[Kabar] Pengangguran Meningkat di Tengah Bonus Demografi, Pengamat: Akan Menjadi “Kutukan”?

[Kabar] Pengangguran Meningkat di Tengah Bonus Demografi, Pengamat: Akan Menjadi “Kutukan”?

Muslimah News, NASIONAL — Pada 2020 hingga 2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu banyaknya penduduk usia produktif berusia 14—64 tahun yang berjumlah sekitar 170,9 juta sampai dengan 180,6 juta jiwa. Kalau dilihat dari total penduduk pada masa tersebut, 70% penduduk Indonesia memiliki usia produktif, sedangkan 30% usia tidak produktif.

Berdasarkan Laporan PBB, pada 2020 dan 2100 , penduduk dunia yang mendominasi dalam jumlah terbanyak, yaitu Tiongkok dan India. Kemudian disusul sepuluh negara terbesar, dengan lima negara berada di Asia, salah satunya Indonesia.

Pengangguran Meningkat

Menyoroti hal ini, pengamat kebijakan publik Dr. Hastin Umi Annisa, S.E., M.M. menyatakan, ada hal yang harus dicermati dari bonus demografi di Indonesia, yakni persoalan pengangguran yang meningkat berkisar 7,99 juta orang pada usia 15—30 tahun.

“Ini menjadi sangat penting. Kalau bonus demografi tidak dimanfaatkan [secara benar], maka akan menjadi “kutukan” bagi suatu negara, bukan peluang, padahal seharusnya menjadi keuntungan yang sangat besar,” ulasnya dalam acara bertema “Pengangguran di Tengah Bonus Demografi” di kanal Muslimah Ulul Albab, Sabtu (27-5-2023).

Terlebih lagi, menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari sisi tambang batu bara dan minyak bumi, maupun dari sisi kehutanan, laut, pertanian, dan lain-lain.

“Namun sayangnya, sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem sekuler kapitalisme dengan penguasaan sumber daya alam yang diserahkan, dikelola, dan dikuasai oleh perusahaan, baik lokal, swasta, maupun luar negeri,” ujarnya.

Ia menerangkan, kondisi ini otomatis berakibat tenaga kerja tidak akan terserap karena penyediaan tenaga kerjanya diserahkan kepada mekanisme pasar. “Tenaga kerja produktif pun akan berlomba mendapatkan lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menguraikan, investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan tadi adalah investasi padat modal, bukan padat karya. “Hal ini akan berimbas pada sulitnya lapangan pekerjaan untuk warga,” ujarnya.

Tanggung Jawab Negara

Sebaliknya di dalam Islam, jelasnya, penyediaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab negara. “Negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya. Negara juga berkewajiban untuk menjamin kebutuhan asasi rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, jika negara menggunakan pengelolaan dengan sistem sekuler kapitalisme, maka pemenuhan kebutuhan hak asasi tersebut menjadi hal mustahil.

“Belum lagi, pengelolaan sumber daya alam yang hasilnya untuk kesejahteraan rakyat, tidak bisa terwujud,” cetusnya.

Untuk itu, ia menekankan, sudah saatnya tidak lagi menerapkan sitem sekuler kapitalisme dan sudah seharusnya kembali kepada sistem Islam. “Sistem yang berasal dari aturan Allah dan Rasul-Nya, yang sudah secara lengkap menyediakan aturan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negaranya,” jelasnya.

Terlebih, lanjutnya, Islam juga memiliki tujuan pendidikan yang utama, yaitu menghasilkan manusia beriman dan bertakwa.

“Tidak hanya pintar, bahkan bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Pendidikan di dalam Islam akan menghasilkan generasi yang takut kepada Allah sehingga dalam pengelolaan kehidupannya, termasuk sumber daya alam dan hartanya akan didasarkan pada aturan Islam. Tidak akan terjadi penguasaan sumber daya alam hanya pada segelintir orang atau kelompok tertentu,” paparnya.

Belum lagi, ungkapnya, Islam memiliki aturan terkait bonus demografi yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Generasi mudanya tidak hanya sekadar mencari kerja atau berjuang untuk hidup sejahtera, tetapi akan lebih dimaksimalkan perannya. Ini karena usia produktif adalah usia yang sangat menentukan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, usia produktif ini harus didukung dengan pendidikan yang menjadikan mereka generasi yang beriman, bertakwa, dan takut kepada Allah,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, sudah saatnya menerapkan sistem Islam yang mempunyai aturan holistik dalam mengatur manusia, baik dari sistem ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lain-lain.

“Dengan penerapan aturan ini, kita akan layak hidup sepatutnya sebagai seorang manusia sebagai khalifah Allah yang sudah dikaruniai sumber daya alam dan seisinya,” tutupnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *