Penulis: Fatma Sunardi
Muslimah News, KOMENTAR POLITIK — UN Women meluncurkan laporan “Keadilan Iklim Feminis: Kerangka Aksi” seiring konferensi iklim PBB COP28 di Dubai. Laporan ini dilatarbelakangi pada satu prediksi paling ekstrem akan perubahan iklim.
Dalam prediksi UN Women, hingga 2050, perubahan iklim akan mendorong 158 juta lebih perempuan dan anak perempuan ke dalam kemiskinan, menyebabkan 236 juta lebih perempuan mengalami kelaparan. Krisis iklim memicu meningkatnya konflik dan migrasi paksa—dalam konteks retorika politik antihak asasi yang eksklusif—yang menargetkan perempuan, pengungsi, dan kelompok marginal lainnya.
Oleh karenanya, UN Women menyerukan pendekatan baru soal keadilan iklim feminis, yakni berpusat pada empat bidang utama berikut.
Pertama, mengakui hak-hak, ketenagakerjaan, dan pengetahuan perempuan. Ini menuntut kebijakan yang memprioritaskan hak-hak perempuan agar tidak memperparah ketimpangan yang sudah ada akibat diskriminasi.
Kedua, mendistribusikan kembali sumber daya ekonomi. Artinya, kebijakan negara penting untuk memprioritaskan perempuan.
Ketiga, representasi suara perempuan. Laporan ini mendorong kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam pembuatan kebijakan lingkungan hidup di semua tingkatan.
Keempat, memperbaiki kesenjangan dan ketakadilan historis. Mendorong komitmen finansial untuk melawan perubahan iklim harus fokus pada masyarakat dan negara yang paling berisiko. Sejak 1850, negara-negara di kawasan utara bertanggung jawab atas 92% kelebihan emisi dunia sehingga menimbulkan utang iklim yang sangat besar.
—
Jika kita cermati, kerangka aksi keadilan iklim feminis sejatinya adalah ilusi, sulit diwujudkan dan tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis iklim dan memberi dampak signifikan pada perempuan dan anak perempuan. Ini karena empat bidang utama kerangka aksi langsung bersentuhan dengan kepentingan negara-negara kapitalis, juga tidak menyentuh akar masalah krisis iklim.
Berbagai riset telah menjelaskan bahwa krisis iklim disebabkan meningkatnya gas rumah kaca (GRK) yang memicu pemanasan global. Pemanasan global—meningkatnya suhu bumi—inilah yang akan memunculkan perubahan iklim.
Keberadaan GRK yang tinggi di lapisan ozon tersebut yang harus diselesaikan. Tingginya GRK karena deforestasi dan industrialisasi sekala sangat besar yang menghasilkan emisi CO2 (GRK) tidak bisa dipisahkan dari arah pembangunan negara-negara di dunia, terutama negara industri utama. Arah pembangunan mengejar pertumbuhan memacu aktivitas ekonomi ekstraktif dengan pembabatan hutan hingga terjadi deforestasi. Di sisi lain, memacu jumlah komoditas, menjadikan industri dikembangkan skala besar, hingga emisi GRK ke udara tidak bisa dielakkan lagi.
Kembali pada kerangka aksi keadilan iklim feminis, empat bidang utama yang menjadi fokus masih berputar pada penyelesaian artifisial dan jauh dari substansi masalah iklim. Narasi “diskriminasi” (bidang 1) dan “representasi suara perempuan” (bidang 2) lahir karena paradigma feminis yang jauh dari realitas masalah yang dihadapi perempuan, yakni pandangan kapitalistik dan ketidakmampuan sistem ekonomi kapitalisme memberi kesejahteraan pada perempuan dan anak perempuan, bukan karena diskriminasi gender.
Narasi “mendistribusikan kembali sumber daya ekonomi” (bidang 3) dan “memperbaiki kesenjangan dan ketidakadilan historis” (bidang 4) akan mustahil dilakukan karena ini terkait dengan kepentingan negara-negara industri maju untuk terus meningkatkan produksi sesuai doktrin ekonomi kapitalisme.
Negara-negara maju (negara-negara Utara) yang kelebihan modal, tetapi selalu punya ambisi mengumpulkan kekayaan lebih besar lagi, telah melihat negara-negara Selatan (negara-negara berkembang) sebagai target investasi mereka. Negara-negara Utara akan banyak berinvestasi pada bagi industri ekstraktif (mengeruk SDA). Pengerukan SDA ini dibutuhkan sebagai bahan baku bagi industri mereka, padahal industri ekstraktif mengakibatkan deforestasi hutan yang sangat luas.
Demikian halnya, pembangunan industri juga dilakukan melalui skema investasi di negara-negara Selatan. Korporasi negara-negara maju dibangun di negara-negara Selatan. Industrialisasi akan menghasilkan emisi GRK (CO2). Jadi, selama masih ada ambisi mengejar ekonomi pertumbuhan, maka akan sulit menghentikan ketakadilan iklim.
Jika demikian halnya, kerangka aksi keadilan iklim feminis pada hakikatnya jauh dari penyelesaian krisis iklim. Kerangka ini justru mendorong negara-negara dunia menerima paradigma gender dan tidak mengusik keberadaan “aktor” yang sebenarnya telah menyebabkan krisis iklim, yakni korporasi besar yang rakus. Selama dunia berada di bawah tatanan kapitalisme, masalah iklim tidak akan selesai.
Dunia membutuhkan sistem Islam untuk menata lagi perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam. Paradigma ekonomi Islam—yakni jaminan pemenuhan orang per orang akan kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan), serta kemudahan mendapatkan kebutuhan mewah—akan menjadikan aktivitas ekonomi disesuaikan dengan taraf kehidupan masing-masing masyarakat di tempatnya masing-masing. Ini tidak membutuhkan industrialisasi yang memacu komoditas hingga berdampak pada kerusakan alam.
Dasar aktivitas ekonomi pun, yakni pengembangan harta akan berpijak pada asas kepemilikan dalam Islam. Islam melarang individu untuk merampas kepemilikan masyarakat berupa hutan dan sumber daya agraria, semisal air, tambang, mineral, minyak bumi, dan gas.
Khalifah juga akan memastikan kegiatan ekonomi dalam memperoleh maupun mengembangkan harta tidak menyebabkan kerusakan karena ada prinsip “wajib menghindari bahaya”.
Demikianlah, krisis iklim ini tidak akan selesai dengan solusi-solusi pada paradigma sekuler, sebaliknya memerlukan paradigma Islam. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
