[Kabar] Pengangguran Terus Meningkat, Pakar: Ada Dua Penyebab Utama

[Kabar] Pengangguran Terus Meningkat, Pakar: Ada Dua Penyebab Utama

Muslimah News, NASIONAL— Kondisi ekonomi yang terus memburuk menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini pun membuat jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat.

Dua Faktor

Pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim menyebutkan ada dua faktor utama penyebab terjadinya pengangguran.

“Pengangguran yang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara, secara prinsip disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor individu dan faktor sistem,” tuturnya kepada MNews, Ahad (28-5-2023).

Secara individu, lanjutnya, penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh faktor kemalasan individu, faktor cacat atau uzur, faktor rendahnya pendidikan.

“Dari sisi individu, rendahnya pendidikan merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya pengangguran. Saat ini sekitar 74 % tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SD dan SMP,” tandasnya.

Dampak rendahnya pendidikan ini, lanjutnya, adalah rendahnya keterampilan yang dimiliki. “Terlebih, sistem pendidikan Indonesia yang tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja menyebabkan lulusan pendidikan serba tanggung. Teori tidak dipahami secara utuh, sedangkan praktiknya hanya sedikit yang didapat. Pada akhirnya menciptakan pengangguran yang intelek,” jelasnya.

Faktor Sistem

Dari faktor sistem, Arim menyebut, setidaknya ada empat indikator penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia.

“Pertama, ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan. Ketimpangan ini bisa disebabkan daya tampung sektor formal yang sedikit ataupun ketidaksesuaian antara kesempatan kerja dengan keahlian yang dibutuhkan sehingga kesempatan yang ada, diisi tenaga kerja asing,” bebernya.

Kedua, sebutnya, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada konglomerat. “Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru,” ujarnya.

Ia memandang, kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan, juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran.

“Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan, telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada,” tambahnya.

Ketiga, lanjutnya, pengembangan sektor ekonomi nonriil. “Dalam sistem ekonomi kapitalisme, muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang disebut sektor nonriil, seperti bursa efek dan saham, perbankan sistem ribawi, maupun asuransi. Sektor nonriiil ini tumbuh dengan pesat, bahkan nilai transaksinya bisa mencapai sepuluh kali lipat dari sektor rill,” jelasnya.

Ia menerangkan, pertumbuhan uang beredar yang jauh lebih cepat dari sektor riil mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor rill. “Akibatnya, mendorong kebangkrutan perusahaan dan PHK, serta penganguran. Inilah penyebab utama krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak 1997,” ulasnya.

Pada sisi lain, ucapnya, peningkatan sektor nonriil mengakibatkan harta beredar hanya pada kelompok tertentu dan tidak memilki kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

“Keempat, banyaknya tenaga kerja perempuan. Jumlah perempuan bekerja terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan ini mengakibatkan persaingan pencari kerja antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, dalam sistem kapitalisme, untuk efisiensi biaya, biasanya yang diutamakan adalah perempuan dikarenakan mudah diatur dan tidak banyak tuntutan, termasuk masalah gaji. Kondisi ini mengakibatkan banyak pengangguran di pihak laki-laki,” jelasnya.

Bisa Ditekan

Arim mengatakan, dengan penerapan sistem Islam, pengangguran bisa ditekan, walaupun mungkin tidak sampai nol. Ia lalu memaparkan bagaimana kebijakan Khilafah sebagai pelaksana dari sistem Islam dalam mengatasi pengangguran.

“Mekanisme yang dilakukan oleh khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme Individu dan sosial ekonomi,” terangnya.

Dalam mekanisme individu, lanjutnya, khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt.. “Selain itu, khalifah memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan,” ucapnya.

Ia melanjutkan, Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. “Banyak firman Allah Swt. dan hadis Rasulullah saw. yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja,” bebernya.

Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memilki keahlian dan modal untuk bekerja, terangnya, maka khalifah berkewajiban untuk memaksa individu bekerja dan menyediakan sarana dan pra sarananya termasuk didalamnya pendidikan.

Mekanisme Sosial Ekonomi

Arim menerangkan, mekanisme sosial ekonomi dilakukan oleh khalifah melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran.

“Dalam bidang ekonomi, kebijakan yang dilakukan khalifah adalah meingkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di dalam sektor riil, baik dalam pertanian, kehutanan, kelautan, dan tambang, maupun meningkatkan volume perdagangan,” jelasnya.

Dalam sektor pertanian, sambungnya, di samping intensifikasi, juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Oleh karena itu, para petani yang tidak memiliki lahan atau modal, dapat mengerjakan lahan yang diberi oleh pemerintah.

“Sebaliknya, negara dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika berada di Madinah,” tandasnya.

Dalam sektor industri, ucapnya, khalifah akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain.

“Dalam sektor kelautan, kehutanan, serta pertambangan, khalifah sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum, dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta,” ungkapnya.

Negara, sambungnya, tidak menolerir sedikit pun berkembangnya sektor nonriil karena di samping diharamkan dalam Islam, juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya serta tidak ada hubungannya dengan penyediaan lapangan kerja. “Sebaliknya, menyebabkan perekonomian sangat labil,” cetusnya.

Kemudian, ia menyampaikan, dalam iklim investasi dan usaha, khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak. “Juga, melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat,” terangnya.

Di sisi lain, ia menyatakan, dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, khalifah tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja sehingga kondisi ini akan menghilangkan persaingan tenaga kerja perempuan dan laki-laki.

“Itulah mekanisme Islam yang bisa mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara adil. Sistem ini akan terwujud jika diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *