[Fikrul Islam] Realitas Kapitalisme

[Fikrul Islam] Realitas Kapitalisme

Penulis: Ahmad Mahmud

Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Instrumen-instrumen yang diterapkan terhadap Islam sebagai sebuah mabda (ideologi), juga bisa diterapkan terhadap ideologi kapitalisme. Ini karena kapitalisme juga adalah mabda (ideologi). Bangunan pemikirannya satu sama lain memiliki jenis yang sama, yaitu bisa diambil seluruhnya atau ditinggalkan seluruhnya. Pemikiran sekularisme merupakan asas atas seluruh penyelesaian (masalah)-nya dan setiap pemikiran kapitalisme tegak di atasnya.

Pemikiran sekularisme dibangun berasaskan ide kompromi yang menganggap bahwa manusia itu adalah tuan bagi dirinya sendiri. Agar ia menjadi tuan bagi dirinya sendiri, maka manusia harus dijauhkan dari segala pengawasan (kontrol). Itu tidak bisa direalisasikan, kecuali jika ia menggunakan empat jenis kebebasan. Dari sinilah lahirnya ide tentang kebebasan.

Ide tentang kebebasan di dalam ideologi kapitalisme memiliki pemahaman yang khas. Agar manusia itu menjadi tuan bagi dirinya sendiri, berarti dalam memenuhi kebutuhannya yang asasi harus sesuai dengan keinginannya (sendiri), yaitu tidak ada peraturan yang mengaturnya, baik agama atau yang lain. Dari sini lahirlah ide tentang demokrasi.

Para penganut ide sekularisme menganggap bahwa kebahagiaan adalah apabila ia memperoleh sebanyak mungkin kesenangan dan kelezatan. Dengan demikian, apa yang dipandang oleh akalnya (karena akalnya adalah musyari’) adalah maslahat, itulah yang menjadi tujuan dari setiap perbuatannya.

Pemikiran-pemikiran seperti itu bersifat baku dan menyatu. Tidak menerima percampuran. Adanya percampuran–menurut syariat—sama saja dengan syirik, baik syirik kufur atau syirik maksiat.

Islam tidak menerima demokrasi karena demokrasi berarti menempatkan rakyat sebagai sumber hukum. Di dalam Islam, hukum berada di tangan syarak. Begitu juga halnya dengan pemikiran kapitalisme. Pemikiran itu akan memagari Islam agar tidak sampai pada jenjang kekuasaan. Sebab, ketika Islam telah memperoleh kekuasaan, pasti akan menghapus demokrasi dan seluruh pemahaman yang berasal darinya.

Oleh karena itu, kami juga melihat bahwa Barat akan memerangi setiap pemikiran Islam yang bersifat mengakar (ideologis) dan akan memerangi setiap gerakan-gerakan Islam yang berusaha untuk sampai pada jenjang kekuasaan.

Barat memandang bahwa gerakan-gerakan itu merupakan bahaya bagi eksistensi dan kepentingannya dan akan memusnahkan (peradaban) Barat langsung dari akarnya. Dari sini kita amat memahami bahwa Barat akan memeranginya dan memusuhi Islam dan kaum muslim, dan memandangnya sebagai musuh laten. Berdasarkan realitas itu pula, Barat kemudian menempelkan sebutan dengan bermacam-macam stempel, seperti fundamentalis, karena gerakan-gerakan ini bertolak dari perkara pokok (usul) yang tidak diakui oleh Barat keberadaannya.

Barat juga menyebutnya sebagai terorisme karena gerakan-gerakan itu tidak mau berinteraksi dengan Barat, disebabkan tidak ada perkara yang bisa mempersatukan keduanya. Barat menyebutnya juga sebagai radikal, karena dia tidak bermanis muka terhadap seluruh bentuk pemikiran Barat dan tidak menghormati eksistensinya.

Jika kita benar-benar memperhatikan, kita akan menyaksikan bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada pihak lain itu sebenarnya merupakan sifat-sifat diri mereka sendiri. Justru Baratlah yang fundamentalis, karena mereka bertolak dari asas yang mereka yakini kebenarannya dan tidak mau menerima asas lain sebagai rivalnya. Hal itu amat kontradiktif dengan pemikirannya yang menggembar-gemborkan demokrasi, yang katanya membolehkan pihak-pihak lain sampai kepada jenjang kekuasaan, selama rakyat yang memilihnya.

Barat juga sebenarnya teroris, ekstremis, dan fundamentalis karena Barat tidak menghormati eksistensi politik Islam dan tidak mau berurusan dengannya, malah tidak mau bertemu dengannya. Jadi, betapa Barat telah melanggar mabda (ideologi)-nya sendiri dan menjerumuskan dirinya sendiri kepada apa yang mereka tuduhkan kepada orang lain.

Dengan demikian, demokrasi macam apa ini, yang bisa menggagalkan pemilu (sekehendaknya, seperti yang terjadi terhadap FIS di Aljazair), padahal itu merupakan metode yang menurut pandangannya menggambarkan kehendak rakyat. Kenyataannya, justru sikap diktator pemerintah yang tampak. [MNews/Rgl]

Sumber: Ahmad Mahmud, Dakwah Islam

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *