Oleh: K.H. M. Shiddiq al-Jawi
Muslimah News, FIKIH — Tanya:
Mohon maaf ustaz. Apabila ada pemahaman bahwa apabila menghadapi sebuah ikhtilaf yang berhak mengambil keputusan hukum dan harus diikuti fatwanya adalah seorang ululamri (imam, amirulmukminin). Sedangkan titik permasalahannya kan siapa ululamriyang sah sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunah itu? Bila presiden yang dianggap sebagai ululamri, lalu apakah presiden-presiden itu menggunakan dasar hukum Al-Qur’an As-Sunah dalam memerintah? Presiden dengan jumlah banyak itu apa tidak menyalahi dalil, “Apabila ada dua khalifah, maka bunuhlah yang satunya.” Dan apa tidak menyalahi contoh-contoh Rasulullah dan sahabat bahwa ululamri itu tunggal? Apakah presiden itu dalam memerintah mengutamakan umat Islam? Inilah sumber masalah itu. Mohon pencerahannya, Ustaz. (Hamba Allah).
Jawab:
Terdapat ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menaati ululamri, yaitu firman Allah Swt.,
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa’: 59).
Ayat tersebut jelas menunjukkan kewajiban menaati ululamri(pemegang kekuasaan) di antara umat Islam. Namun, kemudian ada yang menafsirkan ketaatan kepada penguasa dalam ayat tersebut bersifat mutlak dan umum untuk setiap pemegang kekuasaan (penguasa), tidak dilihat lagi apakah ululamriitu khalifah dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), ataukah penguasa dalam sistem pemerintahan sekuler, seperti presiden dalam sistem republik, atau raja dalam sistem kerajaan (monarki). (Muhammad bin Abdullah Al-Mas’ari, Thâ’at Ulil Amri Hudûduhâ wa Quyûduhâ, hlm. 8-9).
Padahal pemahaman yang sahih terhadap ayat tersebut bahwa ululamriyang dimaksud bukanlah sembarang penguasa, melainkan penguasa dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), yaitu imam (khalifah) dan para wakilnya (al-imâm wa nuwâbuhu). (Muhammad bin Abdullah Al-Mas’ari, Thâ’at ululamri Hudûduhâ wa Quyûduhâ, hlm. 17).
Yang dimaksud para wakilnya, disebut juga para penguasa (al-hukkâm), yaitu para pemegang kekuasaan di bawah khalifah, seperti gubernur (wali), para amil (setingkat bupati/wali kota), mu’ âwin tafwîdh (pembantu khalifah bidang kekuasaan), dan lain-lain (Abdul Qadim Zallum, Nizhâm Al-Hukm fi Al-Islâm, hlm. 250).
Dan ketaatan kepada imam (khalifah) dan para wakilnya (al-imâm wa nuwâbuhu) tersebut juga terbatas pada perkara yang makruf (yang dibenarkan syariat Islam), tidak ada ketaatan pada segala perkara yang mungkar atau maksiat (Muhammad bin Abdullah Al-Mas’ari, Thâ’at ululamri Hudûduhâ wa Quyûduhâ, hlm. 17)
Ikhtilaf Ulama Seputar Makna Ululamri
Para ulama dan mufasir berbeda pendapat menafsirkan apa yang dimaksud ululamri dalam ayat tersebut, menjadi 5 (lima) pendapat, yaitu:
Pertama, ululamriadalah para pemimpin (al-umarâ`). Ini pendapat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ra.. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam Thabari dan merupakan pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi.
Kedua, ululamri adalah para ulama. Ini pendapat Jabir bin Abdillah ra., Al-Hasan Al-Bashri, An-Nakha’i, dll..
Ketiga, ululamri adalah para sahabat Nabi saw.. Ini pendapat Mujahid (ulama tabiin).
Keempat, ululamri adalah pemimpin dan ulama, demikian pendapat Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu ‘Arabi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Imam Syaukani, dan Syekh Abdurrahman bin As-Sa’di.
Kelima, ululamri adalah istilah yang lebih umum dari pemimpin dan ulama (al-umarâ` wa al-’ulamâ`), yaitu setiap pemimpin dan tokoh yang diikuti, atau yang disebut dengan istilah ahlul halli wal ’aqdi (Muhammad bin Abdullah Al-Mas’ari, Thâ’at ululamri Hudûduhâ wa Quyûduhâ, hlm. 14-15).
Pendapat yang rajih (lebih kuat) menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, ululamri dalam QS An-Nisa`: 59 adalah penguasa (al-hâkim) dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), baik khalifah sebagai pemimpin tertingginya, maupun aparat-aparat kekuasaan (al-hukkâm) di bawah Khalifah, seperti para gubernur (wali), Kadi Qudhât (pemimpin para hakim), Kadi Mazhâlim (hakim yang mengadili sengketa negara dengan rakyat), para mu’âwin tafwidh (pembantu khalifah dalam urusan kekuasaan), dan sebagainya (Abdul Qadim Zallum, Nizhâm Al-Hukm fi Al-Islâm, hlm. 247).
Pendapat Imam Taqiyuddin an-Nabhani ini sesungguhnya sejalan dengan pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf yang mengartikan ululamri sebagai umara, yaitu para pemimpin (dalam sistem pemerintahan Islam).
Tiga Kriteria Ululamri
Ululamri yang wajib ditaati dalam QS An-Nisa`: 59 adalah penguasa (al-hâkim) dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), baik khalifah sebagai pemimpin tertingginya, maupun aparat-aparat kekuasaan lainnya (al-hukkâm) di bawah khalifah.
Terdapat 3 (tiga) kriteria (syarat) agar seseorang dapat disebut sebagai ululamri, yaitu:
Pertama, orang tersebut telah dibaiat oleh umat Islam dengan baiat yang sah secara syar’i.
Kedua, orang tersebut memenuhi syarat-syarat baiat in’iqad sebagai khalifah.
Ketiga, orang tersebut menerapkan syariat Islam secara kafah (menyeluruh) dalam segala bidang kehidupan (Syekh Abu Nizar Asy-Syami, Fashlul Kalâm fi Masyrû’iyyat al-Hukkâm) (http://www.al-waie.org/archives/article/13778).
Penjelasan dalil-dalil untuk tiga syarat tersebut adalah sbb.:
Pertama, orang tersebut telah dibaiat oleh umat Islam dengan baiat yang sah secara syar’i. Dalilnya adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang baiat, yaitu kontrak politik antara umat Islam dan imam (khalifah) yang berkonsekuensi adanya kewajiban taat dari rakyat kepada imam (khalifah) yang dibaiat itu, misalnya sabda Rasulullah saw.,
مَن بايَعَ إمامًا فأعطاهُ صَفقةَ يَدِهِ وثَمَرةَ قَلبِه، فليُطِعْه ما استَطاعَ، فإنْ جاءَ آخَرُ يُنازِعُه فاضرِبوا عُنُقَ الآخَرِ
“Barang siapa yang membaiat seorang imam (khalifah), lalu memberikan genggaman tangannya kepadanya, dan memberikan buah hatinya kepadanya, maka wajiblah dia menaati imam itu sekuat kemampuan dia. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaan imam itu, maka penggalah orang tersebut.” (HR Muslim no. 1844).
Kedua, orang tersebut memenuhi syarat-syarat baiat in’iqad sebagai khalifah.
Perlu diketahui, baiat ada dua, (1), baiat in’iqad (atau disebut juga baiat khashash), yaitu baiat untuk mengangkat seseorang untuk menjadi Khalifah. (2), baiat taat (atau disebut juga baiat ‘aammah), yaitu baiat dari umat Islam secara umum sebagai janji setia untuk menaati khalifah (imam) yang sudah dibaiat.
Syarat-syarat baiat in’iqad ada 7 (tujuh), yaitu:
(1) Muslim,
(2) Laki-Laki,
(3) Balig (Dewasa),
(4) Akil (Berakal),
(5) Merdeka (Bukan budak),
(6) Adil (Bukan fasik),
(7) Mampu (rincian dalil-dalil ketujuh syarat-syarat ini lihat Abdul Qadim Zallum, Nizhâmul Hukm fi Al-Islâm, hlm. 50-53; Ajhizah Daulat Al-Khilâfah, hlm. 22-27).
Ketiga, orang tersebut menerapkan syariat Islam secara kafah (menyeluruh) dalam segala bidang kehidupan. Dalilnya adalah ayat-ayat yang memerintahkan para penguasa (al-hukkâm) untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (kafah) dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya syariat Islam dalam bidang ibadah (rukun Islam) saja, seperti salat, zakat, atau haji misalnya. Ayat yang mewajibkan menerapkan syariat Islam secara kafah misalnya firman Allah Swt.,
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kafah), dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208).
Demikianlah tiga kriteria untuk penguasa yang disebut ululamri, yaitu : (1) telah dibaiat; (2) memenuhi tujuh syarat baiat in’iqad, dan (3) menerapkan syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan.
Mereka yang disebut ululamri itu hakikatnya adalah khalifah, sebagai pemimpin tertinggi dalam negara Khilafah, termasuk para wakil khalifah, yang disebut dengan istilah aparat-aparat kekuasaan (al-hukkâm) di bawah khalifah, seperti para gubernur (wali), Kadi Qudhât (pemimpin para hakim), Kadi Mazhâlim (hakim yang mengadili sengketa negara dengan rakyat), para mu’âwin tafwidh (pembantu khalifah dalam urusan kekuasaan), dan sebagainya (Abdul Qadim Zallum, Nizhâm Al-Hukm fi Al-Islâm, hlm. 247).
Oleh karenanya, para presiden dalam sistem republik, atau para raja dalam sistem kerajaan (monarki), sesungguhnya tidak termasuk ululamriyang wajib ditaati oleh umat Islam, karena mereka tidak memenuhi satu atau lebih dari tiga kriteria ululamriyang telah kami sebutkan di atas. Wallahualam. [MNews/Rgl]
