Muslimah News, NASIONAL — Bappenas bersama BPS dan United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) meluncurkan dokumen “Proyeksi Penduduk 2020—2050”. Dokumen tersebut berisi tiga skenario perhitungan proyeksi penduduk Indonesia, yaitu skenario dengan tren tanpa adanya kebijakan, skenario moderat, dan skenario optimis.
Skenario dengan tren tanpa adanya kebijakan menghasilkan angka kelahiran total (TFR) di Indonesia yang terus menyusut hingga 1,9, sedangkan infant mortality rate (IMR) atau angka kematian bayi mencapai 7,85. Ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk akan melambat setiap tahunnya sehingga pada 2050 diproyeksi penduduk usia tua makin bertambah, sedangkan penduduk usia produktif makin berkurang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pada Selasa (16-5-2023) menyatakan bahwa jumlah penduduk pada 2045 adalah 324 juta atau bertambah 54,42 juta orang dari 2020. Namun, menurutnya, jumlah tersebut justru memperlihatkan perlambatan rata-rata 0,67%. Ini sangat mengkhawatirkan karena penduduk usia tua lebih banyak dari usia produktif.
Dengan adanya fenomena ini, menurutnya, diperlukan pengaturan agar terjadi pertumbuhan penduduk yang seimbang, yaitu kebijakan Keluarga Berencana (KB) era baru oleh pemerintah.
Bukti Kegagalan
Namun, pengamat kebijakan ekonomi Zikra Asril menilai, program KB era baru untuk menjawab masalah melambatnya pertumbuhan penduduk ini merupakan bukti kegagalan pemerintah. “Program KB era baru untuk menjawab prediksi depopulasi tahun 2045 adalah bukti kegagalan pemerintah dengan arah pembangunan mengejar pertumbuhan dengan strategi kesetaraan gender. Arah pembangunan mengejar pertumbuhan ekonomi adalah doktrin pembangunan global. Beberapa strategi telah diletakkan, salah satunya adalah kesetaraan gender,” ungkapnya pada redaksi MNews, Rabu (24-5-2023).
Ia menjelaskan bahwa visi negara mengejar pertumbuhan ekonomi mengharuskan keterlibatan sumber daya manusia (SDM), termasuk perempuan.
“Berbagai hambatan yang melibatkan perempuan dalam pembangunan ekonomi diasumsikan bisa diselesaikan dengan mengaruskan kesetaraan gender,” jelasnya.
Membawa Pengaruh
Ia memaparkan jika kesetaraan gender dalam setiap program pembangunan membawa pengaruh pada pemberdayaan perempuan dan hak reproduksi perempuan. “Dari arah ini muncul tuntutan program-program lain semisal program KB dengan dua anak cukup, menunda usia pernikahan, pemberdayaan ekonomi perempuan, partisipasi politik, dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menyesalkan, tuntutan peran publik dan domestik membuat perempuan yang berkeluarga membatasi kehadiran anak, sedangkan bagi perempuan lajang, lebih nyaman menunda pernikahan dengan alasan karir.
“Lambat laun kondisi ini menghantarkan tren penurunan angka kelahiran yang menjadi jalan menuju depopulasi Indonesia dan akan mengancam keberlangsungan peradaban manusia,” ulasnya.
Kondisi Dilematis
Ia menuturkan bahwa kondisi ini meletakkan pemerintah dalam kondisi dilematis, bahkan jadi serba salah dengan arah pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
“Demi memacu pertumbuhan ekonomi, prediksi depopulasi harus dijawab, harapannya depopulasi tidak terjadi. Namun, desain pembangunan telah memasukkan pula strategi pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen Indonesia dengan merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs),” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa program SDGs ke-5 adalah kesetaraan gender. “Ketika kebijakan pembangunan mengacu ke arah SDGs, otomatis mewujudkan kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender akan tetap menjadi strategi pembangunan dan akan diimplementasikan pada KB era baru yang akan diluncurkan pemerintah,” tegasnya.
Ia mengutarakan, Bappenas sedang melakukan antisipasi depopulasi demi visi pertumbuhan ekonomi untuk menghindari biaya besar yang harus dikucurkan negara untuk mendorong kelahiran.
“Seperti Korea Selatan telah menghabiskan lebih dari US$200 miliar (Rp2.978 triliun) selama 16 tahun terakhir untuk mencoba meningkatkan populasi, namun tidak berhasil,” urainya.
Kegagalan ini, menurutnya, karena negara kapitalisme menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan.
Sederhananya, ia menjelaskan, memiliki populasi besar yang dapat bekerja, menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Keuntungan lainnya adalah pendapatan pajak yang besar dari besarnya populasi. Namun, ketika usia penduduk usia kerja makin kecil, biaya dan beban untuk merawat penduduk yang tidak bekerja pun menjadi bertambah. Inilah karakter negara kapitalis, perhitungan untung rugi, bukan riayah,” cetusnya.
Dari sini, ia menekankan, arah pembangunan kapitalisme global membuat pemerintah serba salah, bahkan kesalahan itu bisa fatal karena mengorbankan keberlangsungan peradaban manusia.
“Sekarang, sudah saatnya mengganti visi pembangunan dari pertumbuhan ekonomi ke visi Islam kafah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam,” tegasnya. [MNews/Hen]
