[Editorial] Krisis Ukraina, di Mana Posisi Kita?

Muslimah News, EDITORIAL — Pada Kamis (24/2/2022) krisis Ukraina mencapai puncaknya. Atas perintah Presiden Vladimir Putin, Rusia mulai menyerang Ukraina. Ledakan-ledakan besar pun terus terdengar di berbagai wilayah yang ada di perbatasan Eropa Timur-Rusia itu.

Hingga hari ini, kondisi Ukraina benar-benar mengerikan. Ribuan rakyat sipil terluka dan ratusan di antaranya meninggal dunia. Pada saat yang sama, jutaan orang pun mulai mengungsi ke berbagai tempat di luar Ukraina, termasuk warga negara Indonesia yang ada di sana.

Adapun masyarakat dunia mulai ketar ketir akan dampaknya. Mereka khawatir perang Ukraina akan membuka jalan bagi perang dunia ketiga. Maklum, meski bukan negara pertama, Ukraina dan Rusia termasuk negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Apalagi kasus Ukraina berkelindan dengan kepentingan Eropa, bahkan Amerika.

Latar Belakang

Hubungan Rusia-Ukraina memang tidak harmonis sejak keruntuhan Soviet pada lebih dari tiga dekade yang lalu. Saat itu Ukraina dan negara-negara pecahan Soviet lainnya memutuskan menjadi negara merdeka.

Rusia sendiri merasa layak menjadi pewaris tunggal Uni Soviet. Ia berusaha menarik seluruh negara itu ke orbitnya, termasuk Ukraina. Terlebih Ukraina menempati posisi strategis sebagai teras depan sekaligus sumber kekayaan bagi Rusia, bahkan termasuk salah satu lumbung pangan dunia.

Hanya saja, pada era berikutnya Ukraina justru melakukan hal yang ditakuti Rusia, yakni lebih condong kepada Uni Eropa yang hingga kini masih terikat dengan Amerika dengan NATO-nya. Rusia pun melakukan berbagai manuver, termasuk mendukung kekuasaan yang pro kepadanya.

Pada 2014, Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina pro Rusia, berhasil digulingkan pihak oposan yang pro-Barat. Rusia menyebut mereka sebagai kelompok ekstremis yang menginginkan genosida atas penduduk Rusia, serta dituding melakukan Nazifikasi Ukraina.

Karena alasan itulah, pada 2014, Rusia menganeksasi Krimea, sebuah wilayah strategis di sebelah timur Ukraina dan mendirikan pangkalan militer di sana. Bahkan Rusia terus mendukung gerakan-gerakan perlawanan atas pemerintahan pro-Barat Ukraina, termasuk pemerintahan Volodymyr Zelensky yang terpilih pada 20/5/2019.

Sejak beberapa bulan terakhir eskalasi politik bertambah panas saat Rusia melakukan berbagai manuver di perbatasan timur Ukraina. Di antaranya, membatalkan kesepakatan damai 2015 dengan mendukung dua wilayah yang memerdekakan diri dari Ukraina pada 21/12/2022, yakni kota Donetsk dan Luhansk.

Puncak dari manuver ini adalah terbitnya dekrit Presiden Vladimir Putin tentang operasi militer khusus di wilayah Ukraina atas nama usaha mempertahankan diri dari ancaman Ukraina modern. Rupa-rupanya, Presiden Putin melihat upayanya menarik Ukraina dengan cara biasa ternyata telah sia-sia.

Medan Konflik Adidaya

Jika dicermati, tampak bahwa Ukraina sejatinya telah lama menjadi medan persaingan bagi negara-negara adidaya. Tidak hanya Rusia, di sana berkelindan pula kepentingan Amerika melalui Uni Eropa, bahkan Cina sebagai sekutu politik dan ekonomi Rusia.

Dari sisi geostrategi, Ukraina memang memiliki wilayah terbesar kedua di Eropa setelah Rusia. Posisinya ada di Eropa Timur bagian tengah, bersisian dengan Laut Hitam dan Laut Avoz, serta beberapa negara Eropa Timur lainnya seperti Polandia, Slovakia, Hongaria, Belarus, Rumania, dan Moldova.

Sebagaimana sudah disebutkan, Ukraina bagi Rusia merupakan benteng atau garis merah, sekaligus teras depan yang bisa melindunginya dari ancaman Uni Eropa dan NATO (AS). Apalagi saat dalam pangkuan Soviet, Ukraina menjadi gudang penyimpanan nuklir terbesar setelah Rusia.

Sementara dari sisi ekonomi, kekayaan alam yang melimpah ruah di Ukraina, serta posisinya sebagai jalur pipa gas ke Eropa, menjadi catatan tersendiri mengapa Rusia begitu serius mempertahankan pengaruhnya di sana.

Itulah sebab Ukraina pun menjadi incaran para pesaing politik Rusia, terutama Amerika yang kini masih berposisi sebagai negara pertama dan menginginkan pengaruhnya kian kukuh di kawasan Eurasia. Apalagi sebelumnya Rusia diketahui berkolaborasi dengan Cina menggoyah kekuatan ekonomi Amerika. Rusia membuka wilayahnya untuk proyek jalur sutra dan menggunakan uang lokal dalam perdagangan di antara keduanya.

Amerika pun terus berusaha mencegah pengaruh Rusia dengan cara mendekati dan memanfaatkan Ukraina. Amerika terus menggelontorkan dana untuk membantu ekonomi dan militer, serta mendorong demokratisasi di Ukraina.

Wajarlah jika akhirnya Ukraina lebih dekat kepada Amerika dan aliansi-aliansinya, yakni NATO dan Uni Eropa. Ketika Rusia pada KTT Amerika-Rusia (7/12/2021) menuntut banyak hal tentang Ukraina, seperti meminta Amerika mengakui garis merah yang dirumuskannya di Ukraina, Amerika tidak menggubrisnya.

Bahkan Syekh ‘Atha’ Abu Rasytah dalam analisisnya menyebutkan, Amerika cenderung terus memanaskan situasi di Ukraina agar menjadi jebakan tersendiri bagi Rusia. Beliau juga menyebutkan bahwa sejak sebelum KTT, Amerika telah dengan halus mengancam Rusia dengan sanksi yang tidak terbayangkan sebelumnya, yakni berupa pemotongan jalur pipa gas ke Jerman yang bersekutu dengan Amerika. Juga memotong jalur pengiriman uang dari bank-bank utama Rusia ke luar Rusia.

Rusia pun seperti kehilangan akal sehatnya. Ia justru mengambil risiko besar dengan menyerang Ukraina. Sebuah keputusan yang diprediksi akan merugikan Rusia dan justru diinginkan Amerika. Selain akan menguras biaya dan energi, situasi ini akan mudah dimanfaatkan Amerika melalui NATO untuk membawa kembali Uni Eropa ke dalam jubahnya dengan dalih melawan agresi Rusia. Amerika juga bisa menekan Rusia untuk mengurangi hubungan baiknya dengan Cina yang kini sedang menjadi ancaman bagi ekonomi Amerika.

Sebab Penderitaan Dunia

Perilaku negara adidaya memang demikian adanya. Mereka terus berkonflik demi merebut posisi negara pertama dan berebut kekayaan alam di negeri-negeri lainnya. Ideologi kapitalisme yang merasuki tubuh mereka benar-benar meniscayakan untuk melakukan segala cara. Termasuk menciptakan perang yang memunculkan penderitaan bagi rakyat tidak berdosa.

Krisis Ukraina tentu bukan yang pertama. Konflik-konflik yang terjadi Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara dari masa ke masa selalu saja melibatkan mereka, meskipun tentu saja aktornya bisa berubah tergantung kuat lemahnya posisi politik mereka di kancah internasional.

Sejak selesai Perang Dunia Kedua, Amerika berhasil menggeser kedudukan Inggris dan negara-negara Eropa. Lalu bersama Uni Soviet mengendalikan dunia dalam dua blok yang saling bertentangan dan menciptakan ketakutan secara global.

Namun, sejak Soviet runtuh, Amerika pun tampil sebagai penguasa tunggal. Negara-negara lainnya, terbagi menjadi negara satelit atau pengekor yang siap mendukung keinginannya. Adapun Rusia, tetap berusaha membangun kekuasaan, setidaknya di negara-negara bekas jajahan Uni Soviet yang diklaim telah diwarisinya, bersama dengan negara-negara yang bisa diajak kerja sama.

Mereka berusaha memengaruhi dunia dengan berbagai cara. Misalnya, mengikat dengan berbagai perjanjian dan undang-undang internasional. Targetnya menjadikan negara lain di dunia, khususnya negeri-negeri lemah namun kaya, sebagai budak jajahan yang mengabdi pada kepentingan politik ekonomi mereka.

Di luar cara itu, tidak jarang mereka ciptakan berbagai perang dan meneror dunia dengan ketakutan. Perang Ukraina menjadi salah satu dari berbagai perang yang penuh kepalsuan. Ia hanyalah proksi untuk melayani nafsu keserakahan negara-negara besar.

Di Mana Posisi Kita?

Atas krisis Ukraina, berbagai kecaman datang dari berbagai pemimpin negara di dunia, termasuk pemimpin dunia Islam, seperti Indonesia. Mereka rata-rata menyebut perang ini akan menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Namun, mereka lebih memilih bersikap netral alias cari posisi aman.

Pihak Pemerintah Indonesia misalnya, menyatakan mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Seraya menegaskan agar semua pihak mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Hal ini karena Indonesia dikenal berhubungan baik dengan Rusia maupun Ukraina.

Hanya saja meski mengecam, Indonesia tidak berani mengambil langkah spesifik baik pemberian sanksi atau pun sikap lain terhadap Rusia. Pemerintah malah menyatakan akan melihat dinamika hubungan internasional akibat serangan Rusia ke Ukraina. Indonesia pun akan berupaya ikut membantu penyelesaian, meski tidak jelas seperti apa.

Padahal, semestinya para pemimpin muslim merujuk pada ajaran Islam. Meski Ukraina dan Rusia sama-sama negara kafir dan perang ini tidak ada hubungan langsung dengan umat Islam sehingga haram bagi umat Islam terlibat di dalamnya atau mendukung salah satunya, tetapi perang-perang semacam ini dan konspirasi di baliknya akan menjerumuskan dunia, termasuk umat Islam, pada kehancuran.

Sudah sepatutnya para pemimpin muslim mengambil sikap aktif dengan cara membongkar motif ekonomi-politik negara besar (Rusia dan AS) sekaligus menjelaskan kerusakan ideologi yang mereka emban. Juga perlu menjelaskan bagaimana dampak perang dan ideologi ini bagi masyarakat dunia, khususnya umat Islam.

Namun, apa yang bisa diharapkan? Sikap para pemimpin muslim ini memang setara dengan posisi mereka yang tidak punya posisi internasional. Rata-rata mereka hanyalah berposisi sebagai pengekor yang menggantungkan nasib kepemimpinan dan negaranya kepada negara adidaya.

Mereka bahkan tidak sungkan menjadi perpanjangan tangan bagi penjajahan dan penjarahan harta kekayaan milik rakyatnya. Hal ini tidak lain akibat mereka mencampakkan Islam sebagai ideologi negara, dan malah menenggak racun sekularisme kapitalisme yang rusak dan merusak.

Dunia Butuh Khilafah

Hal ini tentu berbeda jauh dengan kepemimpinan yang diajarkan Islam. Dalam Islam, tugas pemimpin dalam negara Islam (yakni Khilafah) adalah menegakkan kewibawaan Islam dengan menjadikan ideologi Islam sebagai satu-satunya asas dalam pengaturan seluruh urusan rakyatnya. Khilafah berfungsi sebagai pengurus sekaligus sebagai pelindung bagi rakyatnya.

Negara seperti ini akan memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan mampu membangun posisi tawar dalam konstelasi politik internasional. Khilafah bahkan tampil sebagai problem solver dan dengan kekuatannya akan mampu mencegah kezaliman yang dilakukan oleh negara-negara besar.

Itulah yang terjadi saat Khilafah tegak sebagai negara pertama di masa keemasan Islam. Khilafah berhasil membebaskan rakyat Palestina dari kezaliman kekuasaan politik Romawi. Atau membebaskan rakyat Andalusia dari kezaliman penguasa Visigoth. Di setiap tempat yang ada kezaliman, kehadiran tentara Khilafah senantiasa dinantikan. Dunia pun sejahtera di bawah naungan Khilafah Islam.

Inilah yang penting menjadi bahan renungan. Dunia terus menerus jatuh dalam penderitaan justru sejak Khilafah dihancurkan. Kembalinya Khilafah semestinya menjadi cita-cita seluruh umat Islam. Terlebih hal tersebut merupakan kewajiban syar’i bagi kaum yang beriman. Memperjuangkannya tentu merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. [MNews/SNA]