Penulis: Syekh Taqiyuddin an-Nabhani
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Berpikir politik (at-tafkir as-siyasi) sangat berbeda dengan berpikir memahami teks hukum (at-tafkir at-tasyri’i), meskipun ia termasuk salah satu jenisnya. Ini karena berpikir memahami teks hukum adalah berpikir untuk memberikan solusi pada berbagai problematik manusia, sedangkan berpikir politik adalah berpikir untuk mengatur berbagai urusan manusia. Hanya saja terdapat perbedaan di antara keduanya.
Begitu juga berpikir politik berbeda dengan berpikir memahami teks sastra (at-tafkir al-adabi), karena berpikir memahami teks sastra hanyalah untuk mencari kenikmatan dan kesenangan dengan kata-kata dan susunan-susunan kata, serta mencari kegembiraan dengan makna-makna yang ada di balik kata-kata yang disusun dengan memakai gaya bahasa sastra.
Adapun kaitan berpikir politik dengan berpikir memahami teks pemikiran (at-tafkir al-fikri), maka ada perincian sebagai berikut. Apabila berpikir politik merupakan proses berpikir terhadap teks-teks ilmu politik dan pembahasan-pembahasan politik (al-abhats as-siyasiyah, political studies), maka kedua jenis berpikir tersebut hampir merupakan satu tipe.
Di antara keduanya terdapat banyak sekali kesamaan dan keserupaan. Hanya saja dalam berpikir memahami teks pemikiran disyaratkan bahwa informasi terdahulu harus setaraf dengan pemikiran yang sedang dibahas, walaupun bukan termasuk jenisnya, tapi harus berkaitan dengannya.
Sedangkan berpikir politik, di samping membutuhkan informasi terdahulu yang setaraf dengan pemikiran yang sedang dibahas, juga membutuhkan informasi terdahulu pada topik yang sedang dibahas itu sendiri, tidak cukup hanya yang berkaitan atau yang mirip dengan pemikiran yang sedang dibahas, atau yang bisa digunakan untuk menafsirkan proses berpikir. Oleh karena itu, berpikir tentang teks-teks politik termasuk jenis proses berpikir tentang teks-teks pemikiran.
Apabila berpikir politik merupakan proses berpikir tentang berbagai berita dan kejadian, dan pengaitannya dengan berbagai peristiwa, maka berpikir politik seperti ini berbeda dengan seluruh jenis proses berpikir yang ada. Tidak bisa diterapkan satu kaidah pun dalam proses berpikir politik ini, bahkan hampir-hampir tidak bisa dihubungkan dengan suatu kaidah (aturan berpikir, the rule of thinking). Oleh karena itulah, berpikir politik termasuk jenis proses berpikir yang paling tinggi dan paling sulit.
Bahwa ia merupakan proses berpikir yang paling tinggi, karena berpikir politik merupakan proses berpikir tentang berbagai hal dan peristiwa, dan juga merupakan proses berpikir dengan seluruh jenis proses berpikir yang ada. Oleh karena itu, ia dipandang sebagai jenis proses berpikir yang paling tinggi.
Memang benar bahwa landasan pemikiran (al-qaidah al-fikriyyah) yang menjadi dasar dibangunnya seluruh pemikiran dan menjadi sumber seluruh solusi (mu’alajat) berbagai problem, merupakan jenis proses berpikir yang paling tinggi. Akan tetapi, landasan pemikiran itu sendiri sebenarnya merupakan suatu pemikiran politik, atau ide politik. Jika bukan merupakan berpikir politik dan pemikiran politik, maka tidak bisa menjadi landasan yang benar, dan tidak layak menjadi landasan.
Oleh karena itu, ketika kami mengatakan bahwa berpikir politik merupakan jenis proses berpikir yang paling tinggi, maka itu mencakup juga landasan pemikiran (al-qaidah al-fikriyyah), yakni pemikiran yang layak menjadi landasan pemikiran (al-qaidah alfikriyyah).
Sedangkan bahwa berpikir politik merupakan jenis proses berpikir yang paling sulit, adalah karena tidak terdapatnya kaidah di dalamnya yang bisa menjadi dasar dibangunnya proses berpikir politik tersebut dan yang bisa menjadi standarnya. Oleh karena itu, berpikir politik dapat membingungkan seorang pemikir dan pada awalnya akan membuatnya jatuh pada banyak kesalahan serta menjadi korban berbagai imajinasi dan kesalahan. Jika dia tidak mempunyai pengalaman politik (at-tajribah as-siyasiyah), tidak senantiasa sadar, dan tidak selalu mengikuti berbagai berita dan peristiwa keseharian, maka dia akan mengalami kesulitan melakukan proses berpikir politik.
Oleh karena itu, berpikir politik tentang berbagai berita dan peristiwa sangat berbeda dengan seluruh jenis proses berpikir lainnya, dan jelas lebih tampak keistimewaannya dibandingkan semuanya. Jadi, meskipun proses berpikir terhadap teks-teks politik mencakup pula proses berpikir terhadap teks-teks ilmu-ilmu politik dan berbagai pembahasan politik, tetapi berpikir politik yang sesungguhnya adalah proses berpikir terhadap teks-teks berbagai berita dan peristiwa. Oleh karena itu, tulisan mengenai berbagai berita itulah yang dipandang sebagai teks-teks politik yang sebenarnya.
Jika seseorang bermaksud melakukan proses berpikir politik, dia wajib melakukan proses berpikir tentang berbagai teks berita, terutama penyusunan berita dan cara memahami susunan tersebut karena hanya itulah yang dipandang sebagai berpikir politik, bukan proses berpikir tentang berbagai ilmu politik dan pembahasan politik. Proses berpikir tentang berbagai ilmu politik dan pembahasan politik akan memberikan berbagai informasi, persis seperti halnya proses berpikir tentang teks-teks pemikiran, juga akan memberikan pemikiran yang mendalam dan cemerlang. Namun, ini tidak akan menjadikan seorang pemikir sebagai politisi, melainkan hanya akan menjadikannya sebagai orang yang banyak tahu tentang politik, yakni mengetahui berbagai pembahasan dan ilmu politik.
Orang yang seperti itu hanyalah layak menjadi seorang pengajar politik, tidak layak menjadi politisi karena seorang politisi adalah orang yang mampu memahami berbagai berita dan peristiwa, memahami maksud-maksud yang ditunjukkannya, juga mampu mencapai pengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak. Baik dia mengetahui ilmu-ilmu dan berbagai pembahasan politik dengan baik, maupun tidak.
Meskipun ilmu-ilmu dan pembahasan politik memang akan membantunya untuk memahami berbagai berita dan peristiwa, tetapi itu hanya membantunya sampai pada batas dia mampu mengambil jenis informasi ketika mengaitkan peristiwa dengan informasi, tidak membantunya pada selain dari itu.
Oleh karena itu, pengetahuan yang baik terhadap ilmu dan pembahasan politik bukanlah merupakan syarat berpikir politik. Hanya saja, kenyataan yang ada sungguh sangat menyedihkan. Sejak adanya ide pemisahan agama dari negara (sekularisme), dan para penganutnya didominasi oleh ide mengambil jalan tengah (kompromi), maka Barat—yakni Eropa dan Amerika—secara sendiri telah menerbitkan berbagai tulisan dan buku tentang ilmu politik dan pembahasan politik atas dasar ide mereka tentang kehidupan, atas dasar ide kompromi, dan atas dasar format-format yang akan memberikan pemikiran kompromi, yang diwujudkan untuk mencari konsensus dan mediasi.
Ketika muncul ide komunisme dan kemudian diadopsi oleh Rusia sebagai negara komunis, mereka berharap ingin memunculkan pembahasan politik di atas dasar yang tetap, tidak memakai dasar sikap moderat/kompromi. Namun, sangat menyedihkan, Rusia akhirnya mengikuti bangsa Barat. Oleh karena itu, ilmu-ilmu dan pembahasan politik mereka pun berjalan pada jalan yang sama, meskipun berbeda-beda bentuknya, tetapi esensinya tidak berbeda. [MNews/Rgl]
Sumber: Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Hakikat Berpikir (At-Tafkir)
