Invasi Rusia ke Ukraina memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk migas. Setelah AS memberikan sanksi ekonomi pada Rusia berupa pelarangan impor migas dari Rusia, harga minyak mentah dunia melonjak hingga menyentuh angka 130 dolar AS per barel. Ini karena Rusia merupakan negara kedua terbesar pengekspor minyak di dunia.
Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Dunia kini harus mewaspadai adanya potensi kelangkaan atau krisis minyak. Terlebih bagi negara importir seperti Indonesia sangat bergantung pada harga minyak dunia. Kenaikan ini akan membebani APBN Indonesia yang nantinya berimbas pada pemulihan perekonomian bangsa. Semua itu jelas akan bermuara pada kesengsaraan rakyat yang makin berlipat.
Lantas, apa akar persoalannya dan bagaimana Islam memandang hal demikian?
Dampak pada APBN
Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi mengatakan kenaikan minyak dunia ini sangat luar biasa dan kenaikan ini akan “menggila” seiring meluasnya eskalasi perang Rusia-Ukraina. Lonjakan harga tersebut sudah pasti berdampak pada harga BBM dalam negeri.
Melansir Kompas (4/3/2022), PT Pertamina kembali menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Walaupun BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, tetapi kenaikan harga minyak dunia akan sangat berdampak pada APBN Indonesia. Ini karena pemerintah harus memberikan kompensasi pada Pertamina yang menjual BBM di bawah harga pasar, sedangkan APBN tanpa adanya kenaikan harga minyak saja sudah sangat defisit.
Walhasil, kenaikan minyak ini berimbas pada kebijakan menaikkan utang dan pajak yang merupakan tumpuan hidup APBN. Tentunya, rakyat turut kena imbas kedua kebijakan tersebut karena yang membayar pajak adalah rakyat. Begitu pun kebijakan penambahan utang yang akan makin membebani APBN. Lalu, siapa lagi kalau bukan rakyat yang membayar cicilan dan bunganya?
Selain itu, potensi beralihnya para pengguna Pertamax ke Pertalite dan Premium pun makin besar. Jika itu terjadi, permintaan terhadap BBM jenis tersebut akan naik sehingga bukan tidak mungkin kenaikan harga akan terjadi pula pada semua jenis BBM.
Sedangkan kenaikan BBM akan disertai dengan kenaikan biaya transportasi, lalu berimbas pada kenaikan pangan. Ditambah Apalagi, saat ini menjelang Ramadan, kenaikan inflasi tidak bisa terhindarkan. Inflasi berpengaruh pada daya beli masyarakat dan pada akhirnya perekonomian makin terpuruk. Inilah efek domino dari kenaikan minyak dunia.
Negara Penghasil Minyak, tetapi Impor Minyak, kok Bisa?
Mengapa kenaikan minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia? Ini karena Indonesia tergantung pada impor minyak mentah dunia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertanyaannya, mengapa impor, padahal Indonesia adalah negara penghasil bahkan pengekspor migas?
Pemerintah, melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) beralasan, pemerintah harus mengimpor minyak mentah hingga 500.000 barel minyak sebab produksi minyak mentah di Indonesia hanya mampu mencapai 700.000 ribu barel per hari (bph). Sementara itu, konsumsi mencapai 1,4 juta bph hingga 1,5 juta bph sehingga terpaksa impor. (ekonomi.bisnis, 24/2/2022)
Alasan produksi yang tidak mencukupi pun selain karena sumur-sumur migas yang sudah tua, menurut pakar ekonomi Islam Arim Nasim, adalah karena hingga 85% produksi minyak di Indonesia dikuasai oleh swasta. Artinya, negara hanya mengelola 15% sektor hulu. Sudah pasti, jika dikelola swasta, produksi tidak melihat seberapa banyak kebutuhannya, melainkan seberapa banyak dapat menguntungkan.
Tidak heran jika banyak minyak produksi dalam negeri malah diekspor dengan alasan keterbatasan kilang minyak dalam negeri. Kapasitas kilang minyak kita bisa terbatas juga karena margin pada bisnis ini kecil sehingga investor kurang berminat pada bisnis pembangunan kilang minyak.
Selain itu, APBN selalu defisit sehingga pembangunan kilang tidak menjadi prioritas, apalagi sering terjadi kebakaran tangki kilang minyak milik Pertamina menyebabkan makin menurunkan produksi. Akhirnya, impor minyak menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Padahal, jika kapasitas kilang ditambah sesuai kebutuhan, maka produksi minyak mentah dalam negeri semuanya bisa diolah sendiri, tidak usah diekspor. Sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi dan kita tidak bergantung pada impor. Jika sudah tidak bergantung, ketika ada kelangkaan pasokan dunia, Indonesia aman dari krisis minyak.
Namun mengapa pemerintah seolah enggan menambah kilang?
Paradigma Kapitalisme
Alasan tidak dibangunnya kilang minyak bukan semata kurangnya pendanaan. Sebab jika mau berhitung, banyak pengeluaran pemerintah yang “mubazir” dan seperti tidak mengenal prioritas.
Sebut saja proyek-proyek infrastruktur yang begitu masif, tetapi minim manfaat, seperti pembangunan moda transportasi di sentra ekonomi, serta pembuatan jalan tol yang begitu banyak. Pada saat yang sama, jembatan atau jalan satu-satunya yang berlokasi di pedesaan (bukan sentra ekonomi) hancur tidak dapat perhatian.
Jika kita melihat dengan adil, hal mendasar persoalan minyak sejatinya terletak pada paradigma pengelolaan negara yang mendasarkan pada sistem ekonomi neoliberalisme. Sistem ini menyerahkan seluruh urusan umat pada swasta dan menempatkan negara sebatas regulator. Walhasil, kebutuhan umat terhadap adanya jalan dan jembatan diserahkan pada swasta, tentu swasta yang profit oriented akan membangun jalan atau jembatan di tempat yang menghasilkan materi (sentra ekonomi). Inilah yang menyebabkan ketimpangan yang amat sangat antara pembangunan desa dan kota.
Begitu pun persoalan kilang minyak. Kebutuhan rakyat terhadap BBM, diserahkan pada swasta. Dari hulu hingga hilir, semua diswastanisasi. Semakin terlihat neolibnya saat ada wacana penghapusan subsidi pada semua jenis BBM. Sungguh hal demikian membebani rakyat di tengah kondisi kemiskinan yang meningkat pesat.
Pengelolaan BBM dalam Islam
Ketergantungan terhadap minyak impor adalah buah dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. APBN yang terus defisit, sehingga tak bisa membangun kilang, sesungguhnya pun lahir dari penerapan sistem ini. Negeri yang kaya akan sumber daya alam, nyatanya menumpukan pembiayaan negara pada utang dan pajak sehingga membebani rakyat. Ke mana SDA yang melimpah itu? Lagi-lagi ulah sistem ekonomi neolib yang melegalkan pengerukan SDA oleh asing.
Lantas bagaimana agar APBN sehat sehingga mampu mengelola SDA sendiri dan rakyat tak lagi dibebani dengan harga BBM yang terus naik? Semua jawabannya ada pada sistem ekonomi islam. karena islam menjadikan negara sebagai sentra dalam mengatur seluruh urusan umat. Sehingga seluruh kebijakannya berfokus pada umat.
APBN Khilafah yaitu Baitul Mal akan kuat karena memiliki pemasukan yang besar dari Kharaj fai, shadaqoh dan pemilikan umum. Haramnya swasta mengelola kepemilikan umum akan menjadikan pemasukan Baitul Mal melimpah. Begitu pun pengeluaran akan berfokus pada umat, sehingga skala prioritas terletak pada terpenuhinya kebutuhan umat.
Selain itu, BBM dalam konteks ekonomi termasuk barang publik yang wajib dikelola negara. Jika tidak, akan berpotensi terciptanya monopoli. Sebabnya, BBM merupakan barang publik yang bersifat inelastis sempurna. Artinya, umat sangat bergantung kehidupannya dengan BBM. Jika dikelola swasta, swasta akan seenaknya menentukan harga. BBM dalam konteks syariat Islam, maka BBM terkategori kepemilikan umum. Sehingga haram untuk dimiliki swasta. Negaralah sebagai pihak pengelola yang hasilnya akan diberikan pada umat.
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Oleh karena itu, jika kita menginginkan pengelolaan migas berorientasi pada rakyat, wajib menerapkan ekonomi Islam dalam bingkai Daulah Islamiah. Begitu pun jika kita menginginkan peradaban yang memuliakan manusia, wajib bagi dunia dipimpin oleh peradaban Islam. Agar tidak ada lagi invasi dan pembantaian terhadap manusia atas nama perebutan kekuasaan dan kepentingan. [MNews]
Kebijakan ekonomi kapitalis yg sungguh2 merugikan rakyat