidak akan selesai hanya dengan menangkap koruptor atau OTT. Korupsi sudah membudaya dalam sistem demokrasi. Jika sudah menjadi budaya dan tradisi, menumpas kejahatan korupsi yang merugikan rakyat dan negara akan sangat sulit.
Sistem demokrasi tegak dengan asas sekularisme, yakni menjauhkan agama (Islam) dari kehidupan. Dengan asas ini, pemimpin dan pejabat negara tidak menjadikan agama (Islam) sebagai tolok ukur perbuatan. Halal-haram bukan lagi standar dalam beramal. Alhasil, mereka berani menghalalkan segala cara untuk memperkaya dirinya. Salah satu cara paling cepat memperkaya diri ya dengan korupsi atau pungli.
Sistem demokrasi juga melahirkan hukum dan perundang-undangan yang dapat direvisi sesuai kepentingan. Sistem ini gagal mewujudkan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera. Pada faktanya, kebanyakan sanksi bagi pelaku korupsi masih terkategori ringan, bahkan tidak jarang koruptor mendapat diskon hukuman.
Bagaimana mau jera jika hukumannya saja tidak memiliki taji yang ditakuti pelaku korupsi? Hakimnya bisa disuap, hukumnya bisa dibuat-buat, pengawasan pun tidak cermat. Paket lengkap lemahnya peran negara.
Solusi Sistemis Korupsi
Persoalan korupsi adalah masalah sistemis yang membutuhkan solusi sistemis pula. Di sinilah Islam mampu menjawabnya. Dalam sistem Islam, salah satu poin penting dalam penanganan korupsi adalah pengawasan. Sebelum penindakan, Islam memberi solusi pencegahan, yaitu melalui pengawasan individu, masyarakat, dan negara.
Pertama, pengawasan individu. Spirit ruhiah yang terbangun dalam kehidupan Islam akan membentuk rasa takut setiap hamba kepada Allah Taala. Dengan merasa selalu diawasi oleh Allah, ia sadar bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban.
Kedua, pengawasan masyarakat. Ketika kehidupan Islam terbentuk, aturan Islam diberlakukan, maka terciptalah kebiasaan beramar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Masyarakat sendirilah yang menjadi pengontrol dan pengoreksi para pejabat negara sehingga celah untuk melakukan praktik korupsi semakin minim.
Ketiga, pengawasan negara. Tanpa peran negara, pengawasan individu dan masyarakat menjadi tidak berarti. Ini karena negaralah yang menetapkan kebijakan dan memberlakukan hukum syariat secara legal. Sistem sanksi memberi efek jera bagi para pelaku koruptor. Mereka akan berpikir seribu kali apabila nekat bertindak korupsi.
Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan para pejabat negara. Sistem penggajian yang layak, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelarangan setiap pejabat negara menerima hadiah adalah di antara upaya pencegahan negara adanya praktik suap.
Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), ada lembaga yang bertugas memeriksa dan mengawasi kekayaan para pejabat, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan. Hal itu pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengawas keuangan untuk mengawasi kekayaan para pejabat negara.
Demikianlah cara sistem Islam memberantas korupsi. Penerapan sistem Islam kafah mengatasi korupsi tanpa cela serta memberi efek jera. Tidak ada sistem terbaik yang mampu menyelesaikan masalah, kecuali sistem yang berasal dari Zat yang Menciptakan manusia, yaitu Allah Taala. [MNews/Gz]
